Sekda PPU : Peningkatan Ekonomi Akan Berdampak Pada Menurunnya Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Penajam — Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Tohar mengatakan persoalan ekonomi masyarakat yang kompleks salah satunya juga disebabkan karena kondisi ketimpangan dan belum setaranya peluang bagi laki-laki dan perempuan. Diikuti pula dengan masalah sosial, kesehatan, dan lingkungan.

“Harapannya, melalui Rakorda ini dapat dirumuskan langkah-langkah yang tepat berkaitan dengan isu saat ini yaitu berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan,” ujar Tohar pada acara Welcome Dinner sekaligus Pembukaan Rakorda PPPA se Kaltim 2024 yang diinisiasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur, berlangsung di Aula Lantai I Kantor Bupati PPU, Minggu malam (25/02/2024).

Ia juga menyebutkan, peningkatan ekonomi akan berdampak pada menurunnya kasus kemiskinan ekstrem sehingga stunting pun akan menurun.

“Keluarga miskin ekstrem itu memiliki potensi stunting yang besar. Artinya kalau menangani kemiskinan ekstrem akan menyelesaikan stunting juga,” imbuhnya. 

Ia juga berharap, kegiatan ini dapat menjadi penguat kolaborasi dan sinergitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU. Sebagai leading sector di PPU dalam urusan terkait dengan unsur-unsur yang lain. (dkp3akaltim/rdg)

Kaltim Komitmen Tingkatkan Kapasitas Perempuan Ekonomi Kepala Keluarga

Penajam — Sebagai bentuk pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen dalam peningkatan pemberdayaan perempuan berbasi masyarakat, khususnya kepada Perempuan Ekonomi Kepala Keluarga (PEKKA) melalui program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Dalam realita di lapangan, kepala keluarga tidak selalu merujuk pada laki-laki atau suami sebab ada banyak rumah tangga yang kepala keluarganya ialah Perempuan. Keluarga yang dikepalai perempuan merupakan keluarga yang paling rentan terhadap masalah ekonomi.

Seperti yang kita ketahui, pentingnya memberdayakan perempuan dalam wirausaha terletak pada dampak positif terhadap keluarga, masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita saat Welcome Dinner sekaligus Pembukaan Rakorda PPPA se Kaltim 2024, berlangsung di Aula Lantai I Kantor Bupati PPU, Minggu malam (25/02/2024).

“Karenanya, dengan memberikan akses yang setara terhadap peluang bisnis dan sumber daya, kita tidak hanya membuka pintu bagi kemajuan di ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan keluarga, memupuk perubahan positif dalam dinamika sosial serta menciptakan kesetaraan gender dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Soraya.

Hal ini, lanjutnya juga merupakan salah satu upaya untuk peningkatan pemberdayaan perempuan pada sektor ekonomi agar dapat berperan sebagaimana mestinya untuk dapat mengangkat sumbangan pendapatan perempuan di Kalimantan Timur.

Berdasarkan data e-infoduk DKP3A Kaltim menunjukkan jumlah perempuan kepala keluarga yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Paser 16.063 orang, Kabupaten Kukar 43.271 orang, Kabupaten Berau 14.581 orang,  Kabupaten Kubar 9.912 orang, Kabupaten Kutim 22.909 orang, Kabupaten PPU 11.045 orang, Kabupaten Mahulu  2.347 orang, Kota Samarinda  55.844 orang, Kota Balikpapan  52.266 orang, dan Kota Bontang 10.358 orang. (dkp3akaltim/rdg)

Perlu Kerja Keras Dan Partisipasi Semua Pihak Wujudkan KLA

Sendawar — Untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kalimantan Timur, perlu melakukan upaya-upaya melalui beberapa tahapan.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita melalui Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Junainah mengatakan melaksanakan kebijakan perlindungan anak, Pemerintah mendorong semua Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan perlindungan anak melalui KLA sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 21 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. KLA merupakan sebuah sistem, maka dalam penyelenggaraannya melibatkan banyak pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, media, perguruan tinggi, termasuk anak.

Oleh karenanya, dalam upaya percepatan peningkatan peringkat KLA Kabupaten Mahakam Ulu harus terus di tingkatkan melalui  kebijakan dan kegiatan, agar pemahaman seluruh stakeholder yang ada di tingkat kabupaten/kota terhadap konvensi hak anak, perlindungan anak serta pemenuhan hak anak semakin  meningkat sehingga KLA bisa di capai di tahun 2024 ini.

“Saat ini sudah sembilan kabupaten/kota di Kaltim yang masuk dalam kategori KLA dan terdapat satu kabupaten/kota yang belum masuk dalam katagori KLA anak yaitu Kabupaten Mahakam Ulu,” ujar Ana sapaan akrabnya pada kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan KLA Provinsi Kaltim, berlangsung di Hotel Loveta Kutai Barat, Kamis (1/2/2024).

Ia menambahkan, indikator penyelenggaraan KLA melalui Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA/KRPPA) lebih menjabarkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di Desa/Kelurahan. seperti adanya pengorganisasian anak, Profil Anak terpilah, Peraturan Desa terkait DRPPA yang berisi Indikator KLA sesuai kewenangan Desa/Kelurahan,

“Melalui Bimtek ini kita dapat menyamakan persepsi, dan komitmen terhadap perlindungan anak juga diharapkan semakin baik serta meningkat,” harap Ana.

Ia juga mengingatkan bahwa untuk mewujudkan KLA, membutuhkan kerja keras dan partisipasi semua pihak, karena untuk menjadi sebuah Kabupaten/ Kota Layak Anak harus memenuhi komponen penilaian dari pusat. (dkp3akaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Dorong Partisipasi Mahasiswa di Bidang Politik dan Hukum

Balikpapan — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi kalimantan Timur menggelar Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Mahasiswa Di Bidang Politik dan Hukum Di Lingkungan Kampus “Kesetaraan Gender di kalangan Gen Z” belangsung di Dinas DP3AKB Balikpapan, Selasa (6/2/2024). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya implementasi Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.

Kepala DKP3A Provinsi kalimantan Timur Noryani Sorayalita menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam proses demokrasi, terutama saat menghadapi pemilihan umum. Selain itu penting bagi lingkungan kampus untuk memiliki kebijakan tegas terkait kesetaraan gender. Kebijakan ini mencakup larangan terhadap pelecehan seksual, diskriminassi gender, perlakuan tidak adil berdasarkan jenis kelamin dan penerapan mekanisme pengaduan yang efektif di lingkungan kampus.

“Perlu diselenggarakan program peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender dan mengubah sikap dan prilaku yang tidak adil gender,” ujar Soraya.

Soraya menambahakan, perlu peningkatan kesadaran tentang isu-isu gender di lingkungan kampus. Peningkatan kapasitas SDM tidak hanya hak laki-laki tetapi juga Perempuan. Hal ini merupakan sarana yang tepat dalam mencegah terpinggirkannya keterwakilan politik Perempuan, menepis keraguan atas kemampuan perempuan dalam manajerial, intelegensi dan leadership serta pelibatan dalam pengambilan keputusan.

“Upaya peningkatan kesadaran tentang isu-isu gender di kampus juga dianggap penting, dengan perlu diselenggarakan program-program yang mendukung peningkatan kapasitas mahasiswa. Hal ini diharapkan dapat mencegah terpinggirkannya keterwakilan politik perempuan dan membuka jalan bagi perempuan untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan politik,” ungkapnya.

Kegiatan dihadiri 130 mahasiswa dari Universitas Balikpapan, Politeknik Negeri Balikpapan, dan STIE Madani. Hadir menjadi narasumber yaitu, Nurul Mahmudah Umar, M.Psi., Psikolog, dan Machnun Uzni, selaku Founder Sahabat Misykat Indonesia. (dkp3akaltim/rdg)

Dukung Putri Indonesia Kaltim. Pj Gubernur : Kuasai Literasi Kearifan Lokal, Potensi Daerah dan Isu Lingkungan.Dukung Putri Indonesia Kaltim.

Samarinda — Bertempat di VVIP Room Rumah Jabatan, Pj Gubernur Akmal Malik menerima Putri Indonesia 2024 Kalimantan Timur Kori Aprilia, asal Kabupaten Kutai Barat.

Puteri Indonesia Kalimantan Timur 2024, tidak datang sendiri, tapi didampingi Dewa Srikaton Putra selaku License Holder Kaltim bersama Indar Nugraha selaku Komisaris Deskape Management.

Tegas Pj Gubernur Akmal Malik mengatakan dirinya bersama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kaltim mendukung penuh Putri Indonesia Benua Etam ini untuk lomba diajang tingkat nasional di Jakarta.

“Kalau tidak bisa juara tiga, ya juara satu,” buka Akmal Malik sambil bercanda, didampingi Plt Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Ririn Sari Dewi dan Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim  Noryani Sorayalita, Senin (5/2/2024).

Bagi Akmal, besar harapan masyarakat Kaltim agar Kori diajang pemilihan Putri Indonesia 2024 tampil terbaik bahkan mampu meraih prestasi.

“Caranya, Kori harus memiliki banyak literasi tentang Indonesia, terutama Kalimantan Timur sebagai daerah asalnya,” tegasnya lagi.

Selain itu, menguasai isu-isu terkini tentang Kalimantan Timur dari segi potensi, kearifan lokal dan kondisi daerah, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dan isu internasional seperti isu lingkungan dan pelestarian.

Dari segi potensi menurut Akmal, Putri Indonesia Kaltim bisa mengangkat dunia pariwisata dan upaya pemerintah daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Dalam hal kondisi lingkungan lanjutnya, Kori bisa mengangkat bagaimana perkembangan budidaya peternakan Kerbau Rawa atau Kerbau Kalang di Kutai Barat yang mulai tergerus ekosistemnya oleh usaha perkebunan.

Selain itu, bagaimana usaha galian dan pertambangan batubara yang baik, serta tidak membiarkan terjadi kerusakan lingkungan pasca tambang melalui program reklamasi dan rehabilitasi, seperti dilakukan perusahaan tambang di Desa Jembayan.

Isu lainnya tambah Akmal, pembangunan IKN yang tidak merusak alam dan hutan, sebaliknya Pemerintah sudah melakukan penanaman pohon endemik asli lokal melalui pengembangan kawasan pembibitan Mentawir di Penajam Paser Utara.

“Ekonomi yes, tapi pelestarian budaya dan perlindungan alam tetap terjaga,” pungkasnya.

Kori Aprilia menyatakan rasa bangga dan syukurnya atas dukungan, perhatian serta atensi yang diberikan Pj Gubernur Akmal Malik serta masyarakat dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Apa yang disampaikan Pak Pj Gubernur tadi sangat berharga bagi saya dan spirit tersendiri menambah keyakinan saya untuk tampil di ajang Pemilihan Putri Indonesia 2024 di Jakarta nanti,” ungkap Kori.

Diajang Pemilihan Putri Pariwisata 2024 merupakan edisi ke 27 dan Kori Aprilia akan masuk karantina mulai 20 Februari hingga final pada 8 Maret 2024 di Plenary Hall Jakarta Convention Center di Jakarta.

“Mohon doa dan dukungannya, semoga harapan Pak Pj Gubernur bisa terwujud saya membawa prestasi untuk Kalimantan Timur,” pintanya.(adpimprovkaltim)

DKP3A Gelar Advokasi KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Samarinda — Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kalimantan Timur dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang dituangkan pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Lokal tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Tahun 2024 dengan tema Sehat Reproduksi Sejak Dini Dalam Upaya Penurunan Stunting Menuju Indonesia Emas 2045, berlangsung di Hotel Midtown Samarinda, Selasa (6/2/2024).

Sekretaris DKP3A Provinsi Kaltim Eka Wahyuni mengatakan dalam sambutannya penurunan Prevalensi Stunting merupakan isu prioritas Nasional dalam RPJMN 2020 – 2024 dengan target penurunan yang signifikan dari 24,4% pada Tahun 2021 menjadi 14% pada Tahun 2024. Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, angka prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dari angka 22,8 menjadi 23,9.

Berdasarkan data dari Website DKP3A Provinsi Kaltim pada menu e-Infoduk, jumlah pendududuk Kaltim pada semester II Tahun 2023 sebanyak 4 Juta Jiwa, dengan penduduk laki-laki 2 juta jiwa (51,8%) dan perempuan 1,9 juta jiwa (48,2%).

“Pada jumlah rentang kelompok usia 10-14 dan 15-19 (remaja) sebanyak 668.008 jiwa atau 17% dari jumlah penduduk Kalimantan Timur saat ini,” ujar Eka.

Indonesia Emas 2045 merupakan sebuah wacana dan gagasan dalam rangka mempersiapkan generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkompeten dan berdaya saing tinggi. Pada momentum satu abad kelak Indonesia ditargetkan sudah menjadi negara maju yang setara dengan negara adidaya lainnya. Sejak tahun 2015, Indonesia telah mengalami bonus demografi berupa 70% penduduk usia produktif dan 30% sisanya usia tidak produktif. Periode puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020-2045.

“Oleh karena itu, bonus demografi ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan cara memaksimalkan produktivitas generasi muda,” imbuh Eka.

Peningkatkan kualitas remaja dapat berupa pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga menjadi tanggung jawab pemerintah dan peran serta masyarakat. Kesehatan reproduksi remaja adalah bagian penting dari kehidupan remaja untuk melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi, serta agar mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 80 peserta terdiri dari perangkat daerah terkait, pelajar, forum anak, dan forum genre Kaltim. (dkp3akaltim/rdg)

Rapim Pemprov Kaltim, Langkah Awal Konsolidasi Untuk Melangkah Lebih Baik di 2024

Tenggarong — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) di Kota Raja Tenggarong, Kutai Kartanegara, Senin (5/2/2024). Rapim di awal tahun 2024 ini dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, serta Asisten Administrasi Umum Riza Indra Riadi, yang diikuti seluruh pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim.

Pada rapim ini, disampaikan sejumlah materi oleh perangkat daerah terkait, diantaranya realisasi pendapatan 2023, realisasi APBD Tahun 2023 terkait belanja dan pengeluaran pembiayaan, realisasi barang dan jasa 2023 dan 2024, realisasi bantuan keuangan dan FCPF 2023, pekerjaan tidak selesai dan catatan penting 2023, realisasi pendapatan APBD 2024, realisasi APBD 2024 dan rencana anggaran kas 2024.

Selanjutnya, pembahasan materi terkait penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran. Tahapan dan substansi rancangan awal RKPD 2024, persiapan Pemilu dan Pilkada 2024, serta persiapan kegiatan nasional dan internasional 2024 di Kaltim.

Pj Gubernur Akmal Malik mengungkapkan pelaksanaan rapim sebagai langkah awal untuk konsolidasi, dengan meminta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperhatikan capaian-capaian makro yang sudah diraih Kaltim di tahun 2023, kemudian menjadi pedoman penyusunan perencanaan program dan kegiatan di 2024, walaupun semua OPD sudah menyusun perencanannya.

