Mendagri: Rakortekrenbang untuk Sinkronisasi Percepatan Pembangunan

Surabaya — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menyebut Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) sebagai upaya untuk melakukan sinkronisasi percepatan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal itu disampaikan dalam Rakortekrenbang Regional I Tahun 2020 di Shangri-La Hotel Surabaya, Jawa Timur, Rabu (03/4/2020).

“Rakortek ini adalah kita untuk menyesuaikan antara kita ingin menyusun program, disesuaikan dengan sinkronisasi antara apa yang diinginkan pusat dan apa yang dibutuhkan oleh daerah. Karena tiap daerah memiliki ke-khas-an masing-masing, kebutuhan yang berbeda, pusat juga memiliki strategi nasional yang garis besarnya ada di RPJMN yang dibelah dalam RKP tahunan untuk mencapai target akhir di RPJMN,” kata Mendagri.

Koordinasi teknis tersebut merupakan salah satu wadah bagi pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional, tak terkecuali dengan penyesuaian program dan anggaran.

“Untuk persiapan terutama masalah duitnya, kita mengikuti money follows program dalam bentuk perencanaan. Jadi, kita membuat perencanaan nanti uangnya ngikutin. Jadi buat perencanaan program yang idealnya seperti apa, sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan ketersedian anggarannya berapa,” ujarnya.

Money follows program adalah pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Nah, untuk membuat program kita ngikuti sekali lagi money follows program. Nanti kalau sudah ditetapkan menjadi alokasi anggaran, terbalik, DIPAnya sudah dikasih, yang dikerjakan adalah program, no follows money. Jadi, uang DIPAnya sudah jadi yang membuat programnya sesuai dengan indikasi,” imbuh Mendagri.

Tak hanya mengandalkan APBD saja, daerah yang memiliki Pemasukan Asli Daerah (PAD) tinggi, dapat membuat program dengan penggunaan dana dari PAD.

“Untuk daerah yang PAD-nya kuat keuangannya, kuat itu ditandai dengan rasio PADnya lebih tinggi dari transfer pusat, daerah ini bisa membuat program-program yang lebih manuver dengan lebih leluasa karena ruang fiskal yang lebih besar,” tuturnya.

Rakortekrenbang merupakan bagian dari rangkaian aktivitas perencanaan tahunan baik di Pusat maupun di daerah. Tujuan dari diselenggarakannya Kortekrenbang Tahun 2020 adalah terbangunnya sinkronisasi rencana program dan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

“Patokan kita untuk di tingkat pusat, saya kira Bapak Presiden telah menyampaikan visi besar beliau, mulai dari membangun SDM yang unggul, yang kedua adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur, yang ketiga adalah penyederhanaan regulasi, yang keempat reformasi birokrasi atau penyederhanaan birokrasi, dan yang kelima transformasi ekonomi dari yang berbasis SDA ke manufaktur dan jasa modern. Ini gambaran besarnya beliau, tapi ini juga diterjemahkan sedikit lebih detail oleh Bappenas ke dalam RKP di tahun ini pun ada,” jelas Mendagri.

Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2020 diadakan di dua (regional) yaitu Regional I (Wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua serta Provinsi Jawa Timur) pada tanggal 2 – 6 Maret 2020 di Surabaya dan Regional II (Wilayah Sumatera, Jawa dan Bali) pada tanggal 9 -13 Maret 2020 di Bandung.

Forum Anak Harus Mampu jadi Agen 2P

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad mengatakan, sampai dengan tahun 2019, sudah terbentuk 9 Forum Anak kabupaten/kota se-Kaltim.

“Tahun ini Kabupaten Mahakam Ulu sudah menginisiasi Forum Anak,” ujarnya pada kegiatan Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) Bagi Forum Anak se-Kaltim, di Hotel Ibis Samarinda, Senin (2//3/2020).

Halda melanjutkan, Forum anak dibina oleh pemerintah secara berjenjang dalam rangka memenuhi partisipasi anak dan selalu dipantau perkembangannya. Sehingga perlu terus dilakukan pembinaan agar forum anak mampu menjadi Pelopor dan Pelapor terhadap isu yang sedang berkembang saat ini di daerah masing-masing.

