Archive for category: PPKB

Samarinda — Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menegaskan kasus stunting di Kaltim tahun 2021 turun dari tahun 2019, yakni sebesar 28,09 persen. Dan tahun 2021, kembali turun sebesar 22,8 persen.

Artinya penurunan kasus stunting di Kaltim menurut Wagub, sudah lebih bagus secara nasional, karena sudah berada dibawah nasional.

“Untuk empat daerah yang memiliki rerata lebih rendah dari rata-rata provinsi yakni Kabupaten Kutai Barat, Balikpapan, Mahakam Ulu dan Samarinda. Sementara enam kabupaten dan kota menjadi lokus sampai 2021 lalu. Dimana, 50 persennya belum memberikan kontribusi positif atas persentase stunting di Kaltim, yakni Kabupaten Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Bontang, Berau dan Paser masih di atas rata-rata provinsi,” kata Hadi Mulyadi usai menerima audiensi Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita didampingi Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Hj Karlina K, di Rumah Jabatan Wagub Kaltim Jalan Milono Samarinda, Senin (7/3/2022).

Terkait penanganan stunting di Kaltim, apalagi sudah terbentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Provinsi Kaltim, Wagub berharap perlu kolaborasi, kerjasama dan koordinasi lintas sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Perlu kerja keras dengan berkolaborasi, bekerjasama dan berkoordinasi antar sektor serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan seluruh elemen masyarakat dalam menangani masalah stunting,” imbuh Hadi.

Hadi Mulyadi yang juga Ketua TPPS Kaltim meminta penanganan stunting hingga tingkat desa dengan melakukan gerakan bersama yang melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), tokoh agama, juga Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan elemen masyarakat lainnya.

“Penanganan stunting harus menjadi tugas kita bersama. Tidak cukup hanya Pemprov Kaltim saja, namun perlu dukungan Pemkab/Pemkot maupun TP-PKK bahkan seluruh elemen masyarakat,” pesan Hadi Mulyadi.

Sebelumnya Kepala DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita melaporkan latar belakang terbentuknya TPPS Tingkat Provinsi Kaltim, berawal dari rapat terbatas dengan Presiden tahun 2021 lalu, dan mengamanatkan kasus stunting agar diturunkan minimal 3 persen pertahun, karena Indonesia saat ini berada di urutan ke 4 se Asia untuk kasus stunting tertinggi.

“Untuk Indonesia, kasus stunting pada 2019 adalah 27,7 persen dan terjadi penurunan pada 2021 menjadi 24.4 persen. Amanat Presiden untuk menurunkan kasus minimal 3 persen pertahun. Dan TPPS bisa menjangkau sampai pada tingkat bawah (desa) dengan melibatkan PKK dan Posyandu, sehingga penanganan stunting bisa lebih optimal dan efektif,” ujar Soraya. (adpimprovkaltim/dkp3akaltim/rdg)

.

Samarinda — Pelaksanaan percepatan pencegahan stunting terintegrasi memerlukan sumber daya manusia yang memadai. Untuk itu dibutuhkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kalimantan Timur.

Pembentukan Tim TPPS sendiri sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Tim ini tidak hanya sekedar melibatkan, tapi harus tau apa yang harus dikerjakan,” ungkap Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim Andi Muhammad Ishak dalam arahannya pada Rapat Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), di Ruang Tepian 1, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (2/3/2022).

Seperti yang diketahui bahwa stunting merupakan isu strategis dan merupakan masalah yang harus dientaskan.

“Alhamdullilah stunting di Kaltim trendnya dalam posisi yang cukup baik ada penurunan,” terangnya.

Karena itu, dirinya berpesan tim ini tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban daerah untuk dibentuk, tapi benar-benar bisa fungsional dan operasional.

“Tidak sekedar masuk saja, tapi nanti sulit dalam pelaksanaannya,” tuturnya.

Andi menambahkan, jangan sampai tim ini terbentuk bagus tapi tidak fungsional. Oleh karena itu harus jelas pembagian struktur bidang-bidangnya.

Penurunan stunting tidak bisa dilakukan satu atau dua perangkat daerah saja, tetapi semua pihak harus bergerak sesuai dengan tugas bidang masing-masing.

“Mudah-mudahan susunan tidak terlalu gemuk, namun bisa fungsional secara efisien dan efektif,” pinta Andi diakhir arahannya.

Tampak hadir pada acara tersebut Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, Plt Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Kaltim Karlina K, serta unsur Perangkat Daerah. (diskominfokaltim/dkp3akaltim/rdg).

Samarinda — Dalam rangka Peringatan Hari Ibu (PHI) ke 93, Pemprov Kaltim melalui Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Puncak PHI Ke 93 berlangsung di Pendopo Odah Etam Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (22/12/2021).

Dalam laporannya Kepala Dinas KP3A Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, bahwa acara puncak Peringatan Hari Ibu ke 93 tahun 2021 ini sesungguhnya merupakan bentuk apresiasi bagi semua perempuan Indonesia, atas peran, dedikasi, serta kontribusinya bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

“Keprihatinan dan keterpurukan yang dialami akibat Pandemi Covid-19, turut berdampak pada kehidupan perempuan. Namun ditengah himpitan ekonomi, beban ganda dan berbagai tantangan lainnya, perempuan-perempuan telah banyak mengambil alih peran penting dalam menanggulangi bencana ini,” ujar Soraya.

Ia menambahkan, rangkaian Peringatan Hari Ibu di Provinsi Kaltim, di awali dengan Rapat Koordinasi Perempuan Kaltim pada tanggal 7 Desember 2021 dengan tema Perempuan Kaltim Maju Bersama (Perekat Mama) Menuju Kaltim Berdaulat.

