Archive for category: PPKB

Samarinda — Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menghadiri sekaligus membuka pertemuan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting dengan pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Timur, dirangkai dengan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 Tahun 2022 tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim, di Mahakam Ballroom Hotel Harris Samarinda, Senin, (18/7/2022).

Pembukaan ditandai pemukulan gong oleh Gubernur Isran Noor didampingi Wakil Gubernur H Hadi Mulyadi, Deputi Deputi Bidang Advokasi Penggerakkan dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso, Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Dr Sunarto, dan Wakil Ketua TP PKK Kaltim Hj Erni Makmur.

“Selamat Hari Keluarga Nasional ke-29 Tahun 2022, mari bersama-sama kita wujudkan tema kali ini, yaitu ayo cegah stunting, agar keluarga bebas stunting. Serta sukseskan program nasional Kampung Keluarga Berkualitas di wilayah Kaltim,” ucap Isran Noor dalam sambutannya usai melantik Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kaltim yang diketuai Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi dan koordinator pelaksana Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Dr Sunarto.

Gubernur Isran Noor menaruh harapan besar kepada TPPS Kaltim dalam upaya menurunkan angka stunting di Kaltim (22,8 persen), walaupun masih dibawah rerata nasional (24,4 persen), namun masih diatas standar dari WHO (20 persen).

“Permasalahan stunting ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak, melainkan perlu kerja sama dan sinergi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa hingga tingkat RW/RT. Pembentukkan tim pendamping keluarga juga ujung tombak di lapangan untuk mencapai sasaran kunci, yaitu keluarga. Mudah-mudahan itu tidak hanya diatas kertas tetapi berkualitas,” harap Isran.

Deputi Bidang Advokasi Penggerakkan dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso mengatakan pemerintah melalui Satgas Stunting telah menargetkan angka prevalensi stunting pada 2024 dibawah 14 persen. Sebagai gambaran, kondisi saat ini berada pada kisaran 24,4 persen. Jadi hanya ada waktu sekitar 18 bulan lagi untuk merealisasikan, dengan target penurunan pertahunnya sekitar 5,3 – 5,4 persen.

“Maka kami meminta agar pemerintah daerah memaksimalkan semua sumber daya dan memperhatikan skala prioritas untuk penanganan stunting ini, hingga mencapai targetnya. Dalam pelaksanaannya ada beberapa indikator yang harus diperhatikan, yaitu data untuk penajaman sasaran, menetapkan sasaran kunci untuk menetapkan skala prioritas, pendayagunaan tim pendamping keluarga, pemanfaatan secara maksimal sumber anggaran yang sudah tersedia, gerakan bunda/bapak asuh anak stunting dan satgas percepatan penurunan stunting,” ungkap Sukaryo.

Pada kesempatan ini Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menyerahkan penghargaan kepada pemenang lomba-lomba dalam rangka peringatan Harganas ke-29 Provinsi Kaltim. Tampak hadir Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, Kepala Diskominfo M Faisal, dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Setyo Budi Basuki. (adpimprovkaltim)

Samarinda — Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor mengukuhkan Dr Sunarto sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Timur. Pengukuhan dilaksanakan di Ruang Ruhui Rahayu lantai 1 Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (14/7/2022).

Pergantian Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim dari Muhammad Edy Muin yang telah purna tugas digantikan oleh Dr Sunarto, disambut baik oleh Gubernur Isran Noor. Atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat Kalimantan Timur, Gubernur Isran menyampaikan ucapan selamat atas jabatan baru Dr Sunarto sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim yang telah dilantik pada 23 Mei 2022 lalu.

“Selamat bekerja. Semoga dapat melaksanakan tugas dan bekerjasama dengan pihak terkait agar program-program keluarga berencana ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Kalimantan Timur dan Indonesia,” ucap Gubernur Isran.

Mantan Bupati Kutai Timur ini menekankan pada tugas besar dalam program Keluarga Berencana (KB) ini yang telah dituangkan dalam Inpres No.3 tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/kelurahan.

“Inpres ini menginstruksikan kepada kita semua untuk bisa bekerjasama satu sama lain yang melibatkan kementerian lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa sampai ke tingkat RT. Dan motor penggeraknya adalah BKKBN,” tandas Isran.

Kampung Keluarga Berkualitas, lanjut dia, tentu akan berjalan dengan lancar dan sukses atas kerja sama dan koordinasi dari berbagai stakeholder terkait, dari tingkat pusat dan daerah. Dengan harapan mampu menghasilkan keluarga berkualitas dengan karakteristik keluarga yang tenteram, mandiri dan bahagia yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan negara secara luas.

