Archive for category: FPAK

Jakarta — Para pakar dan pemerhati pelayanan publik menilai inovasi-inovasi yang telah dilakukan Dukcapil, baik pusat maupun daerah, sukses tingkatkan kepercayaan publik. Hal itu berimbas pada terbangunnya citra institusi Dukcapil yang baik.

Disampaikan Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Siti Zuhro, sejak 5 tahun terakhir branding Dukcapil memang terasa semakin meningkat.

“Bagaimana sejak era Prof. Zudan (Dirjen Dukcapil saat ini) sukses membangun citra Dukcapil dari yang penuh polemik, hingga saat ini berubah menjadi terkenal dengan inovasi-inovasinya yang sangat memudahkan masyarakat,” tutur Zuhro di acara Dukcapil Mendengar, Jumat (23/04/2021).

Hal serupa juga turut disampaikan oleh Jurnalis Senior, Dita Angga Rusiana. Dita menyebut di tahun 2013 image yang beredar di masyarakat tentang Dukcapil adalah seputar kasus mega korupsi pengadaan KTP-el.

“Pada tahun 2013, cukup rumit menjelaskan KTP-el karena kasusnya (korupsi) yang lebih timbul dari pada kegunaan dan esensinya bagi masyarakat,” ungkap Dita.

Namun, seiring berjalannya waktu citra itu kini telah berubah. Tenaga Ahli Bidang Inovasi dan Manajemen Citra Indonesia, M. Fariza Y. Irawady, mengatakan berbagai inovasi seperti pelayanan online, serta proses-proses sosialiasasi melalui media ke-kinian telah mengembalikan kepercayaan publik.

“Bahkan, kalau sekarang terdengar kata KTP-el, maka yang terbayang itu tiktoknya Prof. Zudan yang penuh informasi seputar pelayanan administrasi kependudukan. Ini luar biasa,” puji Fariza.

Meski demikian, lanjut Fahriza, faktor terbesar tebentuknya citra institusi adalah kepuasan pengguna. Untuk itu, perlu adanya monitoring dampak inovasi pelayanan yang dilakukan terhadap kepuasan pengguna.

Selain itu, pertumbuhan inovasi yang ada juga dinilai tidak disertai dengan sosiasisasi yang cukup. Padahal, menurut Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Mokhammad Najih, sosiasliasi penting sebagai salah satu fungsi pelayanan publik untuk ikut mencerdaskan bangsa.

“Proses mencerdasakan bangsa itu tidak hanya di bangku sekolah, tapi juga melalui sosialisasi informasi yang jelas pada penduduk. Itu merupakan salah satu fungsi pelayanan publik,” ungkap Najih. (dukcapilkemendagri)

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menerima Kunjungan Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, di Ruang Rapat Kepala DKP3A Kaltim, Jumat (9/4/2021).

Rombongan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Dukcapil Berau David Pamuji. Hadir pula Kasubdit Pengesahan Kelahiran dan Kematian Ditjen Dukcapil Kemendagri selaku PJ. Korwil III Wilayah Kalimantan, Sakaria.

Kepala Dinas KP3A Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, secara umum kinerja Disdukcapil Berau sangat baik dan sudah diatas rata-rata nasional. Terkait inovasi yang telah dilakukan oleh Disdukcapil Berau dalam memberikan layanan kepada masyarakat ditengah Pandemi Covid-19, Pemprov Kaltim sangat mengapresiasi dan mengharapkan hal ini bisa dijadikan contoh Kabupaten/Kota yang Iain untuk meningkatkan kualitas layanan menuju layanan yang membahagiakan masyarakat.

Soraya juga mengimbau yang perlu mendapatkan perhatian yaitu pemanfaatan data. Saat ini terdapat 5 OPD yang telah menandatangai PKS tetapi belum ada implementasi pemanfaatan datanya melalui Data Ware House (DWH).

“Untuk itu agar segera dilakukan koordinasi secara intensif dengan Direktorat Pemanfaatan Data Ditjen Dukcapil sehingga pemanfaatan data bisa segera terwujud tidak hanya sebatas PKS,” ujarnya.

