Archive for year: 2020

Samarinda — Peran Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dinilai perlu ditingkatkan dan tidak lagi sebatas gerakan biasa. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan penambahan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), yakni penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kemen PPPA.

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA, Nahar menjelaskan pelibatan PATBM di lapangan sangat penting untuk mencegah dan merespon cepat kasus kekerasan terhadap anak. Menurut Nahar ada tiga hal penting terkait yang harus dipersiapkan dengan matang. Pertama, apakah PATBM akan terus dipertahankan sebagai sebuah gerakan saja atau akan diarahkan pada aksi nyata dalam bentuk layanan oleh para aktivis PATBM. Kedua, sejak diinisiasi pada 2016, apakah jumlah PATBM akan terus mengalami perkembangan. Ketiga, jika para aktivis PATBM telah melakukan aksi nyata dalam rangka memberikan layanan bagi perlindungan terhadap anak, maka apakah memungkinkan jika kegiatan yang dilakukan aktivis PATBM tersebut dapat diintegrasikan dengan program-program lainnya, salah satunya dengan memanfaatkan dana desa dan layanan lainnya dalam menghadapi kekerasan terhadap anak di wilayahnya masing-masing.

“Ketiga hal tersebut penting menjadi pertimbangan karena berkaitan dengan penyesuaian penambahan fungsi Kemen PPPA pada penyediaan layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Sehingga kami harus melibatkan para aktivis PATBM di lapangan,” tutur Nahar pada webinar Percepatan Pengembangan PATBM di Masa Pandemi COVID-19 Tahap II (24/08/2020).

Nahar melanjutkan, para pimpinan Dinas PPPA di daerah juga diharapkan memiliki database terkait aktivis PATBM agar dapat terkoneksi ketika terdapat kasus kekerasan terhadap anak di wilayahnya. Kecepatan berkoordinasi merupakan kata kunci untuk menjawab kebutuhan masyarakat bahwa lembaga terkait PPPA ada di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, salah satunya melalui PATBM.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad mengatakan, tahun 2016 sebagai pilot project awal pembentukan PATBM di Kaltim ada dua daerah yang ditunjuk oleh Kemen PPPA, yaitu Kabupaten Paser (2 desa) dan Kota Bontang (2 kelurahan).

“Untuk Kabupaten Paser adalah PATBM Desa Pandang Pengrapat Kecamatan Tanah Grogot dan PATBM Desa Janju Kecamatan Tanah Grogot. Sementara untuk Kota Bontang yaitu PATBM Kelurahan Bontang Baru dan PATBM Kelurahan Berbas Pantai,” ujar Halda.

Halda melanjutkan, dalam menekan angka kekerasan terhadap anak di daerah harus diperkuat dengan adanya sosialisasi yang massif kepada masyarakat terkait pentingnya peran PATBM. DKP3A Kaltim giat melaksanakan sosialisasi dan pelatihan.

“Hingga saat ini sudah ada 140 PATBM yang telah dibentuk di desa/kelurahan di Kaltim dengan 1.505 orang aktivis dan 35 orang fasilitator. Sudah terbentuknya kelompok-kelompok PATBM di kabupaten/kota baik yang berada di tingkat kelurahan dan desa dengan jumlah yang setiap tahun bertambah secara signifikan yang dilakukan oleh Dinas PPPA kabupaten/kota,” terang Halda.

Sementara yang menjadi tantangan di Kaltim yaitu jumlah SDM yang terlatih masih kurang, sumber pendanaan/anggaran untuk pelatihan dan operasional yang masih sangat terbatas, sarana dan prasarana yang tidak mendukung, sosialisasi tentang PATBM dan regulasi yang ada masih sangat terbatas, dan administrasi  pencatatan pelaporan tidak tertata dengan baik.

“Selain itu, penguasaan teknologi yang sebagian besar belum dikuasai oleh para aktivis PATBM, luas wilayah antara desa/kelurahan yang cukup berjauhan sangat sulit untuk melakukan koordinasi, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi, dan masih terdapat penanganan/penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak dengan cara menggunakan Hukum Adat,” imbuh Halda.

