Archive for month: March, 2021

Samarinda — Plt Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, Pemerintah Kaltim sudah dan akan terus berupaya menghentikan praktik perkawinan anak.

Hingga saat ini Kaltim telah memiliki Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Instruksi Gubernur Nomor 463 tahun 2019 tentang Pencegahan dan  Perkawinan Usia Anak.

“Terkait dengan mekanisme  koordinasi pencegahan perkawinan usia anak, sudah terbentuk Pokja P2HA. Kemudian rapat koordinasi dan advokasi,” ujarnya pada Rakor Penguatan Strategi Daerah dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di 22 Provinsi yang diinisiasi Kemen PPPA, berlangsung secara virtual, Selasa (23/3/2021).

Tahun 2020, DKP3A Kaltim telah melakukan beberapa kegiatan antara lain, Sosialisasi bagi Calon Pengantin, Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja, Advokasi bagi remaja dan kelompok sebaya, dan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak yang diikuti oleh para pelajar di beberapa kabupaten.

Sebagai tindak lanjut, tahun 2021, DKP3A Kaltim melakukan FGD dengan OPD terkait di 2 kabupaten, Pengembangan KIE melalui Puspaga Ruhui Rahayu Kaltim, Penguatan Jejaring antar lembaga dan advokasi kebijakan.

Kaltim telah memiliki 134 Perlindungan Anak Terpadu Berbasisi Masyarakat (PATBM) gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

“Selain itu, saat ini Kaltim sedang melakukan revisi RMPJD maka isu terkait pencegahan perkawinan anak akan menjadi perhatian kami. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dengan Bappeda, bahwa target penurunan angka perkawinan anak tidak bisa dilakukan sendiri tetapi perlu dukungan, regulasi, kebijakan dan kerjasama dengan stakeholder,” katanya. (dkp3akaltim/rdg)

Jakarta — Implementasi kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama) terkait pemerintah daerah dan sekolah negeri soal seragam beratribut agama merupakan upaya pemerintah dalam menegakan kebhinnekaan, toleransi, dan melindungi hak-hak warga negara dalam beragama. Pemaksaan penggunaan atribut keagamaan yang tidak dikehendaki di satuan pendidikan kerap memberatkan anak dan perempuan sebagai kelompok yang rentan terhadap diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis baru antar kementerian dan masyarakat dalam mengupayakan kebijakan yang menjunjung toleransi dan non-diskriminasi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengatakan SKB 3 Menteri merupakan penekanan kebebasan warga negara untuk memilih dan mengekspresikan praktek keagamaan di lingkungan pendidikan.

Ia mengatakan tidak boleh ada pemaksaan di dalam unit-unit pendidikan negeri dan pemerintah harus berperan serta melindungi hak setiap anak dan orang tua untuk menentukan bagaimana mereka mempraktekan ajaran agama sesuai keyakinan masing-masing.

Dalam satu bulan periode kebijakan tersebut, sinergi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang inklusif masih membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk menginternalisasikan peraturan di semua lapisan masyarakat. “Ini merupakan pekerjaan berat dan tidak akan berhasil kalau hanya pemerintah yang bergerak. Masyarakat, organisasi dan civil society yang mendukung harus membantu menyuarakan dan manyalurkan isu-isu ini. Ketika mungkin ditemukan orang takut melapor, atau tidak nyaman melapor bisa saling memberikan bantuan. Jadi membantu untuk memonitor situasi di lapangan yang berhubungan tentang SKB 3 menteri mengenai seragam ini. Maka dari itu, civil society adalah yang menjadi kunci untuk maju dan menjadikan kebijakan ini sebuah gerakan yang berdampak lebih luas,” tambah Nadiem dalam Dialog Nasional SKB 3 Menteri: Perlindungan Konstitusional Untuk Hak-hak Sipil secara daring, Jumat (19/3/2021).

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Lenny Rosalin mengatakan pihaknya telah bekerjasama dengan 15 Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama untuk mewujudkan satuan pendidikan di Indonesia yang ramah anak dengan cara menerapkan prinsip-prinsip hak anak di dalamnya. Nilai-nilai toleransi, anti kekerasan, non-dikriminasi, the best interest of our children harus dikedepankan.

“Dalam pelaksanaan SKB 3 Menteri, sangat dibutukan dukungan dari semua pihak untuk bersama-sama mengawal implementasinya sampai dengan tingkat satuan pendidikan, termasuk peran stakeholder di sekolah dan orang tua sehingga hal-hal yang merugikan bagi anak bisa dihindari,” tutur Lenny.

