Keterbukaan Informasi Melalui Rakor Media Online dan OPD Pemprov Kaltim

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kaltim, melaksanakan Rapat Koordinasi bersama media massa dan OPD lingkup Pemprov Kaltim, berlangsung di ballroom Hotel Midtown Samarinda (9/9/219).

Kepala Diskominfo Diddy Rusdiansyah mengatakan sesuai nomenklatur Mendagri menyebutkan pergeseran fungsi yang dulunya di kelola oleh Biro Humas, saat ini dikelola Diskominfo dalam mengatur media dan urusan kehumasan di pemerintahan.

“Namun kita tidak langsung mengubah peran tersebut. Kita lakukan secara perlahan, .langkah pertama kita rangkul ialah peran media online,” ujarnya.

Tak dipungkiri era digitalisasi merupakan tantangan zaman yang semuanya serba cepat. Perkembangan teknologi pun diikuti dengan media publikasi yang turut berkembang seiring berjalannya waktu. Salah satu yang berkembang pesat yaitu internet. Internet menjadi media publikasi daring yang sangat diandalkan oleh para penggunanya dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.

Beberapa manfaat media online yaitu informasi yang didapatkan lewat internet lebih cepat dibandingkan media publikasi lainnya seperti koran dan majalah. Publikasi melalui media online juga dapat diakses dimana pun dan kapan pun serta pembacanya tidak terbatas.

Selain itu, Diddy menyampaikan, mengusung tema Pengutan Peran OPD Dalam Dimensi Informasi Pembangunan Provinsi Kaltim, maka Diskominfo memberikan ruang untuk berdiskusi antara OPD dan media untuk berbagi informasi yang akurat.

“Kesimpulan dari kegiatan hari ini ialah kita akan berbicara dengan data dan fakta yang ada. Selanjutnya, kita akan omongkan dengan masing masing OPD tentang kerjasama ini. Untuk meningkatkan kualitas pranata humas yang ada di masing-masing OPD,” katanya.

Sekretaris Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Zaina Yurda, menyatakan dukungan terhadap upaya tersebut. Disampaikannya hal ini merupakan bagian dari keterbukaan informasi kepada masyarakat.

“DKP3A Kaltim pun telah melakukan upaya publikasi dibeberapa media. Melalui pranata humas, DKP3A Kaltim telah memiliki beberapa media partner,” ujarnya.

Kegiatan ini diikuti oleh OPD dan pranata humas lingkup Pemprov kaltim serta pimpinan media online di Kaltim antara lain, beritakaltim.co, niaga.asia, diksi.co, viva borneo, detak persada 157, infosatu.co, katuju.id dan kaltimtoday.co. (DKP3AKaltim/rdg)

Kaltim EXPO 2019, DKP3A Kaltim Raih Harapan Pertama Pelayanan Publik

Samarinda — Kaltim Expo tahun 2019 yang berlangsung di Samarinda Convention Hall merupakan rangkaian Peringatan Ulang Tahun ke-74 Republik Indonesia kerjasama Pemerintah Provinsi Kaltim dengan ADW Bersaudara didukung berbagai sponsor dan media massa. Kegiatan ini digelar selama lima hari sejak 21-25 Agustus.

Hadir Gubernur Kaltim Isran Noor sekaligus menutup Kaltim Expo ke-11, Minggu (25/8/2019). Ia mengapresiasi kinerja para panitia serta Event Organizer (EO) yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan baik.

“Bagi event organizer saya sangat apresiasi. Untungnya sedikit tapi luar biasa nilainya bagi bangsa dan negara. Bagian memeriahkan hari kemerdekaan dan menyediakan hiburan sekaligus informasi bagi masyarakat,” ucap Gubernur.


Selama pameran tidak kurang sekitar 3.000 hingga 4.000 pengunjung per hari dengan transaksi mencapai Rp5 miliar (posisi Sabtu, 24 Agustus 2019).

Ia juga mengatakan dengan adanya kegiatan ini semoga saja dapat meningkatkan usaha dan investasi terutama UKM, karena dianggap paling banyak menyerap tenaga kerja.

“Mudah-mudahan saja kegiatan kita ini meningkatkan investasi dan juga bagaimana mengendalikan konsumsi dimana dua unsur ini adalah yang cukup

Dalam kesempatan itu diumumkan pula pemenang stand pameran Kaltim Expo 2019 dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) keluar sebagi juara umum berhak meraih tropi Bergilir Gubernur Kaltim.

Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim sendiri meraih Juara Harapan Pertama kategori Pelayanan Publik. Selama Expo, DKP3A Kaltim membuka pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Forum Anak Kaltim dan pelayanan perorangan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk usia 5-17 tahun.

