April 9, 2021 – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menerima Kunjungan Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, di Ruang Rapat Kepala DKP3A Kaltim, Jumat (9/4/2021).

Rombongan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Dukcapil Berau David Pamuji. Hadir pula Kasubdit Pengesahan Kelahiran dan Kematian Ditjen Dukcapil Kemendagri selaku PJ. Korwil III Wilayah Kalimantan, Sakaria.

Kepala Dinas KP3A Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, secara umum kinerja Disdukcapil Berau sangat baik dan sudah diatas rata-rata nasional. Terkait inovasi yang telah dilakukan oleh Disdukcapil Berau dalam memberikan layanan kepada masyarakat ditengah Pandemi Covid-19, Pemprov Kaltim sangat mengapresiasi dan mengharapkan hal ini bisa dijadikan contoh Kabupaten/Kota yang Iain untuk meningkatkan kualitas layanan menuju layanan yang membahagiakan masyarakat.

Soraya juga mengimbau yang perlu mendapatkan perhatian yaitu pemanfaatan data. Saat ini terdapat 5 OPD yang telah menandatangai PKS tetapi belum ada implementasi pemanfaatan datanya melalui Data Ware House (DWH).

“Untuk itu agar segera dilakukan koordinasi secara intensif dengan Direktorat Pemanfaatan Data Ditjen Dukcapil sehingga pemanfaatan data bisa segera terwujud tidak hanya sebatas PKS,” ujarnya.

Pj. Korwil Wilayah Ill Sakaria, mengatakan kinerja DKP3A Kaltim secara umum sudah baik tetapi perlu terus ditingkatkan.

“Khususnya yang menjadi perhatian adalah tingkat perekaman di Kabupaten Kutai Timur yang baru mencapai 83,5 persen sedangkan Kabupaten/Kota yang Iain sudah diatas 95 persen. Untuk itu Provinsi. Kaltim harus berkoordinasi dengan kabupaten/kota lain untuk melakukan Pelayanan Terpadu Gotong Royong Penuntasan Perekaman KTP-eI,” terang Sakaria. (dkp3akaltim/rdg)

Sendawar — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melakukan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Barat, Selasa – Rabu (6-7/4/2021).

Kabid Kesetaraan Gender sekaligus Fasilitator PUG Dwi Hartini mengatakan, indikator pencapaian pembangunan pemberdayaan perempuan di Kalimatan Timur juga menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, capaian Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur sebesar 85.63, meningkat menjadi 85.98 pada tahun 2019 namun mengalami sedikit penurunan sebesar 85.70 pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19.

Beragam upaya dilakukan dalam rangka mengintegrasikan isu gender dalam program kegiatan yang bersifat lintas sektor baik berupa penguatan kelembagaan, komitmen maupun kebijakan di daerah. Sebagai gambaran, pada tahun 2019 capaian IPG Kabupaten Kutai Barat sebesar 83.84 dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 83.87, dengan capaian IPM perempuan sebesar 64,70 pada tahun 2019 namun mengalami penurunan sebesar 64,27 di tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19.

“Sementara pada Kabupaten Mahakam Ulu, capaian Indeks Pembangunan Gender tahun 2019 sebesar 80,89 dan mengingkat menjadi 80,98 pada tahun 2020. Capaian IPM perempuan pada tahun 2019 sebesar 60,28 dan turun menjadi 59,81 pada tahun 2020. Penigkatan capaian indeks pembangunan gender ini meggambarkan adanya upaya pengintegrasian gender di semua bidang pembangunan dalam penyusunan kebijakan dan program di seluruh ranah politik, ekonomi, sosial dan budaya berbasis pada keadilan gender,” ujarnya.

Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur pemerintah selaku pelaku pembangunan dan sekaligus penggerak PUG itu sendiri yaitu Bappeda sebagai Ketua POKJA PUG dan anggota tim penggerak / Driver PUG meliluti BPKAD, Inspektorat dan Dinas PPPA Kabupaten/Kota.

Dwi berharap pembangunan pemberdayayan perempuan dan perlindungan anak akan menjadi program dan kegiatan yang terintegrasi oleh OPD Driver di Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu

“Selain itu, diharapkan Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Kubar dan Mahakam Ulu dapat responsif gender serta meningkatnya IPG dan IDG di Kubar dan Mahakam Ulu. Dengan advokasi kita berupaya membangun kapabilitas aparatur OPD Driver, sehingga kedepan dapat menyusun anggaran responsif gender,” imbuh Dwi.

Sebagai informasi Advokasi dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Humas Dodit Agus Riyono berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Mahulu, pada Selasa (6/4/2021) dan dibuka oleh Sekda Kubar Ayonius di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kutai Barat pada Rabu (7/4/2021). Kegiatan ini diikuti masing-masing OPD dengan menerapkan Prosedur Kesehatan Covid-19. (dkp3akaltim/rdg)