SRA Di Kaltim Capai 333 Sekolah

Samarinda — Berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah menjadi indikasi banyak pihak yang belum paham dalam memenuhi dan mengakui hak-hak anak. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan. Selain itu, setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat. Oleh karena itu, pentingnya pelatihan Konveksi Hak Anak (KHA)   yang mengatur tentang hak anak kepada semua pihak.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad melalui Kabid PPPA Noer Adenany pada kegiatan Pelatihan Konveksi Hak Anak (KHA)  dan Sekolah Ramah Anak (SRA) Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, berlangsng di Hotel Selyca Mulia, Senin malam (2/9/2019).

Dany menyebutkan, sampai dengan pertengahan tahun 2019, capaian pengembangan SRA di Kaltim telah mencapai 333 sekolah yang tersebar di 8 kabupaten/kota.

“PR kami masih ada dua kabupaten yang belum melakukan inisiasi SRA, melalui APBD-P 2019, DKP3A Kaltim akan melakukan advokasi di dua kabupaten tersebut yaitu Mahakam Ulu dan Kutai Barat,” ujarnya.

SRA sendiri merupakan satuan pendidikan forml, non formal dan informal yang aman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup. SRA juga harus mendukung terhadap tumbuh kembang anak. Sekolah harus nol kekerasan, memiliki jalur aman ke sekolah dan memiliki kantin yang menyediakan makanan sehat. Bahkan, tidak hanya ramah pada anak, tapi juga ramah untuk semua warga sekolah, termasuk guru dan kepala sekolah.

“Besar harapan kami, dengan diselenggarakan pelatihan ini akan meningkatkan pemahaman sehingga memiliki komitmen untuk melaksanakan amanah konveksi hak anak dan mengaplikasikan kebijakan sekolah ramah anak,” ujarnya.

Kegiatan ini diikuti lima kabupaten/kota yaitu PPU, Balikpapan, Samarinda, Kukar, dan Bontang yang terdiri dari unsur Dinas PPPA, Disdikbud, Kanwil Kemenag, Kepala TK, SD, MI, SMP dan MTs. (DKP3Akaltim/rdg)

Puspaga Kaltim Ruhui Rahayu Pilihan Terbaik Selesaikan Masalah Keluarga dan Anak

Samarinda — Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad meresmikan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kaltim Ruhui Rahayu, berlangsung di Kantor DKP3A Kaltim, Senin (2/9/2019).

Puspaga adalah one stop service atau layanan satu pintu keluarga berbasis hak anak untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi orang tua, anak dan keluarga dalam menghadapi permasalahan.

Percepatan layanan Puspaga disebabkan karena banyaknya permasalahan keluarga yang kerap terjadi seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan, perselingkuhan, masalah anak berhadapan dengan hukum, masalah orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dan lain-lain.

“Selain itu, permasalahan keluarga juga dapat memicu keretakan dalam rumah tangga yang sering berdampak terhadap anak, terutama pada pola asuh dan tumbuh kembang anak.” ujarnya.

Halda menyampaikan, Puspaga merupakan wadah / fasilitas layanan publik yang mempunyai akuntabilitas dalam layanan, sumber daya, infrastruktur dan manajemen pengelolaan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan keluarga. Masyarakat harus terus diberi pemahaman bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun sistem dan tatanan sosial sehingga ketahanan keluarga merupakan basis ketahanan nasional.

Konsep Puspaga sendiri di buat seperti ruang keluarga yang nyaman dan dilengkapi ruang bermain anak sehingga seluruh keluarga tertarik untuk berkunjung ke Puspaga, melakukan pembelajaran terbaik terkait bagaimana mengasah- asih- asuh anak dengan tepat sehingga mampu menjaga ketahanan keluarga.

“Manfaat keberadaan Puspaga agar masyarakat memiliki pilihan terbaik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan keluarga dan anak,” katanya.