Meski memiliki tantangan tersendiri, Kaltim juga didukung dengan komitmen pemerintah dan pemerintah daerah berupa kebijakan/regulasi. Dukungan kelembagaan seperti UPTD PPPA, PUSPAGA Gugus Tugas KLA, Forkomda PUSPA, APSA, KPAI, Ormas seperti Aisiyah, serta pemerhati perempuan dan anak. Regulasi tentang perlindungan anak yang ada sangat mendukung, dan dukungan dari perangkat desa/kelurahan tokoh masyarakat, tokoh adat, ToGa, para aktivis, dan LSM. (dkp3akaltim/rdg)

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim mendorong peningkatan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya selama masa pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Anwar Sanusi mengatakan, permasalahan pendidikan di masa pandemi antara lain sinyal gawai dibeberapa daerah yang belum stabil, perangkat yang tidak dimiliki semua siswa dan guru, mahalnya pulsa atau paket data di daerah tertentu semakin membuat siswa dan guru  kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran daring, dan kesiapan tenaga ajar.

“Karena tidak semua tenaga ajar paham terkait teknolgi pembelajaran jarak jauh.  Sehingga pemerintah membuat kebijakan terkait metode pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yaitu pembelajaran dan pemberian tugas melalui daring, tatap muka di sekolah sebanyak 50% dari jumlah rombongan belajar, dan guru mengunjungi siswa,” ujarnya pada Workshop Kabupaten/Kota Layak Anak Se Kaltim, berlangsung secara virtual, Rabu (19/8/2020).

Sebagai informasi, selama masa pandemi Covid-19, Disdikbud Kaltim memiliki program Boarding School + Vokasi, Distance Learning, Rumah Belajar, One Student One Andriod, One Teacher One Laptop dan Birdge Training & Course.

Sementara Psikolog Klinis Divisi Rujukan Puspaga Kaltim Ruhui Rahayu, Wahyu Nhira Utami mengatakan, dampak ditutupnya sekolah yaitu hilangnya “struktur” dan stimulasi yang dihasilkan dari lingkungan sekolah, kecilnya kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan teman, dan lebih terpapar dengan permasalahan di rumah.

Sementara permasalahan yang timbul selama Belajar dari Rumah (BDR) antara lain fasilitas belajar terbatas dan kebutuhan untuk mendapatkan perhatian tidak terfasilitasi.

“Kemudian orang tua tidak mampu meregulasi emosi dan anak-anak terkena imbasnya. merasa kesulitan memahami materi, kelelahan menyelesaikan berbagai tugas dan khawatir dengan nilainya dan masa depannya. Hal ini dapat menimbulkan stress pada anak,” terang Nhira.

Sehingga sangat penting menjaga kesehatan mental selama belajar di rumah. Nhira melanjutkan, anak dengan dibantu orang tua perlu merancang struktur hari seperti konsisten melakukan jadwal harian, membuat batasan ruang antar tempat belajar dan istirahat, tetap aktif bergerak dan siapkan waktu khusus untuk kegiatan yang menyenangkan hati anak.

Selain itu, anak terkoneksi dengan orang lain, orang tua menetapkan batasan untuk mengakses email dan sosial media, menetapkan batasan untuk mengakses berita, dan mengelola pikiran serta perasan negatif.

“Karena terdapat hubungan antara kesehatan mental dan pencapaian akademik. Stress kronis mengubah struktur fisik dan kimiawi otak, yang berakibat pada terganggunya keterampilan kognitif seperti fokus, perhatian, memori, juga kreativitas,” imbuh Nhira.

Workshop ini juga dihadiri oleh perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltim Abdul Syahid, Forum Anak se Kaltim, Dinas PPPA se Kaltim, OPD terkait, Lembaga Masyarakat, dan Dunia Usaha. (dkp3akaltim/rdg)

Jakarta – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Foodbank of Indonesia (FOI) dengan semangat nasionalisme mengajak masyarakat khususnya para bunda (kader, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Taman Bacaan Masyarakat) untuk melaksanakan gerakan “Aksi 1000 Bunda untuk Indonesia” dalam memerdekakan balita dan anak di Indonesia dari kelaparan.

“Saya mendukung upaya FOI untuk membantu masyarakat dalam melakukan redistribusi (memperluas pemerataan) makanan berlebih sebagai upaya mencegah kemubaziran pangan dan membuka akses pangan bagi kelompok rentan, termasuk balita. Melalui Aksi 1000 Bunda untuk Indonesia, kami mengajak para bunda untuk bergerak bersama agar masyarakat tidak hanya paham akan pentingnya pemenuhan gizi anak, tetapi juga bergotong-royong menangani permasalahan gizi anak sebagai tanggungjawab dan kewajiban bersama yang dimulai dari tingkat keluarga. Mari kita bersinergi, demi kepentingan terbaik bagi 80 juta anak Indonesia yang kita cintai. Mereka masa depan kita, mereka generasi penerus bangsa,” ungkap Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N. Rosalin pada acara Konferensi Pers “Aksi 1000 Bunda untuk Indonesia” yang dilaksanakan secara virtual (18/08/2020).

