Perlu Data Akurat KRT Agar Tepat Sasaran

Samarinda — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengelar Rapat Koordinasi Pokja Daerah #Berjarak melalui Video Conference diikuti 34 provinsi se Indonesia, Rabu (29/4/2020).

Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan, berdasarkan informasi yang sudah terkumpul terkait Gerakan Berjarak, saat ini sudah ada 29 provinsi dan 381 kabuapaten/kota yang bergerak melaksanakan gerakan ini.

“Terus membangun sinergitas dengan kementerian lainnya dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Apabila ingin menyelamatkan kelompok rentan terdampak (KRT), maka perlu adanya data akurat terkait OTG, ODP, dan PDP untuk mengambil kebijakan apa yang tepat diberikan,” ujar Menteri Bintang.

KRT adalah perempuan yang suaminya meninggal mendadak / harus menjadi kepala keluarga, keluarga miskin, mengalami PHK, pekerja harian, perempuan lansia, perempuan disabilitas, dan lainnya serta anak yang ayah/ibunya meninggal, ayah/ibunya dalam isolasi (tidak berada dalam 1 rumah lagi), anak disabilitas, dan lainnya.

Selain itu, Kemen PPPA juga me-launching Layanan Psikologi untuk Sehat Jiwa (Sejiwa) bekerjasama dengan Himpsi, Kemenkes , dan BNPP.

Sementara Deputi Tumbuh Kembang Anak Lenny R Rosalin mengatakan, selain pemenuhan kebutuhan dasar, kelompok rentan terdampak seperti ibu hamil, ibu menyusui, kelompok anak, penyandangan disabilitas dan lansia, mempunyai kebutuhan spesifik (kebutuhan gender) yang juga merupakan kebutuhan mendasar terkait dengan kesehatan reproduksi, tumbuh kembang, dan kesehatan spefisik lainnya.

“Pada masa Covid-19 ini, banyak keluarga, khususnya keluarga rentan miskin tentu akan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar (sembako) dan mengabaikan pemenuhan kebutuhan spesifik. Apabila tidak terpenuhi, akan menganggu fungsi reproduksi dan tumbuh kembang,” ujarnya.

Diperlukan bantuan kebutuhan spesifik kelompok rentan terdampak Covid-19, khususnya perempuan dan anak. Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak adalah bantuan yang terdiri dari kebutuhan yang diperlukan oleh anak dan perempuan sesuai dengan kelompok usianya, tidak hanya gizi dan nutrisi untuk proses tumbuh kembangnya (susu, biskuit, multi vitamin, dan lain-lain).

“Tetapi juga kebutuhan untuk perlindungan fisik seperti diapers, sabun antiseptik, pembalut remaja, dan lainnya serta psikisnya seperti berinteraksi, bermain, dan berpendapat,” imbuh Lenny.

Sedangkan, Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad mengatakan, beberapa waktu lalu telah memberikan bantuan untuk kelempok perempuan dan anak seperti masker, sabun, vitamin, dan susu.

Kemudian, sesuai surat Menteri PPPA ke seluruh Gubernur se-Indonesia terkait pelaksanaan Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita (Gerakan Berjarak), agar pemangku kepentingan di daerah dapat memberikan dukungan penuh terhadap gerakan ini.

“Gerakan ini memiliki 10 aksi yang mencakup pencegahan dan penanganan. Gerakan Berjarak bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan dan anak termasuk lansia dan penyandang disabilitas yyang merupakan kelompok rentan terpapar dan terdampak Covid-19, memperoleh akses dan perlindungan yang mengendepankan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi kelompok rentan tersebut,” ujarnya.

Tim kerja di provinsi dapat diintegrasikan dengan tim gugus tugas atau tim lainnya yang sudah terbentuk sebelumnya dalam rangka merespon pencegahan dan penanganan Covid-19.

Halda menambahkan, Kemen PPPA juga telah melakukan realokasi Dana Dekon sebesar 70% untuk pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19.

