Archive for category: PPPA

Samarinda — Penjabat (Pj) Sekdaprov Kaltim M Sa’bani mempresentasikan inovasi Pemprov Kaltim yang masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020, yakni Ojek Online Bersama Lindungi Anak (Ojol Berlian).

Inovasi Ojol berlian dipresentasikan dihadapan Tim Panelis Independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 yang diketuai JB Kristiadi. Pertama kalinya dilaksanakan secara virtual, di ruang Heart of Borneo (HoB) lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (15/7/2020).

M Sa’bani mengatakan, Ojol Berlian  merupakan mekanisme yang dibangun sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, perempuan dan penyandang disabilitas di Kota Samarinda khususnya pada layanan jasa transportasi online yang melibatkan rider dan driver.

“Latar belakang inisiasi inovasi Ojol Berlian berawal dari tingginya kecelakaan lalu lintas di Kota Samarinda, perempuan dan anak sebagai korban. Perempuan dan anak kelompok rentan menjadi korban kekerasan. Angka kekerasan di Kota Samarinda tertinggi Se-Kaltim 3 tahun terakhir dan edukasi belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Tujuan inisiasi inovasi ini yaitu mengedukasi masyarakat tentang transportasi ramah anak, meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terkait pencegahan kekerasan perempuan & anak melalui ojol, mewujudkan transportasi ramah anak di Kota Samarinda, dan membangun forum sharing inspirasi dan pembelajaran terkait perlindungan perempuan dan anak.

Sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi mastarakat seperti meningkatnya kerjasama antar stakeholders dalam upaya pemenuhan hak anak, membangun pemahaman transportasi layak anak guna mewujudkan Kota Layak Anak, terhindarnya pengguna ojol dari tindak kekerasan selama menggunakan jasa transportasi online, dan rider/driver Ojol menjadi agen 2P (Pelopor dan Pelapor).

“Sedangkan keunikan inovasi ini yaitu diinisiasi pertama kali di Kaltim dengan menerapkan konsep 3A Aku Tahu, Aku Mau, dan Aku Bisa. Selanjutnya tersedia call center yang tersambung ke Satgas PPPA, dan menjadikan rider/driver sebagai agen 2P,” imbuh Sa’bani.

Ia menambahkan, dampak dari implementasi Ojol Berlian adalah didukung 24 stakeholder dan 8 manajemen aplikastor Ojol. Rider/driver yang telah teredukasi sebanyak 250 orang. Ojol yang teredukasi siap menjadi agen 2P. Angka kekerasan pada Aplikasi E-Simfoni Semester I tahun 2020 sejumlah: 89 kasus, menurun 25 Kasus dari Semester II Tahun 2019.

“Keberlanjutan program ini terjalin PKS dengan Dishub Kaltim dalam rangka pembinaan rider/driver dan tersedianya Sekretariat Pusat Informasi dan Edukasi (Pusidu) Ojol Berlian di Kantor DKP3A Kaltim. Kedepan, Pemprov Kaltim siap jika Ojol Berlian direplikasi. Inovasi ini mudah diterapkan di seluruh Kabupaten/Kota di Kaltim bahkan secara Nasional,” (dkp3akaltim/rdg)

Samarinda — Penjabat (Pj) Sekdaprov Kaltim M Sa’bani mempresentasikan dua inovasi Pemprov Kaltim yang masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020, yakni Ojek Online Bersama Lindungi Anak (Ojol Berlian) dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim dan Pangan Halal (Pahala) untuk Kaltim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim.

Kedua inovasi dipresentasikan dihadapan Tim Panelis Independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 yang diketuai JB Kristiadi.  Pertama kalinya dilaksanakan secara virtual, di ruang Heart of Borneo (HoB) lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (15/7/2020).

Masing-masing inovasi diberi waktu tujuh menit untuk dipresentasikan dilanjutkan tanya jawab dari panelis dengan durasi 13 menit. Tepat pukul 10.00 Wita, M Sa’bani yang mewakili Gubernur Kaltim mempresentasikan inovasi Ojol Berlian pada kesempatan pertama. Dilanjutkan sesi mempresentasikan inovasi Pahala untuk Kaltim.

“Inovasi ini memang bagian dari motivasi karyawan kita dengan sarana prasarana yang ada dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Adanya kompetisi ini, kita didorong mereka menghasilkan inovasi-inovasi baru setiap waktu. Saya tentu apresiasi langkah ini, bagaimana pun pemerintah itu tujuannya bagaimana masyarakat mendapatkan akses berbagai aktifitas pelayanan yang mudah, murah dan membahagiakan,” jelas Sa’bani usai presentasi KIPP 2020.

