Webinar Tantangan Kependudukan di Tengah Pandemi Coovid-19

Samarinda — Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI menggelar Webinar secara virtual bertajuk Tantangan Kependudukan di Tengah Pandemi Covid-19: Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pulang Kampung, bekerjasama dengan LIPI, Kamis (28/5/2020).

Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo mengatakan, pandemi Covid-19 menempatkan banyak negara ke dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Selain karena jumlah korban yang masih terus menanjak grafiknya, ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir, dampak yang ditimbulkan oleh pandemi menyerang berbagai aspek kehidupan. Hal yang paling nyata dari imbas pandemi adalah ratusan juta orang di dunia berisiko jatuh ke garis kemiskinan seiring dengan anjloknya perekonomian.

“Pulangnya pekerja migran Indonesia (PMI) ke tanah air menjadi salah satu isu yang mewarnai kepanikan masyarakat di tengah pandemi yang belum tentu kapan berakhirnya. Sedangkan berdasarkan sumber data SISKOTLN terintegrasi Simkim dan sistem kepulangan online, jumlah kepulangan PMI selama Pandemi Covid-19 sebanyak 126.742 orang. Konsep “virus tidak bergerak, tetapi manusia yang memindahkan virus” memperlihatkan mobilitas penduduk sebagai faktor kunci tersebarnya Covid-19,” ujarnya.

Sementara dari aspek kependudukan, pandemi Covid-19 berimplikasi luas terhadap pencapaian dan pemanfaatan bonus demografi. Usaha pencapaian dan pemanfaatan bonus demografi yang mengandalkan kelompok usia produktif terbentur pada kenyataan meningkatnya jumlah pengangguran, baik dari dalam maupun luar negeri. Bahkan, kelompok ini berisiko menjadi penyumbang angka kemiskinan.

“Kualitas penduduk menjadi syarat untuk memaksimalkan Bonus Demografi di Indonesia dalam situasi pandemi Covid 19,” imbuhnya.

Pembangunan yang berpusat pada manusia harus diterapkan dengan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas, pengendalian urbanisasi dan pengelolaan migrasi, perlidungan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan, serta terjaganya nilai-nilai keluarga dan lingkungan intergenerasi

.
Keluarga menjadi unit terkecil dalam penduduk. Penduduk disamping untuk tumbuh seimbang juga tujuan utamanya agar bonus demografi bisa dipetik sehingga penduduk menjadi sumber daya pembangunan bukan beban pembangunan.

Evaluasi PUG secara Virtual

Samarinda — Dinas Kependudukan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melakukan rapat virtual sebagai upaya menindaklanjuti Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (Monev PUG) melalui aplikasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE), Sabtu (16/05/2020).

Kabid KG Dwi Hartini mengatakan, evaluasi dilaksanakan terhadap Indokator A (Kelembagaan PUG) dan laporan jaring laba-laba Kabupaten/Kota yang sudah diterima pada pengisian aplikasi APE.

“Hari ini telah dilaksanakan evaluasi terhadap indikator A (Kelembagaan PUG) bersama dengan Tim Operator Aplikasi APE Provinsi Kalimantan Timur melalui Video Conference dan  juga dibahas mengenai laporan jaring laba-laba kabupaten/kota yang sudah diterima,” ujarnya.

Dwi menambahkan, hasil dari pertemuan kali ini disepakati bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara akan menjadi sumber pembelajaran (best practice) bagi kabupaten/kota lain yang masih dalam proses input data. Hal ini mengingat Kukar telah meraih peringkat Utama.

“Untuk itu DKP3A akan memfasilitasi video conference Monev PUG yang kedua dengan harapan dapat menjadi ajang diskusi dan pembelajaran dalam penginputan data PUG. Video conference yang selanjutnya direncanakan juga mengikutsertakan Kementerian PPPA sebagai narasumber pusat,” imbuh Dwi.

