Rakor Dukcapil Sukseskan Pilkada dan SP2020

Batu — Dinas Kependudukan Pemberdaaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelengara Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur 2019, di Batu, Jawa Timur, Jumat (13/12/2019).

Plt Sekprov Kaltim HM Sa’bani mengungkapkan capaian yang sangat baik dari penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) terkait administrasi kependudukan (adminduk) ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Capaian itu diantaranya, memfasilitasi KPUD dalam pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pada Pemilu 2019. Cakupan akta kelahiran untuk anak usia 0-18 tahun sudah tercapai 100 persen atau melebihi target sebanyak 15 persen sesuai RPJM Nasional 2014-2019. Demikian pula perekaman KTP-el sudah mencapai 2.595.371 jiwa dari wajib KTP 2.513.369 jiwa atau sebesar 103 persen, sudah di atas rata-rata nasional sebesar 98,8 persen.

“Berbagai capaian dan prestasi perlu terus dijaga kesinambungannya dan ditingkatkan kualitas kinerjanya. Karena akan semakin banyak lembaga yang membutuhkan data dukcapil. Untuk itu, kerja sama pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el pada perangkat daerah di wilayah masing-masing terus dioptimalkan dalam rangka membangun brand dukcapil menjadi lebih baik,” kata Sa’bani.

Ia mengingatkan peserta Rakor agar mengkonsolidasikan penyelenggaraan Dukcapil untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Penduduk 2020. Termasuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di sembilan kabupaten/kota se Kaltim.

“Teruslah berupaya memperbaiki pelayanan administrasi kependudukan melalui pengembangan berbagai inovasi khususnya di bidang pelayanan publik,” ucap Sa’bani.

Rakorda ini dilaksanakan untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan target yang telah ditentukan Dirjen Dukcapil Kemendagri. Selain itu, untuk mengetahui kemajuan dan inovasi yang telah dilakukan jajaran Disdukcapil kabupaten/kota se Kaltim dan menyususn langkah-langkah efektif untuk melanjutkan pelaksanaan program adminduk dan pemanfaatannya. Rakorda ini juga bertujuan mengadopsi inovasi yang telah berkembang di Kota Batu dan Malang. (DKP3AKaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Serahkan 30 Keping KIA dan KTP-el di LPKA

Samarinda — Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota melakukan Pelayanan Terpadu Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Kabupaten/Kota Se Kaltim, berlangsung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda, Jalan Imam Bonjol Tenggarong, Jumat (18/10/2019).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Asyad mengatakan, jumlah dokumen kependudukan yang diserahkan sebanyak 30 keping, terdiri dari 13 keping KIA dan 17 keping KTP-el.

“Kegiatan ini bekerjasama dengan tiga kabupaten/kota yaitu Samarinda, Kukar dan Kutai Barat. Untuk Samarinda diserahkan 6 keping KIA dan 9 keping KTP-el,” ujarnya.

Sementara itu, lanjut Halda, untuk kabupaten Kukar sebanyak 5 keping KIA dan 5 keping KTP-el. Sedangkan Kutai Barat sebanyak 2 keping KIA dan 3 keping KTP-el.

“Hal ini sebagai upaya percepatan kepemilikan dokumen kependudukan dalam pemenuhan hak sipil anak,” katanya.

Upaya ini merupakan langkah Kemendagri dalam melakukan percepatan pelayanan dokumen kependudukan agar nantinya masyarakat dan anak dapat dengan mudah mengakses layanan dasar publik. (DKP3AKaltim/rdg)

Bimtek DAK Penting Untuk Menunjang Kelancaran Pelayanan Adminduk

Samarinda — Untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam rangka pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran dan Pelaporan Dana DAK Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim Tahun 2019, berlangsung di Hotel Menara Bahtera Balikpapan, Selasa (8/10/2019).

