Archive for category: FPAK

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menyerahkan hibah peralatan perekaman dan pencetakan KTP Elektronik (KTP-el) kepada pemerintah kabupaten/kota se Kaltim.

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Plt Sekda Kaltim HM Sa’bani didampingi Kepala DKP3A Halda Arsyad, kepada Sekda Kabupaten/Kota atau yang mewakili. Kegiatan ini sekaligus dirangkai penandatanganan berita acara serah terima barang hibah bantuan Pemprov Kaltim kepada pemerintah kabupaten/kota se Kaltim, di Ruang Tepian I lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Senin (27/01/2020).

Sa’bani mengatakan, perekaman dan pencetakan sudah cukup baik di daerah. Ditambah adanya bantuan alat perekaman dan pencetakan dari provinsi, maka kabupaten/kota bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan.

“Di beberapa kabupaten dan kota sudah memiliki peralatan yang cukup banyak. Tetapi dengan bantuan peralatan ini akan semakin meningkatkan pelayanan pembuatan KTP-el kepada masyarakat. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk. Apalagi menjelang pelaksanaan pilkada di sembilan daerah. Pada 2020 ini memerlukan pendataan yang akurat. Semoga ini banyak bermanfaat bagi kabupaten dan kota,” kata Sa’bani.

Selain itu, Perlu digaris bawahi terkait Bangko KTP-el adalah blangkonya yang kewenangannya masih dipegang pusat, “Apabila blangko wewenang kita maka tidak ada lagi yang tertunda-tunda, kalaupun kita lengkapun sebagai peralatan perekamnya lebih terjangkau”. Imbuhnya.

Sementara, Kepala DKP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan bantuan provinsi yang dialokasikan melalui APBD sekitar Rp8,7 miliar dapat membantu dalam rangka percepatan pelayanan adminitrasi kependudukan di kabupaten/kota.

“Kita juga akan membantu mobil layanan keliling bagi masing-masing kabupaten/kota. Agar dapat melakukan jemput bola dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cakupan wilayah yang lebih luas,” sebut Halda.

Tampak hadir, Sekda Bontang Aji Erlynawati, Sekda Mahulu Yohanes Avun, Sekda Balikpapan Sayid MN Fadly, Sekda Paser Katsul Wijaya, perwakilan Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Biro Hukum dan Biro Organisasi Setprov Kaltim, serta Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota se Kaltim. (DKP3AKaltim/rdg).

Samarinda — Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kaltim memberikan apresiasi kepada perangkat daerah dilingkup Pemprov maupun kabupaten/kota, berupa piagam penghargaan atas partisipasinya dalam melakukan inovasi.

Kepala Balitbangda Kaltim Eddy Kuswadi mengataka, kegiatan yang dilaksanakan merupakan rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 Provinsi Kaltim tahun 2020, khususnya terkait dengan penilaian penghargaan panji-panji keberhasilan pembangunan kepada perangkat daerah dilingkup Pemprov Kaltim maupun kabupaten/kota di Kaltim, yang telah melaksanakan berbagai inovasi.

“Seluruh peserta baik perangkat daerah dilingkup Pemprov maupun kabupaten dan kota yang telah ikut dalam penilaian inovasi, kita diberikan piagam penghargaan atas partisipasinya dalam inovasi berbagai program yang telah dilakukan,” katanya..

Perangkat daerah yang meraih juara pertama, lanjut Eddy, nantinya akan diserahkan langsung Gubernur Kaltim pada puncak Peringatan HUT ke-63 Provinsi Kaltim tanggal 9 Januari 2020, berupa penyerahan panji-panji keberhasilan dalam berbagai inovasi program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Sementara juara II dan III akan diserahkan berupa piagam penghargaan pada acara malam syukuran HUT ke-63 Provinsi Kaltim, yang akan digelar pada tanggal 9 malam, Januari mendatang.

“Bagi perangkat daerah dilingkup Pemprov maupun kabupaten dan kota yang sudah melakukan inovasi, namun bagi belum berhasil meraih peringkat terbaik, kita support terus, untuk terus melakulan inovasi khususnya dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Eddy.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad mengatakan, pihaknya meraih peringkat ke sembilan atas inovasi e-infoduk.

