Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-49

/0 Comments/in /by

Samarinda — Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor kembali melemparkan anekdot baru ketika hadir dalam penyerahan pemenang Lomba PKK Tahun 2021 dalan rangka Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-49 Tahun 2021.

“Dulu ada anekdot, PKK itu perempuan kurang kerjaan. Sekarang kita balik, PKK itu perempuan kelebihan kerjaan,” canda Isran Noor sontak disambut tawa hadirin yang didominasi kaum perempuan.

Menurut Gubernur Isran Noor, PKK sekarang kerjaannya memang banyak. Tugasnya berat, tanggung jawabnya juga berat.

“PKK itu gak ada anggarannya. Anggarannya nyantol-nyantol aja di OPD. Ada yang lancar, ada yang lambat, ada juga OPD yang banyak alasan,” sindir Gubernur di Atrium Bigmall Samarinda, Jumat (24/9/2021).

Isran menjelaskan, PKK adalah unit kerja koordinatif, di luar instansi formal di provinsi maupun di kabupaten dan kota.

“Tugas ibu-ibu PKK ini sangat berat karena tidak ada honornya. Tapi ibu-ibu PKK tetap ikhlas bekerja,” puji Isran.

Dalam rangka HKG tahun ini, TP PKK Kaltim menggelar enam lomba. Yakni lomba penyuluhan tertib administrasi dasa wisma, lomba penyuluhan pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam keluarga, lomba penyuluhan bina keluarga balita, lomba usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K), lomba peragaan busana bahan Takwo modifikasi batik khas daerah dan lomba penyuluhan peran kader PKK dalam penanggulangan stunting.

Tahun ini Kota Balikpapan kembali menjadi juara umum. Sedangkan Lomba Dasa Wisma dimenangi Balikpapan untuk kelompok kota, dan Berau untuk tingkat kabupaten.

“Kami sangat mengapresiasi semua TP PKK kabupaten dan kota karena sangat serius berpatisipasi aktif dalam semua program TP PKK Provinsi demi bersama-sama memajukan Kalimantan Timur dengan berbagai kegiatan dan programnya,” kata Ketua TP PKK Kaltim Hj Norbaiti Isran Noor.

Tampak hadir mendampingi Kepala DPMPD Kaltim H Sirajuddin dan Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita. (adpimprovkaltim/dkp3akaltim)

Budaya Kerja Agar Aparatur Tidak Bekerja Apa Adanya

/0 Comments/in /by

Balikpapan — Lamban menyikapi masalah menjadi problem tersendiri dalam penerapan budaya kerja di jajaran aparatur pemerintah di segala tingkatan.

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sa’bani, dalam mencari solusi terhadap permasalahan tidak mesti melalui rapat koordinasi atau pun pertemuan yang menyita banyak waktu.

“Betul saja, boleh. Tapi jangan kebanyakan rapat. Nantinya, malah bisa berubah-ubah,” kata Sa’bani saat membuka Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah, di Hotel Golden Tulip Balikpapan, Kamis, (23/9/2021).

Selayaknya, lanjut Sa’bani, setiap organisasiperangkat daerah (OPD) memiliki masing-masing standar operasional prosedur (SOP) yang dipilah-pilah, dan setiap kebijakan yang dihasilkan harus diikuti SOP, sehingga benar-benar bisa menerapkan budaya kerjanya.

Dalam penerapan budaya kerja, para aparatur bagi Sa’bani, harus memiliki pendalaman yang baik dan jernih, sehingga bekerja tidak apa adanya.

Prinsipnya, pegawai pemerintah itu, baik ASN dan Non ASN adalah memberikan pelayanan. Namun, tetap harus ada budaya kerja, kontrol (pengawasan) dan pemahaman agar kinerja tetap berjalan sesuai SOP.

“Jangan alasan sumber daya manusianya. Padahal SDM aparatur kita saat ini jauh lebih baik. Hanya saja perlu pemahaman yang lebih baik tentang budaya kerja, sehingga bekerjanya tidak seperti apa adanya,” ungkap Sa’bani.
Kepala Biro Organisasi Setda Prov Kaltim Iwan Setiawan mengemukakan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman tentang penerapan budaya kerja aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Beserta tata cara evaluasinya sebagai landasan dan acuan bagi aparatur pemerintah dalam melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerjanya,” ujar Iwan, seraya menyebutkan sosialisasi dihadiri pejabat administrator/pengawas dari 36 perangkat daerah dan 9 biro di lingkup Setda Prov Kaltim secara luring dan daring. (adpimprovkaltim/dkp3akaltim)

ASN Harus Tingkatkan Kinerja dan Kapasitas

/0 Comments/in /by

Samarinda — Gubernur Kaltim H Isran Noor meminta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Kaltim meningkatkan kinerja dan prestasi sesuai target yang ditetapkan. Meningkatkan kapasitas dan kualitas diri guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan bersih, baik, dan berwibawa.

