Samarinda --- Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, mengatakan tahun 2010 Provinsi Kalimantan Timur ditunjuk dan ditetapkan sebagai salah satu Provinsi Pengembang Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA) dari 10 Provinsi di Indonesia oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada perkembangannya sampai pertengahan tahun 2020 capaian Pengembangan KLA Provinsi Kaltim telah mencapai 90 persen, walaupun Kabupaten Kutai Barat belum mendapatkan penghargaan dikarenakan tahun 2019 nilai capaiannya belum mencukupi standar kategori Pratama, dan untuk Provinsi Kaltim telah ditetapkan sebagai Provinsi Penggerak KLA oleh Menteri PPPA pada tahun 2017. “Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari peran serta seluruh pihak baik OPD Anggota Gugus Tugas KLA maupun organisasi, lembaga masyarakat dan dunia usaha, dan bukan hal mudah untuk mewujudkan KLA butuh komitmen yang kuat, butuh sinergi lintas bidang pembangunan, lintas OPD dan lintas daerah,” ujar Halda pada Workshop KLA se Kaltim yang berlangsung secara virtual, Selasa (18/8/2020). Karena suatu kabupaten/kota, kata dia, dapat dikatakan layak anak jika telah memenuhi sistem pembangunan berbasis hak anak, melalui pengintegrasian komitmen seluruh stakeholder. Oleh karena itu, lanjut Halda, penaganan yang holistik dan integratif sangat penting termasuk perlibatan dan kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat serta pemangku kepentingan. Koordinasi yang intens merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan kabupaten/kota tidak hanya layak anak tetapi yang berkelanjutan sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs). “Kedepan kita bersama saling belajar bagaimana Kota Bontang mengembangkan Tempat Ibadah Ramah Anak melalui 21 MRA, Praktek Baik kerjasama dengan dunia usaha melalui APSAI di Kota Balikpapan, Bontang, Penajam Paser Utara,” imbuh Halda. Dalam kesempatan ini, Dinas PPPA Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahulu juga menyampaikan kemajuan pengembangan KLA di tempat masing-masing sehingga selain bisa saling mensupport dalam praktik baik dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan KLA. Workshop ini diikuti Dinas PPPA dan Forum Anak se Kaltim, Bappeda, Dinas Kesehatan, Disdikbud, Dinas Sosial dan Kemenag. Hadir menjadi narasumber Fasilitator KLA Pusat Hamid Pattilima dan Fasilitator KLA Provinsi Sumadi. (dkp3akaltim/rdg)