“Realokasi Dana Dekon untuk pemenuhan kebutuhan spesifik KRT. Sehingga kami perlu menghimpun data akurat KRT agar tepat sasaran, dan tentunya kami memerlukan bantuan pihak terkait,” katanya.

Mari bergandengan tangan membangun kekuatan, bersatu melakukan suatu hal, untuk bisa berbuat maksimal bagi bangsa ini. Jadilah perempuan yang tidak hanya menjadi penikmat pembangunan, tapi ikut berperan dalam pembangunan itu sendiri, 9dkp3akaltim/rdg)

 

Perhatian Besar Gubernur Pada Pertisipasi Aktif Perempuan dan Pengembangan KLA

Samarinda – Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor dan Hadi Mulyadi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2019. Rapat Paripurna ke VII DPRD Kaltim tahun 2020 melalui video conference (Vicon) yang dilaksanakan di Ruang Heart Of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (29/4/2020).

Dalam penyampaian LKPJ, Isran Noor dan Hadi Mulyadi bergantian menyampaikan laporan berbagai keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan dari berbagai sektor dalam 5 Misi Kaltim 2019-2023 Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat.

Pada Visi Pertama, Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas. Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai dua tujuan dan enam sasaran, tujuan yang pertama adalah “Mewujudkan Masyarakat Yang Berkarakter Berahlak Mulia Dan Berdaya Saing” dan tujuan yang kedua yaitu “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat” dengan enam sasaran. Salah satunya adalah Meningkatnya Partisipasi Aktif Perempuan Dalam Pembangunan.

“Capaian dalam meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari angka Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) yang telah mencapai 57,53% meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 56,64% dan telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 56,70%,” ujarnya.

Begitu pula dengan peningkatan daya saing tenaga kerja yang ditunjukan dengan capaian persentase penempatan tenaga kerja yang mencapai hingga 96,40% dan melebihi target 80%.

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian Prioritas Pembangunan antara lain Peningkatan kewirausahaan perempuan dalam rangka keterampilan berwirausaha kepada 70 orang perempuan. Pelaksanaan program keluarga harapan kepada 50 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui bantuan sosial. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma sebanyak 330 orang. Peningkatan keterampilan pencari kerja melalui pendidikan dan pelatihan kepada 482 orang. Peningkatan profesionalisme instruktur pelatihan sebanyak 60 orang. Pengadaan darana dan prasarana peralatan gendung kantor pelatihan sebanyak 2 unit.

Selanjutnya capaian dalam peningkatan taraf pendidikan masyarakat telah menunjukkan hasil yang cukup baik dilihat dari angka rata-rata lama sekolah yang mencapai 9,48% dari target sebesar 9,40% dan harapan lama sekolah yang mencapai 13,67 tahun. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian Prioritas Pembangunan. Salah satunya Penetapan advokasi pengembangan menuju kota layak anak di seluruh Kabupaten/Kota se Kaltim.

Gubernur juga menyampaikan capaian keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan masing-masing perangkat daerah. Seperti keberhasilan di sektor peningkatan kesehatan, perikanan, pertanian, perkebunan, lingkungan hidup, peningkatan perekonomian, penanaman modal dan pembangunan infrastruktur.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kaltim juga melaporkan secara ringkas kondisi makro perkembangan sosial ekonomi Kaltim serta subtansi dari rancangan Peraturan Daerah tentang pelaksanaan APBD Kaltim tahun 2019.

Rapat Paripurna ke VII tahun 2020 dipimpin Ketua DPRD Kaltim H Makmur HAPK, diikuti Wakil Ketua, Sekwan dan 33 anggota DPRD Kaltim, Plt Sekprov Kaltim, para asisten, kepala biro dan.pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim. Kapolda Kaltim, Kodam VI Mulawarman, Kejati Kaltim, Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim, Korem 091/ASN.(dkp3akaltim/rdg).