Sementara, KHA merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan anak, agar hidup anak menjadi lebih baik. KHA adalah sebuah perjanjian hukum internasional tentang hak-hak anak.

“KHA secara sederhana dapat dikelompokkan dalam 3 hal, Pertama, mengatur tentang pihak yang berkewajiban menanggung tentang hak yaitu negara. Kedua, pihak penerima hak yaitu anak-anak. Ketiga, memuat tentang bentuk-bentuk hak yang harus dijamin untuk dilindungi, dipenuhi dan ditingkatkan,” imbuh Halda.

Ia juga menyampaikan, capaian yang telah diperoleh Forum Anak diantaranya, penghargaan Tunas Muda Pemimpin Indonesia Tingkat Nasional (2011-2017), DAFA Award FA Provinsi, FA Terbaik Naional 2017 (FA Kota Balikpapan), Mading terbaik Nasional, Peserta terbaik Pertemuan Forum Anak Nasional (FA Kukar), APIFA Tingkat Nasional dan pada awal tahun 2020 Forum Anak Kaltim mendapatkan award Terbaik Kategori Pegembangan Internal dan FA Balikpapan mendapatkan award Terbaik Kategori Media Sosial.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 peserta terdiri dari forum anak provinsi dan kabupaten/kota, serta kelompok anak termarjinalkan. (dkp3akaltim/rdg)

Program Banggakencana Harus Dirasakan Secara Langsung Oleh Masyarakat

Samarinda —  Plt Sekretaris Daerah Prov Kaltim M Sa’bani melalui Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad mengatakan seluruh stakeholder di lingkup pemerintah harus saling bersinergi dalam melaksanakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) yang didukung oleh mitra kerja diluar pemerintah dalam mensukseskan program tersebut. Tugas birokrasi memastikan agar manfaat program dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Tujuannya untuk mengoptimalkan peran serta pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam operasionalisasi Program Banggakencana pada umumnya, khususnya di daerah yang memiliki capaian rendah termasuk Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Kampung KB yang dirasakan belum optimal.

“Kita harus mengambil langkah-langkah konkrit melalui program yang aplikatif sesuai dengan kewenangan, fungsi dan tugas masing-masing seraya memperhatikan kondisi objektif di lapangan,” ujarya pada kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Kemitraan Program Banggakencana, di Hotel Selyca Mulia Samarinda. Kamis (27/2/2020).

Ia mengajak semua pihak untuk mengisi dan mengoptimalkan keberadaaan Kampung KB yang telah ada di setiap kabupaten/kota. Melalui kegiatan-kegiatan yang saling bersinergi antar lintas sektor dan mitra kerja di Kampung KB.

“Begitu juga dengan pemberdayaan ekonomi keluarga serta ketahanan keluarga di Kampung KB harus ditingkatkan sehingga keluarga-keluarga yang kurang mampu dapat menjadi keluarga-keluarga yang mandiri dan berketahanan,” imbuh Halda.

Halda berharap, kegiatan ini menghasilkan rencana tindak lanjut bersama dalam implementasi Program Banggakencana di lapangan. Hal ini demi tercapainya sasaran Program Banggakencana Tahun 2020 lebih baik lagi, sehingga akan mempercepat  pencapaian sasaran program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana  dalam RPJMN 2020-2024.

Wagub Ingatkan Dampak Pernikahan Dini

Samarinda — Usia produktif dinilai sejak 19 tahun, bahkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perkawinan, usia terendah masyarakat Indonesia bisa melangsungkan pernikahan pada usia 19 tahun..

Karena itu, Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi mengingatkan agar pernikahan dini di Kaltim tidak sampai membuat keluarga atau rumah tangga terlantar dikemudian hari.

“Kami mengingatkan jangan sampai ada pernikahan dini malah berdampak pada perceraian, bahkan rumah tangga terlantar,” kata Hadi Mulyadi usai membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) Tingkat Provinsi Kaltim Tahun 2020 yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim, di Hotel Selyca Samarinda, Rabu (26/2/2020).

