Menteri PPPA Dukung Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMKM Perempuan

Jakarta — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mendukung akselerasi sertifikasi halal gratis bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menteri Bintang mengatakan, lebih dari 50 persen UMKM yang ada di Indonesia dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Hal ini menunjukan, perempuan memiliki potensi sebagai penopang ekonomi bangsa.

“Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) yang telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan Gerakan Sejuta Sertifikasi Halal Bagi UMKM. Hal ini akan memperluas kesempatan perempuan Indonesia dalam berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara, termasuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia pada tahun 2024,” ujar Menteri Bintang dalam Forum Khadijah: Menuju Sejuta Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMKM, secara hybrid, Kamis (28/102021).

Menurut Menteri Bintang, gerakan ini dapat mendorong pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, yang mana tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan semata, tetapi juga sebagai alat untuk memerdekakan diri dari berbagai diskriminasi yang mengikat perempuan. “Artinya, kewirausahaan perempuan tidak hanya berkiprah pada ekonomi bangsa, tetapi juga bagian dari perjuangan yang lebih besar untuk menjemput kesetaraan dan mencapai kemajuan bangsa Indonesia,” ungkap Menteri Bintang.

Menteri Bintang menuturkan, saat ini Kemen PPPA telah menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder, baik publik maupun swasta terkait pemberdayaan perempuan, khususnya dalam melaksanakan salah satu Arahan Presiden Joko Widodo, yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender.

“Marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk membangun kekuatan UMKM perempuan karena apabila perempuan kuat, mandiri, dan berdaya, maka kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia akan semakin cepat tercapai,” imbuh Menteri Bintang.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani sepakat bahwa UMKM yang saat ini banyak digeluti oleh perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Pasalnya, UMKM di Indonesia berkontribusi sebesar 61 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

“Namun, UMKM yang berperan begitu penting, masih memiliki banyak sekali pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Dari sisi investasi, UMKM memiliki kontribusi sebesar 58,1 persen, itu tentu sangat kecil dibandingkan porsi UMKM di dalam ekonomi. Selain itu, hanya 1 persen UMKM yang memiliki sertifikat halal. Kontribusi UMKM dalam ekspor juga baru mencapai 14,37 persen dan 6,3 persen terlibat aktif di dalam rantai nilai perdagangan di Asia Tenggara,” ujar Sri Mulyani.

Menurutnya, angka-angka tersebut masih dapat ditingkatkan ke depannya. Oleh karena itu, berbagai kegiatan peningkatkan kualitas dan kapasitas UMKM menjadi sangat penting untuk didorong.

“Salah satunya sertifikasi halal, ini tidak hanya diukur dari sisi kehalalan produknya, namun juga proses pembuatan yang harus bersih dan sehat atau higienis, sehingga produk halal tentu akan diminati oleh masyarakat,” ungkapnya.

Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, sepakat bahwa saat ini masyarakat cenderung mencari produk yang higienis dan sehat. “Packaging-nya rapi, produksinya bersih, dan amanah. Inilah kekuatan UMKM harus memenuhi standar itu, termasuk memiliki sertifikasi halal,” imbuhnya.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan, halal lifestyle mengalami perkembangan pesat dalam dua dasawarsa terakhir, baik secara global maupun nasional. “Kita berharap agar sertifikat halal ini bisa berlaku di berbagai negara lain di Asia Tenggara, agar muncul recognition arrangement antara sertifikasi halal dari berbagai negara. Melalui adanya teknologi, hal ini dimungkinkan, sehingga produk UMKM kita bisa diekspor ke negara di Asia Tenggara,” ujar Airlangga. (birohukum&humaskpppa)