Perencanaan Pembangunan Terbaik

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memberikan apresiasi berupa penghargaan bagi kabupaten/kota yang memiliki sistem perencanaan pembangunan daerah terbaik tingkat Provinsi Kaltim.

Tahun ini yang dinilai memiliki sistem perencanaan pembangunan daerah terbaik dan berhak mendapatkan penghargaan untuk kategori kabupaten yakni peringkat pertama Kabupaten Kutai Kartanegara dan peringkat kedua Kabupaten Berau.

Sedangkan kategori kota, peringkat pertama diraih Kota Balikpapan dan peringkat kedua Kota Samarinda

Apresiasi dan penghargaan disampaikan Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor secara khusus saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kaltim Tahun 2020 di Ruang Heart Of Borneo Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Selasa (28/4/2020).

“Dalam kesempatan berbahagia ini, saya menyampaikan Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Terbaik dari hasil penilaian Tim Provinsi dengan kategori kabupaten dan kota,” kata Isran Noor

Ia menegaskan apresiasi Pemprov Kaltim sebagai pemacu komitmen pemerintah daerah agar penyusunan perencanaan pembangunan daerah lebih terarah dan berdampak sangat positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Isran Noor sangat berharap kabupaten dan kota secara sistematis menyusun perencanaan pembangunan daerah yang mengarah pada penumbuhan ekonomi kerakyatan dan kawasan

Tentu ujar Gubernur, perencanaan disesuaikan keunggulan dan potensi kewilayahan yang dimiliki masing-masing daerah sehingga benar-benar mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah

“Saya menyadari masing-masing daerah kita memiliki perbedaan. Baik itu keunggulan wilayah maupun potensinya. Karenanya, perencanaan harus benar-benar dibuat agar potensi dan keunggulan itu berimbas baik bagi kesejahteraan rakyat dan ekonomi daerah,” ungkapnya. Noor.(humasprovkaltim)

Musrenbang Virtual

Samarinda — Gubernur Kaltim Isran Noor secara khusus memimpin sekaligus membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kaltim Tahun 2020 di Ruang Heart Of Borneo Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Selasa (28/4/ 2020).

Musrenbang virtual dalam rangka rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Kaltim Tahun 2021 bertema Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan dihadiri Plt Sekdaprov Kaltim HM Sa’bani, Asisten Administrasi Umum HS Fathul Halim dan Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Abu Helmi, Kepala Bappeda Kaltim Iman Hidayat, Kepala BPKAD HM Sa’aduddin, kepala biro dan pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim.

Berkenaan dengan proses finalisasi RKPD Kalimantan Timur Tahun 2021, Gubernur meminta agar dilakukan antisipasi pelemahan ekonomi global, nasional dan lokal akibat Pandemi Covid 19 yang dialami saat ini.

“Program dan kegiatan diarahkan pada pemulihan ekonomi dan sosial agar mendapatkan perhatian khusus, dengan mengedepankan sinergitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” kata Isran.

Gubernur mengharapkan agar pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan DPRD Kaltim dapat disinkronkan dengan usulan program pembangunan kabupaten/kota yang telah dihimpun berdasarkan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten/Kota.

“Saya meminta agar koordinasi dan sinergitas semakin ditingkatkan, baik dengan pemerintah pusat, antar perangkat daerah di provinsi maupun kabupaten kota. Kemajuan teknologi dan informasi harus kita gunakan untuk mempercepat koordinasi dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kaltim,” harap Isran Noor.

