DKP3A Kaltim Beri Bantuan Korban Terdampak Banjir

Samarinda — Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim memberikan bantuan kepada korban banjir yang terdampak di posko pengungsian wilayah Kecamatan Samarinda Ulu, Rabu (12/6).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad melalui Kabid PPPA Noer Adenany mengatakan, bantuan yang diserahkan yaitu kebutuhan untuk perempuan dan anak. Bantuan di distribusikan di Kantor TP-PKK Kota Samarinda yang menjadi salah satu posko pengungsian.

“Kami sudah menyerahkan kebutuhan warga terdampak banjir khusus untuk perempuan dan anak yaitu pakaian bayi, bubur bayi, popok, minyak telon, minyak kayu putih, susu dan pembalut. Ada pula karpet, selimut, buku bacaan, perlengkapan bermain anak seperti boneka, bola, dan congklak,” ujarnya.

Setelah menyerahkan bantuan di TP-PKK Kota Samarinda, Tim DKP3A Kaltim meninjau lokasi banjir di Jalan Pemuda. “Kita meninjau langsung karena rekan kita juga menjadi korban terdampak banjir,” imbuh Dany.

Ia mengimbau warga tetap menjaga kesehatan, mengingat dampak banjir dapat menimbulkan beberapa penyakit seperti diare, penyakit kulit, tifus dan DBD. Selain itu, bagi warga yang mengungsi ataupun tetap bertahan di rumah, harus tetap menjaga keamanan rumah.

“Semoga banjir cepat surut dan warga dapat beraktifitas kembali. Ketika banjir telah surut pun, mari kita tetap menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak terjadi penyumbatan pada saluran drainase karena tumpukan sampah yang sulit terurai seperti sampah plastik,” ujarnya. (DKP3AKaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Gandeng Lazismu Berbagi Pada Rider Ojol Berlian

Samarinda — Setelah sukses launching Ojek Online Bersama Lindungi Anak (Berlian) beberapa waktu lalu, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim bekerjasama dengan Lembaga Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kota Samarinda memberikan bingkisan kado lebaran kepada rider ojol yang tergabung dalam Ojol Berlian diantaranya Go-jek, Grab dan Go-SMT, berlangsung di Kantor DKP3A Kaltim, Sabtu (1/6/2019).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad melalui Sekretaris DKP3A Kaltim Zaina Yurda, mengatakan kegiatan ini merupakan upaya yang sangat strategis untuk berbagi dalam rangka menyambut idul fitri.

“ini upaya yang baik sekali. Kita harapkan dengan pembagian sembako ini untuk mereka, bisa menjadi satu hal yang berkah,” ujarnya.

Yurda juga berharap untuk tahun mendatang dapat terus bersinergi dan berkembang kepada lembaga lainnya.

Sementara itu, Marketing dan Promosi Kantor Lazismu Perjuangan Samarinda Doddy Novianto, mengungkapkan hal ini merupakan agenda rutin tahunan. Jika tahun-tahun sebelumnya, pihaknya lebih banyak memberikan bingksan kepada pasukan kuning dan guru TK atau guru ngaji, maka tahun ini para driver ojol turut menjadi penerimanya.

“Kegiatan ini merupakan salah satu dukungan kami terhadap program Ojol Berlian yang diinisiasi oleh Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” ujarnya.

Bingkisan yang diserahkan berjumlah 40 paket. Hadir pada kegiatan ini Kabid PPPA Noer Adenany, Kasi Tumbuh Kembang Anak Siti Mahmudah I K, Kasi Perlindungan Anak Siti Khotijah dan Kasi Perlindungan Perempuan Fachmi Rozano. (DKP3AKaltim/rdg)

Hearing Komisi IV dan DKP3A Kaltim Serta Stakeholder Terkait

Samarinda — Awal tahun 2019, berbagai kasus pelecehan seksual anak terjadi di sejumlah kabupaten/Kota di Kaltim. Diketahui, kasus kekerasan seksual dan kekerasan pada anak justru kerap dilakukan orang dekat, bahkan orang tua. Hal ini menjadi sorotan pemerintah pusat dan daerah, termasuk Komisi IV DPRD Kaltim.

Komisi IV DPRD Kaltim menginisiasi rapat dengar pendapat (hearing) dengan OPD terkait bersama Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Disdikbud Kaltim, KPAI Samarinda, Polda Kaltim, Polresta Samarinda dan TRC Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Anak (TPPO), Selasa (21/5/2019).

Hearing dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub. Ia mengatakan perlu mendalami faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kekerasan seksual kepada anak dapat terjadi. “Iya ini harus dibedah dulu, apa faktor penyebabnya,” ujar Rusman Yakub.

Ia berharap hal ini dapat ditekan seminimal mungkin, dan dilakukan pemetaan sehingga 5 tahun kedepan diperoleh potret kekerasan seksual anak di Kaltim. Selain itu, selama ini korban pelecehan seksual anak sering di justifikasi oleh pihak sekolah sehingga beban psikologinya berat bagi sekolah.

Sementara itu, Kepala Dinas KP3A Kaltim Hj Halda Arsyad mengatakan, jika pihaknya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Komisi IV DPRD Kaltim yang telah peka terhadap kejadian-kejadian beberapa waktu ini yang meningkat, mulai dari KDRT maupun kasus yang terakhir adalah inces di wilayah hukum Polsek Palaran.

Halda mengungkapkan, DKP3A Kaltim mencatat kekerasan seksual terhadap anak jumlahnya mencapai ratusan kasus. Data 2016 terjadi 130 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kasus ini meningkat pada 2017 menjadi 242 kasus. Sedangkan 2018 ada 154 kasus.

Menurutnya, kasus kekerasan perempuan dan anak tidak bisa digeneralkan, tetapi harus dipelajari perkasus. Kasus tersebut ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). “seiring terbitnya Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018, maka penanganan kasus ditangani oleh UPTD PPA,” ujarnya.

Selain itu, perlu pula disosialisasikan Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak. “Apabila diperlukan, kami siap duduk satu meja merevisi perda tersebut. Juga perlu adanya sosialisasi kegiatan kesehatan reproduksi untuk anjal,” imbuh Halda.

Karena permasalahan ini menjadi salah satu perhatian besar DKP3A Kaltim, lanjut Halda, pihaknya telah menjalankan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan pendekatan terhadap keluarga melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), sebagai kunci sukses dalam pencegahan dan penanganan kasus.

“Saat ini telah terbentuk fasilitator dan aktivis PATBM yang tersebar di kabupaten/kota di Kaltim,” katanya.

Disisi lain, saat ini Indonesia dihadapkan pada dunia yang sudah tanpa batas melalui penggunaan internet. Namun di sisi negatif, salah satu yang saat ini menjadi kejahatan luar biasa adalah semakin meningkatnya kejahatan seksual melalui media online. “Sehingga perlu juga digalakkan internet aman untuk anak guna melakukan pencegahan dan memberi perlindungan kepada anak,” ujarnya.

Halda menekankan, meskipun telah ada undang-undang maupun Pergub sebagai gugus yang menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak tetapi tanpa kerja sama dengan stakeholder terkait tak akan mampu teratasi secara maksimal.

Ia juga akan segera menyampaikan usulan kepada DPRD Kaltim khususnya Komisi IV untuk membentuk Perda baru yaitu tentang Ketahanan Keluarga. (DKP3AKaltim/rdg)