“Membangun keluarga berkualitas harus dimulai dari yang paling kecil, paling awal dimulai dari perencanaan sebelum menikah. Dimana kedua pasangan yang akan menikah harus sehat dan usia cukup baru menikah, merencanakan kehamilan, melahirkan hingga membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Perencanaan ini juga dapat membantuk mencegah dan menurunkan angka stunting,” pesan Isran Noor.

Tampak hadir, anggota Forkopimda Kaltim, diantaranya Kepala Perwakilan BPK Kaltim Dadek Nandemar dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kaltim Imron Rosyadi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah M Syafranuddin, serta perwakilan OPD lingkup Pemprov Kaltim dan jajaran BKKBN Perwakilan Kaltim. (adpimprovkaltim)

Samarinda — Kesehatan reproduksi merupakan bagian penting dari beberapa faktor kesehatan bagi remaja. Kesehatan reproduksi bukan hanya sehat fisik saja namun sehat secara utuh baik fisik, psisikologis mental, spritual dan sosial serta khususnya pada Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, selain masalah reproduksi masalah stunting juga perlu diperhatikan dan diketahui oleh para remaja.

Sebagai informasi, kasus stunting di Kaltim tahun 2019 sebesar 28,09% dan tahun 2021 sebesar 22,8% atau terjadi penurunan sebesar 5,29%.

“Yang tertinggi adalah Kutai Timur 27,5 persen, PPU sebanyak 27,3 persen dan Kutai Kertanegara sebanyak 26,4 persen,” ujar Soraya pada acara Advokasi Konseling, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan tema “Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja di Sekolah dalam Upaya Pencegahan Stunting Untuk Menuju Generasi Emas 2045”, berlangsung di Hotel Grand Victoria Samarinda, Selasa (17/5/2022).

Melihat data tersebut penting agar remaja mendapatkan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi. Remaja khususnya remaja perempuan yang tidak mendapatkan gizi seimbang dapat menyebabkan anemia. Program penanggulangan anemia pada remaja perempuan sangat penting karena anemia pada remaja perempuan tinggi, kasus perkawinan usia anak (remaja) tinggi, konsumsi zat gizi mikro (zat besi) masih rendah dan remaja perempuan merupakan calon ibu hamil.

Soraya berharap, kegiatan ini akan dapat menjadi wadah sosialisasi dan penyampaian informasi terkait dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan sekaligus sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan Instruksi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Kemudian sekarang telah terbentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting melalui Surat keputusan Gubernur Nomor 463/K.159/2022 untuk melaksanakan Program Penurunan Stunting tersebut,” imbuh Soraya.

Soraya juga menjelaskan, Kaltim telah melakukan sosialisasi masalah penurunan stunting melalui jalur pendidikan melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) sebagai pintu masuk dalam upaya pencegahan penurunan stunting.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 peserta, terdiri dari SMAN 1 Samarinda, SMAN 5 Samarinda, SMAN 6 Samarinda, SMAN 8 Samarinda, SMK 2 Samarinda, MAN 1 Samarinda, MAN 2 Samarinda, Forum Anak Kaltim, Forum Anak Samarinda dan Forum Genre Samarinda. (dkp3akaltim/rdg)

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim mengatakan, kasus stunting di Kaltim tahun 2019 sebesar 28,09% dan tahun 2021 sebesar 22,8% atau terjadi penurunan sebesar 5,29%.

4 kabupaten/kota yang memiliki rerata lebih rendah dari rata-rata provinsi yakni Kabupaten Kutai Barat, Kota Balikpapan, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Samarinda.

Sementara 6 kabupaten/kota yang menjadi lokus sampai dengan tahun 2021 lalu. 50% nya belum memberikan kotribusi positif atas persentase stunting di Kaltim yakni Kabupaten Kutai Timur, PPU, Kukar, Kota Bontang, Berau, dan Paser.

“Yang tertinggi adalah Kutai Timur 27,5 persen, PPU sebanyak 27,3 persen dan Kutai Kertanegara sebanyak 26,4 persen,” ujar Soraya pada dialog Halo Kaltim dengan tema “Kaltim Optimis Turunkan Stunting Jelang Perpindahan IKN 2024,” berlangsung di Studio RRI Pro 1 Samarinda, Senin (18/4/2022).

Sebagai upaya menekan stunting, Pemerintah Provinsi Kaltim telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melalui Keputusan Gubernur Kaltim nomor 463/K.159/2022 tanggal 14 Maret 2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kaltim.

“Dalam hal ini kami optimis minimal 3 persen pertahun stunting bisa turun. Sehingga di tahun 2024 kita optimis dapat mencapai 12,83 persen,” imbuhnya.

Soraya menambahkan, berdasarkan mapping yang telah dilakukan yang sudah membentuk TPPS ada sebanyak 27 kecamatan, 75 desa dan 1988 tim pendamping keluarga (TPK). Dengan rincian 170 TPK di Kabupaten Berau, 477 TPK di Kabupaten Kukar, 208 TPK di Kabupaten Kutai Barat, 176 TPK di Kabupaten Kutai Timur, 192 TPK di Kabupaten Paser, 202 TPK di Kota Balikpapan, 71 TPK di Kota Biontang, 323 TPK di Kota Samarinda, 119 di Kabupaten PPU, dan 50 TPK di Kabupaten Mahakam Ulu.

Tim ini mempunyai 9 tugas yg sebagian besar sifatnya koordinasi. Tim ini juga melibatkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Tokoh Agama, Bidan, Ibu-Ibu di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan pihak terkait lainnya. (dkp3akaltim/rdg)

Samarinda — Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) memegang peranan penting dalam melakukan edukasi dan pembentukan perilaku hidup sehat. Hal ini bertujuan agar terhindar dari perilaku beresiko termasuk pencegahan perkawinan usia anak dan mencegah risiko melahirkan generasi stunting di masa depan.

Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Riza Indra Riadi mengatakan, hasil sensus penduduk tahun 2020 menunjukan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2010 – 2020 sebesar 1,25%. Angka ini lebih rendah dari periode sebelumnya. Fakta ini menunjukan bahwa secara kuantitas, Indonesia sudah berhasil menjaga pertumbuhan penduduknya. Sayangnya beberapa indikator kualitas penduduk seperti tingkat pendidikan, kesehatan, dan mentalitas masih belum sesuai dengan yang diharapkan untuk bisa bersaing dalam persaingan global saat ini.

“Prevalensi stunting dalam 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa stunting merupakan salah satu masalah gizi terbesar pada balita di Indonesia yaitu sebesar 27,67% tahun 2019 atau lebih tinggi dari angka yang direkomendasikan WHO sebesar 20 %,” ujar Riza pada kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Sekolah Siaga Kependudukan Jenjang SMA/SMK/MA Provinsi Kaltim, berlangsung di Hotel Harris Samarinda, Jumat (1/4/2022).

Tingginya angka stunting pada balita, lanjut Riza, mengindikasikan belum berkualitasnya pembangunan kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat. Prevalensi stunting di Kaltim secara total masih lebih rendah dibandingkan angka nasional yaitu 22,8 %.

“Sementara di tingkat kabupaten/kota masih terdapat beberapa kabupaten yang memiliki angka stunting yang lebih tinggi dari angka provinsi yaitu Kabupaten Kutai Timur, PPU, Kutai Kartanegara, Bontang, Berau dan Kabupaten Paser,” imbuh Riza.

Pendidikan Kependudukan merupakan upaya terencana dan sistematis untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan. Pendidikan Kependudukan ini sangat penting ditanamkan sejak dini kepada masyarakat khususnya para pelajar melalui sekolah. Pelaksanaan Pendidikan kependudukan dapat dilakukan melalui jalur formal, non formal dan informal.

“Pada jalur formal implementasinya dilakukan melalui pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan di jenjang SMP dan SMA/Sederajat dan Gerakan Literasi Kependudukan pada jenjang SD/Sederajat,” terang Riza.

Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, BKKBN Kaltim, Kanwil Kemenag Kaltim, Biro Kesra, SMAN 1 Samarinda, SMAN 8 Samarinda, SMAN 5 Samarinda, MAN 1 Samarinda, SMAN 1 Berau, SMAN 2 Berau, SMAN 1 PPU, SMK 1 PPU, SMAN 2 Balikpapan, SMAN 5 Balikpapan, SMAN 2 Tenggarong, SMAN 2 Tenggarong Seberang, SMAN 1 Tanah Grogot, SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot, SMAN 1 Bontang, SMAN 2 Bontang, SMAN 1 Sangatta Selatan, SMAN 1 Sangatta Utara, SMAN 1 Sendawar, SMAN 3 Sendawar, SMAN 1 Long Bagun, SMAN 1 Long Hubung. (dkp3akaltim/rdg)