Loading...
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dukung Program-Program Pencegahan Stunting dengan Memanfaatkan Media KIE Lokal dan Digital

04 April 2024
Detail Berita

Samarinda --- Stunting masih menjadi permasalahan krusial yang menjadi fokus pemerintah sampai dengan saat ini. Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi di bandingkan dengan negara - negara berkembang lainnya. Stunting menjadi tantangan dalam Pembangunan sumber daya manusia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Prevalensi stunting Kalimantan Timur berdasarkan data survey Kesehatan Indonesia tahun 2023 turun dari 23.9 menjadi 22.9 persen.

Pj Gubernur Kalimantan TImur Akmal Malik melalui Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan saat ini prevalensi stunting di Indonesia adalah 21,6%. Sementara target yang ingin dicapai adalah 14% pada tahun 2024. Sedangkan berdasarkan Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2019 stunting mencapai 27,6% dan di tahun 2023 turun menjadi 21,6%.

"Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 dan 2022 dari Kementerian Kesehatan merilis data prevalensi balita stunting di Kabupaten/Kota Se-Kaltim mengalami kenaikan sebesar 23,9% pada tahun 2022 dari tahun 2021 sebesar 22,8%. Dan pada tahun 2024 kita telah menargetkan capaian penurunan stunting mencapai 12,83%," ujar Soraya pada kegiatan Promosi dan KIE Percepatan Penurunan Stunting MelaluiPengembangan Media KIE Lokal dan Digital, di Gedung Bangga Kencana BKKBN Kaltim, Kamis (4/4/2024).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah berkomitmen kuat dalam upaya penurunan stunting ini dengan merancang program-program yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang melibatkan semua pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, hingga masyarakat luas. Untuk itu, percepatan penurunan stunting memerlukan strategi dan metode baru yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir.

"Kita telah bekerja keras untuk memberikan akses terhadap pangan bergizi, perawatan kesehatan yang baik, serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang," imbuh Soraya.

Soraya menambahkan, Pj Gubernur pun mengimbau agar dapat mengoptimalkan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di berbagai level mulai dari TPPS Kabupaten/Kota, TPPS Kecamatan, dan TPPS Kelurahan/ TPPS Desa sehingga aksi nyata penurunan stunting dapat berjalan terpadu dengan hasil yang maksimal.
"Ini tentu menjadi perhatian serius dan diperlukan kerja keras secara bersama-sama untuk mencapai target tersebut," katanya.
Ia juga mengajak semua pihak berkomitmen untuk terus mendukung program-program pencegahan stunting, termasuk dengan memanfaatkan media KIE lokal dan digital serta podcast sebagai alat komunikasi efektif. (dkp3akaltim/rdg)