“E-infoduk merupakan sistem penyajian data penduduk secara online. E-infoduk dapat di akses pada website dkp3a.kaltimprov.go.id,” ujarnya.

Atas prestasi ini, Halda mengaku bangga. Kedepan ia akan terus berupaya meningkatkan kualitas dan menyajikan inovasi lainnya untuk percepatan pembangunan Kaltim. (DKP3AKaltim/rdg).

Samarinda — Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota melakukan Pelayanan Terpadu Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Kabupaten/Kota Se Kaltim, berlangsung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda, Jalan Imam Bonjol Tenggarong, Jumat (18/10/2019).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Asyad mengatakan, jumlah dokumen kependudukan yang diserahkan sebanyak 30 keping, terdiri dari 13 keping KIA dan 17 keping KTP-el.

“Kegiatan ini bekerjasama dengan tiga kabupaten/kota yaitu Samarinda, Kukar dan Kutai Barat. Untuk Samarinda diserahkan 6 keping KIA dan 9 keping KTP-el,” ujarnya.

Sementara itu, lanjut Halda, untuk kabupaten Kukar sebanyak 5 keping KIA dan 5 keping KTP-el. Sedangkan Kutai Barat sebanyak 2 keping KIA dan 3 keping KTP-el.

“Hal ini sebagai upaya percepatan kepemilikan dokumen kependudukan dalam pemenuhan hak sipil anak,” katanya.

Upaya ini merupakan langkah Kemendagri dalam melakukan percepatan pelayanan dokumen kependudukan agar nantinya masyarakat dan anak dapat dengan mudah mengakses layanan dasar publik. (DKP3AKaltim/rdg)

Samarinda — Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan single identity number di Kaltim, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan Launching Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Terintegrasi Secara Online (ManDat DoKTer), berlangsung di RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, Rabu (25/9/2019).

Kebijakan pelayanan bidang administrasi kependudukan adalah memberi kepastian hak dasar atas penduduk, yang berwujud dokumen dan selanjutnya dipergunakan untuk pelayanan publik lainnya, baik dari data kependudukan maupun dokumen kependudukan dengan tujuan umum untuk kesejahteraan penduduk.

Dirjen Dukcapil  Kemendagri RI Zudan Arif Fakrulloh melalui Direktur Bina Aparatur Dukcapil (Bintur) Joko Moersito, mengapresiasi langkah DKP3A Kaltim dalam memudahkan mengakses data kependudukan secara online.

“Langkah ini merupakan turunan dari pemanfaatan dan dokumen kependudukan secara nasional. Jadi, data kependudukan by name by NIK ini dimanfaatkan untuk semua keperluan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi dan pencegahan kriminal,” ujarnya.

Menurut Joko, program ini diharapkan dapat memberikan pelayanan publik secara mudah, efektif, dan efisien berbasis data kependudukan. Kedepan regulasi program ini akan menjadi kewajiban seluruh Dinas Kependudukan di Indonesia dan akan dilakukan secara bertahap.

“Nantinya masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Kaltim yang berobat di rumah sakit tidak lagi menggunakan formulir saat mendaftar, karena semua telah terdata. Terlebih lagi kedepan, guna mempersiapkan proses kependudukan ibu kota negara (IKN),” ungkap Joko.

Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsayd, menyampaikan hal ini untuk meningkatkan sekaligus mempermudah palayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan data-data dokumen kependudukan yang akan terintegrasi secara online.

“Contoh di RSKD, saat ini sudah tidak lagi mengisi formulir secara manual. Cukup sebut NIK dan name. Keistimewaannnya Kaltim datanya bisa dibuka diseluruh Indonesia,” ujarnya.

Saat ini DKP3A Kaltim, lanjut Halda, telah melakukan perjanjian kerjasama dengan OPD lingkup Pemprov Kaltim. Dari 7 PKS tersebut yang telah memenuhi persyaratan teknis dan telah terkoneksi sebanyak 4 OPD yaitu RSUD AWS Samarinda, RSUD Kanujoso Djatiwibowo, BKD Kaltim dan Diskominfo Kaltim.

