Archive for month: May, 2021

Tenggarong — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan berdasarkan data BPS tahun 2020 terdapat kesenjangan pada capaian pembangunan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan perempuan Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk IPM laki-laki Kaltim ada pada indeks 81,32 menempati posisi ketiga dari 34 Provinsi se Indonesia  dan IPM Perempuan ada pada posisi ke 7 dari 34 Provinsi se Indonesia. Sementara untuk capaian Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaa Gender ada pada posisi 32 dari 34 provinsi.

“Komposit yang sangat mempengaruhi terhadap kesenjangan ini adalah pada bidang ekonomi.  Pada  agregat  pengeluaran per kapita sebagai Komposit IPG dan IPM Kaltim berada pada angka 6.943.000 juta/tahun untuk perempuan dan 17.958.000 juta/tahun  untuk laki-laki,” ujar Soraya dalam kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Lembaga Pemberdayaan Perempuan Kewenangan  Provinsi, berlangsung di Ruang Kartanegara Bappeda Kukar, Kamis (27/5/2021).

Sementara capaian  Indonesia  sebesar 9.004.000 juta/tahun. Sektor ekonomi lainnya adalah sumbangan pendapatan perkapita perempuan Kaltim  yaitu 24.17% menglami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 24.06%.

Soraya menambahkan, Pokja PUG merupakan salah satu lembaga yang cukup efektif untuk menggerakan dan mengkoordinir peran dan fungsi perangkat daerah terutama dalam mencapai kinerja urusan pemberdayaan perempuan khususnya di bidang ekonomi.

Kabupaten Kukar sebagai kabupaten yang memiliki sumber daya alam melimpah, secara tidak langsung juga memiliki CSR yang potensial dalam menunjang program pemerintah.

“Sehingga kami yakin bahwa Kabupaten Kutai kertanegara  melalui  perangkat daerah dan pihak terkait dapat memperkecil kesenjangan pembangunan pemberdayaan perempuan khusunya bidang ekonomi. Hal ini dimulai dengan ketersediaan data terpilah laki-laki dan perempuan dalam menentukan kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan,” terang Soraya.

Melalui  berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang strategis diharapkan dapat membangun motivasi perempuan untuk maju, mengembangkan potensi perempuan, meningkatkan kemampuan perempuan pelaku usaha mikro menjadi pengusaha kecil, meningkatkan kemampuan perempuan untuk berwirausaha, membangun kemampuan perempuan untuk berproduksi, membangun komitmen serta kebijakan pemerintah daerah, mendayagunakan sumber daya lokal dan mengembangkan legalitas usaha mikro.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 perserta teridiri dari Disperindag Kukar, Dinas PPPA Kukar, Dinas Sosial Kukar, Dispora Kukar, Dinas Pertanian Kukar, Dinas Perternakan Kukar, Dinas PPKB Kukar, Dinas Perikanan Kukar, Dinas Pemdes Kukar, BPMPTSP Kukar, Dinas Perkebunan Kukar, Dinas ESDM Kukar, Dinas Koperasi dan UKM Kukar dan Dinas Pariwisata Kukar.. Hadir menjadi narasumber Asdep Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender Kementerian PPPA M Ihsan, Kepala Dinas P3A Kukar Aji Lina Rodiah, dan Kasi Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UKM Kukar Masilah. (dkp3akaltim/rdg)

Jakarta — Daya beli masyarakat dinilai mulai meningkat seiring keberhasilan sejumlah program pemulihan ekonomi nasional yang diterapkan pemerintah selama pandemi. Maka untuk menfaatkan peluang naiknya permintaan terhadap produk lokal, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengajak lebih banyak pelaku usaha mikro dan kecil perempuan untuk go online atau memanfaatkan internet dalam menjalankan usahanya.

