Archive for month: June, 2021

Jakarta (29/06) — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong pembangunan ketahanan keluarga yang responsif gender sebagai upaya pencegahan stunting dan membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Hal tersebut dapat diupayakan, salah satunya melalui pengasuhan dan pemberian gizi yang optimal pada periode emas anak yang dilakukan oleh keluarga.

Deputi Partisipasi Masyarakat Kemen PPPA, Vennetia R Danes mengatakan, anak sebagai SDM masa depan suatu bangsa, tentu tumbuh kembangnya haruslah menjadi perhatian kita bersama. Khususnya pada periode 0-4 tahun, anak mengalami perkembangan yang sangat pesat baik secara fisik, kognitif, maupun sosio-emosional yang akan menjadi fondasi kuat bagi masa depan mereka.

“Sayangnya, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2018, 30% balita di Indonesia masih mengalami stunting,” jelas Vennetia dalam Webinar “Membangun Kualitas Ketahanan Keluarga yang Responsif Gender dan Responsif Hak Anak dalam rangka Mencegah Stunting.”

Vennetia melanjutkan kondisi Pandemi Covid-19 juga turut mempengaruhi masalah stunting yang ada di Indonesia. Ia juga mengingatkan bahwa permasalahan stunting tidak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan, namun berhubungan dengan faktor lain seperti yang berkaitan dengan isu gender dan anak.

“Penyebab stunting perlu ditelusuri dan dilihat apakah berkaitan dengan gender. Apakah terdapat persoalan pada perempuan dalam memperoleh akses? Apakah perempuan dilibatkan dalam penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan dan kontrol serta menerima manfaat yang setara dan adil, baik saat perempuan sedang dalam masa hamil dan menyusui, atau mulai dari saat pra konsepsi bahkan saat perempuan itu masih remaja?” ujar Vennetia.

Oleh sebab itu, Vennetia menekankan pentingnya penguatan fungsi keluarga, baik melalui kemitraan dan memperhatikan relasi gender. Selain itu, butuh kerja sama berbagai sektor guna menyelesaikan isu ketidaksetaraan gender, isu perempuan dan anak yang saling berkaitan dalam mengatasi masalah stunting.

Menanggapi hal tersebut, dokter RS Siloam Purwakarta, Anggia Farrah menjelaskan dampak-dampak stunting pada anak yang bukan hanya berdampak jangka pendek pada pertumbuhan fisik anak terganggu, melainkan efek jangka panjang yang mempengaruhi kecerdasan anak khususnya prestasi belajar tidak masksimal. Untuk itu, Anggia menekankan pentingnya memperhatikan pertumbuhan anak pada periode emas seribu hari pertama. Apabila asupan gizi yang diberikan pada periode tersebut tidak maksimal, maka akan sulit diintervensi ketika sudah mengalami stunting.

“Asupan kunci pada periode emas seribu hari pertama anak perlu diperhatikan orang tua. Pertama, memastikan kecukupan gizi anak melalui Inisiasi Menyusui Dini (IMD) setelah bayi lahir, selanjutnya pemberian asi eksklusif dari 6 bulan yang berlanjut hingga 2 tahun, dan MPASI (Makanan Pendamping ASI) bila anak sudah berusia 6 bulan. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan dukungan dari keluarga karena keluarga merupakan wahana utama dan pertama untuk mengembangkan potensi anak dan memberikan kasih sayang,” jelas Anggia.

Ketua Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah Bidang Kemasyarakatan, Khotimun Sutanti menjelaskan faktor-faktor penyebab stunting. Selain terdiri dari faktor langsung yang berhubungan dengan asupan gizi dan status kesehatan, faktor tidak langsung seperti kesenjangan ekonomi, sosial, dan pemberdayaan perempuan menjadi hal yang mempengaruhi kondisi anak.

“Laki-laki biasanya memiliki privilege dalam masyarakat dan berperan lebih besar dalam pengambilan keputusan di keluarga. Misalnya keputusan kehamilan dan penggunaan kontrasepsi masih banyak diputuskan oleh laki-laki. Padahal seharusnya diambil keputusan bersama yang mempertimbangkan aspek kesehatan dan psikologis sang ibu. Selain itu kalau jarak kehamilannya dekat biasanya pengasuhan anaknya juga menjadi sulit dan gizi ibu dan anaknya menjadi kurang diperhatikan. Faktor-faktor tersebutlah yang bisa menyebabkan stunting pada anak,” ujar Khotimun.

Khotimun menambahkan tanggung jawab gizi dan pengasuhan anak saat ini masih dianggap hanya menjadi masalah perempuan, sedangkan laki-laki tidak dilatih untuk memahami. Masalah tersebut berpengaruh terhadap pola pengasuhan anak karena para ayah menjadi tidak memahami dan merasa pengasuhan anak bukan menjadi bagian dari tanggung jawabnya.

Menanggapi permasalahan peningkatan partisipasi ayah dalam membangun ketahanan keluarga, Co-founder Ayah Asi, Rahmat Hidayat menekankan pentingnya peran laki-laki dalam keluarga dan mencegah stunting sebagai pendukung nomor satu istri.

“Ayah sebagai pendukung utama ibu menyusui perlu dilibatkan dalam program pencegahan stunting, karena pengasuhan bukan tanggung jawab ibu saja. Masyarakat lebih sering mengarahkan masalah anak, menyusui dan gizi itu hanya tanggung jawab ibu semata sehingga kadang akses ayah untuk ikut berpartisipasi masih kurang. Padahal melalui peran ayah, inisiasi menyusui dini bisa ditingkatkan hingga 81,2 persen dan berpengaruh terhadap pencegahan stunting,” ungkap Rahmat. (birohukumdanhumaskpppa)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan keputusan Pemerintah untuk segera melakukan vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak berusia 12-17 tahun merupakan bentuk perlindungan nyata bagi anak Indonesia.

