Tingkatkan Kapasitas Aktivis PATBM

Samarinda — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19, berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (5/11/2020).

Kepala Bidang PPPA Noer Adenany mengatakan, kagiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Aktivis PATBM dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas terutama di masa pandemi Covid-19 khususnya di provinsi Kaltim.

Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terpapar Covid-19 mereka sangat tergantung terhadap orang tua maupun pendampingnya untuk membantu memenuhi kebutuhan khususnya, termasuk mendukung mobilitas, gerak atau komunikasi.

“Mengingat ragamnya disabilitas dan karakter berbeda yang melekat memerlukan cara penanganan dan pencegahan yang berbeda pula,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Dany, pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini berdampak sangat luas baik secara sosial, ekonomi dan hak asasi manusia terutama bagi kelompok rentan. Salah satu kelompok rentan yang termasuk dalam anak yang memerlukan perlindungan khusus.

PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

“PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak,” imbuhnya.

Kegiatan ini diikuti 50 peserta. Hadir memberikan arahan secara virtual Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA Nahar. Selain itu narasumber pada kegiatan ini yaitu perwakilan Perhimpunan Fisioterapi Anak Indonesia Kaltim Risky Excavani Amalia, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPID) Kaltim Ani Juwariyah, Kasi Perlindungan Perempuan DKP3A Kaltim Fachmi Rozano. (dkp3akaltim/rdg)

Pelanggaran Hak Anak Masih Tinggi

Samarinda — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bekerjasama dengan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidnungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Sosialisasi dan Pendampingan Aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (SIMEP), di Hotel Aston Samarinda, Kamis (5/11/2020).

Kabid PPPA DKP3A Kaltim Noer Adenany mengatakan, penyelenggaraan perlindungan anak merupakan isu yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan negara. Anak adalah sumber daya manusia penerus cita-cita perjuangan nasional di masa depan, sehingga memerlukan kebijakan dan perlindungan khusus.

“Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga Oktober 2020 pelanggaran hak anak masih tinggi yaitu bidang pendidikan sebanyak 1451, bidang pengasuhan sebanyak 963, bidang anak berhadapan dengan hukum sebanyak 704 dan bidang pornografi dan cybercrime sebanyak 526,” ujarnya.

Sebagai bentuk pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak anak, lanjut Dany, sekaligus bagian dari upaya advokasi diperlukan suatu sistem informasi untuk memberikan saran dan masukan kepada para pihak guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak dan sebagai salah satu aspek pertimbangan dalam pemberian Anugerah KPAI.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 orang terdiri dari dari Dinsos Kaltim, Kejaksaan Kaltim, Pengadilan Tinggi Kaltim, Unit PPA Polresta Samarinda, Dinas P2PA Samarinda, dan Satgas PPA Kaltim. Hadir menjadi narasumber Kepala Sekretariat KPAI Erlita Ghafar (dkp3akaltim/rdg)

Pasti Bermanfaat

Samarinda — Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menghadiri sekaligus membuka Sosialisasi Pembangunan Keluarga Bersama Mitra Kerja Tingkat Provinsi Kalimantan Timur 2020, di Aula Kantor Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Samarinda, Rabu (4/11/2020).

Gubernur Isran Noor mengapresiasi apa yang dilakukan jajaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan program Keluarga Berencana (KB).

“Keluarga Berencana atau kita kenal KB bukan program untuk jangka pendek tetapi jangka panjang. Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mestinya harus didukung penuh pemerintah pusat dan daerah, beserta seluruh stakeholder,” kata Isran Noor.

Isran Noor menekankan pentingnya program KB bagi perencanaan berkeluarga di lingkungan masyarakat, maka perlu sosialisasi yang tepat sasaran. Tidak hanya bagi pegawai negeri atau swasta, tetapi masyarakat di perkampungan dan desa-desa.

“Jangkauan program KB harus sampai pada titik yang diperlukan. Khususnya di desa ataupun perkampungan, sehingga kesadaran masyarakat semakin meningkat karena telah memahami dan mengerti apa itu program KB. Insya Allah ini pasti bermanfaat,” ujarnya.

Kepala BKKBN RI diwakili Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Eli Kusnaeli mengungkapkan pentingnya BKKBN bersama mitra terus berupaya melakukan pembangunan keluarga di Indonesia secara menyeluruh, terutama di masa pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim M Edy Muin menjelaskan sosialisasi untuk meningkatkan intensitas promosi, kuantitas dan kualitas pembangunan keluarga dengan seluruh mitra kerja.