Deputi Menteri PPPA Bidang Kesetaraan Gender Lenny N. Rosalin, dalam keterangannya mengatakan pentingnya perempuan pelaku usaha untuk terlibat dalam digitalisasi agar usahanya bisa berkembang dan naik kelas.
“Berdasarkan riset Bank Indonesia pada 2020, penjualan e-commerce meningkat 18 persen selama pandemi,” kata Lenny.

Hal itu menjadi peluang tersendiri yang harus dioptimalkan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil perempuan yang jumlahnya sangat besar di tanah air. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada 2014-2018 tercatat sebanyak 99% dari total unit usaha ekonomi adalah UMKM dengan 50% di antaranya dikelola atau dimiliki oleh perempuan.

Sedangkan berdasarkan Sensus Ekonomi 2016 tercatat perempuan yang bekerja di sektor ekonomi kreatif sebanyak 9,4 juta dengan perbandingan perempuan 55% dan laki-laki 45%. Perempuan banyak bergerak pada 3 sektor yakni fashion, kuliner, dan kriya. Untuk itulah penting bagi sektor ini untuk go onlie.

Fakta itu juga didukung oleh survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020 yang menunjukkan bahwa 4 dari 5 pelaku usaha yang menggunakan internet dan teknologi informasi untuk pemasaran via online, mendapatkan pengaruh yang positif bagi penjualan mereka.

Sayangnya, Lenny menambahkan, tingkat akses kepada internet kaum perempuan di tanah air cenderung lebih rendah ketimbang laki-laki. Akses internet perempuan sebesar 46,87 persen sementara laki-laki mencapai 53,13 persen.

“Dengan ketimpangan akses kepada internet, potensi ekonomi perempuan menjadi belum termaksimalkan dan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan negara secara umum. Untuk itu, potensi ekonomi perempuan harus dimaksimalkan, terutama dalam sektor UMKM yang memanfaatkan teknologi informasi,” kata Lenny.

Ia melihat sejumlah penyebab yang menjadi latar belakang masih lebih rendahnya akses perempuan kepada internet di Indonesia di antaranya lantaran stereotip peran perempuan yang “tabu” dalam dunia Science Technology Engineering and Mathematics (STEM) menjadi salah satu faktor yang menciutkan nyali perempuan untuk berkecimpung di dalamnya.

“Padahal kehidupan di era revolusi 4.0 dan masa depan akan berdampingan dengan ekologi dan sains, maka penting bagi perempuan untuk fokus pada edukasi berbasis teknologi dan sains, serta membangun standar kompetitif yang lebih tinggi,” kata Lenny.

Oleh karena itu, Kemen PPPA kemudian mengidentifikasi dan melakukan stocktaking program-kegiatan kementerian/lembaga, BUMN, swasta, dan LSM agar dapat mendorong perempuan pelaku usaha khususnya untuk mendapatkan bekal peningkatan kompetensi yang memungkinkan mereka bisa memanfaatkan keuntungan dari digitalisasi.

Enam hal yang dilakukan yakni sinergi dengan berbagai pihak untuk mendukung terselenggaranya pelatihan keterampilan usaha bagi perempuan. Hal kedua melakukan sinergi untuk edukasi literasi keuangan. Ketiga sinergi untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM perempuan.

Selanjutnya, keempat sinergi untuk meningkatkan dan memperluas akses pemasaran UMKM perempuan. Kelima sinergi demi terselenggaranya pelatihan transformasi digital. Dan terakhir, sinergi untuk melaksanakan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan.

“Koordinasi yang kuat dari semua pemangku kepentingan mulai dari pemerintah di semua tingkatan baik pusat dan daerah, menjadi kunci utama untuk mendorong perempuan pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi internet,” katanya.

Lenny pun menekankan pentingnya peningkatan partisipasi, sinergisitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan, demi mendapatkan praktik terbaik, inovasi, serta perumusan kebijakan untuk memaksimalkan potensi perempuan. (birohukumdanhumaskemenpppa)