Kaltim juga sedang berupaya untuk mendapatkan peringkat Utama dengan pemenuhan 7 prasyarat PUG dalam rangka pencapaian kesejahteraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. (dkp3akaltim/rdg)

Perencanaan Pembangunan Terbaik

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memberikan apresiasi berupa penghargaan bagi kabupaten/kota yang memiliki sistem perencanaan pembangunan daerah terbaik tingkat Provinsi Kaltim.

Tahun ini yang dinilai memiliki sistem perencanaan pembangunan daerah terbaik dan berhak mendapatkan penghargaan untuk kategori kabupaten yakni peringkat pertama Kabupaten Kutai Kartanegara dan peringkat kedua Kabupaten Berau.

Sedangkan kategori kota, peringkat pertama diraih Kota Balikpapan dan peringkat kedua Kota Samarinda

Apresiasi dan penghargaan disampaikan Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor secara khusus saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kaltim Tahun 2020 di Ruang Heart Of Borneo Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Selasa (28/4/2020).

“Dalam kesempatan berbahagia ini, saya menyampaikan Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Terbaik dari hasil penilaian Tim Provinsi dengan kategori kabupaten dan kota,” kata Isran Noor

Ia menegaskan apresiasi Pemprov Kaltim sebagai pemacu komitmen pemerintah daerah agar penyusunan perencanaan pembangunan daerah lebih terarah dan berdampak sangat positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Isran Noor sangat berharap kabupaten dan kota secara sistematis menyusun perencanaan pembangunan daerah yang mengarah pada penumbuhan ekonomi kerakyatan dan kawasan

Tentu ujar Gubernur, perencanaan disesuaikan keunggulan dan potensi kewilayahan yang dimiliki masing-masing daerah sehingga benar-benar mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah

“Saya menyadari masing-masing daerah kita memiliki perbedaan. Baik itu keunggulan wilayah maupun potensinya. Karenanya, perencanaan harus benar-benar dibuat agar potensi dan keunggulan itu berimbas baik bagi kesejahteraan rakyat dan ekonomi daerah,” ungkapnya. Noor.(humasprovkaltim)

Konpres Covid 19 Menggunakan Juru Bicara Bahasa Isyarat

Samarinda — Tampilan berbeda kali ini terlihat dalam konferensi pers secara daring yang rutin dilakukan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Kaltim setiap harinya pada pukul 17.30 Wita. Hari ini, Jumat (03/04), Plt Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak selaku Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Kaltim, saat memberikan keterangan pers kepada media didampingi seorang juru bicara bahasa isyarat.

“Hal ini dalam upaya memberikan informasi yang mudah diakses yang setara dengan orang dengar kepada warga tuna rungu/tuli di wilayah Kalimantan Timur,” kata Andi Ishak.

Hal ini juga sesuai dengan implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang ratifikasi CRPD (Convention on the Right of Persons with Disabilities) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Jadi informasi ini tersampaikan kepada seluruh masyarakat, tanpa terkecuali. Apalagi, keterangan pers terkait kondisi terkini perkembangan Covid-19 ini juga disiarkan secara langsung melalui akun media sosial instagram Pemprov Kaltim. Semoga seluruh informasi yang disampaikan ini berguna bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi virus corona ini. Dan semoga wabah ini segera berakhir,” ujar Andi.

Juru bicara bahasa isyarat akan hadir dalam setiap konferensi pers Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Kaltim. Juru bicara bahasa isyarat ini berasal dari komunitas bahasa isyarat Kota Samarinda. (humasprovkaltim)

Di Rakortekrenbang, Mendagri Ingatkan 5 Program Prioritas Presiden

Surabaya — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam arahannya kepada sejumlah kepala daerah dan pejabat daerah mengingatkan kembali lima program prioritas Presiden. Pertama, Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul. Kedua, Melanjutkan pembangunan infrastruktur. Ketiga, Deregulasi atau Penyederhanaan Regulasi. Keempat, Reformasi atau penyederhanaan Birokrasi. Kelima, Transformasi Ekonomi dari yang Berbasis Sumber Daya Alam ke Manufaktur dan Jasa Modern.