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad menyampaikan rasa bangganya dan berharap kedepan dapat lebih kompak dan sukses.

Alhamdulliah, terima kasih atas kerja keras semua staf. Semoga kedepan kita lebih kompak dan sukses,” ujarnya.

Tampak hadir istri Gubernur Kaltim, Hj Norbaiti Isran Noor dan Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Abu Helmi, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim dan Ketua DPD Asperapi Kaltim H Rusdiansyah Banjar, pimpinan BUMN/BUMD dan instansi vertikal. (DKP3AKaltim/rdg)

Gubernur Ajak Semua Komitmen Tingkatkan IDG dan IPG Kaltim

Samarinda — Peringkat Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks (IDG) Pembangunan Gender (IPG) yang masih pada posisi peringkat 29 dari 34 provinsi se Indonesia menjadi tantangan pembangunan Kaltim.

Gubernur Kaltim, Isran Noor menyebutkan dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kesetaraan gender.

Karenanya dia mengajak semua harus berkomitmen mewujudkannya guna meningkatkan IDG dan IPG Kaltim yang nasih diperingkat bawah,” kata Gubernur Isran Noor dalam sambutan tertulis yang disampaikan Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, M Jauhar Efendi saat membuka Monev Pengarusutamaan Gender (PUG) Kaltim, di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Kamis (22/8/2019).

Meski begitu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim di atas angka nasional yaitu menduduki peringkat tiga secara nasional.

Dia menyebut, sebenarnya Pemprov Kaltim bertekad dan berusaha keras agar pembangunan mendapat partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Begitu pula dengan pembangunan perspektif gender sudah membuka peluang dan memberikan ruang terbuka luas bagi peran serta kaum perempuan.

Hanya saja,lanju Jauhar, peluang tersebut belum sepenuhnya dapat diambil dan dimanfaatkan secara maksimal sehingga masih terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

“Sebagai contoh pencapaian pendapatan perkapita laki-laki 16 persen dan perempuan masih 8 persen. Begitu pula keterwakilan perempuan di politik yang hanya sekitar 9 persen,” katanya.

Selain itu, Pemprov Kaltim telah mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang PUG  Dalam Pembangunan Daerah. Termasuk dalam RPJMD 2019-2023 ada beberapa program prioritas pemberdayaan perempuan antara lain berupa peningkatan pengarusutamaan gender dengan program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dan program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Hasilnya, Pemprov Kaltim sejauh ini sudah meraih sejumlah prestasi hasil kerja keras meningkatkan pembangunan perspektif gender.

Terkait monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan hari ini, dia menyebut merupakan satu langkah positif untuk mendapatkan informasi dan memasukkan sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan pemecahan setiap permasalahan yang ada.

Harapannya semua kendala dan permasalahan dapat diatasi bersama dan koordinasi yang baik kesusahan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 50 peserta terdiri dari OPD terkait, DP3A se-Kaltim. Hadir sebagai narasumber Deputi Kesetaraan Gender KPPPA RI Agustina Erni, dan Fasilitator PUG Nasional Mahrita.(DKP3AKaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Gelar Bimtek SDM Penyedia Layanan PPPA

Samarinda — Untuk meningkatkan hasil yang maksimal dalam pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi yang ada, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan Bimtek SDM Penyedia Layanan Pada Dinas PPPA dan UPTD PPA Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kaltim, berlangsung di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Rabu (14/8/2019).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, laporan pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak belum dapat menggambarkan kondisi tingkat kekerasan perempuan dan anak yang utuh. Hal ini karena minimnya data di unit pelayananan penanganan korban kekerasan, kurangnya keterlibatan layanan yang menangani korban kekerasan dalam menginput data dan belum optimalnya mekanisme koordinasi di dalam sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan di unit layanan di masing-masing daerah.

Ketidakakuratan data kekerasan tersebut akan menyulitkan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, KPPPA RI  tahun 2016 telah melaunching Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekekrasan Perempuan dan Anak “Simfoni PPA” dan telah dilakukan Pelatihan bagi petugas yang menangani data kekerasan perempuan dan anak di seluruh Kaltim yang ditindaklanjuti dengan Bimtek bagi petugas yang menangani data kekerasan di kabupaten/kota masing-masing.

“Maka sebelum pelaksanaan bimtek pencatatan dan pelaporan Simfoni PPA, perlu juga pelatihan pendahuluan bagi petugas pendokumentasian (admin) /penerima pengaduan untuk melakukan assessment kasus yang dialami, mengetahui layanan yang dibutuhkan dan bagaimana melakukan mekanisme koordinasi dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan,” ujarnya.