Hal ini disampaikan Hadi Mulyadi, mengingat adanya keinginan pemerintah untuk memangkas atau mengurangi jumlah wajib belajar anak sekolah. Sebelumnya untuk Sekolah Dasar sampai enam tahun diusulkan hanya lima tahun saja. Kemudian SMP dan SMA sederajat masing-masing dua tahun masa pembelajaran.

Kondisi ini dikhawatirkan, anak belum dewasa ketika lulus SMA. Sehingga tak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan atau Pernikahan, yaitu paling rendah 19 tahun.

“Artinya, ideal menikah setelah lulus SMA. Tetapi, jika aturan wajib belajar dikurangi, maka dikhawatirkan usia anak tersebut belum mencukupi. Yaitu lebih cepat tiga tahun dari Undang-Undang Pernikahan,” jelasnya.

Karena itu, Pemprov Kaltim tidak juga menutup kemungkinan ada saja usia 16 tahun dianggap sudah dewasa pemikirannya lebih cepat. Tetapi, apa yang diatur dalam Undang-Undang itu, Pemprov Kaltim menilai sudah tepat.

Dampak dari itu semua, tentu harus dipikirkan, mulai kualitas pendidikan anak hingga kesehatan anak.

Rakerda Banggakencana Ciptakan Kesehatan Keluarga dan Sarana Pendidikan Anak

Samarinda — Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) Tingkat Provinsi Kaltim tahun 2020 yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim, di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Rabu (26/2/2020).

“Saya tidak mempermasalahkan program dua anak cukup. Tetapi, perhatian kita adalah bagaimana membangun keluarga maupun anak yang sehat,” kata Wagub.

Hadi mengatakan, yang terpenting dalam program tersebut adalah bagaimana menciptakan kualitas kesehatan keluarga juga membangun sarana pendidikan bagi anak.

Karena itu, BKKBN diminta untuk terus menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai perangkat daerah dan lintas sektor. Sehingga dapat mendukung program tersebut.

“Yang jelas Pemprov Kaltim siap mendukung program BKKBN dalam mewujudkan masyarakat sejahtera,” ujarnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Eli Kusnaeni berharap program Banggakencana didukung pemangku kepentingan di semua dinas maupun instansi di kabupaten dan kota untuk memasukan wawasan kependudukan di setiap acara ataupun kegiatan.

Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pexmbangunan Keluarga (KKBPK) milik BKKBN RI, kini dikemas dalam istilah baru, Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau disingkat Banggakencana.

Rakerda diikuti 175 peserta dari kabupaten dan kota serta instansi terkait di lingkup Pemprov Kaltim. Hadir Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara BKKBN RI Achmad Taufik. Ketua TP PKK Kaltim Norbaiti Isran Noor dan Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad.

Rakerda dirangkai dengan pengukuhan Perkumpulan Juang Kencana Kaltim dan penandatanganan kerja sama BKKBN Kaltim dengan OPD Kependudukan Kabupaten/Kota tentang integritas penegakan tindak korupsi dan gratifikasi

Muslimat Hidayatulah Lakukan Audiensi

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menerima kunjungan Muslimat Hidayatulah (Mushida), Senin (24/2/2020).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, siap mendukung dan melakukan kerjasama dengan Muslimat Hidayatullah terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Perlu pendekatan bidang agama untuk menangani berbagai tantanngan permberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain pola asuh, pondasi agama memegang oean penting dalam mencetak gerasi berkualitas. Karena, keluarga yang baik dan sukses pasti pondasi agamannya juga kuat,” ujarnya.

Halda menjelaskan, pihaknya berkenan memberikan penguatan ketahanan keluarga, parenting, partisipasi anak melalui forum anak, kesetaraan gender dalam pembangunan cegah pernikahan usia anak dan lainnya.

“Selain itu, meningkatkan kualitas perempuan karena perempuan merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya,” katanya. (dkp3akaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Inisiasi Pembentukan Satgas Anti Bullying

Samarinda — Maraknya beberapa kejadian bullying atau perundungan di sekolah, menginisiasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim  membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Bullying di sekolah.