Pada kesempatan ini Gubernur Isran Noor menyerahkan piala bergilir Harganas 2020 tingkat Provinsi Kaltim kepada Walikota Samarinda diwakili Asisten I Setkot Samarinda Tejo Sutarnoto. Kemudian, piala juara 1 dan 2, serta harapan 2 kategori Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Unggulan Jalur Masyarakat.

Tampak hadir Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Hj Puji Setyowati yang juga Ketua TP PKK Kota Samarinda. .

Pencegahan dan Penanganan Anak Berperilaku Sosial Menyimpang

Samarinda — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar Sosialisasi Bagi Lembaga Layanan Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Anak Berperilaku Sosial Menyimpang, berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, Rabu (4/11/2020).

Kabid PPPA Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noer Adenany dalam sambutannya mengatakan, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Secara nasional arah kebijakan pembangunan Perlindungan Anak terus bergerak dengan target yang akan dicapai pada periode tahun 2015-2019 adalah meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas, dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup.

“Selanjutnya meningkatkan perlindungan anak dari tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya, dan meningkatkan efektifitas kelembagaan Perlindungan Anak. Salah satunya melalui penguatan partisipasi anak muda untuk ikut menentukan arah dan kualitas pembangunan,” ujarnya.

Dany sapaan akrabnya menambahkan, mengingat pentingnya perlindungan anak dalam semua situasi kehidupan anak, diharapkan mampu mengurangi tingkat kerentanan terjebaknya anak dalam situasi perilaku sosial menyimpang.

Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas bagi pihak-pihak seperti guru atau tenaga kependidikan lainnya orang tua, pendamping, lembaga layanan, lembaga perlindungan anak, lembaga Kesejahteraan Sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan.

“Agar pihak tersebut bisa memahami dan diterapkan dalam langkah-langkah pencegahan dan penanganan anak berperilaku sosial menyimpang,” terang Dany.

Kegiatan ini diikuti 50 peserta terdiri dari OPD dan lembaga layanan terkait. Hadir menjadi narasumber Deputi Perlindungan Anak Nahar, Psikolog Puspaga Kaltim Ruhui Rahayu Wahyu Nhira Utami dan Psikolog Puspaga Kota Samarinda Cinta Syejati Ayunda Ramadhani. (dkp3akaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Serahkan Bantuan Sosial Masyarakat Pelaku Usaha Industri Rumahan

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempaun dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan Penyerahan Fasilitas Distribusi Kartu ATM Penerima Bantuan Sosial Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Industri Rumahan pada Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju dan Mandiiri) Terdampak Covid-19, di Bank Kaltimtara Samarinda, Selasa (27/10/2020).

Penerima bantuan ini berjumlah 123 orang dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama berjumlah 83 penerima dan tahap kedua 40 penerima.
“Tahap pertama dibagi dalam enam kabupaten/kota. Untuk Samarinda 18 penerima, Balikpapan 7 penerima, Bontang 4 penerima, Paser 12 penerima, PPU 23 Penerima dan Berau 19 Penerima,” ujar Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad.

Halda menambahkan, setiap penerima mendapatkan 250.000 rupiah, diberikan selama 3 bulan. Sementara untuk tahap kedua akan segera menyusul pendistribusiannya.

“Semoga ini bermanfaat bagi penerima, mengingat pada masa pandemi Covid-19 seluruh pelaku usaha mengalami penurunan produksi,” jelas Halda.

Industri rumahan merupakan salah satu usaha mikro yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan, sehingga perlu didukung agar terus dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan.(dkp3akaltim/rdg)

Tetap Kreatif, Tetap Inovatif

Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menjadi Pembina upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun 2020 tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Komplek Stadion Madya Sempaja Samarinda, Selasa (27/10/2020).

Wagub Hadi Mulyadi mengatakan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun dengan tema Bersatu dan Bangkit menjadi momentum bagi seluruh pemuda Indonesia, khususnya di Benua Etam untuk bangkit bersama membangun Kaltim dan Indonesia.

“Peringatan 92 tahun Sumpah Pemuda ini harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemuda di Indonesia khususnya di Kaltim. Bahwa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Juga harus bangkit membangun Kaltim dan Indonesia apapun kondisi kita sekarang, walaupun Covid-19 masih belum melandai tapi kita harus tetap kreatif, harus tetap inovatif dalam rangka memberikan karya terbaik untuk Kaltim dan Indonesia,” kata Hadi.

