Partisipasi Perempuan Dalam Jabatan Publik dan Jabatan Politik

Samarinda --- Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Forum Group Discussion (FGD) Kajian Pembangunan Gender Partisipasi Perempuan Dalam Jabatan Publik dan Jabatan Politik, berlangsung di Ruang Rapat Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Senin (14/12/2020). Plt Kepala DKP3A Kaltim Zaina Yurda melalui Kabid Kesetaraan Gender Dwi Hartini mengatakan, penduduk Kaltim yang berjumlah 3.661.161 jiwa dengan komposisi laki-laki 1.902.410 jiwa dan perempuan 1,758.751 jiwa, menggambarkan jumlah yang tidak terlalu jauh sehingga seharusnya tidak terjadi kesenjangan dalam partisipasi pembangunan laki-laki dan perempuan di Kaltim. Namun dari data yang ada indeks pembangunan manusia laki-laki di Kaltim yang menduduki peringkat ketiga terbesar tidak diiringi oleh pembangunan manusia perempuan Kaltim yaitu berada pada posisi ke 32 dari 34 provinsi se-Indonesia yaitu setelah Papua dan Papua Barat. Keadaan ini menyedihkan apalagi menyongsong hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, tentu menyisakan tugas berat yang harus direspon oleh semua pihak baik dari legislative, yudikatif dan eksekutif. “Tugas ini tentu tidak cukup diapresiasi dengan biasa-biasa saja, namun diperlukan komitmen seluruh unsur terutama dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya perempuan,” ujarnya. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang politik menjadi kunci pembuka untuk memperluas aksesibilitas non diskriminatif pada semua komunitas gender dalam berbagai bidang pembangunan. Dalam Upaya mengukur kedalaman ruang indikator dalam hal komponen tentang IPM, IPG, maupun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang didalamnya merupakan indeks komposit yang terdiri dari 3 variabel yaitu meliputi Keterwakilan Perempuan di parlemen, Keterwakilan perempuan profesional teknis dan Pendapatan perempuan dari sektor non pertanian. Sehingga, lanjut Dwi, rumusan hasil kajian pada ranah politik dan jabatan publik sangat strategis dan bisa lebih aplikatif untuk dapat dijadikan rujukan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan di berbagai bidang meliputi kesehatan, ekonomi pendidikan, sosial budaya, politik, hukum dan HAM. Kegiatan ini diikuti 40 peserta terdiri dari Instansi Vertikal, OPD lingkup Pemprov Kaltim, Tim Driver PUG, Perguruan Tinggi dan Legislatif. Hadir menjadi narasumber Tim LP2M Unmul Samarinda Uni W Sagena. (dkp3akaltim/rdg)