Ia berharap manfaat keberadaan Puspaga, agar masyarakat memiliki pilihan terbaik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan keluarga dan anak

“Saya berharap dengan adanya Puspaga ini, maka akan dapat melayani dan mendampingi keluarga dalam bentuk konseling untuk dapat memecahkan permasalahan keluarga dengan layanan dari tenaga profesional (psikolog dan konselor),” harap Halda.

Halda memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk datang dan berdiskusi secara gratis atau dapat menghubungi saluran telepon 08115539490. Puspaga Kaltim Ruhui Rahayu memberikan konseling untuk calon orang tua, keluarga yang bermaslah, anak / remaja dan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus (ABK).

Kegiatan ini dirangkai dengan pelantikan pengurus Puspaga Kaltim Ruhui Rahayu Periode 2019 – 2023, penandatanganan kerjasama antara DKP3A Kaltim dengan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Kaltim dan Forum CSR Kesos Kaltim, serta peresmian sekretariat Puspaga. (DKP3Akaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Siap Launching Puspaga Kaltim

Samarinda — Dalam rangka percepatan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan rapat persiapan Launching Puspaga, berlangsung di ruang rapat DKP3A Kaltim, Rabu (28/8/2019).

Sekretaris DKP3A Kaltim Zaina Yurda mengatakan, Puspaga merupakan bentuk layanan pencegahan di bawah koordinator DKP3A Kaltim, sebagai wujud kepedulian Negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan/pengasuhan, keterampilan menjadi orangtua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga.

“Puspaga sebagai tempat pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesional,” ujarnya.

Tenaga profesional tersebut, lanjut Yurda, seperti tenaga konselor, baik psikolog atau sarjana profesi bidang psikologi. Bimbingan Konseling atau Pekerja Sosial yang telah memahami Konvensi Hak Anak, melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga yang bertanggung jawab terhadap anak dalam mengasuh dan melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran. Hal ini merupakan salah satu unsur prioritas dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Yurda menyebutkan, launching direncanakan akan dilakukan pekan mendatang pada 2 September 2019. “Kita Jadwalkan dapat dihadiri oleh Gubernur Kaltim,” harapnya.

Direncanakan, Launching ini akan dirangkai dengan pengukuhan pengurus Puspaga Kaltim dan pendatangan kerjasama antara DKP3A Kaltim dengan Ikatan Psikologi Klinis (IPK) Kaltim dan Forum CSR Kaltim. (DKP3AKaltim/rdg)

Wagub Doakan Anak Kaltim Juara Olimpiade Matematika Di Hong Kong

Samarinda — Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi mengapresiasi dan mendoakan seluruh anak Kaltim asal Samarinda yang akan mengikuti Olimpiade Matematika di Hong Kong atau Hong Kong International Mathematical Olympiad (HKIMO) 2019 berlangusng sejak 28 Agustus – 3 September 2019.

“Semoga seluruh peserta, anak-anak kita ini berhasil. Sehingga mampu membanggakan negara dan daerah,” kata Hadi Mulyadi ketika menerima peserta HKIMO 2019 di Ruang Rapat Wagub, Senin (26/8/2019).

Ia berpesan kepada seluruh peserta untuk semangat dan tetap menjaga kesehatan. Sehingga bisa bersaing dengan peserta dari negara lainnya.

Ketua Tim Rombongan Anwar  mengatakan, ada 11 siswa dan siswi yang dibawa untuk mengikuti kompetisi tersebut. “Peserta yang mengikuti dari Sekolah Dasar (SD) Islam Bunga Bangsa, MTs Negeri Samarinda, Sekolah Citra Kasih, SD Fastabiqul Khairat dan SMP Cordova,” jelasnya.(Humasprovkaltim/DKP3AKaltim/rdg)

SDM Unggul, di Mulai Dari Orang Tua dan Lingkungan Yang Sehat

Jakarta – Keberhasilan Indonesia mempersiapkan generasi bertalenta yang berhati Indonesia dan berideologi Pancasila untuk Indonesia maju membutuhkan keterlibatan seluruh rakyat Indonesia.