Lenny menuturkan generasi penerus bangsa harus sehat, cerdas, kreatif, dan produktif. Jika anak terlahir sehat, tumbuh dengan baik dan didukung pendidikan yang berkualitas maka anak akan menjadi generasi yang menunjang kesuksesan pembangunan bangsa. Sebaliknya, jika anak terlahir dan tumbuh dalam situasi kekurangan gizi kronis, maka anak akan menjadi kerdil (stunting).

“Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Hal ini disebabkan karena multi faktor dimensi dan tidak hanya karena faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil maupun anak balita. Stunting juga disebabkan karena terjadinya kekurangan gizi kronis saat bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun. Dalam jangka pendek, stunting mengakibatkan terhambatnya tumbuh kembang anak, seperti penurunan fungsi kekebalan tubuh, gangguan metabolisme, tidak maksimalnya perkembangan otak, memengaruhi kemampuan mental anak, belajar tidak maksimal mengakibatkan prestasi belajar yang buruk. Dalam jangka panjang, anak dengan stunting akan beresiko mengalami antara lain, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan osteoporosis,” jelas Lenny.

Lebih lanjut Lenny menegaskan pentingnya memberikan perhatian khusus pada periode 1.000 hari pertama kehidupan anak karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan. Terkait upaya pencegahan stunting, Lenny menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat umum, dan lainnya untuk memastikan sinergi seluruh program/kegiatan terkait pencegahan stunting, terutama dengan meningkatkan cakupan dan kualitas gizi spesifik dan gizi sensitif pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-23 bulan.

Sementara, Ketua Yayasan Lumbung Pangan Indonesia, Wida Septarina menuturkan berdasarkan Indeks Kelaparan Global 2019, Indonesia masih menghadapi masalah kelaparan yang serius. Kelaparan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kelaparan karena kemiskinan yang menyebabkan sekitar 40-50% anak ke sekolah dengan perut kosong, dan kelaparan yang tersembunyi (hidden hunger) yaitu fenomena kekurangan vitamin dan mineral yang dapat berujung pada stunting.

Wida menambahkan kondisi tersebut diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 di Indonesia yang mengakibatkan peningkatan kelaparan pada balita di Indonesia. Kondisi kemiskinan dan daya beli pangan yang menurun mengakibatkan keterbatasan akses, ketersediaan, dan keterjangkauan bahan pangan sehat pada keluarga. Hal tersebut menimbulkan terganggunya akses pangan dan risiko kekurangan gizi pada balita. Sebelum adanya pandemi, kelaparan sudah terjadi, bagaimana pentingnya upaya bersama untuk menghentikan masalah tersebut, mengingat anak sangat tergantung kepada orangtuanya untuk mendapatkan makanan bergizi.

“Mari kita peringati dan isi kemerdekaan ini dengan hal positif. Merdeka yang hakiki adalah merdeka dari rasa lapar. Saatnya kita memerdekakan anak dari kelaparan, melalui gerakan ‘Aksi 1000 Bunda untuk Indonesia’, FOI mengajak para bunda (Kader, PAUD, TBM, calon bunda, pakar) untuk bergerak memerangi kelaparan pada balita dengan membuka akses pangan melalui pembagian makanan, edukasi serta berdialog dengan para relawan di 45 titik wilayah Indonesia yang ditargetkan dapat membantu 50.000 balita di Indonesia. Aksi ini akan dilaksanakan hingga 22 Desember 2020, ditutup tepat pada peringatan Hari Ibu. Marilah kita dukung upaya ini demi melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa,” tegas Wida.

Pada rangkaian acara ini, sejumlah ibu atau bunda dari seluruh wilayah di Indonesia membacakan Deklarasi ‘Aksi 1000 Bunda untuk Indonesia’ yang di antaranya yaitu membulatkan tekad untuk memerangi kelaparan pada balita di sekitarnya, mengajak para bunda/orangtua untuk peduli dan turut berperan membuka akses pangan bagi balita, serta menciptakan kondisi yang baik bagi tumbuh kembang balita untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa.