809 IKD Teraktivasi di Unmul

/0 Comments/in /by

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita mengatakan, Dukcapil Goes to Campus pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang berlangsung di Gedung  Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si (Unmul Hub) pada 10-12 Oktober 2023 memperoleh sebanyak 809 yang sudah aktivasi IKD.

“Jadi hari pertama berjumlah 171 IKD, hari kedua berjumlah 258 IKD dan hari ketiga berjumlah 380 IKD. Sehingga totalnya sebanyak 809 IKD yang sudah teraktivasi,” ujar Soraya saat ditemui, Senin (24/10/2023).

Soraya menambahkan, ini merupakan Dukcapil Goes to Campus keenam yang dikunjungi oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Teguh Setyabudi.

Meski layanan yang berlangsung di perguruan tinggi hanya dilakukan selama tiga hari, tetapi mahasiswa dan masyarakat tetap bisa melakukan aktivasi IKD di Dinas Dukcapil terdekat.

Soraya menuturkan banyak keuntungan yang didapat dari aktivasi IKD. Salah satunya memudahkan akses data kependudukan tersebut dalam satu genggaman.

“Efisiennya, KTP-el nantinya tidak perlu lagi dicetak atau disimpan bentuk fisiknya di dompet seperti biasanya, melainkan dapat disimpan di handphone,” imbuh Soraya.

Ia menjelaskan, untuk mencapai target aktivasi IKD 25% dari jumlah pemilik KTP-el, jajaran Dukcapil se Kalimantan Timur tidak hanya menunggu pemohon yang datang ke Dinas Dukcapil, tetapi juga melakukan jemput bola ke tempat- tempat orang yang sudah banyak memiliki KTP-el seperti perkantoran melalui Program Dukcapil Goes To Office dan sekolah/universitas melalui Program Dukcapil Goes to School/Goes to Campus. (dkp3akaltim/rdg)

Sekda Sri : Rakor Evaluasi PUG Untuk Memastikan Perangkat Daerah Sudah Melaksankan Program Responsif Gender

/0 Comments/in /by

Samarinda — Komitmen Pelaksanaan Pengarusatamaan Gender (PUG) di Kalimantan Timur telah dimandatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tertuang dalam isu strategis, visi misi, tujuan, sasaran, program prioritas, indikator sasaran, program kegiatan dan sub kegiatan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengatakan kepala perangkat daerah dengan jajarannya harus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan mitra kerjanya.

“Bukan APBD nya saja tetapi outputnya. Bagaimana kita menggerakkan stakeholder kita untuk sama-sama mendukung cakupan keterlibatan gender dalam setiap kegiatan urusan kita,” ujar Sekda Sri pada kegiatan Rakor Evaluasi PUG Provinsi Kalimantan Timur, di Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/10/2023).

Sekda juga meminta agar Evaluasi PUG dapat dilakukan secara rutin sehingga perangkat daerah akan terbiasa dengan PUG dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan kedepan program kegiatannya akan berbasis anggaran responsif gender (ARG).

Ia menambahkan, ekspose ini perlu dilakukan untuk memastikan perangkat daerah sudah melaksankan program responsif gender sehingga perangkat daerah lain bisa menjadi pembanding pelaksanaan program responsif gender.

Saat ini perangkat daerah yang telah menindaklanjuti keterkaitan isu gender dalam dokumen Resntra dan Renja yang dikuatkan melalui dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) sebanyak 87% perangkat daerah.

Pada penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)  tahun 2020, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh penghargaan tingkat Utama. APE dengan data terpilah menjadi pertimbangan untuk target tahun berikutnya, maka seharusnya ada keberlanjutan. Data terpilah dapat tertuang dalam Peran Gender dalam Pembangunan Kaltim.

“Sehingga pada tahun selanjutnya kita tidak boleh abai karena sudah tidak pandemi,. Dengan ini penyediaan data terpilah di perangkat daerah harus ada, silahkan dibuatkan dan didata, sebaiknya dilakukan diekspose apa saja yang menjadi kebutuhan data pilah perangkat daerah.” imbuh Sri.

Sekda Sri pun meminta kedepan evaluasi PUG dapat dilakukan dengan pengelompokan dan pembagian kluster. Seperti klaster peran gender dalam akses sumber daya alam, klaster Kaltim berbasis sumber daya alam, kluster peran gender dalam akses peningkatan daya saing (SDM, beasiswa), klaster peran gender dalam akses kesehatan; dan klaster sarana prasarana yang ada pada pelayanan publik. (dkp3akaltim/rdg)

 

Evaluasi PUG, Anggaran Responsif Gender Di Kalimantan Timur Terus Meningkat

/0 Comments/in /by

Samarinda — Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengarusatamaan Gender (PUG), Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Rakor Evaluasi PUG Provinsi Kalimantan Timur, di Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/10/2023).

Kepala DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita menjelaskan bahwa tujuan rapat untuk mengevaluasi pengarusutamaan gender dan koordinasi terkait pelaksanaan program pengarusutamaan gender di pemerintah daerah.

“Ini merupakan bagian dari upaya evaluasi pangarusutamaan gender di Kaltim,” tutur Soraya

Menurutnya, seperti yang disampaikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), saat ini telah dilakukan evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan PUG baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Evaluasi tersebut mencakup 7 proses, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pemantauan, dan pelaporan.

“Tahap pertama evaluasi mandiri telah berlangsung 14 September hingga 19 Oktober lalu dan sesuai jadwal, akan ada verifikasi terhadap hasil evaluasi yang telah dilakukan,” katanya.

Untuk verifikasi lapangan akan berlangsung dari akhir Oktober hingga pertengahan November. Kemudian akan ada beberapa perangkat daerah, organisasi perempuan dan perguruan tinggi negeri yang menjadi sampel untuk verifikasi lapangan.

“Diakhir November adalah verifikasi final dan penghargaan akan disampaikan pada saat Peringatan Hari Ibu yaitu 22 Desember 2023,” imbuh Soraya.

Provinsi Kaltim saat ini telah menjalankan program dan kegiatan yang mengarah pada anggaran APBD yang responsif gender, baik di tingkat perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Soraya menyebutkan presentase anggaran responsif gender di Kalimantan Timur terus meningkat, mencapai 11,18 persen pada tahun 2022, dan sekitar 18 persen pada tahun 2023 di bulan ke-3.

“Meskipun besaran ini masih dibawah target, kita tetap berharap untuk mencapai 25 persen anggaran yang responsif terhadap gender,” tegasnya.

Tampak hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan Hortikultura Kaltim Siti Farisyah Yana serta Perangkat Daerah Kaltim. (dkp3akaltim/rdg).