Musrenbang via vicon menghadirkan narasumber Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas diikuti Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK beserta anggota, anggota DPR RI Dapil Kaltim Dr Awang Faroek Ishak, jajaran Forkopimda, bupati/walikota se-Kaltim, pimpinan instansi vertikal, perguruan tinggi, dan swasta.(humasprovkaltim)

Webinar Pelopor dan Pelapor Ungkap Enam Tips Agar Anak Tidak Stres Belajar di Rumah

Jakarta — Kondisi stres yang dialami anak saat menjalani program Belajar di Rumah (BdR) adalah hal yang normal terjadi. Hal tersebut diungkapkan oleh Penasihat Pendidikan dalam Situasi Darurat, Marni Silalahi dalam kegiatan web seminar atau seminar online (webinar) Pelopor dan Pelapor (2P) Pencegahan Penyebaran COVID – 19 sesi 2 yang mengangkat tema Gembira Belajar dari Rumah. Webinar ini diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui video conference (19/4/2020).

“Stres saat menghadapi bencana, termasuk saat wabah COVID-19 dapat menimpa siapa saja, baik orang dewasa atau anak-anak. Anak dapat merasa stres karena ia tidak tahu berapa lama dampak dari bencana tersebut akan berlangsung, sehingga ia terjebak dalam perasaan ketakutan ataupun ketidakpastian,” ungkap Marni di hadapan ratusan peserta anak dari berbagai daerah.

Marni mengungkapkan beberapa tips sederhana yang bisa dilakukan oleh anak agar tetap bergembira selama BdR:

  1.  Mengelola stress. Beberapa reaksi umum dari stres yakni perubahan pola tidur, kemarahan, ketakutan, atau bahkan menarik diri. Disarankan agar anak dapat bersabar dan melakukan kegiatan yang membawa suasana menjadi lebih santai. Seperti bernyanyi, bermain, menari, atau bernafas perlahan.
  2.  Merawat diri sendiri. Kesejahteraan anak perlu diperhatikan selama menghadapi kondisi bencana. Jika anak sehat, tetap tenang, dan lebih rileks, anak akan mampu mengatasi situasi sulit
  3.  Terus belajar. Bagaimanapun juga, tugas seorang pelajar adalah belajar, di manapun mereka berada. Dengan terus belajar, anak dapat lebih merasa positif dan lebih siap untuk kembali ke sekolah saat sekolah dibuka.
  4.  Jadikan hari-hari terstruktur. Membuat rutinitas harian akan memudahkan anak untuk membagi waktunya antara belajar, istirahat, ibadah, olahraga, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan di dalam rumah.
  5.  Buat belajar menjadi sederhana. Caranya adalah dengan tidak banyak memberikan tekanan pada diri sendiri untuk mengikuti sumber belajar yang ada.
  6.   Jika memungkinkan, anak juga dapat belajar dari anak selama di rumah. Misalnya belajar pada kakak/adik/saudara yang dapat membantu menjelaskan pelajaran sulit yang diterima.

Webinar 2P Pencegahan Penyebaran COVID-19 dilaksanakan secara rutin setiap akhir pekan selama masa tanggap darurat COVID-19 berlangsung, yakni mulai awal April hingga akhir Mei. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin berterima kasih kepada Save The Children yang telah bekerjasama dengan Kemen PPPA dalam menyelenggarakan kegiatan Webinar 2P tersebut.

“Webinar 2P kali ini tidak hanya istimewa karena kita bekerjasama dengan Save The Children, tetapi juga karena kali ini panitia berupaya hadir lebih inklusif dengan menghadirkan Juru Bahasa Isyarat yang akan memudahkan anak yang berkebutuhan khusus dalam mengikuti pembelajaran. Semoga ilmu yang didapatkan teman-teman dalam Webinar ini tidak hanya berhenti di kalian, tapi juga dapat terus disampaikan pada anak-anak yang lain di lingkungan terdekatnya masing-masing,” tutur Lenny.

 

Belajar dari Rumah, Momen Penting Penguatan Relasi Anak dan Orangtua

Jakarta – Situasi pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) menyebabkan anak-anak dan sebagian besar orang tua menghabiskan waktu di rumah. Dalam kurun waktu tersebut, keberadaan anak dan orangtua di rumah berdampak pada pola rutinitas mereka.

