Samarinda — Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) memegang peranan penting dalam melakukan edukasi dan pembentukan perilaku hidup sehat. Hal ini bertujuan agar terhindar dari perilaku beresiko termasuk pencegahan perkawinan usia anak dan mencegah risiko melahirkan generasi stunting di masa depan. Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Riza Indra Riadi mengatakan, hasil sensus penduduk tahun 2020 menunjukan tingkat […]
Jakarta — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, persoalan perlindungan perempuan telah menjadi isu nasional yang memerlukan penaganan yang serius dari semua pihak. Ini disebabkan masih tingginya kekerasan terhadap perempuan. “Menurut Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pada tahun 2019 telah terjadi sebanyak 633 kasus […]
Samarinda — Dilantiknya Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Sri Wahyuni sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Perempuan Pertama, menorehkan sejarah baru di Benua Etam. Kaltim pernah memiliki Sekretaris Daerah (Sekda) perempuan di posisi Penjabat (Pj), yakni Dr Hj Meiliana, pasca Dr H Rusmadi di era Gubernur Awang Faroek Ishak dan Gubernur Isran Noor. Sri Wahyuni mengungkapkan, […]
Tanjung Redeb — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan jumlah perempuan di Kaltim tidak terlalu jauh selisihnya. Untuk jumlah penduduk laki-laki sebanyak 51,88% dan untuk penduduk perempuan sebanyak 48,12%. “Sementara di Kabupaten Berau terdapat 153.540 jiwa jumlah penduduk laki-laki dan 123.610 jiwa jumlah penduduk perempuan. Namun, aktivitas politik […]
Tanjung Redeb — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan jumlah perempuan di Kaltim tidak terlalu jauh selisihnya. Untuk jumlah penduduk laki-laki sebanyak 51,88% dan untuk penduduk perempuan sebanyak 48,12%. “Sementara di Kabupaten Berau terdapat 153.540 jiwa jumlah penduduk laki-laki dan 123.610 jiwa jumlah penduduk perempuan. Namun, aktivitas politik […]
Tanjung Redeb — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah berkomitmen dalam Pemberdayaan Perempuan. Hal ini tertuang dalam Misi Pertama Gubernur yaitu Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas. Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan komitmen ini perlu dikuatkan, […]
Tanjung Redeb — Pemerintah Kabupaten Berau telah berkomitmen untuk berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan menyediakan fasilitas pembinaan, pelatihan, dan kredit lunak kepada UMKM. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, M Gazali mengatakan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian mandiri Indonesia harus mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak. “Karenanya, kami senantiasa mendorong akselerasi kemajuan UMKM Bumi Batiwakkal […]
Ujoh Bilang — Untuk mempercepat pemenuhan hak anak, Pemerintah membuat kebijakan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Semua pihak berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak-hak anak tersebut, mulai dari institusi terkecil yaitu keluarga, masyarakat, Pemerintah desa/kelurahan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Kepala […]
Tanjung Redeb — Dinas Kependudukan, Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan berbagai capaian yang sangat baik telah ditunjukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se Kaltim. Dalam paparannya, Soraya menjelaskan Berdasarkan laporan Dinas Dukcapil kabupaten/kota se Kaltim tanggal per 15 Maret 2022, dari jumlah wajib KTP se Kaltim sebesar 2.651.549 […]
Tanjung Redeb — Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Berau, M. Hendratno mengatakan dokumen kependudukan sangat dibutuhkan penduduk di semua strata sosial, karena merupakan awal dan menjadi persyaratan untuk pengurusan pelayanan publik lainnya. Selain itu, dokumen kependudukan yang terintegrasi juga berfungsi sebagai penentu arah dan evaluasi kebijakan publik, pembiayaan pemerintah […]