DKP3A Kaltim Gelar Rembuk Stunting di Kutai Barat

Sendawar --- Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat H Edyanto Arkan mengatakan, angka prevalensi stunting Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 berdasarkan data Studi Kasus Gizi Indonesia (SSGI) yaitu 15,8%.

“Target prevalensi stunting Kutai Barat tahun 2022 – 2024 yaitu 14% pada tahun 2022, dan 12% hingga tahun 2024,” ujar Edyanto Arkan pada kegiatan Rembuk Stunting, berlangsung di Aula Islamic Center Kabupaten Kutai Barat, Kamis (30/6/2022).

Ia menambahkan, Kabupaten Kutai Barat memiliki 16 kecamatan dan 38 Kampung KB. Dari 38 Kampung KB tersebut, terdapat 35 kampung stunting dengan jumlah 477 anak stunting.

Sebagai upaya percepatan penurunan stunting, lanjut Edyanto Arkan, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

“Bupati Kutai Barat menerbitkan SK TPPS Kabupaten Kutai Barat, 16 camat menerbitkan SK TPPS Kecamatan, 190 Petinggi menerbitkan SK TPPS Kampung 4 lurah menerbitkan SK TPPS Kelurahan,” imbuhnya.

Sebagai informasi, saat ini juga telah terbentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK). Setiap TPK terdiri dari 3 orang kader terdiri dari bidan desa, kader KB dan kader PKK. Selain itu, Pemkab Kutai Barat juga melakukan pembinaan Bina Keluarga, Dapur Sehat Anti Stunting (Dahsat), pengadaan Kit Siap Nikah Anti Stunting dan bantuan pulsa/voucher seratus ribu per bulan setiap orang untuk tim pendamping keluarga.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, melalui Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB (PPKB) Syahrul Umar mengatakan, di Kaltim persentase stunting pada tahun 2019 sebesar 28,09% dan tahun 2021 sebesar 22,8%. Data stunting kabupaten/kota di Kaltim yaitu 4 Kabupaten/Kota ( Kutai Barat, Kota Balikpapan, Mahakam Ulu dan Samarinda) memiliki angka lebih rendah dari persentase rerata Provinsi. Sedangkan untuk 6 Kabupaten/Kota lainnya (Kutai Timur, PPU, Kukar,Bontang, Berau dan Paser) persentase stuntingnya  masih berada di atas rerata Provinsi.

“Percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa dan pemangku kepentingan,” ujar Syahrul.

Syahrul berharap, inisiasi kegiatan ini dapat mengantisipasi keluarga dan balita yang beresiko stunting di Kabupaten Kutai Barat.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 100 peserta. Hadie menjadi narasumber Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Sunarto dan Satgas TPPS Kaltim Ahmad Sofian. (dkp3akaltim/rdg)