Plt Sekda Kaltim M Sa’bani, mengatakan Pemprov Kaltim sangat menyambut baik terkait dengan kebijakan ini. Yaitu pengalokasian anggaran pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang sebelumnya melalui mekanisme Dana Dekonsentrasi untuk Provinsi dan Tugas Pembantuan untuk kabupaten/kota menjadi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan adminduk sehingga mekanismenya masuk dalam batang tubuh APBD Provinsi dan kabupaten/kota.

“Maka standarisasi yang digunakan dalam pengelolaan anggaran mengacu pada standarisasi daerah,” ujarnya.

Sa’bani mengajak agar pemerintah membuktikan kepada masyarakat, bahwa Negara hadir dalam seluruh proses pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil serta memberikan rasa aman kepada setiap warga negaranya melalui pelayanan yang cepat, gratis dan berkualitas.

“Mari kita optimalkan bersama Anggaran DAK yang telah dialokasikan pemerintah pusat ke provinsi maupun ke kabupaten/kota dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas pelayanan menuju pelayanan yang membahagiakan masyarakat melalui penyusunan anggaran dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” katanya.

Sementara Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad, menyampaikan kebijakan DAK non fisik pada prinsipna dapat dimaknai sebagai langkah strategis pemerintah dalam mensinkronkan pelaksanaan program kegiatan yang merupakan prioritas nasional dengan program kegiatan yang merupakan prioritas daerah.

“Maka ketepatan waktu dan kesesuaian laporan sangat mempengaruhi proses transfer anggaran DAK. Daerah yang tepat waktu dan laporannya sesuai dan diterima maka akan diprioritaskan penyaluran DAK tahap pertama,” ujar Halda.

Menurutnya, Bimtek ini sangat penting untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan adminduk, baik ketetapan, kesesuaian penyusunan anggaran, maupun pelaporan menjadi sesuatu yang mutlak dan dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan keuangan dan pelaporan menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sebagai informasi, terkait dengan peran dan tugas pemerintah provinsi dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan adminduk di kabupaten/kota, telah banyak melakukan kegiatan yang bersifat untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur Dukcapil baik melalui sosialisasi, rapat koordinasi, bimtek maupun membantu peralatan perekaman dan pencetakan KTP-el.

Sesuai aturan pemerintah pusat, hanya satu kali mengalokasikan anggaran untuk pengadaan peralatan perekaman dan pencetakan KTP-el ke daerah sehingga pengadaan dan perbaikan peralatan diserahkan kepada daerah.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka Pemprov Kaltim hadir sebagai unsur pembina penyelenggara adminduk di daerah melalui Perubahan APBD tahun 2019 yang telah mengalokasikan bantuan peralatan untuk seluruh kabupaten/kota se Kaltim dengan total anggaran sebesar 1.670.000.000 berupa alat perekaman KTP-el sebanyak 10 unit, dan peralatan pencetakan KTP-el sebanyak 10 unit. Selain itu melalui APBD Murni provinsi tahun 2020 sudah dialokasikan untuk membantu kabupaten/kota berupa pengadaan mobil pelayanan keliling sebanyak 10 unit. (DKP3AKaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Launching ManDat DoKTer

Samarinda — Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan single identity number di Kaltim, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan Launching Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Terintegrasi Secara Online (ManDat DoKTer), berlangsung di RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, Rabu (25/9/2019).

Kebijakan pelayanan bidang administrasi kependudukan adalah memberi kepastian hak dasar atas penduduk, yang berwujud dokumen dan selanjutnya dipergunakan untuk pelayanan publik lainnya, baik dari data kependudukan maupun dokumen kependudukan dengan tujuan umum untuk kesejahteraan penduduk.

Dirjen Dukcapil  Kemendagri RI Zudan Arif Fakrulloh melalui Direktur Bina Aparatur Dukcapil (Bintur) Joko Moersito, mengapresiasi langkah DKP3A Kaltim dalam memudahkan mengakses data kependudukan secara online.