Mengutip Pidato Kenegaraan Presiden RI, Joko Widodo dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Republik Indonesia, Indonesia maju bukan hanya karya Presiden dan Wakil Presiden, bukan hanya karya lembaga eksekutif, lembaga legislatif ataupun yudikatif saja. Tetapi keberhasilan Indonesia juga karya pemimpin agama, budayawan dan para pendidik. Keberhasilan Indonesia adalah juga karya pelaku usaha, buruh, pedagang, inovator maupun petani, nelayan dan UMKM, serta karya seluruh anak bangsa Indonesia.

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional tahun 2016, 1 dari 3 atau 33,33 % (prevalensi) atau sekitar 33,2 juta perempuan usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik/seksual dan 1 dari 10 perempuan di usia tersebut mengalami kekerasan di 12 bulan terakhir.

Sementara itu, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 mencatat 2 dari 3 anak-anak atau 66,67 % (prevalensi) anak-anak atau sekitar 53,06 juta anak-anak dan remaja perempuan atau laki-laki pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Kekerasan yang dialami oleh anak dan remaja cenderung tidak berdiri sendiri tetapi bersifat tumpang tindih di antara jenis kekerasan, mencakup kekerasan fisik, emosional, dan seksual.

Hal ini, lanjut Pribudiarta, mengindikasikan masih banyak isu gender dalam pembangunan dan tingkat pemahaman masyarakat tentang hak perempuan dan anak, terutama hak untuk terbebas dari kekerasan dan berbagai bentuk diskriminasi belum optimal.

“SDM berkualitas harus dipersiapkan sejak dini. Salah satu proses penting untuk menghasilkan SDM unggul adalah memastikan setiap bayi yang lahir adalah dari seorang ibu yang sehat secara fisik, mental, dan sosial. Harapannya, bayi tersebut terbebas dari stunting dan ketika tumbuh, mereka terpenuhi hak-haknya dan terbebas dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi,” katanya pekan lalu.

Oleh karena itu, KPPPA melakukan berbagai upaya guna mewujudkan kesetaraan gender sehingga perempuan Indonesia sehat secara fisik, mental, sosial, dan terbebas dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi dan memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dan terpenuhi haknya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal menjadi SDM unggul.

“Untuk mencetak SDM yang pintar dan berbudi pekerti luhur harus didahului oleh SDM yang sehat dan kuat. Bukan hanya calon ibu, tetapi kita juga harus mempersiapkan calon ayah dan lingkungan yang sehat sehingga seluruh komponen, dari lingkungan terkecil, menengah, hingga besar aman dan layak untuk anak-anak Indonesia,” tutup Pribudiarta. (KPPPA/DKP3AKaltim/rdg)

Korban TPPO Terbanyak Adalah Anak

Samarinda — Bertambah maraknya masalah perdagangan orang diberbagai negara termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Pentingnya membahas masalah perdagangan orang di Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang menjadi negara asal perdagangan orang ke luar negeri. Bukan hanya itu, Indonesia juga menjadi negara tujuan perdagangan orang yang bersasal dari China, Thailand, Hongkong, Uzbekistan dan lainnya dengan tujuan eksploitasi seksual.

Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, pada kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Perlindungan Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), mengatakan menurut data dari aplikasi online Simfoni bahwa sejak tahun 2017-2019 telah terjadi TPPO di Kaltim.

“Pada tahun 2017 di Kota Bontang 2 orang korban anak dan Kota Samarinda 2 orang korban anak. Tahun 2018 di Kabupaten Kutai Timur 2 orang korban dewasa, Kabupaten Paser 2 orang orban anak dan Kabupaten 1 orang korban anak. Bulan Agustus 2019 1 orang korban dewasa dan 2 oran korban anak, di Kota Samarinda 1 orang korban dewasa dan 1 orang korban anak. Sehingga total keseluruhan sebanyak 14 kasus di Kaltim yang korban terbanyak adalah anak,” ujarnya.

Melihat fakta tersebut, persoalan TPPO merupakan masalah serius dan perlu adanya suatu sistem institusi pelaksana yang desentralistis, lebih kuat secara politis, penganggaran dan memiliki daya jangkau termasuk efektifitas lebih jauh hingga ke episentrum permasalahn di daerah.

