Pertemuan 20th ACW Digelar, Perkuat Solidaritas untuk Kesetaraan Gender di ASEAN

Jakarta --- Rangkaian sidang The 4th ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) resmi dimulai sejak Senin 11 Oktober 2021, di Jakarta, dengan agenda pertama Pertemuan 20th ACW (Asean Commitment On Women) yang diselenggarakan secara virtual. Tahun ini Indonesia terpilih sebagai tuan rumah yang diwakili oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA) dengan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Lenny N Rosalin, selaku Ketua delegasi Indonesia sekaligus Pimpinan Sidang. ACW Meeting merupakan salah satu dari 5 (lima) agenda utama penyelenggaraan dari The 4th Asean Ministerial Meeting on Women (AMMW). Pertemuan ACW ke-20 ini dihadiri oleh Delegasi setingkat pejabat senior di masing-masing kementerian yang bertanggung jawab atas perempuan dan anak perempuan di negara-negara peserta AMMW yakni Brunei Darussalam, Thailand, Malaysia, Philipina, Singapura, Kamboja, Laos, dan Myanmar, termasuk Indonesia. ACW mendukung AMMW dengan merekomendasikan kebijakan regional, mengembangkan dan melaksanakan rencana kerja regional lima tahun, dan mengelola kemitraan antar negara anggota. Dalam pertemuan tersebut, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Lenny N Rosalin menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam melaksanakan mandat ACW untuk mengarusutamakan gender di tiga Pilar Komunitas ASEAN dan melibatkan Badan Sektoral ASEAN untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan. Lenny juga menekankan perlunya memperkuat kemitraan dengan mitra tradisional seperti ASEAN Women Entrepreneurs Network (AWEN), UN Women dan USAID, serta pemangku kepentingan lainnya dan juga organisasi masyarakat sipil. Secara garis besar, pertemuan membahas tentang penyelesaian implementasi Rencana Kerja ACW 2016-2020 dan menyusun serta mengimplementasikan Rencana Kerja ACW 2021-2025 berikutnya. Untuk tahun 2022, para delegasi akan berfokus pada pengarusutamaan gender, perempuan, perdamaian dan keamanan, pemberdayaan ekonomi perempuan, inklusi digital dan keuangan perempuan, dan partisipasi politik dan kepemimpinan perempuan. (birohukum&humaskpppa)