Halda juga menyampaikan, hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan masih ada beberapa daerah yang belum melakukan entri data secara aktif dan real time.

“Hal tersebut karena masih ada perbedaan pemahaman dalam mekanisme pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak, lemahnya koordinasi antar lembaga layanan, beberapa petugas data di daerah dialihtugaskan ke tempat lain, tidak ada transfer knowledge kepada petugas yang baru dan jaringan internet yang tidak memadai,” imbuh Halda.

Sehingga dengan kegiatan ini, ia berharap dapat memberikan penguatan kapasitas pengelola UPTD tentang penyelenggaraan lembaga penyedia layanan bagi korban yang responsif gender dan peka terhadap kebutuhan korban untuk pemulihan. Selain itu, sebagai wadah sosialisasi sistem Simfoni PPA kepada petugas pengelola data Dinas PPPA.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 peserta dari Dinas PPPA kabupaten/kota se-Kaltim. Dengan menghadirkan narasumber dari Asdep Perlindungan Perempuan Dalam Situasi Darurat dan Situasi Khusus KPPPA RI  Nyimas Aliah, Kabid Data dan Analis Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Deputi Tumbuh Kembang Anak KPPPA RI Aresi Armynuksmono, Kadis KP3A Kaltim Halda Arsyad dan Fasilitator Provinsi Farida Hidro Foliyani. (DKP3AKaltim/rdg)

Pemprov Gelar Pembinaan Penggunaan Bahasa Indonesia Yang Baik dan Benar

Samarinda — Pemprov Kaltim melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Kaltim menggelar Pembinaan Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar di Ruang Publik dan Badan Publik, berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (1/8/2019).

Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Kaltim M Saduddin mengatakan kegiatan dilaksanakan bertujuan meningkatkan pemahaman Bahasa Indonesia yang baik dan benar dikalangan aparatur sipil negara (ASN).

“Ini sebagai upaya memperbaiki penggunaan Bahasa Indonesia dengan melampirkan penulisan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku guna terwujudnya penggunaan yang baik dan benar,” katanya.

Ia menilai, secara umum penggunaan Bahasa Indonesia ASN di Kaltim perlu mendapat perhatian karena belum memenuhi kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Kepala Kantor Bahasa Kaltim, Anang Santosa, menyampaikan dalam interaksi di ruang publik ada tiga bahasa yang sering digunakan masyarakat, yakni Indonesia, daerah, dan asing. Seringkali pencampuradukan penggunaannya berakibat mendominasinya penggunaan salah satu bahasa diantaranya. Dan seringkali Bahasa Indonesia terpinggirkan.

“Perlu disadari bahwa pencampuradukan penggunaan Bahasa, secara tidak langsung dapat menggerus penggunaan Bahasa Indonesia di negaranya sendiri” akunya.

Ia menyebutkan saat ini banyak yang menggunakan istilah asing dalam ruang publik untuk penyebutan informasi dan istilah kegiatan.

Sebagai contoh penyebutan in dan exit pada papan informasi gedung yang lebih tepat menggunakan bahasa masuk dan keluar, maupun car free day yang lebih baik menggunakan hari bebas kendaraan bermotor.

“Fenomena menggunakan bahasa asing yang dianggap sabagian orang keren justru menggerus Bahasa Indonesia. Dan ini harus disadari melanggar UU Nomor 24 tahun 2009 Tentang Kebahasaan, khususnya  pasal 26-39 yang mengamanatkan Bahasa Indonesia wajib digunakan di mana saja,” ujarnya.

Diantaranya diamanatkan Bahasa Indonesia wajib digunakan pada forum nasional dan internasional, nama bangunan, nama gedung, apartemen, permukiman, merek dagang, lembaga pustaka, daftar informasi obat dan makanan.

Ia berharap pemda menjadi contoh menerapan penggunaan Bahasa Indonesia baik dan benar pada penulisan nama kantor, nama ruangan, nama jabatan dan alat informasi.

“Ada empat tonggak dalam mewujudkan pengutamaan bahasa negara, yakni pemantauan, membudayakan dan sosialisasi penggunaannya, penindakan, dan pemberiaan penghargaan,” katanya.

Kedepan dia mengaku akan terus mensosialisasikan penggunaan Bahasa Indonesia dan sastra. Tentunya hal ini perlu dukungan pemda dalam merealisasikannya.

“Saya membayangkan akan terbit kebijakan daerah tentabg kebahasan dan kesastraan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” harap Anang.

Sementara Peneliti Kantor Bahasa Kaltim, Abd Rahman Yunus menjelaskan penggunaan bahasa yang baik jika dilakukan sesuai situasi dan kondisi kebahasaan.

