DKP3A Sambut Baik Aplikasi SIMEP

/0 Comments/in /by

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Kaltim menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Pemerintah Daerah yang dipimpin langsung Kepala Biro Kesra Kaltim Andi Muhammad Ishak, di Ruang Tenguyun Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (18/02/2021).

Andi Ishak mengatakan agar Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim dapat menjadi koordinator untuk menindaklanjuti dari pertemuan ini. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun berharap upaya pengumpulan data dapat dihimpun sebelum bulan Mei mendatang.

Sebelumnya, KPAI bekerjasama dengan DKP3A Kaltim menggelar Sosialisasi dan Pendampingan Aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (SIMEP), di Hotel Aston Samarinda, 5 November tahun lalu. Kegitan tersebut diikuti Dinsos Kaltim, Kejaksaan Kaltim, Pengadilan Tinggi Kaltim, Unit PPA Polresta Samarinda, Dinas P2PA Samarinda, dan Satgas PPA Kaltim. Hadir menjadi narasumber Kepala Sekretariat KPAI Erlita Ghafar.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Junainah mengatakan menyambut baik atas rekomendasi penggunaan aplikasi SIMEP.

“Selanjutnya DKP3A perlu mempelajari lebih lanjut terkait penggunaan aplikasi SIMEP,” ujarnya.

Sebagai informasi, selama ini DKP3A Kaltim telah menggunakan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI – PPA) yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (dkp3akaltim/rdg)

Hasilkan Data Yang Berkualitas, Update dan Valid

/0 Comments/in /by

Samarinda — Asisten Pemerintahan dan Kesejahtrraan Rakyat Setdaprov Kaltim HM Jauhar Efendi mewakili Gubernur Kaltim membuka Rapat Kerja Daerah (RAKORDA) dan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Kemitraan Program Bangga Kencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, secara Virtual dan tatap muka, Kamis (18/2/2021).

Bangga kencana atau program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana merupakan salah satu program dari BKKBN yang berupaya mewujudkan terciptanya keluarga yang berkualitas dan sejahtera.

Gambaran jumlah penduduk usia produktif yang cukup besar berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 lalu sebesar 70,38 persen adalah peluang untuk dapat menikmati window of opportunity lebih awal dibandingkan provinsi lain.

“Oleh karena itu, kita ajak keluarga yang memiliki remaja agar mampu merencanakan masa depannya, sehingga menjadi generasi yang unggul dan berakhlak mulia,” ungkapnya

Agar setiap program pembangunan dan implementasinya tepat sasaran maka pendataan keluarga tahun 2021 harus mampu menyediakan data yang berkualitas, update dan valid.

“Saya harapkan semua pihak dapat bekerja keras serta memiliki komitmen yang tinggi untuk menyukseskan pendataan mulai dari persiapan pelaksanaan dan evaluasi,” pintanya.

Hadir Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim M Edi Muin, Ketua TP-PKK Kaltim Norbaiti Isran Noor, Kadis Kesehatan Kaltim dr.Padilah Mante Runa, Ketua PD-IBI Sri Handayani. Tampak pula Plt Kepala Dinas KP3 Kaltim Sri Wahyuni menjadi Moderator pada Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Kemitraan Program Bangga Kencana (dkp3akaltim/rdg)

Forum Konsultasi Publik

/0 Comments/in /by

Samarinda — Gubernur Kalimantan Timur Dr H Isran Noor memimpin Forum Konsultasi Publik di Ruang Heart of Borneo, Jembatan Penghunjng, Lantai 2, Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Kamis (18/2/2021).

Kegiatan secara virtual beragendakan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023 dan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dihadiri Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi, Ketua Panitia Rakon Publik/Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappeda Kaltim Charmarijati, pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Kaltim serta Kepala Bappeda kabupaten dan kota se Kaltim.

Acara gelaran Bappeda Kaltim diikuti 134 peserta dirangkai penyampaian materi oleh Kepala Bappeda Kaltim Dr HM Aswin, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Bangda Kemendagri Nyoto Suwignyo, Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana Kementerian PPN/Bappenas Sumedi Andono Mulyo.

Konsultasi publik diakhiri penandatangan berita acara kesepakatan perubahan RPJMD, juga dihadiri para asisten, staf ahli gubernur, kepala biro, TGUP3, instansi vertikal/kementerian/lembaga, akademisi, LSM, perbankan, tokoh masyarakat.

Konsultasi Publik ini menurut Gubernur, sangat penting. Karena ujarnya, menjalankan amanat Permendagri No.86 tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dalam forum yang sangat penting ini, lanjutnya, disadari bahwa tantangan pembangunan Kalimantan Timur kedepan akan semakin berat.

“Permasalahan sosial ekonomi yang kita hadapi saat ini perlu diselesaikan melalui kerjasama yang kuat dari berbagai pihak,” kata Gubernur Isran Noor.

Keberhasilan pembangunan di Kaltim, jelasnya, akan tercapai melalui sinergi pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota, didukung seluruh komponen pemangku kepentingan pembangunan di Kaltim.

“Semoga konsultasi publik ini dapat maksimal mewujudkan pelaksanaan RPJMD Kaltim 2019-2023 dan RKPD Provinsi Kaltim tahun 2022 serta implementasi visi dan misi Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat,” terang mantan Bupati Kutai Timur ini.

Gubernur : Tiga Poin Penting

/0 Comments/in /by

Samarinda — Proses perencanaan pembangunan, sinergi kebijakan dan penguatan pendanaan menjadi tiga poin penting bagi kabupaten dan kota untuk percepatan pembangunan Kaltim di masa pandemi Covid-19.

“Forum ini sebagai tindak lanjut hasil Kick of Meeting yang telah kita laksanakan pada 28 Januari lalu,” kata Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor membuka Forum Konsultasi Publik di Ruang Heart of Borneo, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (18/2/2021).

Karenanya, lanjut Gubernur, forum konsultasi menjadi agenda penting setiap tahap proses perencanaan. Dimana, pendekatan perencanaan partisipatif, guna menjaring aspirasi pemangku kepentingan berupa masukan dan saran pemangku kepentingan.

“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap semangat berkiprah melanjutkan pembangunan di Kaltim, meskipun ditengah pandemi saat ini,” harapnya.

Forum konsultasi menurut mantan Bupati Kutai Timur ini, sangat strategis dan perlu perhatian pemangku kepentingan untuk melakukan identifikasi kendala dan akar permasalahan pembangunan.

Tidak kalah pentingnya, ujar Gubernur, sinergi kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota senantiasa dijaga.
Dimana, penyelarasan prioritas pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota fokus mendorong akselerasi pengembangan ekonomi kawasan, investasi, dan pengembangan wilayah sekitar ibu kota negara (IKN).

“Saya berharap kepala perangkat daerah melakukan upaya maksimal mencapai target kinerja program prioritas. Senantiasa berinovasi dalam tugas dan pelayanan publik,” harapnya.

Penguatan pendanaan pembangunan, ungkapnya, strategi dan inovasi tidak hanya mengandalkan sumber dana APBD, tapi mendorong peran swasta, APBN dan DAK.

“Penetapan Kaltim pilot project progam FCPF Carbon Fund. Pengarusutamaan pembangunan ekonomi hijau menjadi program mendukung peningkatan pendanaan pembangunan daerah,” ungkap Gubernur Isran Noor.