“Rakor tersebut dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan membangun semangat, bahwa perempuan juga mempunyai peran startegis dalan pembangunan. Rakor Perempuan Kaltim tersebut menghasilkan 10 kesepakatan yang disetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta Rakor,” imbuh Soraya.

Selanjutnya, DKP3A Kaltim menggelar Seminar Peningkatan Kualitas Keluarga pada tanggal 20 Desember 2021 dengan tema “Perempuan Berdaya Indonesia Maju”,  dan sub tema yaitu  “Perempuan Indonesia : Berdaya Untuk Pemulihan Ekonomi Bangsa ( Pasca Pandemi Covid 19)” dengan tujuan meningkatkan kapasitas perempuan menghadapi tantangan Kaltim sebagai calon Ibu Kota Negara baru.

“Kemudian Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Kesuma Bangsa pasa 21 Desember,” terang Soraya.

Acara dirangkai dengan pemberian penghargaan pada tokoh perempuan, pemerhati perempuan dan anak, pemberian bingkisan kepada busana dan doorprize bagi peserta

Kegiatan ini diikuti sebanyak 200 orang, yang terdiri dari Kepala Perangkat Daerah, lembaga/organisasi masyarakat dan perempuan, serta tokoh perempuan. (dkp3akaltim/rdg)

Samarinda — Dalam rangka rangkaian Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-93, gabungan organisasi wanita di Kaltim melakukan Ziarah dan Tabur Bunga ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kesuma Bangsa Samarinda, Selasa (21/12/2021).

Dipimpin Wakil Ketua TP-PKK Kaltim, Hj Erni Makmur Hadi Mulyadi, prosesi Ziarah diawali dengan penghormatan kepada arwah Pahlawan dilanjutkan dengan peletakan rangkaian bunga dimonumen TMP dan tabur bunga di pusara makam pahlawan.

Seluruh rangkaian kegiatan ini bersifat sederhana, khidmat, tertib, merata dan penuh makna serta memberikan kesan yang mendalam bagi kaum perempuan.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, ziarah ini dalam rangka memaknai Peringatan Hari Ibu, dan merasakan perjuangan para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan.

Soraya mengatakan rangkaian kegiatan lain juga telah dilakukan seperti Rakor Perempuan Kaltim, Seminar Peningkatan Kualitas Keluarga dan hari ini Ziarah dan Tabur Bunga ke TMP.

Kemudian, besok Rabu 22 Desember, acara puncak Peringatan Hari Ibu yang dilaksanakan di Pendopo Odah Etam dengan mengundang elemen masyarakat baik offline maupun online.

“Mohon doanya besok berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan,” pintanya

Samarinda — Dalam rangka Peringatan Hari Ibu (PHI) ke 93, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Seminar Peningkatan Kualitas Keluarga, berlangsung di Ruang Serba Guna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin (20/12/2021).

Kepala Dinas KP3A Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, dampak dari pandemi Covid-19 ini tidak hanya pada sisi kesehatan, tetapi juga psikis, ekonomi dan permasalahan sosial lainnya. Angka kekerasan terhadap perempuan juga masih tinggi. Berdasarkan data Sistem Infomasi Online (Simfoni) DKP3A Kaltim pada tahun 2020 sebanyak 625 kasus dan update per 1 November 2021 sebanyak 363 kasus. Sedangkan angka perceraian di Kaltim pada tahun 2020 sebanyak 6.897 kasus yang diputus dan pada tahun 2021 per 1 Mei 2021 tercatat 2.823 kasus perceraian yang diputus.

Selain itu, beban itu akan bertambah khususnya bagi perempuan pekerja atau yang menjadi tulang punggung keuarga, karena tanggung jawab rumah tangga bersaing dengan tanggung jawab pekerjaan dalam berbagai profesi, antara lain seperti perempuan pelaku UMKM yang harus menyediakan kebutuhan keluarga di tengah keterpurukan ekonomi yang terdampak Covid-19.

Keadaan ini menuntut keluarga khususnya perempuan memiliki peran yang lebih besar dan harus mampu beradaptasi di berbagai situasi.

“Selain berperan sebagai istri, ibu juga dituntut menguasai Ilmu Teknologi (IT) untuk bisa menjadi guru dalam mendampingi anak sekolah yang belajar dirumah sekaligus teman atau sahabat bagi anak,” terangnya.

Soraya menambahkan, kontribusi perempuan masih banyak yang terkendala pada akses dan peluang pasar serta hanya pada sektor non formal yang sebagian besar kurang bisa memberikan jaminan kesejahteraan dan masih terjadi kesenjangan gender pada berbagai sektor lainnya.

Untuk itu, ia berharap melalui Peringatan Hari Ibu bisa memberikan ruang bagi perempuan untuk membangun self love dan self esteem. Dimana dengan cinta dan penghargaan diri ini perempuan akan lebih termotivasi untuk mengembangkan daya cipta dan kreatifitas tanpa batas, sehingga berdaya membangun jembatan keseteraan dan menciptakan kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan bangsa yang sejahtera khususnya untuk Kaltim yang sedang menyongsong Ibu Kota Negara (IKN).

Kegiatan ini diikuti sebanyak 100 peserta baik offline maupun online terdiri dari OPD terkait, Organisasi Perempuan, dan Lembaga Masyarakat.. Hadir menjadi narasumber Konsultan KUKM Kaltim Zulkifli, Kasi Pengembangan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UKM Samarinda Marsidah, dan Ketua Himpsi Wilayah Kaltim Dwita Salverry. (dkp3akaltim/rdg)