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, kasus perundungan ibarat fenomena gunung es yang terus terjadi karena adanya indikasi pembiaran baik oleh guru, orang tua, pihak sekolah maupun instansi pengawas.

“Padahal kalau kita tinjau lebih dalam tentunya akan berpengaruh pada mental / jiwa anak atau korban. Bahkan kasus perundungan kerap terjadi karena tidak adanya komunikasi yang efektif dalam keluarga, sementara di sekolah komunikasi antara siswa dan guru tidak lancar,” ujarnya.

Ia juga menyebut, usia SMA adalah transisi menuju fase dewasa sehingga rujukan perilaku mereka adalah teman sebaya atau peer group dan bukan lagi orang tua.

Pola asuh sangat penting sehingga anak memiliki kemandirian dan keberanian dalam menghadapi pelaku perundungan. Anak juga harus berani mengadu jika mengalami perundungan sehingga mendapat social support yang besar dari keluarga.

“Perilaku ini bisa dihilangkan, tentunya perlu kerjasama berbagai pihak dan kolaborasi yang baik antara orang tua, sekolah dan pemerintah,” imbuhnya.

Halda berharap bahwa Satgas ini nantinya menjadi jembatan komunikasi dan bisa melakukan upaya strategis sebagai agen pencegahan maupun penanganan.

DKP3A Kaltim menggandeng Disdikbud Kaltim, LPA Kaltim, YKAI, Kanwil Kemenag Kaltim, Dinas Pendidikan Kota Samarinda, DP2PA Kota Samarinda, dan Forum Anak Kaltim. (dkp3akaltim/)rdg)

DKP3A Kaltim Inisiasi PISA

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menginisisasi pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, PISA merupakan layanan yang berfokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak-anak, dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak.

“PISA juga menjadi wadah yang bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Selain itu, PISA menjadi cross cutting issue,” ujarnya.

Halda melanjutkan, tujuannya anak sebagai generasi penerus bangsa akan benar-benar mendapatkan hak atas informasi yang layak sesuai dengan kapasitanya, juga memiliki wadah untuk menyalurkan aspirasinya.

“Kemudian, sarana prasarana yang perlu disiapkan saat ini adalah SDM, dana, pengelola, pengawasan dan monev. Harapannya, PISA dapat menjadi lembaga yang mengintegrasikan informasi layak anak, wadah  penyedia informasi yang dibutuhkan anak, mengembangkan minat, bakat, kreativas dan inovasi dan pemanfaatan waktu luang bagi anak,” imbuh Halda.

Ia menyebutkan, semua OPD yang hadir pada rapat pembentukan PISA mendukung dan siap berkontribusi untuk PISA sesuai dengan bidang dan perannya. DKP3A Kaltim sendiri, melibatkan partisipasi Forum Anak Kaltim untuk mensosialisasikan PISA.

Rapat ini dihadiri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Kanwil Kemenag Kaltim, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim, Biro Humas Kaltim dan Forum Anak Kaltim. (dkp3akaltim/rdg)

 

Peningkatan Kualitas Pengasuhan, Bentuk Karakter Bangsa

Balikpapan — BKKBN Kaltim Gelar Sosialisasi dan Workshop sebagai upaya meningkatkan kegiatan yang terkait pembinaan pengasuhan mulai anak balita hingga remaja, di Hotel Four Point Balikpapan, Rabu (19/2/2020).

Kedua acara dikemas dalam Sosialisasi Kebijakan dan Strategi Pembinaan Tumbuh Kembang Anak dalam rangka Pembentukan Karakter dan Workshop Peningkatan Kualitas Pelaksanaan PKBR bagi pengelola BKR dan PIK remaja kabupaten/kota.

Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Eli Kusnaeli menyatakan, keluarga wahana utama dalam memberikan pengasuhan kepada anak. Juga berperan penting untuk membangun karakter keluarga, memainkan posisi penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dan 8 fungsi keluarga. Diantaranya fungsi keagamaan, fungsi sosial-budaya, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi serta fungsi pembinaan lingkungan.