Sa’bani berharap inovasi yang dihasilkan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Karena tujuan dari inovasi itu dibuat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Pelan-pelan inovasi ini memberikan pendidikan tersendiri kepada masyarakat untuk merubah mindset mereka dari sesuatu yang mereka tidak paham menjadi paham. Juga mengomparasi tingkat inovasi di negara-negara lain yang pada dasarnya memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan tertentu,” harapnya.

Setelah tahapan presentasi dan wawancara ini, Pemprov Kaltim menunggu penilaian dari Tim Panelis KIPP 2020 untuk Top 45 IPP 2020. Tampak hadir, Kepala DKP3A Halda Arsyad, Kepala DPKH Dadang Sudarya, Kepala Biro Hukum Rozani Erawadi.

Samarinda — Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim M Jauhar Efendi melakukan Penyerahan Bantuan Kebutuhan Spesifik untuk Perempuan dan Anak.

Kegiatan ini diinisiasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim sebagai Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita (#Berjarak) rangkaian Peringatan Hari Anak Nasional 2020, berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Sabtu (11/7/2020). Kegiatan ini di lakukan secara serentak se Indonesia.

Jauhar menyerahkan secara simbolis kepada 15 penerima bantuan dari 770 paket terdiri masker, sampo sabun, pasta gigi dan sikat gigi, vitamin, hand sanitazer, biskuit, pembalut perempuan, minyak kayu putih  dan keperluan lainnya.

Jauhar Efendi mengimbau seluruh pihak, tidak saja pemerintah tetapi masyarakat dan swasta untuk selalu memberikan perhatian kepada anak-anak terkait kebutuhan ekonomi, kesehatan dan pendidikan mereka.

“Anak adalah masa depan dan penerus pembangunan. Sangat penting kepedulian dan perhatian bagi anak-anak kita, agar terbentuk generasi berkualitas terlebih di saat pendemi ini,” kata Jauhar.

Ditambahkannya, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan dana dari APBD berupa Bantuan Sosial Masyarakat (BSM) Covid-19 senilai ratusan miliar rupiah guna membantu dan meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19. Didalamnya terdapat perempuan dan anak-anak.

Sementara Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengungkapkan, gerakan ini dilakukan secara komperhensif dan terintegrasi melalui koordinasi dengan Kementerian terkait dan Dinas PPPA se Indonesia.

“Program Gerakan Berjarak bertujuan untuk melindungi perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas yang merupakan kelompok rentan terdampak paparan Covid-19.

Halda menambahkan, Gerakan Berjarak memiliki sepuluh aksi yang mencakup aksi pencegahan dan penanganan. Melalui dana dekonsentrasi, Kemen PPPA menginstruksikan untuk melakukan Aksi 2 yaitu Hak Perempuan dan Anak Terpenuhi.

“Penyerahan bantuan hari ini adalah realisasi Aksi kedua yaitu Hak Perempuan dan Anak Terpenuhi. Jadi bantuan ini bersifat spesifik. Paket ini juga bersifat melengkapi Bansos lainnya seperti BLT, BSM dan sebagainya, yang selama ini sudah banyak dibagikan untuk masyarakat,” terang Halda.

Hadir jajaran DKP3A Kaltim dan para orangtua penerima bantuan spesifik. (dkp3akaltim/rdg)

Samarinda — Pemprov Kaltim mendapat dua nominasi pada Top 99 Inovasi Pelayanan Publik (IPP) 2020 yang dinilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Dua nominasi itu yaitu Ojek Online Bersama Lindungi Anak (Ojol Berlian) dari Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kaltim dan Produk Pangan Halal (Pahala) Untuk Kaltim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim.

Selanjutnya, Ojol Berlian dan Pahala Untuk Kaltim akan mempresentasikan inovasi ini kepada tim penilai Kementerian PANRB yang rencananya digelar pada 15 Juli 2020, di Ruang HoB Kantor Gubernur Kaltim..

Terlebih dahulu, Penjabat Sekdaprov Kaltim M Sa’bani, didampingi Kepala DKP3A Kaltim Halda Arsyad dan Kadis PKH Dadang Sudarya, memaparkan materi Ojol Berlian dan Pahala Untuk Kaltim kepada Gubernur Kaltim Isran Noor di Ruang Rapat Gubernur Kaltim, Rabu (8/7/2020).

Isran Noor berharap agar waktu yang tersisa, benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki materi-materi, termasuk data-data, gambar maupun memperbaharui video, sehingga lebih maksimal pada saat presentasi nanti.

“Ojol Berlian dan Pahala Untuk Kaltim dapat terus dipromosikan melalui baliho, spanduk maupun videotron, sehingga masyarakat mengetahui dan mendukung inovasi baru ini agar lolos masuk Top 45,” pesan Isran Noor.

Gubernur juga memberikan testimoninya pada kedua inovasi tersebut. Khusus untuk Ojol Berlian, Isran mengatakan Pemprov Kaltim berkomitmen kuat mewujudkan Provinsi Layak Anak dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman bagi anak-anak salah satunya melalui layanan jasa trasportasi ramah anak.