“Langkah ini merupakan turunan dari pemanfaatan dan dokumen kependudukan secara nasional. Jadi, data kependudukan by name by NIK ini dimanfaatkan untuk semua keperluan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi dan pencegahan kriminal,” ujarnya.

Menurut Joko, program ini diharapkan dapat memberikan pelayanan publik secara mudah, efektif, dan efisien berbasis data kependudukan. Kedepan regulasi program ini akan menjadi kewajiban seluruh Dinas Kependudukan di Indonesia dan akan dilakukan secara bertahap.

“Nantinya masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Kaltim yang berobat di rumah sakit tidak lagi menggunakan formulir saat mendaftar, karena semua telah terdata. Terlebih lagi kedepan, guna mempersiapkan proses kependudukan ibu kota negara (IKN),” ungkap Joko.

Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsayd, menyampaikan hal ini untuk meningkatkan sekaligus mempermudah palayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan data-data dokumen kependudukan yang akan terintegrasi secara online.

“Contoh di RSKD, saat ini sudah tidak lagi mengisi formulir secara manual. Cukup sebut NIK dan name. Keistimewaannnya Kaltim datanya bisa dibuka diseluruh Indonesia,” ujarnya.

Saat ini DKP3A Kaltim, lanjut Halda, telah melakukan perjanjian kerjasama dengan OPD lingkup Pemprov Kaltim. Dari 7 PKS tersebut yang telah memenuhi persyaratan teknis dan telah terkoneksi sebanyak 4 OPD yaitu RSUD AWS Samarinda, RSUD Kanujoso Djatiwibowo, BKD Kaltim dan Diskominfo Kaltim.

“Kedepan keinginan kami, seluruh kabupaten dan kota di Kaltim bisa terintegrasi dengan program ManDat DoKTer. Program yang sudah berjalan ini akan kami evaluasi kegunaannya dan kemudian kami usulkan ke gubernur,” imbuh Halda.

Sementara Kabid Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Iwan Setiawan berharap kedepan semakin banyak jaringan data terintegrasi yang sudah terpasang untu memberikan pelayanan publik yang membahagiakan masyarakat.

Launching ini juga dirangkai dengan peninjauan langsung pelayanan kesehatan kepada masyarakat. (DKP3AKaltim/rdg)

ManDat DoKTer Untuk Pemanfaatan Data Kependudukan Di OPD

Samarinda — Untuk mendukung pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Kaltim, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menginisiasi program Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Terintegrasi Secara Online (ManDat DoKTer).

Kabid Fasilitasi Pelayanan Adminduk Iwan Setiawan mengatakan, ManDat DoKTer merupakan program kerjasama antar OPD lingkup Pemprov Kaltim dengan DKP3A Kaltim. Inisiasi ini agar dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan / keperluan bagi OPD yang berbasis NIK, data kependudukan dan KTP el.

“Selain Itu juga untuk mendukung implementasi menuju Single Identity Number (SIN) karena untuk menuju hal tersebut harus didukung data balikan dari lembaga pengguna baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.

Lingkup pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna meliputi NIK, Data Kependudukan (data perseorangan dan data agregat penduduk) dan KTP-el. NIK dan Data Kependudukan adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang tersambung antara tempat pelayanan dengan data center Kemendagri.

“ManDat DoKTer sendiri dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal,” katanya.

Tahun 2019 ini, lanjut Iwan, jaringan data VPN yang sudah terpasang sebanyak tujuh OPD antara lain, Diskominfo Kaltim, RSUD A Wahab Sjahranie Samarinda, RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikappan, BKD Kaltim, Disdikbud Kaltim, Bapenda Kaltim dan Sekretariat Daerah Kaltim.

“Diharapkan di tahun yang akan datang, semakin banyak jaringan data VPN yang sudah terpasang,” imbuh Iwan.