“Pelantikan ini bagian pengembangan karier, pembenahan, dan pemantapan organisasi sebagai Reformasi Birokrasi yang menuntut efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Gubernur Isran Noor saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional dan Penyerahan secara Simbolis SK Kenaikan Pangkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim, secara luring dan daring di Ruang Rapat Lantai III Kantor BKD Kaltim, Kamis (23/9/2021).

Pelantikan dan pengambilan sumpah diikuti ASN di lingkungan Pemprov Kaltim, yang kedudukan tugasnya di Kabupaten Berau, Bontang, Balikpapan Kutai Timur, Kutai Barat dan Mahakam Ulu berjumlah 42 orang.

“Selamat kepada guru, dokter, psikolog klinik, pengawas sekolah, terapi wicara dan penyuluh kehutanan. Semoga dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” tandas Isran.

Hari ini juga, lanjut Isran Noor diserahkan secara simbolis kepada 13 orang perwakilan penerima keputusan kenaikan pangkat masing-masing 7 orang untuk jabatan tinggi Pratama dan dua orang perwakilan dari golongan II, III dan IV.

“Kita juga melakukan kegiatan yang namanya perbaikan-perbaikan di dalam pelayanan. Mulai tahun ini dilaksanakan keputusan kenaikan pangkat menggunakan barcode jadi tidak lagi tanda tangan. Dan sistem-sistem lainnya pun kita menggunakan aplikasi online,” ujarnya.

Isran Noor yakin para pejabat fungsional bisa bekerja penuh dedikasi dalam memberikan karya terbaik bagi Kaltim yang berdaulat ini.

“Mudah-mudahan koordinasi, sinergitas dan solidaritas kita semakin baik, dalam peningkatkan kualitas pelayanan oleh para ASN jabatan struktural maupun fungsional,” harap Isran Noor.

Tampak hadir Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi, Kepala BKD Diddy Rusdiansyah, Kepala Disdik Anwar Sanusi dan Kepala BPSDM Nina Dewi.  (adpimprovkaltim/dkp3akaltim)

Operator SPBE Harus Diawasi

/0 Comments/in /by

Samarinda — Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang wajib dijalani pemerintahan di Indonesia tidak terkecuali di daerah, maka diamanahkan sebagai operator elektronik harus dan wajib diawasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Apalagi, operator tersebut statusnya Non ASN. Tentunya, wajib diawasi, terlebih mengenai data perencanaan anggaran tentu harus diawasi dengan baik.

“Makanya melalui SPBE ini, operator yang menangani kegiatan harus lebih dari satu orang atau tiga dan empat orang. Sehingga ada yang mendampingi dan mengawasi,” tegas Sekprov Kaltim HM Sa’bani ketika membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) SPBE 2021, bertema melalui rapat kerja SPBE kita wujudkan pelayanan prima, transparan dan akuntabel, di Hotel Midtown Samarinda, Kamis (16/9/2021).

Menurut Sa’bani, substansi dari SPBE adalah mengintegrasikan semua sistem informasi dan aplikasi, sehingga memudahkan pelayanan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dari pemerintahan.

Untuk menjalankan ini, tentu harus memiliki orang-orang berkapasitas dalam bidang tersebut.

“Operator itu harus dilatih dengan baik dan integritasnya harus dijaga. Jangan sampai ASN kalah dengan Non ASN,” jelasnya.

Dengan begitu, lanjut Sa’bani, input data tidak salah dengan yang ditetapkan pemerintah. Karena, terbukti banyak yang salah-salah input, sehingga perlu diawasi.

Kegiatan ini digagas Bidang Aplikasi dan Informatika Diskominfo Kaltim, dihadiri Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltim H Fathul Halim, Kadiskominfo Kaltim M Faisal, Kadispora Kaltim Agus Tianur dan Kepala BPSDM Nina Dewi. (adpimprovkaltim/dkp3akaltim)

540 Pegawai Terima Anugerah SLKS Presiden Republik indonesia

/0 Comments/in /by

Samarinda — Sebanyak 540 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima Anugerah Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) XXX, XX, X Tahun.

