Posyandu Berperan Penting Deteksi Dini Stunting

/0 Comments/in /by

Samarinda — Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang ada di desa-desa maupun di tingkat RT menjadi bagian penting dalam merekam secara periodik tingkat kesehatan balita dari waktu ke waktu.

Karena itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi meminta kegiatan Posyandu di desa-desa agar bisa digalakkan kembali sebagai upaya untuk penanganan stunting.

“Program Posyandu memang penting. Sebab, untuk mengetahui secara detail persoalan yang dialami balita, maka perlu dipantau terus menerus melalui kegiatan dan program Posyandu. Termasuk jika ditemukan balita stunting dapat ditangani lebih cepat,” kata Hadi Mulyadi dalam arahannya saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (Rakor TPPS) Privinsi Kaltim, berlangsung di Ruang Tepian 1 Kantor Gunernur Kaltim, Rabu (27/4/2022).

Wagub Hadi yang juga menjadi Ketua Pelaksana TPPS Provinsi Kaltim mengatakan, Posyandu sebagai struktur terkecil dan terdepan dari pelayanan kesehatan dari pemerintah. Maka harus bisa menjangkau masyarakat secara langsung, termasuk mampu memberdayakan para ibu untuk memperhatikan kesehatan anak dan pola konsumsi keluarga, termasuk pelayanan timbang berat badan, konsultasi kesehatan serta pemberian makanan tambahan (PMT).

“Posyandu menjadi pelayanan terdepan untuk mendeteksi dini, terkait pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita yang dilakukan secara rutin, sehingga bila ada masalah pada pertumbuhan anak di usia 0-23 bulan dapat segera terdeteksi,” imbuhnya.

Ia menilai peran Posyandu sangat penting, termasuk kontribusi kepala desa setempat, mengingat mereka sangat mengetahui kondisi warganya dan mengetahui data secara nama dan alamatnya. Meski kebijakan dibuat oleh pemerintah daerah, tetapi pelaksananya tetap warga desa itu sendiri.

“TPPS harus terus bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, tidak terkecuali dengan kepala desa dalam upaya menggalakkan kembali Posyandu, sebagai upaya penanganan stunting mulai tingkat kabupaten/kota hingga ke desa-desa,” ujarnya.

Stunting dapat dihindari sebelum anak berusia dua tahun (24 bulan). Pengisian kurva KMS yang dilakukan secara rutin oleh kader/petugas gizi/bidan di Posyandu dapat membantu mendeteksi bila ada kecurigaan kearah stunting pada anak.

“Balita yang dideteksi mengalami gangguan pertumbuhan di posyandu, dapat segera ditindaklanjuti untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan puskesmas atau rumah sakit. Jika terdapat anak yang berpotensi stunting tentunya seluruh elemen posyandu mengadakan evaluasi untuk dicari faktor penyebab dan risiko, sehingga kasus stunting bisa dicegah, untuk mewujudkan generasi yang sehat,” pesan Hadi Mulyadi. (adpimprovkaltim/dkp3akaltim)

Wagub Berharap TPPS Bekerja Maksimal Turunkan Stunting

/0 Comments/in /by

Samarinda — Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi berharap Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kaltim ini dapat menghasilkan suatu gerakan yang terkoordinasi, terintegrasi, konvergen, dan simultan dalam upaya mempercepat penurunan stunting di Kaltim.

Hadi Mulyadi yang juga Ketua Pelaksana TPPS Kaltim menegaskan upaya pencegahan stunting penting dilakukan sedini mungkin, dengan berkolaborasi antara dinas, instansi dan lembaga terkait, karena penurunan stunting tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi perlu sinergi dan kerja sama melalui program-programnya.

“Misalnya dari Dinas Pendidikan, guru-gurunya harus memberikan orientasi kepada siswanya yang akan memasuki usia pernikahan, bagaimana pernikahan yang ideal, bagaimana merencanakan kehidupan, sehingga para siswanya ada penambahan wawasan bukan saja terkait stunting tetapi juga kesadaran pola hidup sehat, tentang gizi, dan pentingnya berolahraga, sehingga kita bisa mengawal generasi yang sehat,” ujar Hadi Mulyadi saat menghadiri Rakor TPPS, di Ruang Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (27/4/2022).

