Archive for year: 2020

Samarinda — Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim M Sa’bani memimpin Rapat Finalisasi Persiapan Presentasi dan Wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 di Ruang Tepian 2 Kantor Gubernur, Senin (6/7/2020).

Gladi bersih kompetisi inovasi yang digagas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) itu rencananya digelar pada 14 Juli 2020. Sedangkan pelaksanaan presentasi dan wawancara akan dilaksanakan 15 Juli 2020. Dijadwalkan, Gubernur Kaltim Isran Noor yang akan langsung menyampaikan presentasi kepada tim penilai di Jakarta melalui virtual daring dari Ruang HoB Kantor Gubernur.

Gubernur Isran Noor akan memaparkan aksi inovasi Ojol Berlian, singkatan dari Ojek Online Bersama Lindungi Anak. Produk inovasi ini adalah kerja bersama Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim dan komunitas ojek online di Samarinda.

Inovasi kedua yang juga masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 adalah Produk Pangan Halal (Pahala) Untuk Kaltim, kerja kreatif dari jajaran Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim didukung sejumlah instansi terkait lainnya.

Saat paparan nanti, Gubernur Isran Noor akan memberi penjelasan utama dalam waktu yang singkat. Sementara Kepala DKP3A dan Kepala DPKH Kaltim dan staf lainnya harus bersiap membantu memberi jawaban.
Diagendakan, waktu presentasi gubernur kurang lebih 7 menit dan wawancara sekitar 13 menit. “Mudah-mudahan kita bisa masuk Top 5,” tutup Sa’bani.

Samarinda — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melaksanakan Pra Rapat Koordinasi Pembangunan PPPA, secara virtual, Selasa (30/6/2020).

Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan, Dengan penduduk sebesar 267 juta, sekitar 50%-nya adalah perempuan, dan sekitar 30,1%-nya adalah usia anak. Indonesia memiliki modal SDM yang sangat luar biasa.

“Modal SDM ini harus kita berdayakan dan harus kita lindungi, sehingga mereka benar-benar menjadi SDM yang berkualitas, yang mampu beperan aktif dalam pembangunan di berbagai bidang,” ujar Menteri Bintang.

Di tingkat global, Indonesia merupakan salah satu Negara anggota PBB yang berkomitmen dalam melaksanakan Sustainable Development Goals (SDGs), dan hampir semua Goals SDGs terkait dengan pembangunan perempuan dan anak.

Indonesia juga merupakan salah satu negara pathfinding countries yang berkomitmen untuk mengakhiri kekerasan dalam skema Global Partnership to End Violence.

“Bapak Presiden juga terpilih sebagai salah satu Kepala Negara yang berperan sebagai “He for She”. Tentunya ini semua, selain membanggakan kita, tetapi juga menyisakan banyak tantangan, karena berujung pada bagaimana kita dapat memberdayakan perempuan, dan melindungi anak-anak kita,” terangnya.

Menteri Bintang menambahkan, memberdayakan perempuan berarti kita harus dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan, dibarengi dengan meningkatkan added value (nilai tambah) perempuan, menjadikan mereka lebih berdaya, serta sekaligus melindungi mereka dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPA.

Sedangkan melindungi anak berarti kita harus memenuhi hak-hak anak, serta melindunginya dari berbagi bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.

Lebih lanjut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah disahkan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, telah ditetapkan Program Prioritas Pembangunan Presiden yang dituangkan ke dalam 7 agenda pembangunan. Pembangunan PPPA terintegrasi ke dalam Agenda yang ke-3, yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”.

Indikator keberhasilan di tingkat nasional yang akan diukur adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Perlindungan Anak (IPA).

Sedangkan program prioritas (PP) adalah Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dengan 5 indikator keberhasilan, yaitu Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%), Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%); dan Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%).

Selain itu, KPPPA juga memperoleh 5 Arahan Presiden RI untuk dilaksanakan dalam tahun 2020-2024, yaitu Meningkatkan perberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan. Mengefektifkan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak, Menurunkan tingkat kekerasan pada anak, Menekan angka pekerja anak, dan Mencegah perkawinan anak.

“5 Arahan Presiden tersebut saling terkait. Untuk itulah, menjadi semakin penting kita harus sama-sama bersinergi dan bergandengan tangan, agar 5 Arahan Presiden tersebut dapat kita wujudkan bersama. Sinergi menjadi kata kunci dalam proses pembangunan PPPA. Untuk itu, Saya juga meminta kepada seluruh Kepala Dinas PPPA baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus pula melakukan sinergi dengan semua stakeholders di wilayahnya masing-masing,” kataya.

Ia menjelaskan, tujuan dari pembangunan pemberdayaan perempuan adalah terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan, dan terlindunginya perempuan dari berbagai tindak kekerasan, baik yang terjadi di dalam rumah tangga, di tempat kerja, dan di ruang publik, termasuk TPPO, perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus dan lansia.

Sementara itu, tujuan dari pembangunan anak adalah terpenuhinya hak-anak, dan anak terlindungi dari berbagi bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.

RPJMN 2020-2024 menambahkannya dengan tujuan terwujudnya IDOLA (Indonesia Layak Anak) tahun 2030, bertepatan dengan kita hendak mencapai tujuan SDGs 2030.

Fokus pembangunan PPPA yang dikembangkan dalam 5 tahun ke depan, adalah, Untuk perempuan, meliputi pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan. Sementara untuk anak, hanya meliputi pencegahan dan pelayanan.