Halda melanjutkan, perlu pula dilakukan pemetaan TPPO, baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri dan peningkatan pendidikan alternatif terutama anak-anak dan perempuan, termasuk sarana dan prasarana pendidikan.”Oleh sebab itu diperlukan perhatian semua pihak pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan pencehagan dan penanganan TPPO,” imbuh Halda.

Halda juga menyampaikan, salah satu langkah konkret Pemerintah yaitu dengan adanya program Three Ends, suatu tindakan mencegah, mengakhiri kekerasan, perdagangan manusia dan ketidakadilan.

Selain itu, sebagai potret Pemprov Kaltim serta upaya-upaya yang dilakukan untuk pencegahan TPPO antara lain, pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO, perjanjian kerjasama pencegahan dan penanganan TPPO dengan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Kepulauan Riau.

“Selanjutnya, menjadikan Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor, sosialisasi Program Three Ends yang dikemas dengan Three Ends Goes To School, Kampaye perlindungan perempuan dan anak di jalan yang melibatkan stakeholder, dan Surat Edaran Sekda Provinsi Kaltim tentang Gerakan Sayang Keluarga bagi ASN yang menwajibkan ASN Pemprov Kaltim untuk memajang foto keluarga di meja kerja dan ruang kerja,” katanya.

Rakortek ini diikuti sebanyak 45 peserta terdiri dari OPD terkait lingkup Pemprov Kaltim, Kanwil Kemenkumham Kaltim, Kejaksaan Tinggi Kaltim, Pengadilan Tinggi Kaltim,, Polres Samarinda, Satpol PP,  Kanwil Imigrasi Kaltim, berlangsung di Hotel Grand Victoria Smarinda, Selasa (20/8/2019).

DKP3A Kaltim menghadirkan narasumber terkait TPPO antara lain, Kejaksaan Tinggi Kaltim Rasalina S, Hakim Pegadilan Tinggi Kaltim Subiarta, Kabid Pencegahan TPPO KPPA RI  Dino Aurel dan Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad. (DKP3AKaltim/rdg)

 

 

DD dan DK Dapat Dimanfaatkan Untuk Dukung Dekela

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan Pelatihan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dengan Analisis Pengaurusutamaan Hak Anak (PUHA) se-Kaltim berlangsung di Hotel Grand Victoria Samarinda, Kamis (15/8/2019).

Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Kaltim M Jauhar Efendi mengatakan untuk mewujudkan KLA perlu komitmen yang kuat, sinergitas dan kontinyu dalam melaksanakan upaya yang dimulai dari membuat perencanaan, pelaksanaan kebijakan dengan melaksanakan needs assessment / analisis kebutuhan, menetapkan target indikator dan menyusun Rencana Aksi Daerah.

“Dibutuhkan proses yang panjang dan kerja keras Pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha secara terintegrasi, terencana dan menyeluruh. Menjadi KLA berarti memenuhi seluruh indikator KLA yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 12 Tahun 2011,” katanya.

Kemudian pada perkembangannya sampai dengan pertengahan tahun 2019 capaian Pengembangan KLA Provinsi Kaltim telah mencapai 80 persen dan telah ditetapkan sebagai Provinsi Penggerak KLA oleh Menteri PPPA Republik Indonesia pada tahun 2017.

Pada Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tanggal 23 Juli 2019 di Kota Makassar, Kaltim telah meraih 8 Penghargaan KLA yaitu: Kota Balikpapan (KLA Kategori Nindya), Kota Bontang, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartenegara (KLA Kategori Madya), dan Kabupaten Berau, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Paser dan Kabupaten Kutai Timur (KLA Kategori Pratama).

