Sri Wahyuni Sekda Kaltim Perempuan Pertama

Samarinda — Dilantiknya Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Sri Wahyuni sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Perempuan Pertama, menorehkan sejarah baru di Benua Etam.

Kaltim pernah memiliki Sekretaris Daerah (Sekda) perempuan di posisi Penjabat (Pj), yakni Dr Hj Meiliana, pasca Dr H Rusmadi di era Gubernur Awang Faroek Ishak dan Gubernur Isran Noor.

Sri Wahyuni mengungkapkan, dirinya tidak bisa mengemban amanah yang telah dipercayakan ini sendirian. Sehingga dia juga berharap terjalinnya kerja sama dengan seluruh pihak di Kaltim.

“Siap insya Allah mengemban amanah. Komunikasi tentu tidak mengenal gender ya. Mudah-mudahan, dengan pencapaian ini juga memberi dorongan yang kuat bagi ASN perempuan bahwa kita punya kesempatan yang sama,” jelas Sri Wahyuni.

Menurut Sri, komitmen juga diperlukan karena kesempatan itu harus digunakan untuk menunjukkan kinerja yang baik, komunikasi, dan kolaborasi.

“Setelah ini saya tentu akan berkoordinasi dengan Pj Sekda sebelumnya serta kepala OPD lainnya,” tutup Sri singkat.

Sebagai informasi, Sri Wahyuni merupakan perempuan kelahiran Samarinda pada 29 Desember 1970. Sri pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor tahun 1989-1992. Kemudian ia melanjutkan mengikuti Sekolah Perwira Militer Wajib STPDN Sekolah Korps Wanita Angkatan Darat (SESKOWAD) Bandung tahun 1992.

Sri juga melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dan mendapat gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di jurusan Politik Pemerintahan di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta tahun 1996-1998. Pendidikan terakhirnya dia tempuh di The Australian National University (ANU) Australia pada 2004-2006 dan mendapat gelar Master of Public Policy.

Mengenai karier, Sri memulai kariernya sebagai Perwira Pertama Militer Kodim 0803/Madiun pada 1992-1994. Kemudian dia menjadi Lurah Long Ikis, Kabupaten Paser pada 1994-1996. Kariernya menanjak sebagai Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa, Setdakab Kukar pada 1999-2003. Hingga akhirnya menjadi Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Kukar pada 2006-2012.

Sri juga dikenal aktif dalam hal bidang pariwisata. Hal itu dibuktikan karena dirinya pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kukar pada 2012-2016. Lalu dilanjutkan sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kukar mulai 2016-2019. Hingga akhirnya pada 2019 silam, Sri dilantik sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kaltim dan kini menduduki jabatan Sekda Kaltim. Ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim pada awal tahun 2021.

Sekda Harus Banyak Strategi dan Taktik

Tanjung Redeb — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan jumlah perempuan di Kaltim tidak terlalu jauh selisihnya. Untuk jumlah penduduk laki-laki sebanyak 51,88% dan untuk penduduk perempuan sebanyak 48,12%.

“Sementara di Kabupaten Berau terdapat 153.540 jiwa jumlah penduduk laki-laki dan 123.610 jiwa jumlah penduduk perempuan. Namun, aktivitas politik perempuan belum optimal. Capaiannya sebanyak 5 orang atau 17 persen,” ujar Soraya pada kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi berlangsung di Hotel Grand Parama, Selasa (22/3/2022)

Soraya melanjutkan, partisipasi perempuan perlu ditingkatkan untuk menghasilkan keputusan politik yang lebih akomodatif dan subtansial terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak. Selain itu dapat menguatkan demokrasi untuk memberikan gagasan terkait perundang-undangan yang pro perempuan dan anak di ruang publik.

“Juga dapat mempengaruhi isu kebijakan terkait kesetaraan gender sehingga memperkecil kesenjangan gender dalam politik. Selain itu, pentingnya pendidikan politik untuk masyarakat mengetahui politik secara unum perlu dilaksanakan secara dini,” imbuh Soraya.

Soraya berharap, dengan kegiatan ini menjadi upaya untuk meguatkan kapasitas dan menajamkan sensitivitas agar isu gender menjadi muatan dalam mencapai tujuan politik.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 peserta terdiri dari KPPI Berau, Partai Politik dan organisasi perempuan. Hadir menjadi Narasumber Bupati Berau Sri Juniarsih, Asisten Deputi PUG Bidang Politik dan Hukum Kemen PPPA Dermawan dan Krtua KPPI Berau Syarifatul Sya’diah.. (dkp3akaltim/rdg)