“Kami kumpulkan semua perangkat OPD terkait dengan Bina Keluarga Balita Anak Remaja dan Pusat Informasi Konseling Remaja untuk melakukan evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan pada tahun 2019. Selain itu, mendiskusikan berbagai hambatan ke depan agar bisa efektif dan efisien dalam pembinaan nantinya,” ujar Eli.

Dalam konteks pembangunan manusia, lanjut Eli, pembinaan remaja memiliki peran yang strategis. Pertama, karena remaja merupakan individu-individu calon penduduk usia produktif. Nantinya menjadi pelaku pembangunan sehingga harus disiapkan agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Kedua, remaja merupakan individu-individu calon pasangan yang akan membangun keluarga dan calon orangtua bagi anak-anak yang dilahirkannya, sehingga perlu disiapkan agar memiliki perencanaan dan kesiapan berkeluarga.

“Insya Allah jika pembinaan pengasuhan keluarga berjalan efektif dan efisien secara tidak langsung menumbuhkan karakter-karakter yang baik di keluarga yang pada akhirnya menjadi sumber daya yang efektif,” ungkapnya.

Eli menambahkan, untuk mewujudkan itu semua BKKBN saat ini bermitra dengan tim penggerak PKK di semua tingkatan.

Kedua kegiatan kemarin digelar selama 3 hari dengan menghadirkan narasumber perwakilan BKKBN Kaltim, Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak  (DKP3A)  Kaltim Halda Arsyad dan Kasi Tumbuh Kembang Anak Siti Mahmudah I K, sekolah dan korlap program-program KKBPK Kaltim. Kegiatan diikuti puluhan peserta berasal dari Bulungan, Kubar, Kukar, Berau, Samarinda, Bontang, Mahulu, Kutim, Paser, PPU, Tarakan, Malinau, Nunukan dan Balikpapan.

Terus Tingkatkan Pelayanan SP4N LAPOR

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus meningkatkan aplikasi pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduam Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Hal ini untuk memaksimalkan upaya pemerintah dalam meningkatkan sektor pelayanan publik dengan melibatkan masyarakat melalui peningkatan sistem pelayanan.

Kepala Diskominfo Kaltim Diddy Rusdiansyah, mengungkapkan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mendukung dan menyiapkan admin untuk merespons terkait pengaduan yang ditujukan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR. Menerutnya, hingga saat ini pelayanan kepada masyarakat melalui SP4N-LAPOR belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh OPD yang bersangkutan. Hanya beberapa OPD yang aktif merespon keluhan masyarakat.

“Kedepan kita akan terus tingkatkan pelayanan SP4N-LAPOR. Selama ini permasalahan lingkungan menjadi perihal terbanyak yang dilaporkan. Aduan seperti ini jangan kita anggap sepele, harus kita tanggapi serius. Ini akan menjadi evaluasi kinerja kita oleh Kemenpan,” ungkap Diddy saat rapat evaluasi SP4N LAPOR di Ruang Kudungga Diskominfo Kaltim, Selasa (18/2/2020).

Senada, Perwakilan Ombudsman Kaltim Kus Herianto, menuturkan upaya meningkatkan pelayanan publik menjadi acuan untuk menyelesaikan keluhan dari masyarakat. Karenanya masing-masing OPD menanggapi setiap aduan yang disampaikan melalui operator dan admin.

“Tujuan SP4N LAPOR memudahkan masyarakat untuk melapor. Prinsip penyelesaian laporan dengan cepat, tepat, tertib, tuntas dan dapat dipertanggung jawabkan. Bukan hanya diaplikasi namun juga di lapangan,” tuturnya.

Menurut Kus, melalui aplikasi ini pemerintah bisa mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat. Harapannya, operator dan admin yang ditunjuk dapat memaksimalkan peran dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kaltim dapat jelas terlihat arahnya.

 

“Ombudsman hanya membimbing dan mendorong tugas mengenai SP4N LAPOR agar tak ada kesalahan dikemudian hari. Kewenangan utama tetap ada di masing-masing instansi yang melaksanakan dan merespon aduan masyarakat,” imbuhnya.