Sedangkan OPD yang sudah mendapatkan izin dari Gubernur terkait pemanfaatan data kependudukan dan telah melakukan perjanjian kerjasama sebanyak tujuh OPD yaitu, Diskominfo Kaltim, RSUD A Wahab Sjahranie Samarinda, RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, BKD Kaltim, RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda, Bapenda Kaltim dan Dinsos Kaltim

Iwan menambahkan, DKP3A Kaltim terus berupaya melakukan koordinasi dengan OPD terutama mengenai jaringan data VPN dan hasil koordinasi tersebut telah di fasilitasi oleh Diskominfo Kaltim. (DKP3AKaltim/rdg)

Dukcapil Go Digital Dengan Tanda Tangan Elektronik Berupa Barcode

Samarinda — Era manual menuju digital merupakan sebuah lompatan yang luar biasa. Hal ini untuk menjawab kebutuhan dan perubahan yang ada pada masyarakat. Bahwa selalu ada tantangan, baik menyangkut SDM fasilitas maupun sistem jaringan.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, pada Bimtek Terapan TIK Berbasis Database Kependudukan Tahun 2019, berlangsung di Hotel Bumi Senyiur, Jumat (30/8/2019).

Setelah terbitnya Peraturan Kemendagri Nomor 7 Tahun 2019 Tetang Pelayanan Adminduk Secara Daring. Kependudukan kita sudah mengarah ke sistem digital. Walau saat ini masih alternatif, artinya layanan manual juga masih diberikan, namun layanan digital diharapkan menjawab kebutuhan generasi millenial sehingga produk layanan Dukcapil dapat dilakukan secara digital.

“Secara nasional, launching Go Digital telah dilaksanakan pada bulan Juli 2019. Artinya, mulai Juli 2019 layanan dukcapil di seluruh Indonesia sudah menggunakan tanda tangan elektronik, ada barcode, sehingga tidak ada alasan lagi layanan terhambat karena kepala Dukcapil tidak ada ditempat,” ujarnya.

Kedepan, masyarakat bisa mengurus keperluan layanan kependudukan seperti akta kelahiran, kartu keluarga tanpa harus datang ke kantor Dukcapil tetapi cukup mengisi formulir online, tekan enter dan data kependudukan yang diperlukan pun hadir kesejap mata.

“Kita sedang membangun big data dan mengkoneksikan lembaga-lembaga  pelayanan publik, menggunakan NIK sebagai pintu masuk sehingga semua data bisa terlihat dengan terintegrasinya big data kependudukan maka urusan apapun menjadi mudah,” jelas Halda.

Pelayanan tahap pertama adalah dengan menyeragamkan tanda tangan elektronik, yaitu barcode. Sehingga masyarakat tidak perlu terkejut jika nantinya KTP atau KK tidak ada tanda pejabat dukcapil terkait, tetapi telah berubah menjadi barcode. Pada barcode itu keabsahan KTP dan KK bisa di verifikasi sehingga waktu pelayanan akan banyak terpangkas.

Halda berharap, agar program ini dapat berjalan dengan baik perlu dukungan semua pihak. Dukcapil Go Digital didukung semua pihak, maka pelayanan menjadi mudah, cepat dan tentu saja hemat. Masyarakat dimudahkan karena kependudukan adalah basis dari semua layanan sehingga layanan publik lainnya akan ikut menjadi mudah serta akurat.

Terkait pemanfaatan data, DKP3A Kaltim memiliki inovasi Mandat Dokter / Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan Terintegrasi Secara Online, dan telah melakukan Perjanjian Kerjasama / PKS dengan tujuh OPD dan telah memenuhi persyaratan teknis. “Telah terkoneksi sebanyak empat OPD yaitu RSUD AWS Samarinda, RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan Diskominfo Kaltim,” katanya.

