Loading...
Uncategory

Perlu Akselerasi Program KKBPK Untuk Dekati Capaian Angka Nasional

09 Agustus 2019
Detail Berita

Samarinda --- Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Halda Arsyad mengatakan secara umum capaian kinerja program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kaltim cukup baik, namun perlu percepatan atau akselerasi agar bisa mendekati angka pencapaian nasional melalui peningkatan komitmen dan sinergitas kemitraan yang telah dibangun di Kaltim agar lebih baik. Kinerja program yang sudah baik harus terus dipertahankan mengingat pergeseran angka (misalnya Contraceptive Prevalence Rate/TFR) sedikit saja akan berpengaruh secara signifikan pada kondisi nasional mengingat jumlah penduduk Kaltim sekarang adalah 3.575.449 jiwa (Sumber : BPS, KDA 2018). CPR Kaltim sebesar 55,2% dibawah angka nasional 57,0%. sedangkan total fertility rate/TFR (SDKI) sebesar 2,7%. Unmet Need (kebutuhan yang tidak terpenuhi) masih cukup tinggi sebesar 16,4% sedangkan Nasional 15%. Dengan rata-rata usia menikah di Kaltim yaitu 21,4 tahun sedangkan nasional 21,3 tahun. Selain itu Kaltim memiliki 253 Kampung KB. Selanjutnya akan dibentuk pula Kampung KB sebagai Desa Stunting,” ujarnya. Untuk itu, lanjut Halda, kebijakan dan strategi yang dirumuskan perlu lebih diarahkan pada peningkatan sinergitas, komitmen, dukungan, dan kerjasama antar pemerintah, pemda dan mitra kerja pengelolaan dan pelaksanaan program KKBPK disemua tingkat wilayah. Atas nama Pemprov Kaltim ia menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini yaitu mengevaluasi atas kinerja yang telah dilakukan sehingga dapat mengidentifikasi keberhasilan maupun kendala-kendala yang dihadapi dalam  pengelolaan program KKBPK. “Saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan BKKBN Kaltim yang telah melakukan koordinasi dengan baik dengan seluruh pemangku kepentingan dengan harapan manfaat program KKBPK dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik perkotaan maupun pedesaan termasuk masyarakat kurang mampu yag bertempat tinggal diwilayah padat penduduk, wilatah nelayan, daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, kepaulauan dan daerah lainnya,” ujarnya pada Rapat Evaluasi Capaian Program KKBPK Semester I Tahun 2019 yang berlangsung di Hotel Selyca Mulia, Kamis (8/8/2019). (DKP3AKaltim/rdg)