“Tapi ini juga diterjemahkan sedikit lebih detail oleh Bappenas ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan di tahun ini pun ada,” ujarnya

Lebih lanjut ia menjelaskan lima visi Presiden Jokowi, bahwa Kepala Negara sebagai kepala Pemerintahan dan otomatis merupakan strategi nasional untuk membangun Indonesia.

Dan meskipun ada desentralisasi otonomi daerah, sambung Mendagri, namun Undang-Undang menyatakan bahwa Presiden adalah Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap pembangunan nasional. Jadi pembangunan daerah merupakan sub dari sistem pembangunan nasional.

“Kalau kita mendalami betul lima visi Presiden itu, sebetulnya apa yang saya tangkap dalam berbagai kesempatan bersama beliau: akar masalah utamanya adalah adanya bonus demografi. Adanya tingkat pertumbuhan yang tinggi,” ujarnya.

Mendagri menambahkan, saat ini jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 267 juta. “Dan itu apakah akan menjadi problem? Yes. Itu akan menjadi potensi yang akan menguntungkan bangsa kita. Tapi juga kalau salah kelola bisa menjadi masalah bagi bangsa ini,” papar Mendagri.

Diketahui, Rakortekrenbang merupakan bagian dari rangkaian aktivitas perencanaan tahunan baik di Pusat maupun di daerah.

Tujuan dari diselenggarakannya Rakortekrenbang Tahun 2020 adalah terbangunnya sinkronisasi rencana program dan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

 

Terus Tingkatkan Pelayanan SP4N LAPOR

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus meningkatkan aplikasi pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduam Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Hal ini untuk memaksimalkan upaya pemerintah dalam meningkatkan sektor pelayanan publik dengan melibatkan masyarakat melalui peningkatan sistem pelayanan.

Kepala Diskominfo Kaltim Diddy Rusdiansyah, mengungkapkan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mendukung dan menyiapkan admin untuk merespons terkait pengaduan yang ditujukan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR. Menerutnya, hingga saat ini pelayanan kepada masyarakat melalui SP4N-LAPOR belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh OPD yang bersangkutan. Hanya beberapa OPD yang aktif merespon keluhan masyarakat.

“Kedepan kita akan terus tingkatkan pelayanan SP4N-LAPOR. Selama ini permasalahan lingkungan menjadi perihal terbanyak yang dilaporkan. Aduan seperti ini jangan kita anggap sepele, harus kita tanggapi serius. Ini akan menjadi evaluasi kinerja kita oleh Kemenpan,” ungkap Diddy saat rapat evaluasi SP4N LAPOR di Ruang Kudungga Diskominfo Kaltim, Selasa (18/2/2020).

Senada, Perwakilan Ombudsman Kaltim Kus Herianto, menuturkan upaya meningkatkan pelayanan publik menjadi acuan untuk menyelesaikan keluhan dari masyarakat. Karenanya masing-masing OPD menanggapi setiap aduan yang disampaikan melalui operator dan admin.

“Tujuan SP4N LAPOR memudahkan masyarakat untuk melapor. Prinsip penyelesaian laporan dengan cepat, tepat, tertib, tuntas dan dapat dipertanggung jawabkan. Bukan hanya diaplikasi namun juga di lapangan,” tuturnya.

Menurut Kus, melalui aplikasi ini pemerintah bisa mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat. Harapannya, operator dan admin yang ditunjuk dapat memaksimalkan peran dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kaltim dapat jelas terlihat arahnya.

 

“Ombudsman hanya membimbing dan mendorong tugas mengenai SP4N LAPOR agar tak ada kesalahan dikemudian hari. Kewenangan utama tetap ada di masing-masing instansi yang melaksanakan dan merespon aduan masyarakat,” imbuhnya.