“Sebagian besar orang tua bekerja dari rumah dan anak menjalani pembelajaran jarak jauh. Perubahan pola hidup ini menjadi tantangan tersendiri bagi keluarga,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga membuka webinar atau seminar online dengan tema How to manage School-From-Home for Mom in Covid-19 Pandemic pada Selasa (21/04).

Menteri Bintang menegaskan, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang berkualitas. Meski menghadapi tantangan terutama dalam pola asuh dan proses belajar pada anak, ada berbagai aspek positif yang diperoleh jika belajar dari rumah (BdR) dijalani dengan sabar, kreatif, dan menyenangkan.

“Penting disadari orangtua bahwa momen kebersamaan ini jadi proses berharga untuk menguatkan kembali relasi orangtua dengan anak. Menguatkan komunikasi dengan anak secara terbuka, menjadi pendengar yang baik, melatih anak keterampilan dasar mengurus diri dan pekerjaan rumah sehari-hari, serta mendampingi anak-anak dalam pelaksanaan BdR,” jelas Menteri Bintang.

Menteri Bintang juga mengajak keluarga Indonesia berperan dalam membangun sistem BdR yang menyenangkan bagi orangtua dan anak. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan diantaranya, mengatur jadwal dan suasana kondusif antara orangtua dengan anak termasuk pembagian peran antara ayah dan ibu, membuat sistem BdR semenarik mungkin misalnya bermain dan bernyanyi bersama sebelum kegiatan belajar dimulai atau memberikan hadiah, serta memastikan anak tetap dapat berinteraksi dengan teman-temannya dengan menerapkan physical distancing atau jaga jarak fisik.

“Teladan sikap orangtua sangat dibutuhkan bagi perkembangan anak. Anak-anak akan melakukan imitasi atau meniru dari lingkungan terdekatnya. Oleh karena itu, peran orangtua, termasuk pembagian tugas yang setara antara ayah dan ibu sangat penting bagi tumbuh kembang mereka,” ujar Menteri Bintang.

Dalam webinar, Dr. Nur Afny dosen Universitas Tenri Abeng juga membagikan beberapa tips dalam mendampingi anak belajar di rumah. “Love your kids atau cintai anak kita. Orangtua juga perlu belajar komunikasi yang efektif dengan anak, memahami fase dan gaya belajar anak sehingga bisa menerapkan metode ajar yang tepat, serta memahami kesiapan belajar anak,” terang Nur Afny.

Berlangsung selama 2 jam 30 menit, seminar online yang diselenggarakan oleh Women in Engineering (WIE) IEEE Indonesia diikuti oleh 12 Doktor Teknik Elektro Perempuan Indonesia sebagai pemateri dan masyarakat dari berbagai kalangan. Seminar ini diselenggarakan sebagai upaya bersama untuk mencari solusi bagi ibu-ibu Indonesia yang saat ini mengahadapi tantangan dalam memberikan pendidikan terbaik bagi anak di rumah.

Menteri Bintang : Kartini-Kartini Indonesia Harus Bangkit Hadapi Covid-19

Jakarta – Di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, perempuan tidak hanya terancam dari sisi ekonomi yaitu kehilangan pekerjaan, perempuan juga rentan mengalami berbagai permasalahan, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terhambatnya layanan kesehatan reproduksi, menanggung beban ganda dalam mendampingi anak belajar di rumah, sekaligus memastikan pangan keluarga tercukupi agar terus hidup.

“Momen peringatan Hari Kartini ini akan sangat tepat, jika kita sebagai kaum perempuan ikut berperan menjadi solusi dalam penanganan pandemi Covid-19. Saya mengajak para perempuan hebat yang aktif menyuarakan hak perempuan dan anak di sini, untuk mendukung sekaligus mengawal berbagai kebijakan pemerintah dalam penanganan masalah perempuan dan anak saat pandemi ini,” ungkap Menteri Bintang Puspayoga saat mengikuti Virtual Talkshow Bincang Bintang : Kartini-Kartini Melawan Covid-19 bersama 150 perwakilan perempuan akar rumput, sekolah perempuan dan aktivis dari organisasi perempuan.