Sedangkan Penghargaan lain terkait pemenuhan dan perlindungan anak juga di raih antara lain, UPTD PPPA Kota Balikpapan, Puspaga Kota Balikpapan, Sekolah Ramah Anak SLB Negeri Balikpapan dan SD Negeri 003 Balikpapan, Puskesmas Ramah Anak: Balikpapan Tengah, dan Harmoni Suara Anak Penyandang Disabilitas oleh Aryo Panembahan dari Pelita Bunda Samarinda dengan Karya Tulis terbaik 6 Kategori Disabilitas Mental Intelektual serta Viqli Alif N dari SLB Negeri Balikpapan dengan Karya Tulis terbaik 2 Kategori Disabilitas Tuna Netra/ Low Vision.

Jauhar juga menyampaikan terkait Dana Desa yang digelontorkan pemerintah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui Dana Desa (DD) dan Dana Kelurahan (DK) diharap bisa sekaligus dimanfaatkan untuk mendukung Desa dan Kelurahan Layak Anak (Dekela).

“Begitu juga harus segera dibentuk Kecamatan Layak Anak (Kelana),” katanya
Dia menyebut dengan terbentuk Dekalana dan Kelana secara otomatis mendorong pembentukan KLA secara utuh di wilayah Kaltim.

Sementara Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan pihaknya siap mendorong 10 kabupate/kota di Kaltim menuju KLA. “Kaltim sudah mencapai 80%, kita terus upayakan advokasi untuk seluruh kabupaten/kota. Secara keseluruhan, 10 kabupaten/kota di Kaltim siap menuju Kota Layak Anak,” tegas Halda.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 peserta terdiri dari Dinas PPPA kabupaten/kota se Kaltim, Bappeda kabupaten/kota se Kaltim, BPKAD Kaltim, Forum Anak.

Hadir pada kegiatan ini Kadis KP3A Kaltim Halda Arsyad, Kadis p3akb Balikpapan Sri Wahjuningsih, Fasilitator KLA Nasional Taufieq Uwaidha, dan Fasilitator KLA Kaltim Sumadi. (DKP3AKaltim/rdg)

Perlindungan Anak Harus Fokus Pada Pencegahan

Samarinda — Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Lenny N Rosalin dalam Pelatihan Gugus Tugas KLA dengan Analisis Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) mengatakan penduduk usia anak di Indonesia berjumlah 80 juta jiwa, 1,1 juta jiwa (1,4%) diantaranya berada di Kaltim.
Potensi yang besar tersebut harus dijamin dan dilindungi haknya “Dilindungi artinya dipenuhi hak-haknya meliputi klaster 1, 2, 3, dan 4. Kemudian diberikan perlindungan khusus jika termasuk dalam kategori 15 yaitu anak yang memerlukan perlindungan khusus,” ujarnya.
Lenny menjelaskan perlindungan anak dalam KLA terdiri dari lima klaster dengan 24 indikator. Klaster I terdiri dari hal sipil dan kebebasan, klaster II terdiri dari lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster III terdiri dari kesehatan dasar dan kesejahteraan, kalster IV terdiri dari pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan klaster V perlindungan khusus.
KLA juga terintegrasi dengan sistem kabupaten/kota di Indonesia dan Sustainable Development Goals/SDGs. Artinya jika kabupaten/kota suatu daerah dalam kategori hijau, cerdas, sehat, aman bencana, dan inklusi, maka merupakan kabupaten/kota layak anak dan dapat dikatakan kabupaten/kota peduli HAM serta merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.
Selanjutnya, penyususnan program dan kegiatan dalam rangka KLA, perlu selalu mempertimbangkan alokasi waktu anak dan lokus dimana anak berada. “Dimensi waktu ini bagi tiga yaitu 8 jam di sekolah maka sekolah harus ramah anak, 8 jam di rumah dengan peran pusat pembelajaran keluarga (Puspaga) dan 8 jam lainnya ketika anak beraktivitas di ruang publik maka perlu peran banyak pihak,” imbuhnya.
Lenny juga menginformasikan jika saat ini Forum Anak Daerah di Kaltim telah mencapai 90%.
Persentase Perempuan 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi, tahun 2018 (Susenas 2018) sebesar 11,5% sedangkan angka nasional 11,2%. Data puskesmas di Kaltim tahun 2018 terdapat 183 puskesmas (1,8%) dan 141 puskesmas telah melaksanakan kegiatan kesehatan remaja serta 46 puskesmas di 7 kabupaten/kota yang telah memberikan pelayanan ramah anak.
Kemudian terdapat 279 sekolah ramah anak (SRA) / 70% di 7 kabupaten/kota di Kaltim sedangkan angka nasional berada pada 46%.
Ia menerangkan strategi intervensi harus fokus pada pencegahan, baik melalui peran keluarga, keluarga pengganti, sekolah, lingkungan, region atau wilayah maupun langsung pada anak. (DKP3AKaltim/rdg)