Penganugerahan SLKS dari Presiden Republik Indonesia oleh Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor dalam rangka HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 digelar di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (12/8/2021).

Kegiatan rutin tahunan diselenggarakan menerapkan protokol kesehatan Covid-19, dihadiri Wakil Gubernur H Hadi Mulyadi, Sekda Prov Kaltim HM Sa’bani, Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim Sutoyo, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro, jajaran Forkopimda serta pimpinan OPD dilingkup Pemprov Kaltim.

Dari 540 penerima terdiri SLKS XXX diterima 99 PNS, SLKS XX diterima 104 PNS, serta SLKS X diberikan kepada 337 PNS, dan anugerah SLKS diberikan secara simbolis 15 penerima, sedangkan 525 penerima mengikuti secara virtual.

Dalam arahannya, Gubernur Isran Noor meyakini dan percaya, bahwa penerima anugerah adalah PNS yang menjadi teladan dan inspirasi, serta telah teruji dalam pengabdian untuk bangsa dan negara

“Perlu saya ingatkan, untuk mencapai Kaltim Berdaulat dan Indonesia Maju, maka setiap ASN harus memiliki nilai lebih dalam bekerja, melakukan sumbangsih positif dan konstrukstif, unggul dan andal, sehingga hasilnya dinikmati masyarakat,” tegas Gubernur.

Selain itu, orang nomor satu Benua Etam ini menegaskan Pemerintah Provinsi Kaltim memerlukan ASN yang siap bekerja dalam semangat kebersamaan.

“Mampu bekerja keras dan mengabdi tanpa pamrih, penuh dedikasi, kreatif, inovatif, profesional, mampu bergerak cepat, serta tanggap dalam mengatasi setiap permasalahan,” ungkap Isran Noor.

Sementara ASN Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A)  Kaltim menerima SLKS sebanyak 16 orang. SLKS XXX diterima 5 orang, SLKS XX diterima 8 PNS dan SLKS X diterima 3 PNS.

Diantara penerima SLKS, tampak Asisten Administrasi Umum HS Fathul Halim, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Abu Helmi, Kepala Disperindagkop HM Yadi Robyan Noor, Kepala Dispora Agustianur, Kepala Dinsos HM Agus Hari Kesuma, Sekretaris Dinas Pangan TPH Martinus Pattiwael, serta Karo Organisasi Setda Prov Kaltim Iwan Setiawan dan Karo PPOD Deni Sutrisno.

Isran: Jangan Lalai Prokes, Kasus Positif Covid-19 Melonjak, Tempat Tidur Penuh

/0 Comments/in /by

SAMARINDA — Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor mengajakan Pemerintah Daerah sudah menerbitkan beberapa aturan untuk memperketat kegiatan maupun mobilitas serta pencegahan terjadi penyebaran Covid-19. Namun demikian, apabila masyarakat lalai, maka aturan itu menjadi percuma saja.

“Saat ini tempat tidur untuk pasien Covid di sejumlah rumah sakit di daerah sudah penuh. Semoga masyarakat lainnya tidak ikut masuk. Makanya, bersama-sama waspada menjaga diri,” tegas Isran.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan imunitas tubuh, sehingga selalu kondisi sehat. Dengan begitu, jauh dari tertular virus.

Sementara itu, hingga Ahad kemarin (4/7), kasus Covid-19 di Kaltim bukannya menurun, malahan semakin melonjak bahkan signifikan kenaikannya. Berdasarkan rilis Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kaltim terkonfirmasi positif terpapar virus corona 738 kasus, sehingga total 79.852 kasus.

Kejadian tertinggi diakui Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kaltim Andi Muhammad Ishak, masih terjadi di Balikpapan mencapai 197 kasus dan Kutai Kartanegara 183 kasus.

Daerah kasus terbanyak lainya, tambahnya, Samarinda 89 kasus, disusul Berau dan Kutai Timur sama 78 kasus, Bontang 53 kasus, Kutai Barat 37 kasus, Paser 15 kasus dan Penajam Paser Utara 8 kasus, sementara Mahakam Ulu nol kasus.

“Sangat beralasan Pak Gubernur selalu memgingatkan kita semua agar lebih hati-hati dalam beraktifitas, bahkan Beliau meminta selalu mentaati anjuran pemerintah dan disiplin menerapkan protokol kesehatan,” kata Andi Muhammad Ishak.

Pemerintah lanjutnya, tidak ingin di masa pandemi ini segala aktifitas terhenti. Sangat wajar, Pemerintah membuat berbagai kebijakan guna mensiasati kondisi.