Selain itu, Menteri Bintang menegaskan pentingnya pengumpulan data terpilah terkait jumlah perempuan dan anak yang terdampak covid-19. “Data merupakan hal yang sangat penting, kami membutuhkan bantuan teman-teman untuk mengumpulkan data terpilah dan mendiskusikannya bersama, hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi bantuan spesifik yang akan disalurkan agar tepat sasaran sekaligus menyusun kebijakan dan pedoman bagi Kemen PPPA dalam menindaklanjuti penanganan covid-19,” jelas Menteri Bintang.

Saat ini, Kemen PPPA telah menginisiasi dan akan memberikan bantuan serta pendampingan bagi kelompok rentan yang terdampak Covid-19, baik perempuan, anak, anak disabilitas, dan perempuan lansia. “Bantuan tersebut akan diberikan sesuai hasil identifikasi sasarannya dan kebutuhan masing-masing anggota keluarga, seperti susu bagi balita, pampers bagi anak, pampers bagi lansia, pembalut bagi perempuan atau remaja perempuan, vitamin, makanan dengan gizi seimbang, sabun, dan lain-lain,” tambah Menteri Bintang.

DKI Jakarta akan menjadi Provinsi pertama sebagai pilot project dalam pemberian bantuan tersebut. Jika program penyaluran bantuan tersebut berhasil, Menteri Bintang berharap tidak hanya Kemen PPPA, tapi juga seluruh Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GT PP Covid-19) dapat ikut serta melaksanakannya.

Lebih lanjut, Menteri Bintang juga mengajak para perempuan untuk ikut mengawal proses pemanfaatan dana desa di akar rumput, serta proses penyaluran bantuan tunai yang tepat sasaran, yaitu bagi keluarga miskin, masyarakat yang belum mendapatkan program keluarga harapan (PKH), dan memiliki keluarga sakit yang menahun.

 

“Saat masa pandemi ini, banyak perempuan ibu rumah tangga yang harus menanggung beban ganda. Mereka harus mendampingi anak dalam menyelesaikan tugas selama belajar di rumah, hingga terbebani membengkaknya biaya pembelian kuota internet. Menindaklanjuti hal ini, kami telah berkoordinasi dengan para orangtua, fasilitator forum anak terkait permasalahan tersebut,” ungkap Menteri Bintang.

Menteri Bintang menuturkan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim telah merespon masalah ini dengan bekerjasama bersama TVRI menayangkan program belajar di rumah bagi anak. Terkait membengkaknya biaya kuota internet, Menteri Nadiem sudah merevisi dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk dialihkan sebagai biaya pembelian kuota internet bagi orangtua siswa.

“Apresiasi saya sampaikan bagi Kartini-Kartini yang telah menyuarakan masalah perempuan dan anak di akar rumput selama masa pandemi Covid-19. Hari ini, tepat peringatan Hari Kartini, teman-teman telah menunjukkan semangat Kartini dalam mengimplementasikan solusi sekaligus mengawal apa yang sudah pemerintah lakukan untuk menangani pandemi ini. Mari bergandengan tangan membangun kekuatan, bersatu melakukan suatu hal, untuk bisa berbuat maksimal bagi bangsa ini. Jadilah perempuan yang tidak hanya menjadi penikmat pembangunan, tapi ikut berperan dalam pembangunan itu sendiri,” pungkas Menteri Bintang.

Monev PUG di Kaltim

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melakukan video conference Monitoring Evaluasi Pengarusutamaan Gender (Monev PUG) diikuti 10 kabupaten/kota se-Kaltim, Rabu (22/4/2020).