Kegiatan ini diikuti 40 peserta terdiri dari Disdukcapil kabupaten/kota se Kaltim. Hadir menjadi narasumber yaitu Kasubdit Pengelola dan Pelayanan Data Kependudukan Kemendagri  Nurlailawati, Subdit Tata Kelola dan SDM TIK Kemendagri M Saleh dan Kepala Disdukcapil Kalimantan Utara Samuel Pararangan. (DKP3AKaltim/rdg)

Akta Kelahiran Online Dapat Diurus dan Dicetak Langsung Di Rumah

Samarinda — Layanan Akta Kelahiran online sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan Akta Kelahiran karena dapat diurus dan dicetak langsung dari rumah. Warga tidak lagi harus datang ke kantor pelayanan Dinas Dukcapil. Proses pencetakan Akta kelahiran online sudah dipersiapkan secara matang, masyarakat diberi pilihan jika ingin mengurus secara manual bisa mendatangi Dinas Dukcapil sesuai domisili dan bisa dilakukan di rumah melalui akta online dan keduanya memiliki kekuatan hukum dan keamanan yang sama.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad melalui Kabid Fasilitasi Pelayanan Adminduk Iwan Setiawan, pada Bimtek Operator Akta Kelahiran Secara Online, berlangsung di Hotel Aston Samarinda (22/8/2019).

Ia menyampaikan, Akta Kelahiran online tersedia barcode yang dapat dibuka menggunakan aplikasi sehingga akan terlihat data dan masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya pemalsuan. “Jika barcodenya tak bisa dibuka, berarti di dalamnya ada yang dipalsukan,” ujarnya.

Akta Kelahiran Online, lanjut Iwan, merupakan amanat Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa layanan Akta Kelahiran secara Daring (online) merupakan proses pengurusan Akta Kelahiran yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi sehingga semua layanan Akta Kelahiran online di daerah akan terintegrasi dengan sistem di Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Ia menyebutkan, permasalahan selama ini bahwa masih banyak masyarakat belum memahami pentingnya kepemilikan akta-akta pencatatan sipil yang akan berdampak pada identitas dan legalitas status seseorang, yang apabila tidak dapat dibuktikan maka sulit untuk menentukan hak dan kewajiban hukum yang melekat pada individu dan negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum.

“Pelayanan pencatatan sipil sendiri merupakan pelayanan dasar yang harus diberikan oleh negara yang saat ini diprioritaskan pada pemberian akta kelahiran dan akta kematian. Kita harus mendorong terus kepemilikan akta kelahiran anak dan Alhamdulillah untuk tingkat Provinsi Kalimantan Timur mencapai 102,83 persen dan telah mencapai target nasional. Tetapi ada beberapa Kabupaten/Kota yang cakupannya masih dibawah 95 persen,”

Data di DKP3A Kaltim berdasarkan laporan Kabupaten/Kota se Kaltim pada akhir Juli 2019 menunjukkan bahwa anak usia 0-18 tahun sesuai DKB Semester 2 tahun 2018 berjumlah 1.181.370 jiwa dan yang memiliki akta lahir sebesar 1.136.335 jiwa atau 102,83 %.

Melalui Bimtek ini diharapkan peningkatan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil khususnya Akta Kelahiran di Kalangan Anak sebagai agenda prioritas dalam dokumen RPJMD dan pemberlakukan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran sebagai pengganti surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran serta SPTJM Kebenaran Pasangan Suami Istri apabila penduduk tidak dapat melampirkan Surat Nikah/Kutipan Akta Perkawinan/Surat Perceraian/Kutipan Akta Perceraian Orangtua dengan ketentuan apabila penduduk yang akan dicatat kelahirannya dalam Kartu Keluarga orangtuanya sudah menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri

“Upaya strategis dan penting ini juga dalam rangka mewujudkan perlindungan warga negara melalui pemberian dokumen kependudukan yang cepat, akurat dan berkualitas tinggi,” tegas Iwan. (DKP3AKaltim/rdg)