Pj. Korwil Wilayah Ill Sakaria, mengatakan kinerja DKP3A Kaltim secara umum sudah baik tetapi perlu terus ditingkatkan.

“Khususnya yang menjadi perhatian adalah tingkat perekaman di Kabupaten Kutai Timur yang baru mencapai 83,5 persen sedangkan Kabupaten/Kota yang Iain sudah diatas 95 persen. Untuk itu Provinsi. Kaltim harus berkoordinasi dengan kabupaten/kota lain untuk melakukan Pelayanan Terpadu Gotong Royong Penuntasan Perekaman KTP-eI,” terang Sakaria. (dkp3akaltim/rdg)

Balikpapan — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, progres capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota se Kaltim untuk perekaman KTP-el se kabupaten/kota sudah melampaui target nasional, dari 2.582.019 wajib KTP, yang telah melakukan perekaman sebanyak  2.534.506 atau mencapai 99,46 %.

“Akan tetapi yang perlu menjadi catatan yang capaian perekaman masih rendah yaitu Kabupaten Kutai Timur baru mencapai 84,45%,” ujar Halda Rakor Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim, Jumat (23/10/2020).

Dinas Dukcapil Kutim memiliki jumlah wajib KTP sebesar 293.413 jiwa, yang sudah merekam sampai dengan 16 Oktober sebanyak 244.164 jiwa. Sehingga masih ada 49.249 wajib KTP yang belum merekam dan harus menjadi perhatian mengingat bulan desember ada pilkada serentak.

Sementara untuk cakupan kepemilikan Akta Kelahiran, bahwa jumlah anak 0-18 Tahun se Kaltim berjumlah 1.178.643. Yang telah memiliki akta kelahiran sebanyak 1.219.384 (103,46%) dan sudah melampaui target nasional sebesar 95%.

Sedangkan, lanjut Halda, cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak 0-17 tahun kurang 1 hari se Kaltim berjumlah 1.117.270 dan yang telah memiliki akta kelahiran sebanyak 287.533 (37,90%) dan sudah melampaui target nasional sebesar 20%.

“Yang perlu menjadi catatan dan perlu dikejar cakupan KIA adalah kabupaten/kota yang belum mencapai 20% yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara 11,70%, Kabupaten Kutai Timur 18,30%, Kota Samarinda 9,62% dan Kabupaten Kutai Barat 18,64%,” imbuh Halda.

Terkait Capaian Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama (PKS), 9 dari 10 Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota telah melakukan PKS dengan OPD di daerahnya.

“Untuk itu harus terus dioptimalkan bukan hanya sebatas PKS akan tetapi sampai dengan Implementasi melalui DWH Terpusat sebagai upaya membangun Brand Dukcapil lebih baik,” tegas Halda.

Terkait Realisasi Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) target yang ditetapkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri adalah 98% dan dari laporan kabupaten/kota se Kaltim belum ada yang mencapai target.

“Realisasi tertinggi adalah Kota Bontang sebesar 75,22% disusul Kota Samarinda sebesar 67,08% dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 61,36%,” terang Halda.

Halda mengimbau agar Dinas Dukcapil membangun Brand Dukcapil melalui Inovasi dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk OPD di wilayah masing-masing. Optimalkan pelayanan online dimasa pandemi Covid-19 untuk memutus rantai penyebaran dan menjaga masyarakat serta petugas. (dkp3akaltim/rdg)

Samarinda — Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Gubernur Kaltim, H Isran Noor memastikan meski kondisi pandemi Covid-19 masih terus berlangsung, pemerintah tidak akan menghentikan pelayanan kepada masyarakat.

“Tidak ada yang terhenti. Tetapi kita harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat dan disiplin,” tegas Isran Noor saat serah terima kendaraan pelayanan Adminduk bantuan Pemprov Kaltim untuk lima kabupaten, di teras Kantor Gubernur, Kamis (24/9/2020).