“Tidak semua berbahasa baku. Sebagai contoh konunikasi di rumah, cukup menggunakan bahasa daerah. Lain hal jika pada pertemuan resmi, wajib menggunanakan bahasa baku. Sebab kita mengutamakan Bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing,” katanya.

Sedangkan penggunaan bahasa yang benar harus sesuai kaidah kebahasaan. Jika dulu dikenal Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), sekarang menggacu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

Ia menjelaskan tata cara penulisan surat resmi. Mulai dari penulisan kop surat, penggunaan tanda baca, hingga penggunaan kata yang efektif dan efisien.

Kegiatan diikuti sebanyak 100 orang terdiri dari perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota se Kaltim. (DKP3AKaltim/rdg)

Halda : Tingkatkan Semangat Kerja Dan Jaga Kedisiplinan

Samarinda — Jajaran pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim mengikuti apel perdana pasca libur bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, Senin (10/6/2019).
Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad dalam amanatnya menyampaikan, ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah kepada semua pegawai.
Ia juga berpesan agar kembali bekerja seperti biasa dan mengejar target-target yang belum tercapai melalui program kerja yang telah ditetapkan.
“Mari kita tingkatan semangat kerja dan tetap menjaga kedisiplinan, menepati jam kerja, bekerja sesuai Tupoksi, berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Halda juga mengapresiasi kepada seluruh pegawai yang mengikuti apel perdana. “Saya sangat mengapresiasi kepada seluruh staf yang aktif di hari pertama dan tidak menambah jatah libur,” ujarnya.
Apel ini juga dirangkai dengan halal bihalal bersama seluruh pegawai. (DKP3AKaltim/rdg)

Kita Indonesia, Kita Pancasila

Samarinda — Sabtu, 1 Juni 2019 diperingati sebagai Peringatan Hari Kelahiran Pancasila. Pancasila sebagai dasar Negara, ideologi negara dan pandangan hidup bangsa yang digali oleh para “pendiri bangsa” merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia.

Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, melalui Sekretaris DKP3A Kaltim Zaian Yurda menyampaikan, Pancasila sebagai suatu keyakinan dan pendirian yang asasi harus terus diperjuangkan, tertanam dalam hati yang suci dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sesuai dengan pesan Presiden RI Joko Widodo bahwa kita berusaha mengenang dan merefleksikan momentum sejarah yang oleh pendiri bangsa berhasil menggali nilai-nilai fundamental.

“Dengan merayakan Hari Kelahian Pancasila, kita bangun kebersamaan dan harapan untuk menyongsong kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik,” ujarnya.

Pancasila sebagai leitstars dinamis, bintang penuntun mengandung visi misi negara yang memberikan orientasi, arah perjuangan dan pembangunan bangsa ke depan.

Indonesia untuk kita semua dan Pancasila adalah rumah kita semua, sebagai bangsa besar kita tidak akan meninggalkan sejarah.untuk itu diperlukan kesadaran dan pemahaman untuk saling menghormati, bekerjasama, gotong royong dalam menyelesesaikan permasalahan yang ada. Kondisi demikian dapat berkembang melalui budaya politik kewargaan yang demokratis. Budaya politik yang menumbuhkan dan merawat harapan bukan menimbulkan ketakutan. Kita Indonesia, Kita Pancasila adalah sosok yang percaya diri, optimis dan penuh harapan dalam menatap masa depan sebagai bangsa yang maju, adil dan makmur.

“melalui peringatan Hari Kelahiran Pancasila ini, Pancasila perlu dijadikan sebagai sumber inspirasi “politik harapan” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita bersatu membangun bangsa untuk merealisasikan tatanan kehidupan masyarakat yang rukun, damai, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Kita Indonesia, Kita Pancasila,” imbuh Yurda.

Peringatan ini berlangsung di Lobi DKP3A Kaltim dan juga serentak diseluruh Indonesia. (DKP3AKaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Buka Puasa Bersama

Samarinda — Dinas Kependudukan Permberdayaan Perempuan dan Perllindungan Anak (DKP3A) Kaltim melakukan buka puasa bersama seluruh staf lingkup DKP3A Kaltim, Selasa (28/5/2019).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, merasa senang dan bersyukur kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan partisipasi kehadiran pegawai untuk turut serta.

“Semoga tali silaturahmi kita terus terjalin dan diharapkan dapat meningkatkan semangat serta motivasi beribadah di bulan Ramadhan dan bekerja,” ujarnya.

Kegiatan ini rangkai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan ceramah agama oleh Ust H Johan Marpaung serta hadir pula perwakilan Panti Asuhan Uswatun Hasanah Samarinda. (DKP3AKaltim/rdg)