Loading...
SDG

Tingkatkan Kapasitas Pengelola Data se Kaltim Melalui Rapat Kerja Evaluasi Simfoni PPA

16 Mei 2023
Detail Berita

Balikpapan --- Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perepuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita mengatakan  ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan atau kenaikan kasus kekerasan yang dilaporkan ke aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Pertama, sumber daya manusia (SDM) pengelola data. Jika penyebabnya adalah berkaitan keaktifan petugas/operator, maka perlu di tingkatkan pengawasannya. Jika berkaitan dengan kuantitas, maka sedapat mungkin tidak memutasi pengelola data atau melakukan rekruitmen pegawai. “Namun jika berkaitan dengan kualitas, maka pengelola data perlu diberikan pelatihan keterampilan sistem pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Simfoni PPA,” ujar Soraya pada kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Simfoni PPA, berlangsung di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Senin (15/5/2023). Selain itu, lanjut Soraya, tergantung laporan masyarakat, misalnya disebabkan minimnya informasi berkaitan sarana dan mekanisme pelaporan atau keengganan masyarakat untuk melaporkan karena khawatir namanya tercemar atau mendapat ancaman dari pelaku tindak kekerasan. Untuk meningkatkan kapasitas pengelola data, DKP3A Provinsi Kalimantan Timur  menggelar pelatihan, dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan sehingga dapat mensosialisasikan sistem pencatatan, mengevaluasi kinerja dan menginput data korban kekerasan perempuan dan anak. Sedangkan untuk mendapatkan data yang akurat dan akuntabel, perlu membangun sinergitas antar lembaga dalam penanganan dan pendampingan kasus kekerasan baik pada perempuan maupun anak, dan mendokumentasikan data kasus yang masuk dengan baik. “Selain pembekalan bagi pengola data Simfoni PPA, kami juga mengimbau masyarakat untuk berani speak up jika melihat atau mengalami kasus kekerasan. Masyarakat tidak perlu takut karena akan mendapat pendampingan,” terang Soraya. Dengan sistem pencatatan kasus yang akurat akan menyajikan ketersediaan data kekerasan perempuan dan anak, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan kebijakan baik di tingkat daerah maupun nasional. (dkp3akaltim/rdg)