Mengapa? Karena sudah semestinya lanjut Gubernur, pelayanan kepada masyarakat harus tetap diberikan, tetapi di sisi lain, musibah ini bisa kita tahan.

“Jangan sampai Covid-19 terus berkembang, akibat kegiatan kita tidak mengikuti protokol kesehatan secara benar, tepat dan disiplin,” pesan Isran.

Gubernur juga mengingatkan kepada para kepala daerah agar benar-benar disiplin melakukan sebuah kebijakan yang ketat dalam rangka menurunkan dan menghambat penularan Covid-19 di masing-masing daerah.

“Hal ini penting agar masyarakat dan aparatur pemerintah terselamatkan dari masalah Covid-19 ini,” tegas Gubernur.
Sebagai informasi pada Rabu (23/9/2020) terdapat penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 196 kasus, pasien sembuh sebanyak 222 kasus dan meninggal dunia 4 kasus.

Dengan perubahan itu, total pasien positif sejak Maret lalu sudah mencapai 7.264 kasus, pasien sembuh 4.902 kasus dan total meninggal dunia 281 kasus. (humasprovkaltim)

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melakukan Dukcapil Kaltim Menyapa Masyarakat diikuti 10 kabupaten/kota se Kaltim, berlangsung secara virtual di Hotel Ibis Samarinda, Selasa (15/9/2020).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, Program Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) merupakan program baru yang dilakukan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri. Dukcapil Menyapa Masyarakat didesain khusus untuk memberikan ruang kepada masyarakat, untuk menyapaikan pendapat, usulan, arahan, masukan, harapan dan kritik dari berbagai masalah yang dihadapi terhadap kualitas pelayanan Dukcapil yang selama ini telah dilakukan

“Pada kesempatan ini kita ingin berdiskusi, berbagi, berdialog, berinteraksi mendapatkan saran/masukan dari masyarakat, sharing terhadap kualitas pelayanan yang selama ini telah kita berikan,” ujar Halda.

Halda meyadari bahwa layanan Dukcapil masih jauh dari sempurna, tetapi terus berusaha untuk berbenah menjadi lebih baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat.

“Karena kami paham betul masyarakat sangat mengharapkan pelayanan yang prima, pelayanan yang cepat, tanpa biaya, tidak antri panjang, dan tidak ada pungli,” imbuh Halda.

Ia melanjutkan, seluruh Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur per tanggal 6 Juni 2020 sampai sekarang sudah tidak menerbitkan Surat Keterangan (Suket) lagi tetapi langsung mengganti dan mencetak KTP-el masyarakat karena blangko KTP-el selalu tersedia.

“Dukcapil Menyapa Masyarakat juga menjadi sarana untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait Dukcapil Online dengan layanan yang mudah dan aman,” terang Halda.

Keuntungannya, lanjut Halda, mudah dan cepat, penghematan anggaran, meminimalisir calo dan pungli, penandatanganan dokumen mengggunakan tanda tangan elektronik dalam bentuk QR Code serta semua layanan dokumen kependudukan bisa dikirimkan langsung ke warga dalam bentuk file PDF melalui smartphone atau email.

“Selain itu, layanan online melalui WhatsApp dan Website untuk urusan dokumen kependudukan atau pencatatan sipil, tersedia aplikasi mobile dan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Berdasarkan Permendagri 109/2019 kertas putih menggantikan kertas security dan memiliki kekuatan hukum. Sehingga seluruh dokumen kependudukan menggunakan kertas putih ukuran A4, 80 gram kecuali KTP-el dan KIA,” katanya.

Sebagai informasi, kinerja yang telah dilakukan oleh Disdukcapil kabupaten/kota se Kaltim antara lain, capaian perekaman KTP-el per 31 Agustus 2020 sebesar 103,63%, akta kelahiran anak sebesar 100,08%, jumlah akta kematian sebanyak 254.103 dan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 23,56%. (dkp3akaltim/rdg)