Wagub Minta BPK Periksa OPD dan Perusda

Samarinda — Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim untuk memeriksa keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Kaltim maupun perusahaan daerah (Perusda/BUMD) yang memiliki alokasi anggaran besar secara rutin.

Menurut Wagub, pemeriksaan itu bukan untuk galak-galakan kepada perangkat daerah maupun perusda. Hal ini dilakukan untuk verifikasi dan klarifikasi, karena banyak menerima laporan dari masyarakat.

“Karena itu, diharapkan ini bisa dilakukan secara rutin. Sehingga kerja perangkat daerah kita maupun perusda dapat terukur dan tepat sasaran,” ujarnya baru-baru ini di Samarinda.

Bagi Hadi, adanya pemeriksaan yang rutin, agar pemerintah daerah bekerja dan membangun daerah dengan efektif dan efisien.

Melalui pemeriksaan tersebut, menurut Hadi, dapat mendukung perangkat daerah maupun perusda lebih semangat dalam pelaksanaan penyelenggaraan program kerja, staf maupun pimpinan semakin profesional.

Sehingga pengelolaan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

“Artinya, hasil dari laporan atau pemeriksaan itu kita apresiasi. Maksudnya, jika pemerintahan ingin bagus. Maka harus ada yang menilai dan mengevaluasi, sehingga dapat bersama-sama membangun daerah,” jelasnya