Archive for category: PPPA

Samarinda — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menngelar Rakor Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Se-Indonesia diikuti 115 puspaga, Selasa (14/4/2020).

Deputi Tumbuh Kembang Anak Lenny R Rosalin mengatakan, saat ini di Indonesia telah terdapat 132 Puspaga. 114 Puspaga masih melakukan pelayanan meskipun secara online, dan 18 Puspaga belum terkonfirmasi.

“Peran psikolog-konselor Puspaga sangat ekstra diperlukam dalam kondisi pandemi Covid-19 untuk tetap melakukan edukasi ke masyarakat secara berjejaring baik dengan Forum Anak, PATBM, Satgas PPA maupun LM yang ada di wilayah masing-masing dan juga melakukan pendampingan kepada kelompok rentan terdampak (KRT),” ujarnya.

Lenny malanjutkan, peran Puspaga pada masa pandemic Covid-19 dapat berupa membuat KIE terkait Covid-19, seperti bahaya Covid-19, pencegahan, PHBS, dan lainnya secara cetak dan online. Menyebarluaskan KIE cetak di tempat umum (pasar, sarana ibadah, dan lainnya), KIE online melalui media sosial atau TV dan radio.

“Selanjutnya, melakukan layanan psikologi (konseling dan konsultasi) dan pemantauan keluarga secara online dan langsung, jika memungkinkan, juga mengedukasi orang tua untuk menciptakan lingkungan Rumah Ramah Anak, memosisikan diri sebagai sahabat anak dan sahabat keluarga,” imbuhnya.

Selain itu, bekerja sama dengan berjejaring untuk penyebaran informasi, membantu akses terhadap layanan masyarakat (rujukan) Melakukan layanan bagi kelompok rentan yang terdampak Covid-19 (ODP, PDP, Positif, dan Meninggal), yang terdapat di keluarga; terutama perempuan dan anak, termasuk lansia dan disabilitas.

Ketua Puspaga Kaltim Ruhui Rahayu Noer Adenany mengatakan, timnya telah melakukan beberapa upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Layanan Konseling juga tetap secara online.

“Kedepan, akan terus kami tingkatkan baik edukasi melaui media sosial atau cetak dan layanan koseling. Sedangkan untuk penanganan terus kami lakukan pada keluarga yang terdampak Covid-19,” katanya.

Hadir sebagai moderator Asdep Pengasuhan dan Lingkungan Alternatif Rohika Kurniadi Sari, Perwakilan KPAI Pusat Yossi, Bappenas RI Utami, Yayasan Save The Children Bapak Tata, Staf Khusus Presiden Sylvana Maria Apituley.

Rakor ini juga dihadiri Puspaga Kaltim, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Berau. (dkp3akaltim/rdg)

Samarinda — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menngelar Rapat Koordinasi Gerakan Berjarak melalui Video Confrence diikuti 34 provinsi se Indonesia, Rabu (8/4/2020).

Rakor ini sebagai upaya peningkatan perlindungan perempuan, anak dan keluarga dari persebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui Gerakan Bersama Jaga Keluarga KIta (Berjarak).

Sekretaris Kemen PPPA Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan Gerakan Berjarak bertujuan memastikan perempuan dan anak aman bersama keluarga untuk menghadapi bahaya paparan Covid-19 di rumah dan lingkungannya.

“Tujuan khususnya menggalang jaringan dan kader PPPA untuk bahu-membahu dan berbagi sumber daya dalam upaya memastikan perempuan dan anak aman dan terpenuhi hak-haknya di keluarga, rumah, dan lingkungannya,” ujarnya.

Dikatakannya, penyebaran virus Corona di Indonesia cenderung terus meningkat. Hal ini menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

“Apalagi perempuan dan anak adalah kelompok rentan yang terdampak paparan Covid-19 baik aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi,” imbuhnya.

Sesmen juga menyampaikan, kader/relawan Gerakan Berjarak yaitu  aktivis Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) di setiap kabupaten sampai desa, kader PUSPA (organisasi masyarakat sipil, keagamaan, dunia usaha, media, akademisi), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUspaga), tim UPTD PPA, dan mitra pembangunan (Unicef, CDC, Plan International, Pekka, dan lainnya).

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A)  Kaltim Halda Arsyad mengatakan, telah terbentuk Gugus Tugas (GT) percepatan penanganan Covid-19 di Kaltim yang melibatkan seluruh unsur pemerintah, akademisi, dunia usahan, BUMD dan lainnya.

“DKP3A Kaltim juga telah melakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat khususnya perempuan dan anak serta menyerahkan bantuan. Di Kaltim juga telah melakukan realokasi anggaran sebesar 30% untuk penanganan Covid-19,” katanya.

Kaltim siap mendukung Gerakan Berjarak, dimana relawan berjarak akan bersinergi dengan beberapa tim yang telah lebih dulu ada misalnya dengan kader-kader desa, Pekerja Sosial Mandiri, Tenaga Kerja Sosial Kemasyarakatan (TKSK), PLKB dan lainnya.