“Kedepan keinginan kami, seluruh kabupaten dan kota di Kaltim bisa terintegrasi dengan program ManDat DoKTer. Program yang sudah berjalan ini akan kami evaluasi kegunaannya dan kemudian kami usulkan ke gubernur,” imbuh Halda.

Sementara Kabid Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Iwan Setiawan berharap kedepan semakin banyak jaringan data terintegrasi yang sudah terpasang untu memberikan pelayanan publik yang membahagiakan masyarakat.

Launching ini juga dirangkai dengan peninjauan langsung pelayanan kesehatan kepada masyarakat. (DKP3AKaltim/rdg)

Samarinda — Era manual menuju digital merupakan sebuah lompatan yang luar biasa. Hal ini untuk menjawab kebutuhan dan perubahan yang ada pada masyarakat. Bahwa selalu ada tantangan, baik menyangkut SDM fasilitas maupun sistem jaringan.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, pada Bimtek Terapan TIK Berbasis Database Kependudukan Tahun 2019, berlangsung di Hotel Bumi Senyiur, Jumat (30/8/2019).

Setelah terbitnya Peraturan Kemendagri Nomor 7 Tahun 2019 Tetang Pelayanan Adminduk Secara Daring. Kependudukan kita sudah mengarah ke sistem digital. Walau saat ini masih alternatif, artinya layanan manual juga masih diberikan, namun layanan digital diharapkan menjawab kebutuhan generasi millenial sehingga produk layanan Dukcapil dapat dilakukan secara digital.

“Secara nasional, launching Go Digital telah dilaksanakan pada bulan Juli 2019. Artinya, mulai Juli 2019 layanan dukcapil di seluruh Indonesia sudah menggunakan tanda tangan elektronik, ada barcode, sehingga tidak ada alasan lagi layanan terhambat karena kepala Dukcapil tidak ada ditempat,” ujarnya.

Kedepan, masyarakat bisa mengurus keperluan layanan kependudukan seperti akta kelahiran, kartu keluarga tanpa harus datang ke kantor Dukcapil tetapi cukup mengisi formulir online, tekan enter dan data kependudukan yang diperlukan pun hadir kesejap mata.

“Kita sedang membangun big data dan mengkoneksikan lembaga-lembaga  pelayanan publik, menggunakan NIK sebagai pintu masuk sehingga semua data bisa terlihat dengan terintegrasinya big data kependudukan maka urusan apapun menjadi mudah,” jelas Halda.

Pelayanan tahap pertama adalah dengan menyeragamkan tanda tangan elektronik, yaitu barcode. Sehingga masyarakat tidak perlu terkejut jika nantinya KTP atau KK tidak ada tanda pejabat dukcapil terkait, tetapi telah berubah menjadi barcode. Pada barcode itu keabsahan KTP dan KK bisa di verifikasi sehingga waktu pelayanan akan banyak terpangkas.

Halda berharap, agar program ini dapat berjalan dengan baik perlu dukungan semua pihak. Dukcapil Go Digital didukung semua pihak, maka pelayanan menjadi mudah, cepat dan tentu saja hemat. Masyarakat dimudahkan karena kependudukan adalah basis dari semua layanan sehingga layanan publik lainnya akan ikut menjadi mudah serta akurat.

Terkait pemanfaatan data, DKP3A Kaltim memiliki inovasi Mandat Dokter / Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan Terintegrasi Secara Online, dan telah melakukan Perjanjian Kerjasama / PKS dengan tujuh OPD dan telah memenuhi persyaratan teknis. “Telah terkoneksi sebanyak empat OPD yaitu RSUD AWS Samarinda, RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan Diskominfo Kaltim,” katanya.

Kegiatan ini diikuti 40 peserta terdiri dari Disdukcapil kabupaten/kota se Kaltim. Hadir menjadi narasumber yaitu Kasubdit Pengelola dan Pelayanan Data Kependudukan Kemendagri  Nurlailawati, Subdit Tata Kelola dan SDM TIK Kemendagri M Saleh dan Kepala Disdukcapil Kalimantan Utara Samuel Pararangan. (DKP3AKaltim/rdg)