Archive for month: February, 2022

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menyambut baik inisiasi Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) atas terselenggaranya Bimbingan Teknis Pembentukan Desa Tanpa Kekerasan Terhadap Anak di Kota Samarinda, berlangsung di Hotel Swiss-belhotel Borneo Samarinda, Rabu (23/2/2022).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, kekerasan terhadap perempuan dan anak kerap terjadi, kapan saja tak terkecuali pada masa pandemi. Kekerasan yang di dapatkan korban dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, traffiking, penelantaran dan lainnya.

Sepanjang tahun 2021, berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) terdata sebanyak 450 kasus, dengan korban sebanyak 513 orang. Jika melihat jumlah angka kekerasan tahun 2021, maka jumlah kasus tersebut jauh lebih kecil daripada sebelumnya, yaitu tahun 2020 terdapat 626 kasus.

“Namun sebenarnya secara riil dapat kita lihat, lebih banyak kasus kekerasan yang terjadi baik terhadap perempuan maupun anak, hal ini disebabkan keengganan korban untuk melaporkan. Ada beberapa faktor penyebannyam pertama tidak tahu kemana harus mengadu. Kedua, malu untuk  mengadu. Ketiga, walaupun mengadu tapi tidak di proses dengan berbagai alasan dan sebagainya,” ujar Soraya.

Ia menambahkan, dari jumlah kasus kekerasan tersebut, sebanyak 176 orang (34%) adalah korban dewasa dan sebanyak 337 orang (66%) adalah korban anak.

Bentuk kekerasan tertinggi untuk anak adalah kekerasan seksual yaitu 191 kasus sedangkan kekerasan yang tertinggi untuk orang dewasa adalah kekerasan fisik sebanyak 107 kasus.

“Kasus kekerasan tertinggi berada di Kota Samarinda yaitu sebanyak 2)3 kasus dengan jumlah korban sebanyak 221 orang,” imbuh Soraya.

Soraya menjelaskan, korban kekerasan di Samarinda berdasarkan pekerjaan untuk pelajar sebanyak 73 korban, tidak bekerja sebanyak 60 korban, swasta/buruh sebanyak 34 korban, ibu rumah tangga sebanyak 21 korban, bekerja sebanyak 19 korban, PNS/TNI/Polri sebanyak 3 korban.

“Sedangkan berdasarkan pendidikan, SLTA sebanyak 92 korban atau 41,63%, SLTP sebanyak 36 korban, SD sebanyak 39 korban, perguruan tinggi sebanyak 18 korban dan tidak sekolah sebanyak 11 korban,” terangnya.

Sementara kekerasan terhadap difabel juga kerap terjadi. Pada tahun 2021 terdapat 40 korban difabel, untuk kota Samarinda sebanyak 7 korban, laki-laki 2 orang yang dan perempuan 5 orang.

Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja tapi harus bersinergi dengan masyarakat. Sebagai bentuk keprihatinan terhadap meningkatnya kekerasan terhadap anak Gubernur Kalimantan Timur telah mengeluarkan instruksi Kepada Bupati/Walikota Se Kaltim dengan nomor 463/6669/III/DKP3A/2021 tanggal 30 November 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan Desa Layak Anak salah satunya adalah memperhatikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Provinsi Kalimantan Timur.

“Diharapkan hadirnya Perda tersebut bisa mempercepat pemenuhan hak-hak anak baik sarana, prasarana dan kebijakan-kebijakan sehingga anak merasa terlindungi,” tutup Soraya. (dkp3akaltim/rdg)

Samarinda — Mewakili Gubernur Kaltim, Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita menghadiri Pelantikan Pengurus Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Kaltim periode 2021-2025 di Hotel Platinum Balikpapan, Sabtu (12/2/2022).

Gubernur Isran Noor dalam sambutan tertulisnya mengucapkan selamat atas pelantikan Pengurus Himpsi Kaltim.

“Semoga dapat mengemban amanah ini hingga dapat terus berkontribusi positif bagi Kalimantan Timur dan Indonesia,” sebut Sorayalita melanjutkan pesan Gubernur Isran Noor.

Gubernur juga memberikan apresiasi atas kerja-kerja Himpsi selama ini. Gubernur juga mengingatkan agar Himpsi Kaltim tidak kalah inovatif dengan Himpsi lain di Indonesia. Apalagi Kaltim sudah ditetapkan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) baru setelah penetapan UU IKN, 18 Januari 2022 lalu.

Lebih penting lagi lanjut Gubernur, kerja organisasi harus didukung dengan sumber daya manusia yang andal dan berkualitas.

“Jalin kerja sama dengan pemerintah dan organisasi lain yang sejalan dengan visi dan misi Himpsi. Libatkan juga masyarakat dalam kegiatan Himpsi. Jangan pernah jadikan masyarakat hanya sebagai alat,” pesannya.

Pesan lain juga disampaikan agar Himpsi membangun organisasi yang sehat, baik dari anggaran maupun keanggotaan.

“Terpenting lagi, selalu menaati kode etik psikologi Indonesia,” tutup Gubernur.

Ketua Himpsi Kaltim Dwita Salverry menyampaikan, terima kasih atas kepercayaan kepada dirinya. Dia mengajak seluruh pengurus di provinsi maupun kabupaten dan kota untuk bersama ke depan mengembangkan Himpsi Kaltim lebih baik lagi.

 

“Saya tidak mungkin bekerja sendiri. Harus bersama-sama. Berkolaborasi lebih luas dan berkontribusi lebih banyak,” ujar Dwita.

Kali ini mereka akan terus bekerja dan berjuang untuk menyukseskan tema besar mereka yakni Himpsi Kalimantan Timur, Berbagi, Berkarya dan Mengabdi.

Dia menjelaskan Himpsi memiliki banyak bidang untuk dapat bermitra dengan pemerintah, terkhusus untuk masalah-masalah psikologi.

Sebelum acara pelantikan ini, sejak Januari lalu Himpsi telah melakukan road show ke 8 kabupaten dan kota di Kaltim.

Kegiatan yang dilakukan dalam road show adalah talk show dan bakti sosial, meliputi edukasi goes to school, konsultasi gratis dan lain-lain.

Acara juga dihadiri Anggota DPR RI Dapil Kaltim Dr Hetifah Sjaifudian dan Sekjen Himpsi Pusat Andik Matulessy. Selain itu acara juga diikuti secara virtual oleh pengurus Himpsi Pusat, para pengurus wilayah Himpsi se-Indonesia dan pengurus Himpsi kabupaten dan kota di Kaltim.

Sebagai informasi, saat ini Himpsi Kaltim sudah berusia 19 tahun. (adpimprovkaltim/dkp3akaltim)