DKP3A Kaltim Lakukan Digitalisasi PPRG Melalui Aplikasi KLIK SI GEN

Balikpapan --- Strategi pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam pembangunan. Dalam upaya optimalisasi Implementasi PUG, Tim Driver PUG Kalimantan Timur  (BAPPEDA, BPKAD, Inspektorat dan DKP3A) memiliki peran dan kewenangan penting sebagai lembaga PUG. Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita, mengatakan untuk memudahkan peran seluruh anggota Pokja PUG dalam impelemntasi PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan juga Tim driver dalam mengawal kualitas anggaran responsif gender (ARG) maka dilakukan digitalisasin PPRG melalui Aplikasi KLIK SI GEN. Berdasarkan Coaching Klinik Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (KLIK SI GEN) dalam pendampingan penyusunan GAP dan GBS SKPD pada tahun 2022 terdapat 11,38 persen. Jika bandingkan dengan pagu APBD Kaltim tahun 2022 sebesar Rp16 triliun, tentu persentasi ini belum menggambarkan sebuah penganggaran yang adil untuk laki laki dan perempuan. Walaupun sudah dimandatkan memalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 dan didukung Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur  Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, Surat Edaran Gubernur Nomor 900/8153/2368-III/BPKAD tentang Penganggaran Responsif Gender, total ARG tahun 2023 sampai semester satu masih jauh dari target sebesar 14 persen. "Proses penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) secara manual banyak mengalami kendala," ujarnya pada kegiatan Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender. Budget Statement (GBS) melalui Aplikasi KLIK SI GEN, di Hotel Golden Tulip, Selasa (29/8/2023). Salah satu kendala tersebut, lanjut Soraya, yakni belum terintegrasi dengan proses penginputan SIPD, sehingga diperlukan sebuah percepatan penyusunan ARG melalui Aplikasi KIIK SI GEN. Proses input melalui KLIK SI GEN  ini dilakukan oleh seluruh  Perangkat Daerah untuk menjadi  media yang menjebatani penyusunan GAP/GBS dengan proses SIPD dalam penyusunan RKA-DPA sesuai dengan siklus penyusunan perencanaan pembangunan. Soraya berharap, integrasi ARG ke dalam SIPD memberikan peningkatan kualitas baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi  dan pelaporan. (dkp3akaltim/rdg)