Kemendagri Evaluasi Daerah, Ini 9 Provinsi Berkinerja Terbaik dan 5 Provinsi Terburuk di Bidang Adminduk

Jakarta --- Ditjen Dukcapil Kemendagri terus memonitor dan mengevaluasi kinerja Disdukcapil provinsi dan kabupaten/kota setiap 2 pekan sekali dalam setiap bulannya. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kinerja setiap jajaran Disdukcapil dan memantau progres layanan Administrasi Kependudukan yang telah dilakukan di daerah.

“Selamat kepada 5 Provinsi lain di kuarter ke 3 ini yang sudah masuk di Level 4 (Level Terbaik) dalam layanan Adminduknya yaitu D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta dan Bangka Belitung. Sebelumnya di Kuarter ke 1 terdapat 4 Provinsi yang telah masuk lebih dulu di Level 4 yaitu Sumatera Barat, Lampung, Jawa Timur dan Kalimantan Timur,” ujar David Yama Direktur Pendaftaran Penduduk yang bertindak mengumumkan progres dan levelisasi kinerja daerah dalam acara Dukcapil Belajar Seri-31 bertajuk Progres dan Levelisasi Kinerja Daerah dalam Layanan Adminduk.

Adapun 10 indikator merupakan indikator penilaian dalam melihat kinerja Disdukcapil baik provinsi maupun kabupaten/kota. Ke-10 indikator tersebut yaitu Cakupan Perekaman KTP-el, Kepemilikan KIA, Kepemilikan Akta Kelahiran, Penggunaan Kertas Putih, Penggunaan Tanda Tangan Elektronik, Layanan Online, Layanan Terintegrasi, Pelaksanaan Akses Pemanfaatan Data dan Penggunaan Buku Pokok Pemakaman (BPP).

Terkait penentuan level kinerja daerah, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan bagaimana penentuan level kinerja ini mereka dapatkan.

"Jika 1-4 indikator terpenuhi itu adalah level 1. Level 2 jika 5-6 terpenuhi. Level 3 jika 7-9 indikator terpenuhi. Serta level terbaik, yakni level 4 jika seluruh 10 indikator terpenuhi," papar Zudan.

"Per 31 Juli 2022, total perekaman KTP-el secara nasional sudah sebanyak 199.577.353 (98,67%), total kepemilikan KIA sebanyak 34.776.456 (45,60%) dan total kepemilikan akta kelahiran sebanyak 77.485.356 (97,40%)," ujar Yama.

Yama juga memaparkan rekapitulasi pemanfaatan data kependudukan. Menurut Yama, PKS dan hak akses ini merupakan salah satu indikator penting dalam mendorong signifikansi kinerja levelisasi daerah.

"Tolong daerah yang masih kecil dan belum melaksanakan PKS dan akses pemanfaatan data agar belajar kepada daerah di dekatnya yang sudah banyak. Kemudian untuk penggunaan BPP, target yang harus dipenuhi adalah minimal 10 buku pokok pemakaman di setiap kabupaten/kota,” terang Yama.

“Untuk 5 provinsi dengan hasil buruk (Level 2) yaitu Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat agar segera dimaksimalkan kinerjanya, segera beralih menuju Level 3," lanjut Yama.

Mendagri Tito Karnavian mengharapkan bahwa pencapaian 10 indikator kinerja Dukcapil menjadi bagian dari reformasi pelayanan publik untuk menghadirkan pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit.

Dengan begitu, masyarakat akan mendapatkan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan dalam mengakses layanan.

"Nilai pentingnya adalah mempermudah masyarakat bahwa negara itu hadir, pelayanan mereka mudah,  kemudian transparan, dan keterbukaan," ucap Mendagri Tito. (dukcapilkemendagri)