Tingkatkan Sistem Pelayanan Dengan Bimtek Front Office

Samarinda — Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan Bimbingan Teknis Petugas Front Office pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Kaltim, di Hotel Harris, Sabtu (27/7/2019).
Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem pelayanan dan Customer Service (CS) di Disdukcapil belumlah baik, masih perlu perbaikan bila dibanding dengan pelayanan publik lainnya seperti pelayanan perbankan, imigrasi, pelayanan pajak dan lainnya. Hal ini bisa terlihat dari orang berjejalan dan kepanasan dalam ruang pelayanan Disdukcapil, bahkan juga setelah mendapatkan giliran pelayanan, kadang pula masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas kapan dokumen kependudukan diterbitkan.
“Seperti saat ini, orang banyak mengeluhkan tentang waktu dan ketidakjelasan mendapatkan KTP-el walaupun sudah dilakukan perekaman data penduduk beberapa waktu yang lalu. Namun pihak Disdukcapil di daerah juga mengeluhkan ketidaktersediaan blangko KTP-el dari Dirjen Adminduk yang dibagikan ke daerah dan kekosongan tinta ribbon untuk cetak KTP-el karena anggaran daerah yang terbatas,” ujarnya.
Ruang pelayanan dan Costumer Service pelayanan swasta seperti di bank misalnya, memiliki tata ruang yang rapi, ruangan berpendingin, tempat duduk yang layak, antrian yang jelas, dan pelayanan yang tertib dan baik. Tata ruang ini sangat bisa diadopsi ke design tata ruang pelayanan publik.
“Di beberapa daerah sudah menerapkan design sistem pelayanan swasta ini ke sistem pelayanan publik contohnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang telah memiliki ruang pelayanan yang nyaman dengan design modern, menggunakan sistem antrian secara elektronik dan ramah terhadap lansia, penyandang disabilitas, ibu menyusui dan anak,” katanya.
Selain itu, Disdukcapil Kota Balikpapan dengan Cafe Pelayanan dengan konsep mengurus dokumen kependudukan senyaman di cafe dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang terus berbenah dan melakukan inovasi melalui sistem antrian online dan informasi melalui media sosial yang kreatif dan kekinian.
Halda mengimbau, prioritas yang harus dilakukan Dukcapil adalah penataan kantor Disdukcapil, termasuk didalamnya SDM dan ruangan pelayanan, dimana penduduk yang datang ke Kantor ini untuk mengurus dokumen kependudukannya, dapat merasakan pelayanan yang baik/standar. Tempat duduk yang nyaman, udara yang segar, antrian, informasi waktu, biaya dan tempat pengaduan yang jelas dan ditanggapi dengan cepat, serta mendapatkan keramahan yang tulus dari Petugas Costumer Service.
“Petugas front office yang setiap harinya menjadi orang pertama yang akan ditemui oleh masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan juga harus menguasai semua aturan, standar pelayanan dan seluruh kebijakan terkait adiminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar masyarakat dapat memahami, mengenal dan dapat pengetahuan baru tentang produk-produk dari Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” imbuh Halda
Halda berharap, kegiatan ini menjadi satu upaya untuk mewujudkan Kaltim bersih dari pungutan liar dan pelayanan publik agar berjalan dengan baik, bersih dan transparan. Selain itu, agar pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan preventif terhadap aparatur pelayanan publik sehingga Kaltim sebagai Island of Integrity dan wilayah bebas korupsi dapat terwujud melalui kerjasama kita bersama. “Bersama Kita Bisa !!!” seru Halda.
Kegiatan ini diikuti sebanyak 80 peserta, dan menghadirkan narasumber Kepala Biro Organisasi Setda Prov Kaltim Rozani, Ketua Direktur Pusat Kajian Bahasa Untag Samarinda Nora Suzuki Mokodompit dan Widyaiswara Madya Badan Pengembangan SDM Kaltim Fitriansyah. (DKP3AKaltim/rdg)

Sunggono : Dukcapil Siapkan Layanan Pengaduan Masyarakat

Tenggarong — Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) Edi Darmansyah melalui Sekda Kukar Sunggono mengatakan untuk memudahkan pelayanan administrasi kependudukan, Kukar dibagi kedalam 18 kecamatan dan 227 desa dan kelurahan. Dari sisi demografi, Kukar merupakkan daerah dengan jumlah penduduk kedua terbanyak di provinsi Kaltim setelah Samarinda. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kukar tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 647.759 jiwa.