Menteri Agama, Yaqut Cholil Quoumas menjelaskan strategi pemerintah dalam menangani permasalahan diskriminasi berkaitan dengan seragam dan atribut keagamaan di lingkungan pendidikan, antara lain, mengidentifikasi masalah dan cara penangkalannya, resolusi konflik, mengembangkan wacana alternatif, penyesuaian sistem pendidikan agama, dan melakukan gerakan sosial untuk memelihara harmoni sosial dalam menjaga kerukunan umat beragama. (kemenpppa)

Jakarta — Komitmen pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk terus mencegah perkawinan usia anak tidak berhenti usai revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disahkan. Meski batas usia minimum perkawinan bagi perempuan telah ditingkatkan menjadi 19 tahun, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga meyakini jika upaya pencegahan harus terus digaungkan karena besarnya dampak buruk dari perkawinan usia anak, salah satunya adalah stunting.

“Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi. Bahkan data membuktikan, bahwa stunting terlahir dari ibu yang masih berusia anak. Itulah sebabnya mengapa kita merevisi UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019,” jelas Menteri PPPA, Bintang Puspayoga dalam acara Deklarasi Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, (18/03/2021).

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia mulai awal tahun 2020 ternyata juga membawa dampak meningkatnya angka perkawinan usia anak di Indonesia. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat 34 ribu permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari-Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun.  Jumlah permohonan dispensasi kawin tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 23.700 permohonan. Permohonan dispensasi dilakukan lantaran salah satu atau kedua calon mempelai belum masuk usia 19 tahun berdasarkan Undang-Undang.

Namun demikian, perkawinan usia anak merupakan persoalan lama yang angkanya masih tergolong tinggi di Indonesia, terlepas dalam situasi pandemi atau bukan. Diperlukan langkah-langkah sinergis antar pemangku kepentingan di negeri ini tanpa harus mengabaikan norma-norma agama dan norma-norma kemasyaratan.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Miftachul Akhyar menyatakan dengan tegas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kemaslahatan keluarga, umat, dan bangsa yang harmoni, yang pada gilirannya akan terwujud generasi Indonesia yang berkualitas pula.

“Intinya perkawinan di samping Sakinah, Mawaddah, Warahmah, tapi dibalik itu ada tugas besar di dalam sebuah perkawinan adalah melahirkan sebuah kehidupan yang harmoni bukan hanya di dunia tetapi sampai nanti di akhirat. Maka tidak serendah pemahaman selama ini asal cocok kawin atau karena batasan usia yang ditetapkan. Tapi kalau belum ada tujuan (harmoni) itu perkawinan yang belum berkualitas” ujar Mifatachul Akhyar.

MUI mengakui jika perkawinan anak marak terjadi karena adanya berbagai faktor. Mifatachul Akhyar menduga banyaknya konten “dewasa” atau pornografi yang membuat anak terpapar konten tersebut menjadi salah satu penyebabnya. Oleh karena itu, menurut Mifatachul Akhyar pencegahan perkawinan usia anak harus diatasi bersama sebagai tanggung jawab bersama.

“Tentu semua itu ada hal-hal yang menjadi penyebab meningkatnya perkawinan usia anak,  terutama di desa-desa. Ini kewajiban kita bersama, dan kewajiban pemerintah untuk mengamati penyebanya,” tambah Mifatachul Akhyar.

Demi mencapai tujuan tersebut, perlu ada langkah pencegahan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang disebabkan oleh ketidaksiapan dalam perkawinan. Salah satu ikhtiar tersebut adalah mendorong pendewasaan usia perkawinan. Ikhtiar ini memerlukan sinergi seluruh elemen bangsa baik pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga maupun masyarakat, dengan cara meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya kesiapan fisik, mental, spiritual, sosial-budaya, dan ekonomi dalam perkawinan agar tercipta perkawinan yang berkualitas, bahagia, dan kekal.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Kemen PPPA RI, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI serta Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkomitmen untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam melakukan berbagai upaya pendewasaan usia perkawinan dan peningkatan kualitas keluarga demi kepentingan terbaik bagi anak Indonesia.

Sinergi dan komitmen tersebut direalisasikan dalam bentuk Deklarasi Gerakan Nasional dan Seminar Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, yang digelar secara virtual dari Kantor Majelis Ulama. Kegiatan juga dihadiri langsung Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin secara virtual.