Hadir mendampingi Sekretaris DKP3A Kaltim Zaina Yurda, Kabid PPPA Noer Adenany, Kabid KG Dwi Hartini, Kabid SIGA Iwan Heriawan, Kabid Dalduk Suraidah, Kasi TKA Siti Mahmudah I K, Kasi Perlindungan Perempuan Fachmi Rozano, Kasi Pengendalian Penduduk Syahrul Umar, Kasi KG Bidang Sosbud Nur Indah Rahmayanti, dan Kasi KG Bidang Politik Kholid Budhaeri. (dkp3akaltim/rdg)

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim memberikan bantuan bahan pangan dan sosialisasi KDRT dan pencegahan virus corona ke masyarakat,Jumat (3/4/2020).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, untuk mengatasi dampak wabah tersebut Pemerintah telah menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai jenis penyakit yang sangat cepat penularannya, oleh sebab itu pemerintah telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial

“Hal ini dengan menempatkan kesehatan masyarakat adalah yang utama dengan mengendalikan penyebaran Covid-19 dan mengobati pasien yang terpapar,” ujarnya.

Namun pembatasan sosial tentunya berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang akan mengalami penurunan. Halda melanjutkan, sebagai upaya menjaring pengaman sosial untuk masyarakat agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli, DKP3A Kaltim memberikan bantuan pangan ke beberapa tempat.

“Kita berharap masyarakat tetap bisa tenang tetapi juga waspada dalam menghadapi kondisi ini. Sosialisasi pencegahan virus corona juga terus kita lakukan terutama terkait physical distancing, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan melakukan edukasi ke anak,” imbuh Halda.

Bantuan bahan pangan ini diserahkan ke masyarakat yang berada di daerah Gunung Cermin Sempaja Samarinda, Panti Asuhan Kasih Bunda Utari dan Panti Asuhan Qolbun Salim, pesantren, penyapu jalanan, petugas kebersihan, pemulung dan rider ojek online. (dkp3akaltim/rdg)

Samarinda — Gubernur Kaltim Isran Noor menerima dan menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kaltim dan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, di Ruang Rapat Gubernur Kaltim, Kamis (12/3/2020).

Gubernur Kaltim Isran Noor mengapresiasi atas capaian tersebut. “Terima kasih atas kontribusinya bagi Kaltim sesuai dengan bidang dan tupoksinya. Teruslah berkarya untuk wilayah kita ini,” pesan Isran Noor.

Kepala PTA Kaltim A Choiri didampingi Wakil Ketua PTA beserta jajaran mengatakan, audiensi ini dalam rangka melanjutkan silaturahmi sekaligus melaporkan bahwa PTA Kaltim menindaklanjuti kerja sama dengan DKP3A Kaltim terkait data kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sementara itu, Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad menyampaikan, kerja sama yang terjalin yaitu pemanfaatan teknologi informasi untuk akurasi data kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kaltim.

“Sehingga data perkawinan khususnya perkawinan anak dapat tercatat satu data dan terintegrasi dengan data DKP3A Kaltim,” ujarnya.

Ia menyebut, tingginya kasus perkawinan anak menjadi perhatian pemerintah. Di ASEAN, Indonesia menempati urutan ke – 2 untuk perkawinan anak. Itu sebabnya Presiden Joko Widodo mengamanahkan 5 isu prioritas kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), diantaranya adalah pencegahan perkawinan anak.

Sebagai informasi, data Badan Pusat Statistik (BPS)  tahun 2018 menunjukkan sekitar 11,2% perempuan berusia 20-24 tahun yang telah menikah, melaksanakan pernikahan pada usia anak (di bawah 18 tahun). 20 provinsi di Indonesia memiliki angka perkawinan yang lebih tinggi dari angka rata-rata nasional 11,2%, diantaranya Provinsi Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. (dkp3akaltim/rdg)

Samarinda — Usia produktif dinilai sejak 19 tahun, bahkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perkawinan, usia terendah masyarakat Indonesia bisa melangsungkan pernikahan pada usia 19 tahun..

Karena itu, Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi mengingatkan agar pernikahan dini di Kaltim tidak sampai membuat keluarga atau rumah tangga terlantar dikemudian hari.

“Kami mengingatkan jangan sampai ada pernikahan dini malah berdampak pada perceraian, bahkan rumah tangga terlantar,” kata Hadi Mulyadi usai membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) Tingkat Provinsi Kaltim Tahun 2020 yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim, di Hotel Selyca Samarinda, Rabu (26/2/2020).

Hal ini disampaikan Hadi Mulyadi, mengingat adanya keinginan pemerintah untuk memangkas atau mengurangi jumlah wajib belajar anak sekolah. Sebelumnya untuk Sekolah Dasar sampai enam tahun diusulkan hanya lima tahun saja. Kemudian SMP dan SMA sederajat masing-masing dua tahun masa pembelajaran.

Kondisi ini dikhawatirkan, anak belum dewasa ketika lulus SMA. Sehingga tak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan atau Pernikahan, yaitu paling rendah 19 tahun.

“Artinya, ideal menikah setelah lulus SMA. Tetapi, jika aturan wajib belajar dikurangi, maka dikhawatirkan usia anak tersebut belum mencukupi. Yaitu lebih cepat tiga tahun dari Undang-Undang Pernikahan,” jelasnya.

Karena itu, Pemprov Kaltim tidak juga menutup kemungkinan ada saja usia 16 tahun dianggap sudah dewasa pemikirannya lebih cepat. Tetapi, apa yang diatur dalam Undang-Undang itu, Pemprov Kaltim menilai sudah tepat.

Dampak dari itu semua, tentu harus dipikirkan, mulai kualitas pendidikan anak hingga kesehatan anak.