10 Kabupaten/Kota Di Kaltim Siap Menuju KLA

Samarinda — Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan Pelatihan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dengan Analisis Pengaurusutamaan Hak Anak (PUHA) Provinsi Kaltim berlangsung di Hotel Grand Victoria Samarinda, Selasa (13/8/2019).

Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Kaltim H M Sa’duddin mengatakan untuk menjadi KLA, dibutuhkan proses yang panjang dan kerja keras Pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha secara terintegrasi, terencana dan menyeluruh. Menjadi KLA berarti memenuhi seluruh indikator KLA yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 12/2011.

“Untuk mewujudkan KLA butuh komitmen yang kuat, sinergitas dan kontinyu dalam melaksanakan upaya yang dimulai dari membuat perencanaan, pelaksanaan kebijakan dengan melaksanakan needs assessment / analisis kebutuhan, menetapkan target indikator dan menyusun Rencana Aksi Daerah,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Sa’duddin, memobilisasi sumber-sumber daya, melakukan koordinasi Gugus Tugas KLA termasuk membuat sistem yang mengatur mekanisme relasi antar organisasi serta meningkatkan efektifitas komunikasi kepada para pelaksana kebijakan agar pelaksana kebijakan memahami manfaat dan substansi kebijakan, serta mengupayakan kondisi ekonomi, sosial dan politik yang kondusif.

“Kemudian pada perkembangannya sampai dengan pertengahan tahun 2019 capaian Pengembangan KLA Provinsi Kaltim telah mencapai 80 persen dan telah ditetapkan sebagai Provinsi Penggerak KLA oleh Menteri PP dan PA Republik Indonesia pada tahun 2017,” katanya.

Pada Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tanggal 23 Juli 2019 di Kota Makassar, Kaltim telah meraih 8 Penghargaan KLA yaitu: Kota Balikpapan (KLA Kategori Nindya), Kota Bontang, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartenegara (KLA Kategori Madya), dan Kabupaten Berau, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Paser dan Kabupaten Kutai Timur (KLA Kategori Pratama)

Sedangkan Penghargaan lain terkait pemenuhan dan perlindungan anak juga di raih antara lain, UPTD PPPA Kota Balikpapan, Puspaga Kota Balikpapan, Sekolah Ramah Anak SLB Negeri Balikpapan dan SD Negeri 003 Balikpapan, Puskesmas Ramah Anak: Balikpapan Tengah, dan Harmoni Suara Anak Penyandang Disabilitas oleh Aryo Panembahan dari Pelita Bunda Samarinda dengan Karya Tulis terbaik 6 Kategori Disabilitas Mental Intelektual serta Viqli Alif N dari SLB Negeri Balikpapan dengan Karya Tulis terbaik 2 Kategori Disabilitas Tuna Netra/ Low Vision.

Melihat pencapaian ini, Sa’duddin mengimbau kabupaten/kota terus meningkatkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak untuk mewujudkan Kaltim sebagai KLA.

Sementara Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan pihaknya siap mendorong 10 kabupate/kota di Kaltim menuju KLA. “Kaltim sudah mencapai 80%, kita terus upayakan advokasi untuk seluruh kabupaten/kota. Secara keseluruhan, 10 kabupaten/kota di Kaltim siap menuju Kota Layak Anak,” tegas Halda.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 45 peserta terdiri dari Dinas PPPA kabupaten/kota se Kaltim, Bappeda kabupaten/kota se Kaltim, OPD lingkup Provinsi Kaltim, Kanwil Agama, Kemenkum HAM, LPKA, Kejaksaan TGinggi Kaltim, Forum Anak, Fasilitator KLA dan LM pemerhati perempuan dan anak.