Pada kesempatan ini, Wagub Hadi Mulyadi didampingi Plt Kepala Dispora Kaltim HM Agus Hari Kesuma menyerahkan penghargaan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun 2020 kepada 20 pemuda Kaltim, untuk kategori Pemuda Pelopor Provinsi Kaltim berupa piagam penghargaan dan uang pembinaan, Pemuda Berprestasi Provinsi Kaltim (piagam penghargaan dan uang pembinaan). Pemenang lomba kreativitas pemuda Kaltim, untuk kategori desain grafis dan film pendek.

“20 Pemuda inilah yang mewakili pemuda-pemuda di Kaltim, tetapi saya yakin dibelakang mereka ada dua juta pemuda Kaltim yang siap bersama-sama membangun Kaltim dengan berbagai karyanya. Pemuda semua berperan penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bersama-sama TNI dan Polri dan seluruh elemen masyarakat,” ujar mantan legislator Senayan dan Karang Paci ini.

Juga dilakukan penyerahan sembako secara simbolis oleh Wagub Hadi Mulyadi kepada perwakilan masyarakat sebagai tanda dimulainya bakti sosial kepada masyarakat di Kaltim.

Hadir Plt Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Kaltim H Elto, Sekretaris Dispora Kaltim Aswanda, Kepala UPTD PKSUM S Husein Sadly, serta perwakilan organisasi pemuda Kaltim.

Survei ‘Menilai Dampak Covid-19’ : Perempuan Memikul Beban Lebih Berat Dibandingkan Laki-Laki

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tapi juga sosio-ekonomi, terutama bagi perempuan sebagai kelompok rentan. Sejak awal pandemi, perempuan rentan mengalami berbagai permasalahan, seperti beban ganda, kehilangan mata pencaharian, terpaksa menjadi tulang punggung keluarga, hingga mengalami kekerasan berbasis gender.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga menegaskan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut dibutuhkan data yang komprehensif terkait dampak pandemi Covid-19. Hal ini merupakan kunci untuk mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals), khususnya terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia.

“Salah satu cara untuk melakukan upaya yang tepat sasaran, yaitu dengan mempertimbangkan berbagai hasil kajian, data, dan hasil riset yang representatif dengan perkembangan kondisi saat ini. Dengan diluncurkannya hasil Survei ‘Menilai Dampak Covid-19’ hari ini, merupakan sumber berharga sebagai dasar bagi kita untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang tepat sasaran. Saya harap para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan dan mempergunakan data ini dengan sebaik-baiknya,” ungkap Menteri Bintang dalam acara Peluncuran dan Diskusi Publik tentang Laporan “Menilai Dampak Covid-19 yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (23/10/2020).

Adapun berbagai temuan dari Laporan “Menilai Dampak Covid-19 terhadap Gender dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”, yaitu :

  1. Banyak perempuan di Indonesia yang bergantung dari usaha keluarga, tetapi 82% diantaranya mengalami penurunan sumber pendapatan. Meskipun 80% laki-laki juga mengalami penurunan, mereka mendapatkan keuntungan lebih banyak dari sumber pendapatan.
  2. Sejak pandemi, sebanyak 36% perempuan pekerja informal harus mengurangi waktu kerja berbayar mereka dibandingkan laki-laki yang hanya 30% mengalaminya.
  3. Pembatasan sosial telah membuat 69% perempuan dan 61% laki-laki menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Angka tersebut menunjukkan perempuan memikul beban terberat, mengingat sebanyak 61% perempuan juga menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengasuh dan mendampingi anak dibandingkan dengan laki-laki yang hanya 48%.
  4. Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kesehatan mental dan emosional perempuan. Hal ini disebabkan karena 57% perempuan mengalami peningkatan stres dan kecemasan akibat bertambahnya beban pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan, kehilangan pekerjaan dan pendapatan, serta mengalami kekerasan berbasis gender. Sedangkan jumlah laki-laki yang mengalami permasalahan tersebut yaitu 48%.

Perwakilan Bidang Perempuan PBB untuk Indonesia dan Hubungan ASEAN, Jamshed Kazi mengungkapkan hasil laporan tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa perempuan terdampak secara tidak proporsional oleh pandemi.

“Data ini sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi yang ada dirancang dengan memperhatikan kebutuhan perempuan, terutama bagi kelompok rentan. Data ini juga diharapkan dapat membantu Satuan Tugas Penanganan Covid-19, mitra-mitra pembangunan, serta sektor swasta di Indonesia dalam menyusun kebijakan yang mendukung upaya penanganan Covid-19 agar dapat memenuhi kebutuhan perempuan dan anak perempuan, serta mempromosikan upaya pemulihan yang cepat,” ujar Jamshed Kazi.