Memang dampak wabah corona ini, ujarnya, merambah ke berbagai lini kehidupan, tidak di bidang kesehatan saja, tapi ekonomi dan sosial.

“Maka, ketaatan masyarakat dan semua pihak ikut menentukan efektifnya kebijakan pemerintah dalam menekan penyebaran dan penularan Covid,” jelas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Kaltim.

Ditambahkannya, pasien sembuh dan selesai isolasi sebanyak 289 kasus, sehingga total manjadi 72.301 kasus. Namun, wwrga meninggal masih tinggi mencapai 16 kasus, total menjadi 1.883 kasus, masih dirawat 5.668 kasus dan dalam proses 578 kasus.

“Mari kita taati anjuran pemerintah dan perketat protokol kesehatan dalam beraktifitas sehari-hari,” ajaknya. (humasprovkaltim)

Perubahan RPJMD Kaltim 2019-2023 Sesuai Isu Strategis Terkini

/0 Comments/in /by

Samarinda — DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke-16 di Gedung D lantai 6 Kantor DPRD Kaltim, dengan tiga agenda, yaitu penyampaian laporan Bapemperda Provinsi Kaltim terhadap perubahan Propemperda 2021, penyampaian Nota Penjelasan Perubahan RPJMD 2019-2023 dan penyampaian Nota Keuangan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kaltim 2020.

Rapat Paripurna kali ini dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kaltim Muhammad Samsun didampingi Wakil Ketua Seno Aji dan Sigit Wibowo. Sementara Gubernur Kaltim diwakili Sekda Provinsi HM Sa’bani didampingi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Abu Helmi, Asisten Administrasi Umum Fathul Halim, serta pimpinan OPD lingkup Pemprov Kaltim.

Sa’bani mengungkapkan perubahan RPJMD Kaltim 2019-2023 perlu mempertimbangkan isu strategis ke depan sehingga dilakukan penyesuaian dan perubahan terkait program pembangunan yang dilaksanakan selama beberapa tahun dengan memperhatikan kekurangan dan kelebihan setiap program.

“Nota penjelasan ini memberikan gambaran kepada DPRD Kaltim sebagai bahan untuk pembahasan terkait perubahan RPJMD Kaltim 2019-2023 yang menjadi dasar pembangunan jangka menengah yang menggambarkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, dengan menyesuaikan berbagai kebijakan dan situasi terkini,” ungkap Sa’bani, Selasa (8/6).

Perubahan RPJMD Kaltim 2019-2023, lanjut Sa’bani, salah satunya menyesuaikan dengan perubahan kebijakan nasional baru di antaranya terbitnya Perpres 18/2020 dimana di dalamnya termasuk pemindahan ibu kota negara (IKN) Indonesia ke Kaltim.

“Tujuan perubahan ini salah satunya untuk menyelaraskan strategi dan arah kebijakan serta arah program pembangunan beberapa tahun ke depan di masa kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, menyesuaikan dengan isu strategis terkini,” jelasnya.

Dalam perubahan RPJMD 2019-2023 juga ditargetkan sejumlah indikator pembangunan, di antaranya target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 77,75 dari realisasi tahun 2020 yaitu 76,24. Indikator lainnya yang ditargetkan mengalami peningkatan yaitu indeks gini (0,328), indeks kemiskinan (5,90 persen), tingkat pengangguran terbuka (6,50 persen), pertumbuhan ekonomi, indeks kualitas lingkungan hidup dan indeks reformasi birokrasi.

“Saat ini realisasi dari indikator pembangunan tersebut masih terkendala dengan pandemi Covid-19. Kita harapkan beberapa tahun ke depan capaian/realisasi tersebut bisa sesuai atau melebihi yang kita targetkan. Tentunya dengan sinergi dan kerja sama yang baik dari seluruh pihak, terutama antara eksekutif dan legislatif,” harapnya. (humasprovkaltim)

Menjaga dan Merawat Ekosistem Alam

/0 Comments/in /by

Samarinda  — Momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (HLHS) 2021 menjadi keharusan bagi siapa saja untuk menjaga dan merawat ekosistem lingkungan hidup.

Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor melalui rilis DLH Kaltim menyebutkan, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain.

Tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup disebut sebagai ekosistem. Kesatuan ekosistem terbentuk dari sumber daya alam sebagai unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya hayati dan nonhayati.