Hadir pada kegiatan ini Kadis KP3A Kaltim, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak KPPA RI Lenny N Rosalin, Fasilitator KLA Nasional Taufieq Uwaidha , Fasilitator KLA Kaltim Sumadi. (DKP3AKaltim/rdg)

Di Kaltim Ada 3.230 ABK

Samarinda — Partisipasi anak merupakan salah satu hak anak, termasuk anak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi. Anak disabilitas memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya tentang apa yang dirasakan dan harapan-harapannya.

Kabid PPPA Noer Adenany mengatakan, berdasarkan data kependudukan tahun 2018 pada Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, jumlah anak di Kaltim sebanyak 1. 181. 370 anak.

“Berdasarkan sumber data kependudukan bersih (DKB) Kemendgri tahun 2018, ada sebanyak 3.230 anak berkebutuhan khusus (ABK) yang ada di 10 kabupaten/kota di Kaltim,” ujarnya pada Dialog Interaktif Suara Disabilitas berlangsung di RRI Pro 1 Samarinda, Rabu (7/8/2019).

Dany merincikan dari 3.230 ABK kategori cacat fisik sebanyak 1.102, cacat netra 317, cacat rungu 623, cacat mental jiwa 426, cacat fisik mental 230 dan cacat lainnya 530.

Walaupun ada jaminan yang diberikan oleh negara dan kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak anak disabilitas sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun hak-hak anak disabilitas belum dapat terpenuhi secara optimal. Ini terbukti dengan masih banyaknya anak yang mengalami stigma, diskriminasi, kekerasan, pelebelan dan eksploitasi.

“Kami berharap pula peran masyarakat untuk mengubah paradigma bahwa memiliki anak ABK atau disabilitas merupakan aib  Kami juga terus memberikan edukasi dan pendekatan kepada masyarakat yang berada di kabupaten/kota dan desa,” katanya.

Selain itu, dengan terbentuknya Persatuan Orang Tua Cerebral Palsy Kaltim menjadi kepanjangan tangan pemerintah sebagai upaya nyata masyarakat yang peduli terhadap anak penyandang disabilitas.

“Kami menyambut baik, dan siap menerima dengan tangan terbuka karena komunitas ini merupakan bagian dari kami dalam perlindungan anak,” imbuh Dany.

Sebagai bentuk tindak lanjut, jelas Dany, pihaknya telah melaksanakan Pelatihan Penanganan ABK Bagi Fasilitator pada tahun 2015, Pelatihan Penanganan ABK Bagi Guru di SLB dan Sekolah Inklusi pada tahun 2016 dan di tahun 2019 akan kembali mempersiapkan regulasi terkait pembentukan Forum Peduli ABK yang sempat mandek..

Selain itu, hasil terbaik dari anak penyandang disabilitas yaitu pada kegiatan Harmoni Suara Anak Penyandang Disabilitas rangkaian Hari Anak Nasional (HAN) 2019 diantaranya peluncuran buku kumpulan naskah suara anak peyandang disabilitas dengan tema Dengarkan Curhatan Kami. Buku ini merupakan tulisan dari anak penyandang disabilitas yang dipilih sebagai penyaji karya terbaik dari setiap kategori disabilitas.

“Untuk perwakilan anak ABK Kaltim mendapatkan dua penghargaan. Kategori disabilitas Tuna Netra oleh Vughli Alif Nur Restu Wardhana meraih Terbaik 3 dari SLB Negeri Balikpapan. Kemudian Kategori Disabilitas Mental Intelektual (Ganda) oleh Aryo Penembahan Notowijoyo meraih terbaik 6 dari Pelita Bunda Samarinda,” katanya.

Dialog ini juga menghadirkan Ketua Persatuan Orang Tua Cerebral Palsy Kaltim Yanti, dan Persatuan Penyadang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kaltim Ani Juwairiyah. (DKP3AKaltim/rdg)