Juara Lomba HUT Ke 63 Kaltim

Samarinda — Peringatan HUT ke-63 Provinsi Kaltim dirangkai dengan berbagai perlombaan. Diantaranya, lomba prestasi, lomba tradisional, lomba masak masakan khas Kaltim, lomba puisi dan Rangking 1.

Juara Lomba HUT ke 63 Provinsi Kaltim Tahun 2020 pada gelaran Pesta Rakyat Kaltim (PRK), sebagai berikut :

  1. Lomba Enggrang

Putri

  1. Dispora
  2. Dispora
  3. Dis tanaman pangan

Putra

  1. Dispora
  2. Dispora
  3. Dis tanaman pangan

 

  1. Lomba Bakiak

Putri

  1. Dispora
  2. Dis tanaman pangan
  3. DKP3A

Putra

  1. Dis tanaman pangan
  2. Dis tanaman pangan
  3. Dispora

 

  1. Lomba tarik tambang

Putri

  1. Dispora
  2. DKP3A
  3. DKP3A

Putra

  1. Pol PP
  2. Atma Husada
  3. AWS

 

  1. Makan Kerupuk

Putri

  1. Dispora
  2. Dis tanaman pangan
  3. DKP3A

Putra

  1. DKP3A
  2. Atma Husada
  3. Bapenda

 

Hasil Pertandingan Tenis Meja HUT Provinsi Kaltim 2020

Tunggal :

  1. M. Nurdin (inspektorat)
  2. Januar (PUPR)
  3. Andi S (Dinsos)

Ganda :

  1. Andi S / La mara (Dinsos)
  2. M.Saleh / M. Wahyudi (Setda)
  3. Carta / Asliansyah (RSU AWS).

 

Lomba Memasak Menu Keluarga Berbahan Baku Ikan Tawar Tingkat PKK Kabupaten/Kota:

Juara 1 Kutai Barat

Juara 2 Kutai Kartanegara

Juara 3 Kota Samarinda

 

Lomba Memasak Menu Kudupan Berbahan Baku Ikan Tawar Tingkat Chef Hotel se Kaltim :

Juara 1 Hotel Senyiur

Juara 2 Hotel Harris

Juara 3 Hotel Aston

 

Lomba Memasak Nasi Goreng tingkat OPD dan Dharma Wanita Pemprov Kaltim :

Juara 1 Biro Humas Setprov Kaltim

Juara 2 Dharma Wanita BPBD

Juara 3 Dharma Wanita DPRD

 

Lomba Memasak Menu Keluarga Bahan Baku Ikan Tawar tingkat Kecamatan se Samarinda :

Juara 1 Sungai Pinang

Juara 2 Samarinda Ulu

Juara 3 Palaran.

 

Lomba Ranking #1

Ranking #1 Samarinda Ulu (Dewari Apta SMAN 1 Samarinda)

Ranking #1 Samarinda Utara (Sayid Thoriq Ibnu Ridho SMK Negeri 16)

 

Lomba Baca Puisi tingkat SMA se Samarinda :

Juara 1 Helmawan Aditya Saputra SMAN 1

Juara 2 Ashar Anas SMAN 17

Juara 3 Siswi Yekti Abdillah Murni SMAN 16.

 

(humasprovkaltim/sumberdatakoordinatorperlombaan)

 

Perlu Akselerasi Program KKBPK Untuk Dekati Capaian Angka Nasional

Samarinda — Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Halda Arsyad mengatakan secara umum capaian kinerja program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kaltim cukup baik, namun perlu percepatan atau akselerasi agar bisa mendekati angka pencapaian nasional melalui peningkatan komitmen dan sinergitas kemitraan yang telah dibangun di Kaltim agar lebih baik. Kinerja program yang sudah baik harus terus dipertahankan mengingat pergeseran angka (misalnya Contraceptive Prevalence Rate/TFR) sedikit saja akan berpengaruh secara signifikan pada kondisi nasional mengingat jumlah penduduk Kaltim sekarang adalah 3.575.449 jiwa (Sumber : BPS, KDA 2018).