Survei terkait ‘Menilai Dampak Covid-19 terhadap Gender dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia,’ dilaksanakan melalui proses pengiriman pesan singkat dengan tautan survei yang disebar secara acak kepada pengguna ponsel melalui jaringan Indosat Ooredoo selama April hingga Juli 2020. Metode pengumpulan data ini dinilai inovatif untuk melengkapi survei konvensional melalui wawancara tatap muka atau pengamatan di lapangan yang berisiko untuk dilakukan, mengingat adanya pembatasan sosial selama pandemi.

Progres Capaian Kinerja Disdukcapil se Kaltim Lampaui Target Nasional

Balikpapan — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, progres capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota se Kaltim untuk perekaman KTP-el se kabupaten/kota sudah melampaui target nasional, dari 2.582.019 wajib KTP, yang telah melakukan perekaman sebanyak  2.534.506 atau mencapai 99,46 %.

“Akan tetapi yang perlu menjadi catatan yang capaian perekaman masih rendah yaitu Kabupaten Kutai Timur baru mencapai 84,45%,” ujar Halda Rakor Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim, Jumat (23/10/2020).

Dinas Dukcapil Kutim memiliki jumlah wajib KTP sebesar 293.413 jiwa, yang sudah merekam sampai dengan 16 Oktober sebanyak 244.164 jiwa. Sehingga masih ada 49.249 wajib KTP yang belum merekam dan harus menjadi perhatian mengingat bulan desember ada pilkada serentak.

Sementara untuk cakupan kepemilikan Akta Kelahiran, bahwa jumlah anak 0-18 Tahun se Kaltim berjumlah 1.178.643. Yang telah memiliki akta kelahiran sebanyak 1.219.384 (103,46%) dan sudah melampaui target nasional sebesar 95%.

Sedangkan, lanjut Halda, cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak 0-17 tahun kurang 1 hari se Kaltim berjumlah 1.117.270 dan yang telah memiliki akta kelahiran sebanyak 287.533 (37,90%) dan sudah melampaui target nasional sebesar 20%.

“Yang perlu menjadi catatan dan perlu dikejar cakupan KIA adalah kabupaten/kota yang belum mencapai 20% yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara 11,70%, Kabupaten Kutai Timur 18,30%, Kota Samarinda 9,62% dan Kabupaten Kutai Barat 18,64%,” imbuh Halda.

Terkait Capaian Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama (PKS), 9 dari 10 Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota telah melakukan PKS dengan OPD di daerahnya.

“Untuk itu harus terus dioptimalkan bukan hanya sebatas PKS akan tetapi sampai dengan Implementasi melalui DWH Terpusat sebagai upaya membangun Brand Dukcapil lebih baik,” tegas Halda.

Terkait Realisasi Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) target yang ditetapkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri adalah 98% dan dari laporan kabupaten/kota se Kaltim belum ada yang mencapai target.

“Realisasi tertinggi adalah Kota Bontang sebesar 75,22% disusul Kota Samarinda sebesar 67,08% dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 61,36%,” terang Halda.

Halda mengimbau agar Dinas Dukcapil membangun Brand Dukcapil melalui Inovasi dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk OPD di wilayah masing-masing. Optimalkan pelayanan online dimasa pandemi Covid-19 untuk memutus rantai penyebaran dan menjaga masyarakat serta petugas. (dkp3akaltim/rdg)

Pemprov Kaltim Apresiasi Ojol Berlian

Samarinda — Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi memberikan penghargaan Perangkat Daerah Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 kepada Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A Kaltim Halda Arsyad dan 7 OPD lainnya, di ruang serba guna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (22/10/2020).

Wagub Hadi Mulyadi mengapresiasi inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah kita sudah mendengar ada 12 inovasi dari delapan perangkat daerah yang diumumkan meraih penghargaan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 yang digagas Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim,” kata Hadi usai menyerahkan piagam dan sertifikat penghargaan KIPP 2020.

Menurut Hadi, meskipun di tengah pandemi, Kaltim tidak berhenti untuk terus berkreasi dan berinovasi. Ada tantangan maupun tidak. Inovasi ini semoga bisa terus berlanjut kepada generasi penerus agar bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Diketahui, pada 2019 satu program inovasi dari Bapenda berhasil masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Dan 2020 ini, ada dua inovasi berhasil masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik yang digarap Kementerian PAN-RB, yakni inovasi “Ojol Berlian” dari DKP3A Kaltim berhasil masuk Top 45 dan inovasi “Pahala untuk Kaltim” dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim masuk dalam Top 99.