Selain Dinas Pendidikan, lanjut Hadi, TPPS Provinsi Kaltim juga harus bersinergi dengan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan memberikan pelaksanaan program pangan lestari dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami berbagai macam sayur-sayuran, dan program tersebut harus disosialisasikan di kabupaten/kota.

“Pangan lestari dari Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura harus menjadi program yang massif, dan disosialisasikan di kabupaten/kota, tinggal di sinkronisasi dan dijadikan alat ukur dalam upaya menangani stunting melalui pemenuhan makanan yang bergizi bagi keluarga,” imbuhnya.

Hadi Mulyadi meminta, TPPS Kaltim melakukan penanganan stunting juga sampai pada tingkat kecamatan, kelurahan bahkan tingkat desa, dengan melakukan gerakan bersama yang melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), tokoh agama, ibu-ibu di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan lainnya.

“Penanganan stunting harus menjadi tugas kita bersama, tidak cukup hanya TPPS Kaltim, namun perlu dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota, termasuk TP PKK maupun seluruh elemen masyarakat,” pesan Hadi Mulyadi.  (adpimprovkaltim/dkp3akaltim)

20 Gender Champion Berbagi Kisah Praktik Terbaik Pemberdayaan Perempuan Pada Parade Gender Kaltim

/0 Comments/in /by

Samarinda — Sebanyak 20 Gender Champion tampil menjadi pembicara dalam acara Parade Gender Kalimantan Timur 2022 yang diinisiasi oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim bekerjasama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).

Mereka berbagi pengalaman terkait kepedulian dan aksi nyata terkait lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan minyak jelantah, penggerak eko wisata, pembicara di bidang politik olahraga, generasi milineal, pemangku adat, pakar gender, pelaku ekonomi, dan penyintas kekerasan, yang dilaksanakan secara virtual di Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, pada Selasa (26/4/2022).

Kepala DKP3A Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, adanya ide menampilkan potensi, komitmen dan kapasitas serta dedikasi yang telah dilakukan oleh Penggiat Pemberdayaan Perempuan di Kaltim menjadi tantangan tersendiri.

Praktik terbaik yang didedikasikan selama ini membuktikan bahwa perempuan selain sebagai pelaku pembangunan juga sebagai pelopor dan inspirator bagi lingkungan sekitar.

“Kami yakin di balik kesuksessan seorang perempuan ada dukungan laki-laki sebagai garda terdepan,” terangnya.

Parade Gender Kalimantan Timur 2022, lanjut Soraya, mengambil dua tema. Berkenaan dengan Hari Kartini, bertema Perempuan dalam Pembangunan sedangkan berkenaan dengan Hari Bumi, bertema Perempuan dalam Pembangunan Hijau.

“Salah satu tujuan kegiatan ini, mengidentifikasi tantangan dan peluang pengarusutamaan gender (PUG) dalam kerangka pembangunan hijau di Kaltim,” bebernya.

Soraya menambahkan, jika dilihat dari ukuran pembangunan Sumber Daya Manusia berupa capaiam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), nampak kesenjangan yang cukup tajam. IPM menempati tiga besar teratas dari 34 Provinsi sementara IDG berada pada urutan ke 27 dan IPG urutan ke  32 dari 34 Provinsi se Indonesia.

Kondisi itu, menurut dia, perlu menjadi perhatian dan kerja keras para pihak terkait guna meningkatkan capaian indikator pembangunan perempuan di Kaltim.

“Upaya strategis  untuk meningkatkan capaian kualitas pembangunan SDM khususnya Perempuan adalah dengan implementasi PUG di semua sektor salah satunya  melalui aktifitas masyarakat,” ujarnya. (dkp3akaltim/rdg)