Kabid Kesetaraan Gender Dalam Hukum Kemen PPPA Rina Nursanti mengatakan, Kemen PPPA selalu mendorong implementasi PUG di berbagai sektor. “Gender sebagai isu lintas sektor dan berpengaruh langsung terhadap capaian pembangunan manusia menjadi tanggung jawab bersama, PUG merupakan strategi yang disepakati, baik di tingkat global, nasional maupun daerah untuk memastikan isu gender masuk pada prioritas pembangunan segala bidang yang dilakukan.

“Pelaksanaan PUG di daerah diapresiasi melalui Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya. Diberkan pada kementerian/lembaga dan daerah yang berhasil mengimplementasikan kegiatan yang responshif gender serta upaya dan hasil yang telah dilakukan terhadap prakarsa dan prestasi yang telah dicapai serta menunjukan kondisi pencapaian Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” katanya.

Rina melanjutkan, Evaluasi PUG di daerah dilakukan agar capaian PUG lebih baik lagi. “Untuk Provinsi Kaltim berada pada peringkat Madya, sedangkan beberapa kabupaten masih belum mencapai target minimal. Ini sangat penting untuk self assesment kita di  kabupaten/kota dan provinsi,” ujarnya.

Beberapa indikator yang menjadi penilaian yakni Komitmen, yang dapat ditunjukkan dengan adanya Peraturan Derah (Perda/Pergub/Perbub/Perwali). Kedua, adalah Kebijakan dan Program yang ditunjukkan dengan adanya Kebijakan Operasional atau Teknis. Ketiga, adalah Kelembagaan PUG yang dapat ditunjukkan dengan adanya Pokja (Program Kerja), Focal Point dan Tim Teknis. Keempat, adalah Sumber Daya (SDM, Dana, dan Sarana Prasaran). Kelima, adalah Data Terpilah yang dapat ditunjukkan dengan adanya Profil Gender Statistik Gender. Keenam, adalah Tools (Panduan, Modul dan Bahan KIE). Dan ketujuh adalah Jejaring atau networking.

Sementara itu, Kabid KG DKP3A Kaltim Dwi Hartini mengatakan, pihaknya berupaya memastikan bahwa setiap orang haknya terpenuhi, baik laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas maupun kelompok rentan lainnya.

“Tentu dengan mengintegrasikannya ke dalam perencanaan program pembangunan. Menjadikan pengarusutamaan gender sebagai kepentingan daerah dengan penuhi 7 prasyarat awal pelaksanaan PUG,” jelasnya.

Pemenuhan 7 prasyarat PUG ini menjadi tantangan yang dirasakan oleh hampir semua daerah. Tetapi dengan begitu, semua daerah belajar banyak membuat terobosan dan inovasi.

“April ini merupakan masa uji coba penginputan aplikasi APE. Tantangan kabupaten/kota adalah rata-rata jaringan yang kurang stabil ketika melakukan pengsisan matrik PUG pada Aplikasi, Sehingga, DKP3A Kaltim terus melakukan pendampingan agar dapat diikuti seluruh kabupaten/kota,” imbuh Dwi.

Ia menargetkan, tahun ini Kaltim dapat mendapatkan Peringkat Utama dengan peran aktif seluruh kabupaten/kota. (dkp3akaltim/rdg)

Konsolidasi Nasional Program Bangga Kencana

Samarinda — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Konsolidasi Nasional Program Bangga Kencana Bidang Pengendalian Penduduk tahun 2020, Regional II melalui video conference, Rabu (22/4/2020).

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, terdapat 11 isu strategis di bidang kependudukan, antara lain isu meningkatnya fertilitas, isu meningkatnya penyediaan layanan pendidikan, isu penduduk muda, isu usia reproduksi dan pemberdayaan perempuan, isu meningkatnya penduduk lansia, isu meningkatnya kebutuhan perumahan, isu menghadapi pola migrasi, isu pemanfaatan bonus demografi, isu dampak lingkungan, isu pemanfaatan bonus demografi, Isu pengasuhan anak, stunting dan gizi buruk, dan kemitraan dalam mengatasi persoalan kependudukan.