“Jika tahun ini ada 12 inovasi perangkat daerah Kaltim yang berhasil masuk nominasi, Mudah-mudahan tahun depan tidak 12 lagi, tetapi dikali dua. Artinya 24 yang masuk nominasi dari ribuan inovasi se Indonesia,” harap Hadi.

Adapun 12 IPP Pemprov Kaltim dalam KIPP 2020, yaitu DKP3A dengan inovasi “Ojol Berlian”. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui UPTD Laboratorium KHKMV inovasi Pahala. Bapenda inovasi Simpator.

Dinas Perkebunan dengan 3 inovasi, yakni Gebrak Bokar Bersih, Si Bunda Pegel Dalam Kelambu dan SMS BunKaltim.

Selanjutnya, Dinas Pemuda dan Olahraga dengan inovasi Pedas Ketan Mantul. RSJD Atma Husada Mahakam dengan Inovasi Si Laras Sahabat ODGJ Kota Samarinda. RSUD Kanujoso Djatiwibowo dengan 3 inovasi, yakni Sarirasa Bijes, Sakura dan PON RSKD. Terakhir inovasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), yaitu e-KGB Data Akurat Gaji Tepat.

Jaga Keluarga Kita, Terapkan Protokol Kesehatan Keluarga

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita (BERJARAK) mengajak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk melakukan kampanye dan sosialisasi masif Protokol Kesehatan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat tingginya penyebaran Covid-19 pada klaster keluarga. Berdasarkan hasil pelacakan yang dilakukan Kementerian Kesehatan, jumlah klaster sudah mencapai lebih dari 1.100 klaster dan sebagian adalah klaster keluarga. Anggota keluarga diketahui saling menularkan Covid-19 ke anggota keluarga lainnya.

Protokol Kesehatan Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19 penting untuk dikampanyekan dan disosialisasikan secara masif. Sebab munculnya klaster keluarga akibat adanya anggota keluarga yang beraktivitas di luar rumah dan terpapar Covid-19, kemudian saat kembali ke rumah menularkan kepada anggota keluarga lainnya, terlebih jika di dalamnya terdapat kelompok rentan dan memiliki riwayat komorbid (penyakit penyerta).

“Selama ini, kebanyakan masyarakat sebenarnya disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M (menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Namun, berbeda ketika berada di luar rumah, ketika berada di dalam rumah bersama keluarga mereka justru merasa bebas beraktivitas seperti tidak ada Covid-19. Hal ini sangatlah disayangkan,” tutur Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu pada Sosialisasi Protokol Kesehatan Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Rapat Koordinasi BERJARAK ke VI yang diselenggarakan secara virtual.

Gerakan BERJARAK merupakan inisiasi Kemen PPPA dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak agar terhindar dari Covid-19 melalui 10 (sepuluh) aksi yang mencakup pencegahan dan penanganan Covid-19. Gerakan ini secara berkelanjutan dilakukan di 32 provinsi dan 458 kabupaten/kota dengan tujuan untuk memastikan 10 Aksi Gerakan BERJARAK dilakukan hingga tingkat desa/kelurahan.

Senada dengan Pribudiarta, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA sekaligus Ketua Pokja Daerah BERJARAK, Lenny N Rosalin menjelaskan bahwa anak rentan terpapar Covid-19 karena adanya anggota keluarga atau orangtua yang bekerja di luar rumah. Lenny mengajak seluruh anggota Pokja Daerah BERJARAK yang terdiri dari Kepala Dinas PPPA provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk melakukan kampanye dan sosialisasi masif terkait Protokol Kesehatan Keluarga dengan merangkul berbagai pihak.

“Dalam melakukan kampanye dan sosialisasi ini, Dinas PPPA dapat merangkul berbagai mitra Kemen PPPA, diantaranya Forum Anak (FA). Kami meminta agar Dinas PPPA ikut mendampingi FA di wilayahnya masing-masing dalam melakukan serangkaian tindak lanjut sosialisasi Protokol Kesehatan Keluarga. Hal ini diharapkan agar anak-anak tidak hanya menerapkan protokol kesehatan bagi dirinya sendiri, namun juga keluarganya. Selain itu, Dinas PPPA dapat juga merangkul Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang memiliki target binaan keluarga di wilayahnya, Sekolah Ramah Anak (SRA), gereja dan masjid ramah anak, kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), organisasi perempuan, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa,” jelas Lenny.