“Yang menjadi fokus kita tadi adalah bagaimana OPD-OPD memastikan perencanaan triwulan pertama itu betul-betul bukan hanya formalitas saja, tapi betul-betul bisa riil dan menjadi langkah awal bagi semua OPD nanti untuk melaksanakan triwulan II, III dan IV,” ucap Pj Gubernur Akmal Malik ketika di wawancara awak media usai pelaksanaan Rapim di Ballroom Hotel Gran Fatma Tenggarong, Senin (5/2/2024).

Menurut Akmal, masih ada beberapa OPD yang persoalan perencanaannya agak jomplang atau tidak seimbang. Sebagai contoh, ujar dia, pada triwulan pertama ada rencana anggaran kas yang 79 persen, lalu triwulan keduanya lima persen.

“Kan artinya terlalu kecil, harusnya kan sesuai dengan regulasi dari Kemendagri itu triwulan pertama 25 persen, triwulan kedua 30 persen, triwulan ketiga 30 persen dan triwulan keempat 20 persen. Tadi tidak begitu, banyak ada yang jomplang. Nah kita minta segera lakukan revisi, agar lebih realistis lah realisasi anggaran kita. Kuncinya di perencanaan. Kalo perencanannya tidak tepat, pasti di realisasinya akan keteteran,” jelasnya.

“Pembahasan yang lain-lain, intinya adalah persiapan untuk kita melangkah lebih baik lagi di 2024,” pungkasnya.

Sementara, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menekankan kepada setiap OPD agar benar-benar mengikuti jadwal pelaksanaan forum renja perangkat daerah.

“Ini jangan menjadi forum yang formalitas saja. Dalam penyusunan rancangan harus melibatkan mitra-mitra pembangunan, baik itu asosiasi, NGO dan lainnya. Sehingga kita bisa mendapatkan pengayaan rencana-rencana kerja tahun 2025 yang lebih baik,” kata Sri Wahyuni. (adpimprovkaltim)

DKP3A Kaltim Lakukan Percepatan Digitalisasi Administrasi Melalui SRIKANDI dan SIDA JALDIS

Samarinda —Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Sosialisasi Aplikasi SRIKANDI dan SIDA JALDIS di Lingkungan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur, berlangsung di Hotel Fugo Samarinda, Selasa (30/1/2024)

Sekretaris DKP3A Provinsi Kaltim, Eka Wahyuni mengatakan dalam sambutannya percepatan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dan Sistem Informasi Digital Administrasi untuk Perjalanan Dinas (SIDA JALDIS) merupakan proses digitalisasi teknologi untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang lebih efektif dan transparan.

Aplikasi SRIKANDI ditetapkan dan diluncurkan pada tahun 2020, serta menjadi aplikasi nasional. Aplikasi garapan kolaborasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ini, disahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menko Polhukam RI) bersama dengan Menteri PAN RB pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020.

“Dengan adanya Aplikasi SRIKANDI, tidak perlu repot menata dan memberkaskan arsip dalam bentuk kertas karena dalam aplikasi sudah tersedia fitur pemberkasan arsip secara elektronik,” ujar Eka.

Eka melanjutkan, fitur yang disiapkan di Aplikasi SRIKANDI sudah komprehensif mulai dari penciptaan naskah dinas, pengiriman surat, disposisi pimpinan, pemberkasan, hingga penyusutan arsip.

SIDA JALDIS adalah implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dapat merubah Sistem Administrasi Tata Naskah Dinas yang diharapkan dapat membantu percepatan tata naskah khususnya administasi perjalanan dinas yang semula konvensional menjadi digital yang praktis, namun bersifat sementara hingga ada arahan lebih lanjut kedepannya.

“SIDA JALDIS digunakan sesuai permintaan Sekda untuk mengakselerasi administrasi terkait, hingga fiturnya di SRIKANDI sudah dapat digunakan dengan optimal lagi,” imbuhnya.