CPR Kaltim sebesar 55,2% dibawah angka nasional 57,0%. sedangkan total fertility rate/TFR (SDKI) sebesar 2,7%. Unmet Need (kebutuhan yang tidak terpenuhi) masih cukup tinggi sebesar 16,4% sedangkan Nasional 15%. Dengan rata-rata usia menikah di Kaltim yaitu 21,4 tahun sedangkan nasional 21,3 tahun. Selain itu Kaltim memiliki 253 Kampung KB. Selanjutnya akan dibentuk pula Kampung KB sebagai Desa Stunting,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Halda, kebijakan dan strategi yang dirumuskan perlu lebih diarahkan pada peningkatan sinergitas, komitmen, dukungan, dan kerjasama antar pemerintah, pemda dan mitra kerja pengelolaan dan pelaksanaan program KKBPK disemua tingkat wilayah.

Atas nama Pemprov Kaltim ia menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini yaitu mengevaluasi atas kinerja yang telah dilakukan sehingga dapat mengidentifikasi keberhasilan maupun kendala-kendala yang dihadapi dalam  pengelolaan program KKBPK.

“Saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan BKKBN Kaltim yang telah melakukan koordinasi dengan baik dengan seluruh pemangku kepentingan dengan harapan manfaat program KKBPK dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik perkotaan maupun pedesaan termasuk masyarakat kurang mampu yag bertempat tinggal diwilayah padat penduduk, wilatah nelayan, daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, kepaulauan dan daerah lainnya,” ujarnya pada Rapat Evaluasi Capaian Program KKBPK Semester I Tahun 2019 yang berlangsung di Hotel Selyca Mulia, Kamis (8/8/2019). (DKP3AKaltim/rdg)

Perkuat Kelembagaan PPPA dengan Pembentukan UPTD PPA

Samarinda — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerjasama dengan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Workshop yang mengangkat tema; “Membangun Opini Publik untuk Penguatan Isu dan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Daerah” berlangsung di Hotel Aston Samarinda, Senin (15/7/2019).

Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah Setda Prov Kaltim H M Yadi Robianur, berharap kegiatan ini dapat  menghimpun berbagai pandangan, masukan dan informasi terkini terkaitisu PP dan PA serta kesetaraan gender sebagai penguat implementasi, baik di tingkat Pemerintah maupun masyarakat.

“Hal ini juga sejalan dengan salah satu prioritas dalam kerangka pembangunan Nasional, bahkan menjadi komitmen global, termasuk agenda Sustainable Development Goal’s /SDG’s 2030,” ujarnya.

Robi menyampaikan, pemerintah menyadari hingga saat ini masih kurangnya partisipasi perempuan dan anak dalam berbagai aspek pembangunan. Untuk itu, Pemerintah bersama institusi terkait berupaya mengintegrasikan dimensi kesetaraan dan keadilan gender kedalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan kebijakan yang diambil.

Salah satunya adalah dengan memperkuat kelembagaan PPPA yang ada di daerah, dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

“Kelembagaan tersebut harus dapat diperkuat dengan mendapat dukungan penuh dari seluruh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) agar pelayanan dan keberpihakan kita pada PPPA semakin optimal,” katanya.

Dengan adanya komitmen yang kuat tersebut, lanjut Robi, maka perempuan dan laki-laki serta anak-anak di Kaltim dapat memperoleh akses yang sama dalam sumber daya pembangunan, berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan, dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 80 peserta terdiri dari OPD Pemprov Kaltim, LM pemerhari perempuan dan anak, Perguruan Tinggi, Persit Provinsi Kaltim, Bhayangkari Provinsi Kaltim, Forkomda Kaltim dan Forum Anak Kaltim. Narasumber pada kegiatan ini yaitu Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi Pembangunan KPPPA Ratna Susianawati, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga KPPPA Rini Handayani, Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad dan Kasubbid Kesejahteraan Sosial Bappeda Kaltim Andre Asdi. (DKP3Kaltim/rdg)

Hello world!