“Maka, wajib bagi siapa aja. Dalam momentum HLHS tahun ini dapat menjaga dan merawat ekosistem lingkungan hidup,” sebut Isran Noor melalui rilis peringatan HLHS 2021, bertepatan pada Sabtu 5 Januari 2021.

Menurut Isran, kerusakan pada sumber daya alam akibat perbuatan manusia atau karena bencana alam akan menyebabkan terganggunya keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup sebagai sebuah ekosistem.

Mengubah atau menghilangkan salah satu komponen dari jaringan ekosistem akan menyebabkan seluruh sistem berubah dan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia.

Bahkan, timbulnya bencana pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa jika manusia merusak ekosistem, maka juga akan merusak sistem pendukung kehidupan manusia.

“Upaya memulihkan, menjaga dan merawat ekosistem menjadi sebuah keniscayaan ke depan, karena berbagai manfaat yang kita peroleh dari ekosistem untuk kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan kehidupan manusia,” ungkapnya.

Terkait dengan begitu pentingnya keberadaan ekosistem bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, maka HLHS 2021 ini upaya pemulihan ekosistem yang telah terdegradasi serta pelestarian ekosistem yang masih baik, karena ekosistem baik alami dan buatan bisa dipulihkan.

Selain itu, memulihkan ekosistem berarti melindungi dan meningkatkan pemulihan ekonomi masyarakat. Selamat Hari Lingkungan Hidup  Sedunia 2021. (humasprov kaltim)

Tiga OPD Terima Penghargaan Berdasarkan LPPD

/0 Comments/in , /by

Jakarta — Gubernur Kaltim H Isran Noor diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Kaltim H Moh Jauhar Efendi membuka Rapat Asistensi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.

“LPPD sangat penting sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan oleh pemerintah pusat” kata Jauhar Efendi di Hotel Redtop Jakarta, Kamis (27/5/2021).

Penghargaan diberikan kepada tiga OPD antara lain, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim kategori Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar – Urusan Adminitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas Kesehatan Kaltim kategori Urusan Wajib Pelayanan Dasar – Urusan Kesehatan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim kategori Urusan Pilihan – Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Jauhar berharap kegiatan ini berguna untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang hasil capaian kinerjanya akan diperingkatkan secara nasional.

“Saya berharap dapat diketahui kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan hasil yang memuaskan,” harap Jauhar.

Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr Akbar Ali menyatakan sangat mengapresiasi kegiatan Pemprov Kaltim, walaupun ditengah pandemi namun tetap melaksanakannya dengan Prokes Covid-19 yang ketat

“Kami sangat mengapresiasi Pemprov, semoga aparatur kita lebih memahami dan bertambah wawasan berkaitan penyelenggaraan LPPD di daerah,” ungkap Akbar.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov Kaltim Deni Sutrisno menjelaskan kegiatan bertujuan untuk mengetahui pencapaian program dan target sasaran pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.

“Diketahuinya pencapaian program dan target sasaran pemerintah guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah di Kaltim,” ucap Deni.  (humasprovkaltim)

Silaturahmi DKP3A Kaltim

/0 Comments/in /by

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, berlangsung di Aula DKP3A Kaltim, Selasa (18/5/22021).

Kepala Dinas DKP3A Kaltim mengatakan, setelah menuntaskan ibadah puasa dan berbagai ibadah lainnya selama bulan Ramadan, Hari Raya adalah salah satu momen yang tepat untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat hubungan persaudaraan.

“Silaturahmi dapat dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga kita tetap aman ketika bersama saudara dan rekan kerja,” ujarnya.

Soraya juga menuturkan, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja selama menempati posisi Kepala Dinas di DKP3A Kaltim.

“Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan disengaja maupun tidak selama bergaul. Semoga Allah meridhoi silaturahmi kita.Aamiin yaa rabbal ‘alamin,” imbuhnya.

Ia menambahkan, hal ini juga menjadi semangat baru untuk kembali bekerja dan menuntaskan program kegiatan. Meski ditengah pandemi Covid-19, geliat pembangunan Kaltim terus berjalan, sehingga Soraya mengimbau agar DKP3A Kaltim juga terus memberikan partisipasi bagi daerah terutama untuk pemberdayaan perempuan dan perindungan anak.

Silaturahmi ini dihadiri oleh seluruh pegawai DKP3A Kaltim, pegawai DKP3A Kaltim yang telah purna tugas dan pegawai yang mendapat promosi atau mutasi di OPD lain. Turut hadir pula Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3). (dkp3akaltim/rdg)