“Langkah ini juga untuk merespons semakin tingginya angka penularan dan kasus Covid-19 kepada anak di Indonesia sehingga harus diambil langkah nyata sebagai bentuk perlindungan negara,” kata Menteri Bintang Puspayoga dalam keterangannya, Senin, 28 Juni 2021.

Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 28 Juni 2021 secara resmi sudah mengumumkan kebijakan vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak berusia 12-17 tahun seiring dengan terbitnya izin penggunaan darurat atau emergency use of authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk vaksin Sinovac.

BPOM tercatat telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use of authorization (EUA) untuk vaksin Sinovac yang dinyatakan aman digunakan anak usia 12 sampai 17 Tahun. Sehingga vaksinasi untuk anak-anak usia tersebut bisa segera dimulai.

Bintang Puspayoga menyatakan akan segera menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak terkait agar program tersebut bisa segera terlaksana dan tersosialisasikan secara luas. “Ini penting agar kebijakan bisa segera diterapkan dan vaksinasi bagi anak bisa terlaksana secara luas,” katanya.

Data nasional saat ini menunjukkan proporsi kasus konfirmasi positif COVID-19 pada anak usia 0-18 tahun 12,5 persen. Artinya, 1 dari 8 kasus konfirmasi itu adalah anak dengan 50 persen kasus kematian COVID-19 anak adalah balita.

“Fokus kami adalah melindungi anak dan meyakinkan kalau hak-hak anak terpenuhi secara baik, meskipun dalam suasana pandemi Covid-19. Kepentingan terbaik anak adalah prioritas di tengah pandemi ini,” katanya.

Program vaksinasi Covid-19 nasional sendiri telah mencapai angka 1,3 juta suntikan sampai dengan Sabtu, 26 Juni 2021. Pencapaian ini tercatat lebih cepat dari target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yakni 1 juta suntikan perhari mulai Juli 2021.

Semua pihak dilibatkan untuk bekerja keras dan bergotong royong terutama Kementerian Kesehatan, TNI-Polri, pemda, BUMN, dan pihak swasta yang turut membantu, serta masyarakat yang bersedia divaksin.

KemenPPPA sampai sejauh ini telah memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak yang aman dengan memberikan vaksinasi bagi para pendamping perempuan dan anak penyintas kekerasan dan serta pendamping AMPK.

Sebelumnya pula sebanyak 890 pendamping perempuan dan anak penyintas kekerasan serta pendamping anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), menjalani vaksinasi COVID-19 pada 24 Mei 2021.

Menteri Bintang menekankan semua pihak untuk tidak ragu divaksinasi dan mengajak anak untuk divaksin bila saatnya tiba nanti. Dan yang tak kalah penting tetap berdisiplin menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

“Dan tetap tinggallah di rumah selama tidak ada kebutuhan yang mendesak. Ajaklah anak melakukan kegiatan positif agat tidak bosan, jangan mengajak anak ke tempat kerumunan atau tempat rawan penularan,” kata Bintang. (birohukumdanhumaskpppa)

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan hingga akhir tahun 2020 sudah 9 kabupaten/kota yang sudah membentuk Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

Untuk 9 Kabupaten/kota yang sudah terbentuk Puspaga adalah Berau, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser, Balikpapan, Bontang, Samarinda dan Penajam Paser Utara dalam proses pembentukan.

“Tingkat provinsi telah terbentuk pada tahun 2019, lalu untuk Kabupaten Mahakam Ulu dalam tahap advokasi,” ujarnya dalam Seminar Parenting Peran Pengasuhan Bagi Tumbuh Kembang Anak, berlangsung di Ruang Rapat Kartni DKP3A Kaltim, Rabu (23/6/2021).

Soraya menjelaskan, Puspaga merupakan one stop service atau Layanan Satu Pintu Keluarga Berbasis Hak Anak untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi orang tua, anak dan keluarga dalam menghadapi permasalahan pada langkah pertama pencegahan kekerasan.

Puspaga, lanjut Soraya, merupakan bentuk layanan pencegahan dibawah koordinator DKP3A Kaltim sebagai wujud kepedulian Negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan/pengasuhan, ketrampilan menjadi orangtua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga. Dilakukan oleh tenaga profesional seperti tenaga konselor, baik psikolog atau sarjana profesi bidang psikologi, Bimbingan Konseling atau Pekerja Sosial yang telah memahami Konvensi Hak Anak (KHA), melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga yang bertanggung jawab terhadap anak dalam mengasuh dan melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

“Hal ini merupakan salah satu unsur prioritas dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA),” terang Soraya.

Selain itu, pengasuhan memegang peran yang sangat penting dalam sebuah keluarga dan akan menentukan baik buruknya karakter seorang anak kelak.

Sehingga strategi maupun kebijakan telah disiapkan pemerintah, salah satunya adalah melalui Puspaga, sebagai upaya pencegahan kekerasan dan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas.

Dengan Hadirnya Puspaga, ia berharap masyarakat dapat bersama-sama melakukan pembelajaran terkait bagaimana mengasuh anak dengan tepat sehingga mampu menjaga ketahanan keluarga. (dkp3akaltim/rdg)