Sa’bani mengharapkan Ojol Berlian dan Pahala Untuk Kaltim menjadi motivasi bagi perangkat daerah lainnya untuk melakukan inovasi-inovasi yang menghasilkan gagasan baru guna berkontribusi dalam pelayanan maupun program masyarakat.

“Intinya, kedua inovasi ini memotivasi pegawai dan karyawan untuk bisa menciptakan gagasan baru untuk optimalisasi pelayanan masyarakat,” tandasnya.

Diharapkan kedua inovasi yang telah masuk Top 99 IPP bisa naik ke Top 45 bahkan tembus ke Top 5. Tampak hadir Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltim Fathul Halim, Kadis Kominnfo Kaltim dan Karo Organisasi Setdaprov kaltim.

Samarinda — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melaksanakan Pra Rapat Koordinasi Pembangunan PPPA, secara virtual, Selasa (30/6/2020).

Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan, Dengan penduduk sebesar 267 juta, sekitar 50%-nya adalah perempuan, dan sekitar 30,1%-nya adalah usia anak. Indonesia memiliki modal SDM yang sangat luar biasa.

“Modal SDM ini harus kita berdayakan dan harus kita lindungi, sehingga mereka benar-benar menjadi SDM yang berkualitas, yang mampu beperan aktif dalam pembangunan di berbagai bidang,” ujar Menteri Bintang.

Di tingkat global, Indonesia merupakan salah satu Negara anggota PBB yang berkomitmen dalam melaksanakan Sustainable Development Goals (SDGs), dan hampir semua Goals SDGs terkait dengan pembangunan perempuan dan anak.

Indonesia juga merupakan salah satu negara pathfinding countries yang berkomitmen untuk mengakhiri kekerasan dalam skema Global Partnership to End Violence.

“Bapak Presiden juga terpilih sebagai salah satu Kepala Negara yang berperan sebagai “He for She”. Tentunya ini semua, selain membanggakan kita, tetapi juga menyisakan banyak tantangan, karena berujung pada bagaimana kita dapat memberdayakan perempuan, dan melindungi anak-anak kita,” terangnya.

Menteri Bintang menambahkan, memberdayakan perempuan berarti kita harus dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan, dibarengi dengan meningkatkan added value (nilai tambah) perempuan, menjadikan mereka lebih berdaya, serta sekaligus melindungi mereka dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPA.

Sedangkan melindungi anak berarti kita harus memenuhi hak-hak anak, serta melindunginya dari berbagi bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.

Lebih lanjut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah disahkan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, telah ditetapkan Program Prioritas Pembangunan Presiden yang dituangkan ke dalam 7 agenda pembangunan. Pembangunan PPPA terintegrasi ke dalam Agenda yang ke-3, yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”.

Indikator keberhasilan di tingkat nasional yang akan diukur adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Perlindungan Anak (IPA).

Sedangkan program prioritas (PP) adalah Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dengan 5 indikator keberhasilan, yaitu Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%), Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%); dan Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%).

Selain itu, KPPPA juga memperoleh 5 Arahan Presiden RI untuk dilaksanakan dalam tahun 2020-2024, yaitu Meningkatkan perberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan. Mengefektifkan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak, Menurunkan tingkat kekerasan pada anak, Menekan angka pekerja anak, dan Mencegah perkawinan anak.

“5 Arahan Presiden tersebut saling terkait. Untuk itulah, menjadi semakin penting kita harus sama-sama bersinergi dan bergandengan tangan, agar 5 Arahan Presiden tersebut dapat kita wujudkan bersama. Sinergi menjadi kata kunci dalam proses pembangunan PPPA. Untuk itu, Saya juga meminta kepada seluruh Kepala Dinas PPPA baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus pula melakukan sinergi dengan semua stakeholders di wilayahnya masing-masing,” kataya.

Ia menjelaskan, tujuan dari pembangunan pemberdayaan perempuan adalah terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan, dan terlindunginya perempuan dari berbagai tindak kekerasan, baik yang terjadi di dalam rumah tangga, di tempat kerja, dan di ruang publik, termasuk TPPO, perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus dan lansia.

Sementara itu, tujuan dari pembangunan anak adalah terpenuhinya hak-anak, dan anak terlindungi dari berbagi bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.

RPJMN 2020-2024 menambahkannya dengan tujuan terwujudnya IDOLA (Indonesia Layak Anak) tahun 2030, bertepatan dengan kita hendak mencapai tujuan SDGs 2030.

Fokus pembangunan PPPA yang dikembangkan dalam 5 tahun ke depan, adalah, Untuk perempuan, meliputi pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan. Sementara untuk anak, hanya meliputi pencegahan dan pelayanan.