“Hal ini tentunya memberikan gambaran bahwa membangun Kukar bukanlah pekerjaan yang mudah, namun membutuhkan perjuangan dan kerja yang tiada henti, terlebih saat ini kondisi perekonomian nasional dan global mengalami kontraksi yang cukup signifikan,” ujarnya

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir kegiatan pembangunan baik sektoral maupun lintas sektor terarah dan terkait dengan prenduduk.

Dengan kata lain, penduduk harus menjadi subyek sekaligus obyek pembangunan. Kualitas penduduk yang baik akan melahirkan sumber daya manusia yang baik pula. Jumlah penduduk yang besar tetap kan berarti bila sebagian besar dari mereka mampu berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan.

“Sebaliknya jumlah penduduk yang besar akan menambah beban ekonomi dan pembangunan, bila tidak dapat diberdayakan secara baik,” katanya.

Sekda berharap, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah agar dapat berkomunikasi secara berkala tentang kebijakan layanan dukcapil.

“Termasuk penilaian kinerja pejabat dukcapil sehingga nantinya pejabat yang duduk di jajaran Disdukcapil benar-benar pejabat yang mumpuni baik dari sisi knowledge maupun attitudenya sebagai pelayan masyarakat sehingga amanat UU Dasar 1945 benar-benar dirasakan, bahwa negara hadir pada setiap warga negara,” imbuh Sunggono.

Ia berharap seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, sudah semestinya pelayanan adminduk dapat menyesuaikan dan menyiapkan pendukung pelayanan, salah satunya layanan pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan media sosial. (DKP3AKaltim/rdg)

Berikan Rasa Aman Melalui Pelayanan Dukcapil

Tenggarong — Dinamika pelayanan publik yang semakin berkembang mengharuskan aparaturnya senantiasa berupaya meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan termasuk pelayanan bidang administrasi kependudukan menuju pelayanan Dukcapil Go Digital.

Penerapan pelayanan Dukcapil Go Digital sudah dimulai melalui Pelayanan Online Akta Kelahiran dan Penandatanganan Dokumen Kependudukan yaitu Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan Sipil menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang telah dilaunching oleh Menteri Dalam Negeri pada saat Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 7 s.d 9 Februari 2019 di Makassar. Dengan demikian, perubahan pola pikir adalah faktor jarak bukan penghalang untuk berkomunikasi dan melaksanakan tugas pekerjaannya dan kantor bukan satu-satunya tempat bekerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga Kepala Dinas Dukcapil melalui TTE dapat melakukan pekerjaan dimanapun berada.

Kabid Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Iwan Setiawan, dalam laporannya mengatakan Rapat Koordinasi Forum Penyelenggaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kaltim Tahun 2019, dengan tema “Layanan Dukcapil Go Digital dan Tanda Tangan Elektronik Wujud Komitmen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik” menjadi wadah untuk menciptakan persamaan persepsi aparatur penyelenggara administrasi kependudukan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

TTE ini memudahkan masyarakat untuk bisa cepat mendapatkan dokumen kependudukan. Kedepan iwan menargetkan semua kabupaten/kota dapat menerapkan TTE agar masyarakat mendapat pelayanan lebih cepat mengingat beberapa prosedur dalam pelayanan dokumen kependudukan menjadi terpangkas.

Selain itu, terwujudnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim dalam memberikan rasa aman kepada setiap warga negara melalui peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

“juga terwujudnya sinergi dan optimalisasi antara pemprov dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil serta berkaitan dengan target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2019,” ujarnya.

Iwan menambahkan demi mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, keberhasilan, prestasi dan kinerja provinsi bergantung dari kinerja kabupaten/kota. Semoga kerjasama yang telah terjalin dengan baik ini akan tetap berjalan semakin kuat dan harmonis. (DKP3AKaltim/rdg)