Rakorda PPPA, Tingkatkan Kesetaraan Gender di Era Revolusi Industri 4.0

Samarinda --- Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan, berpartisipasi dan kontrol serta merasakan manfaat yang sama atas pembangunan, Dinas Kependudukan Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019, dengan tema “Meningkatkan Kesetaraan Gender Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat”. Gubernur Kaltim melalui Plt Sekda Provinsi Kaltim H M Sa’bani dalam sambutannya mengatakan, Komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim dalam mencapai kesetaraan gender tergambar dari Visi ”Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”, selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam 5 misi dimana misi pertama yaitu Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan Pemuda dan Penyandang Disabilitas. “Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya. Pengarusutamaan  Gender  merupakan strategi pembangunan  yang dapat  menempatkan rakyat pada posisi aktif sebagai aktor pembangunan agar  memiliki peran dan kedudukan dalam kehidupan berkeluarga, berma-syarakat, berbangsa dan bernegara, PUG tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.   Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad dalam laporannya mengatakan, Visi dan Misi Pemprov Kaltim menjadi pedoman dalam Pelaksanaan Pembangunan PPPA Kaltim. “Selanjutnya dijabarkan melalui Program Prioritas yang meliputi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak, Program Peningkatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Perempuan,” ujarnya. Halda mengungkapkan, Kesetaraan Gender di Kaltim dapat diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Data tahun 2017 dan tahun sebelumnya 3 tahun terdahulu dari buku PMBG tahun 2018, bahwa Kaltim baik IPG dan IDG berada diurutan ke 3 terbawah se-Indonesia. “Artinya Kaltim masih terjadi ketimpangan/ketidaksetaraan Gender, sedangkan ukuran keberhasilan Pembangunan Manusia diukur melalui IPM yang berada pada urutan ke-3 teratas se-Indonesia setelah DKI Jakarta dan Yogyakarta,” katanya. “Ketimpangan / ketidaksetaraan pembangunan gender disebabkan oleh pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) yang belum maksimal, walaupun sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun,” imbuhnya. Kondisi ini menjadi tantangan dan tugas bersama, perlu adanya komitmen Pemerintah baik di Provinsi/Kabupaten/Kota, kerjasama dan koordinasi yang lebih intents antar lembaga/instansi terkait, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi, sehingga tidak ada lagi marginalisasi, subordinasi, stereotype, beban ganda dan kekerasan seperti KDRT, trafficking dan sebagainya. Ia juga menambahkan, perubahan zaman telah membuat semua lini untuk memanfaatkan dan mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sistem birokrasi, jasa, niaga dan lain-lain, kini memasuki mekanisme kompetisi global berbasis internet atau revolusi industri 4.0 yaitu perubahan dalam mekanisme produksi barang/jasa dengan penggunaan internet  sebagai ciri utama. “Pemanfaatan Sistem Informasi Online (SIMFONI) Perlindungan  Perempuan dan Anak, Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK), dan Sistem Informasi Geografi (GIS) Pembangunan PPPA serta Ojek Online Bersama Lindungi Anak (Ojol Berlian) merupakan salah satu inovasi dalam pemanfaatan TIK dalam menghadapi tantangan era digitalisasi yang telah dilakukan oleh DKP3A Kaltim dalam menyongsong RI 4.0,” ujarnya. Ia berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan Penguatan komitmen memasuki era Revolusi Industri 4.0 melalui kolaborasi, inovasi, dan pemanfaatan TIK bagi PPPA. Kapasitas SDM meningkat dan penyelarasan capaian target kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Bupati PPU, Selasa malam (18/06/2019). Diikuti sebanyak 200 peserta terdiri dari DPPPA Kabupaten/Kota se Kaltim, OPD terkait, instansi vertical, LM/Organisasi pemerhati perempuan dan anak. Tampak hadir Sesmen PPPA RI Pribudiarta Nur Sitepu, Kepala Biro Perencanaan & Data KPPPA Fakih Usman, Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud dan Wakil Bupati Hamdan. (DKP3AKaltim/rdg)