Seperti dikatahui, SRIKANDI akan digunakan per 1 Februari 2024 oleh seluruh perangkat daerah, sehingga kedepan mempermudah dalam membuat naskah dan proses pengiriman keluar, menerima serta menjadwalkan naskah yang telah diterima sehingga dapat mendisposisikan naskah yang diterima dimanapun serta mengurangi penggunaan kertas yang berlebihan. (dkp3akaltim/rdg)

.

457 Aktivasi IKD Pada PRK2024

Samarinda — Sebanyak 457 aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Pesta Rakyat Kalimantan Timur (PRK) pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke 67 Provinsi Kalimantan Timur yang berlangsung selama lima hari mulai 9-13 Januari 2024.

Dalam rangka percepatan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD), Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan berbagai upaya seperti Dukcapil Goes To Campus, Dukcapil Goes To Office, layanan jemput bola dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 400.12/16514/DKP3A-II dan Nomor 400.12/16511/DKP3A-II Tentang Implementasi Identitas Kependudukan Digital.

Kepala Dinas KP3A Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan melalui surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut surat dari Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 470/1022/Dukcapil tanggal 20 Juli 2022 hal Penerapan Identitas Kependudukan Digital dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko KTP-el.

“Bahwa mulai tahun 2023 diberlakukan IKD yang memiliki fungsi dan kegunaan yang sama dengan KTP-el,” ujar Soraya saat ditemui, Rabu (17/1/2024).

Soraya melanjutkan, berdasarkan laporan Dinas Dukcapil kabupaten/kota se Kaltim per 31 Desember 2023, saat ini wajib KTP-el di Kaltim berjumlah 2.790.734 jiwa. “Sementara yang sudah aktivasi sebanyak 94.980 atau 3,40%,” terang Soraya.

Meski jauh dari target nasional pada tahun 2023 yaitu 25% aktivasi IKD dari jumlah wajib KTP-el, namun DKP3A Provinsi Kaltim terus berupaya melakukan percepatan aktivasi IKD secara bertahap.

Soraya berharap kedepan dapat membuat pelayanan administrasi kependudukan menjadi semakin mudah, cepat, efektif, dan efisien. (dkp3akaltim/rdg) 

Talkshow KDRT : Upaya Pencegahan dan Harapan Masa Depan

Samarinda — Dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke- 67 Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menggelar Talk Show Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kamis (11/1/2024).

Dihadiri puluhan peserta, talkshow ini menghadirkan narasumber yaitu Kepala Seksi Tindak Lanjut, Mirza Alfian dan Psikolog Klinis, Ira Mayang Sari, serta dimoderatori oleh Kepala UPTD PPA Provinsi Kaltim, Kholid Budhaeri.

Kepala UPTD PPA Provinsi Kaltim Kholid Budhaeri mengatakan bahwa komitmen UPTD PPA untuk melindungi masyarakat terutama perempuan dan anak juga direalisasikan melalui program-program yang sudah berjalan.

“Fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban,” ujarnya.

Pentingnya kesadaran masyarakat terhadap KDRT sehingga masyarakat pun perlu diberikan edukasi terkait pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan KDRT serta dampaknya pada korban.

“Dalam konteks Kalimantan Timur, fenomena KDRT tidak bisa diabaikan. Statistik menunjukkan bahwa angka KDRT di wilayah ini terus meningkat, menciptakan kebutuhan mendesak untuk langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif,“ ujar Mirza

Selaras dengan hal itu, dari sudut pandang psikologi, upaya pencegahan KDRT yang bisa dilakukan adalah inisiatif seperti sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Ira pun memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya pendekatan holistik dalam pencegahan KDRT, yang mencakup aspek pendidikan, dukungan psikologis dan perubahan budaya.

“Dalam menghadapi KDRT, saya percaya bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting. Seluruh pihak harus aware. Harus saling mendukung perlindungan untuk para korban,” sambung Ira.

Melalui kegiatan ini, diharapkan adanya kesadaran bersama dan dukungan yang lebih kuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. (diskominfokaltim/dkp3akaltim/rdg)