Loading...
Sekretariat

Pemprov Kaltim Apresiasi OPD dengan Realisasi Serapan Anggaran Tertinggi

05 November 2020
Detail Berita

Samarinda --- Pemerintah Provinsi Kaltim menyerahkan penghargaan kepada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi serapan anggarannya tertinggi di lingkup Pemprov Kaltim. Penghargaan diserahkan Gubernur Kaltim H Isran Noor saat Rapat Pimpinan (Rapim) Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPRA) Kaltim tahun 2020 di Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (05/11/2020). Penghargaan diberikan kepada RSUD Abdul Wahab Syahranie (AWS) Samarinda sebagai OPD peringkat pertama yang  penyerapan anggarannya  tertinggi per 31 Oktober 2020. Disusul RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda dan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim sebagai peringkat  kedua dan ketiga. Penyerahan disaksikan Sekdaprov Kaltim HM Sa’bani, Asisten Administrasi Umum HS Fathul Halim, Kepala BPKAD Sa’aduddin, Karo Adbang Fadjar Djojoadikusumo, Plt Inspektorat Wilayah Muhammad Kurniawan serta seluruh OPD di lingkup Pemprov Kaltim secara virtual. Gubernur Isran Noor mengapresiasi capaian OPD dan meminta agar program-program yang dilaksanakan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat  di Kaltim. “Setiap OPD selalu saya ditekankan untuk memaksimalkan program yang berimbas pada serapan anggaran. Walaupun masih ada OPD yang belum maksimal baik dana APBN maupun APBD. Karena itu harus dilakukan evaluasi agar kedepan tidak terjadi lagi,” pesan Gubernur Isran Noor. Sementara Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Dr H Aswin sebagai Ketua TEPRA Kaltim memaparkan perkembangan realisasi anggaran per 31 Oktober 2020, yaitu posisi TEPRA Kaltim berada pada urutan ke delapan nasional, dan sebagian besar berada diatas  rata-rata nasional. Tingkat penyerapan anggaran OPD per 31 Oktober 2020 untuk 61,01 persen sampai 100 persen sudah dilaksanakan 14 OPD antara lain RSUD AWS Samarinda, RSJD AHM Samarinda, DKP3A, Dishub. Satpol PP,  Biro PPOD, Disbun, Dinsos, Disnak Keswan, Bakesbangpol, DKP, DPMPD, Disnakertrans dan DLH). Kemudian serapan 56,10 persen -  61 persen ada 13 OPD. Serapan 51, 01 persen - 61 persen ada 8 OPD. Saat ini masih ada 11 OPD yang penyerapan anggaran masih dibahwa  0-51 persen.