“Berdasarkan isu-isu strategis tersebut serta dalam rangka mendukung visi Pemerintah tahun 2020-2024 maka BKKBN akan berkontribusi dalam upaya “Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang seimbang” dengan berfokus pada mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang,” ujarnya.

Ditambahkannya, menyelenggarakan        keluarga         berencana      dan      kesehatan reproduksi secara komprehensif, menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup, membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global, memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi, dan membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

Hasto juga menyampaikan dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yaitu menurunnya TFR dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan  ditargetkan  menjadi  2,1 pada tahun 2024, Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) 61,78 % pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 % pada tahun 2024, menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/unmet  need  8,6  %  pada  tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 % pada tahun 2024.

“Selain itu, menurunnya angka  kelahiran  menurut  kelompok  umur  15-19  tahun  (ASFR  15-19 tahun) dengan target 25/1000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18/1000 kelahiran pada tahun 2024, meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) sebesar 53,57 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024; dan meningkatnya median usia kawin pertama (MUKP) 21,9 tahun pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 22,1 pada tahun 2024,” katanya.

Wabah virus corona telah menunjukkan kepada kita dampak lintas sektoral pada masalah kesehatan maupun kependudukan. Dinamika kesehatan memiliki korelasi yang kuat dengan situasi kependudukan.

“Pelajaran yang sangat mahal yang harus kita semua sadari, bahwa data dinamika kependudukan itu sangat penting. Data keluarga, data struktur umur, data mobilitas serta data persebaran penduduk, data pencatatan kematian beserta dengan penyebabnya, data administrasi kependudukan, serta data dinamika kependudukan lainnya.” Imbuh Hasto.

Data-data tersebut menjadi kunci yang penting dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan deteksi ataupun penanganan wabah maupun dampak-dampak sosial ekonominya, keberadaan data tersebut seharusnya ada dari level nasional sampai dengan level desa yang akan memudahkan para pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan.

Masyarakat Harus Jujur

Samarinda — Kasus positif Covid-19 semakin banyak ditemukan. Untuk itu, seseorang yang dinyatakan positif Covid-19 diharapkan tidak menutupi status kesehatannya, terutama kepada petugas kesehatan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya risiko penularan.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh ada beberapa masyarakat yang melakukan perjalanan luar kota, tetapi ketika kembali ke Kaltim tidak melaporkan dirinya dan tidak melakukan karantina mandiri.

Sehingga masyarakat diminta jujur kepada petugas kesehatan, baik terkait riwayat perjalanan, gejala, maupun tanda yang dirasakan setidaknya selama 14 hari terakhir.

“Seperti pasien yang datang berobat, tetapi tidak mengungkapkan punya riwayat perjalanan dari wilayah zona merah,” ujarnya saat di hubungi via telepon usia Rakor Pokja Berjarak, Selasa (21/4/2020).

Hal tersebut, menurut Halda, sangat disesalkan. Karena ketidakjujuran itu, dapat berdampak penularan pada petugas kesehatan.

Ia meminta masyarakat terbuka dan jujur di tengah darurat penanganan pandemi Covid-19 seperti yang terjadi sekarang ini. Menurut dia, saat ini yang paling berbahaya dalam upaya penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 justru adalah kelompok orang tanpa gejala (OTG).

Mereka tidak memiliki gejala apa pun, tetapi ternyata telah terinfeksi Covid-19. “Maka, orang-orang ini harus jujur saat melakukan pemeriksaan medis atau saat mendapatkan layanan kesehatan,” katanya.

Dengan begitu, yang bersangkutan akan mendapatkan penanganan kesehatan yang semestinya. Masyarakat tidak perlu takut kalau memang dinyatakan OTG dan dalam kondisi sehat. Mereka hanya akan dikarantina di rumah dan diawasi oleh tenaga medis.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berada di rumah, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan jika terpaksa keluar rumah maka menggunakan masker. (dkp3akaltim/rdg)