DKP3A Kaltim Perketat Protokol Kesehatan

/0 Comments/in /by

Samarinda — Untuk menekan penyebaran virus Corona (Covid-19), Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (DKP3A) Kaltim bekerjasama dengan Badan Penangguangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, melakukan penyemprotan disinfektan di Kantor DKP3A Kaltim, Jumat (17/7/2020).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, aktifitas di lingkup DKP3A Kaltim akan diperketat dengan displin protokol kesehatan.

“Jadi pengantar surat cukup sampai di satpam. Tamu lapor di satpam lebih dulu dengan dicek suhu tubuh dan cuci tangan baru bisa bertemu dengan yang dituju,” ujarnya.

Sementara untuk seluruh ASN dan non ASN DKP3A harus menggunakan masker di lingkungan kantor. Masker dapat dilepas jika sedang berwudhu, makan, minum, menjadi narasumber webinar. Jika masuk dan keluar ruangan wajib mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer.

Halda mengatakan, aturan ini diberlakukan sebagai upaya antisipasi dini dari paparan Covid-19. (dkp3akaltim/rdg)

Tim KIPP Ojol Berlian Jalani Rapid Tes

/0 Comments/in /by

Samarinda — Tim TOP 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 Ojol Berlian melakukan Rapid Tes di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (RSJD AHM), Kamis (16/7/2020).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, hal ini sebagai langkah antisipasi dini terhadap paparan Covid-19. Pasalnya, timnya beberapa waktu lalu melakukan uji coba teknis tahapan presentasi dan wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020, di ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim.

“Hal ini karena kami termasuk dalam agenda wagub dalam dua pekan terakhir. Selanjutnya, setelah menjalani rapid tes kami akan melakukan karantina mandiri sesuai protokol kesehatan,” ujar Halda.

Halda mengimbau, agar seluruh masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap optimis dan disiplin diri dengan tetap di rumah, menggunakan masker, jaga jarak 2 meter atau lebih dan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

“Jaga keluarga kita untuk melindungi keluaga lainnya,” tegas Halda.

Sementara itu, Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (RSJD AHM) Samarinda, sejak hari ini, Kamis 16 Juli 2020, melayani pemeriksaan rapid tes, khususnya bagi jajaran pegawai ASN/non ASN di lingkup Pemprov Kaltim.

“Iya, ini tadi ada sekitar 100 orang periksa rapid test. Hasilnya non reaktif, negatif ya. Mereka dari BPKAD sama Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A),” ujar Padilah Mante Runa Direktur RSJD AHM Samarinda.

Berikutnya, lanjut Padilah, menyusul besok dan lusa (Jumat dan Sabtu) sekitar 150 orang dari Inspektorat Wilayah Provinsi (Itwilprov) Kaltim untuk rapid tes.

Terkait pelayanan rapid tes, Padilah meminta pegawai yang ingin memeriksakan diri, hendaknya bergiliran secara berkelompok. Maksimal per kelompok 20 orang.

Hal ini penting menurut Padilah, selain menghindari kerumunan dan mengoptimalkan jaga jarak. Juga, memudahkan petugas untuk melakukan pemeriksaan.

“Jadi sebaiknya, mereka berkooordinasi dulu diinternalnya. Masing-masing kelompok 20 orang. Selesai itu, baru menyusul kelompok berikutnya. Ini penting, selain kapasitas ruangan kita juga protokol kesehatan harus ditaati,” jelasnya.

Padilah mengakui selama ini pihaknya tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara umum, termasuk kepada ASN/non ASN sekalipun. Sebab, rapid tes yang tersedia khusus bagi tim medis dan perawat RSJD untuk penanganan pasien.

“Tapi karena ini kondisinya lain, ya kita siap melakukan pemeriksaan rapid tes kepada pegawai Pemprov semuanya tanpa batas waktu. Silahkan lapor dan kita jadwalkan,” ungkapnya.

Padilah mengakui ketersediaan rapid tes sudah terbatas atau hanya ada 200 unit. “Tapi, kami sudah lapor BPKAD untuk pengadaan selanjutnya,” ujarnya lagi. (dkp3akaltim/rdg)

Ojol Berlian Menuju TOP 45

/0 Comments/in /by

Samarinda — Penjabat (Pj) Sekdaprov Kaltim M Sa’bani mempresentasikan inovasi Pemprov Kaltim yang masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020, yakni Ojek Online Bersama Lindungi Anak (Ojol Berlian).

Inovasi Ojol berlian dipresentasikan dihadapan Tim Panelis Independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 yang diketuai JB Kristiadi. Pertama kalinya dilaksanakan secara virtual, di ruang Heart of Borneo (HoB) lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (15/7/2020).

M Sa’bani mengatakan, Ojol Berlian  merupakan mekanisme yang dibangun sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, perempuan dan penyandang disabilitas di Kota Samarinda khususnya pada layanan jasa transportasi online yang melibatkan rider dan driver.

“Latar belakang inisiasi inovasi Ojol Berlian berawal dari tingginya kecelakaan lalu lintas di Kota Samarinda, perempuan dan anak sebagai korban. Perempuan dan anak kelompok rentan menjadi korban kekerasan. Angka kekerasan di Kota Samarinda tertinggi Se-Kaltim 3 tahun terakhir dan edukasi belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Tujuan inisiasi inovasi ini yaitu mengedukasi masyarakat tentang transportasi ramah anak, meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terkait pencegahan kekerasan perempuan & anak melalui ojol, mewujudkan transportasi ramah anak di Kota Samarinda, dan membangun forum sharing inspirasi dan pembelajaran terkait perlindungan perempuan dan anak.

Sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi mastarakat seperti meningkatnya kerjasama antar stakeholders dalam upaya pemenuhan hak anak, membangun pemahaman transportasi layak anak guna mewujudkan Kota Layak Anak, terhindarnya pengguna ojol dari tindak kekerasan selama menggunakan jasa transportasi online, dan rider/driver Ojol menjadi agen 2P (Pelopor dan Pelapor).

“Sedangkan keunikan inovasi ini yaitu diinisiasi pertama kali di Kaltim dengan menerapkan konsep 3A Aku Tahu, Aku Mau, dan Aku Bisa. Selanjutnya tersedia call center yang tersambung ke Satgas PPPA, dan menjadikan rider/driver sebagai agen 2P,” imbuh Sa’bani.

Ia menambahkan, dampak dari implementasi Ojol Berlian adalah didukung 24 stakeholder dan 8 manajemen aplikastor Ojol. Rider/driver yang telah teredukasi sebanyak 250 orang. Ojol yang teredukasi siap menjadi agen 2P. Angka kekerasan pada Aplikasi E-Simfoni Semester I tahun 2020 sejumlah: 89 kasus, menurun 25 Kasus dari Semester II Tahun 2019.

“Keberlanjutan program ini terjalin PKS dengan Dishub Kaltim dalam rangka pembinaan rider/driver dan tersedianya Sekretariat Pusat Informasi dan Edukasi (Pusidu) Ojol Berlian di Kantor DKP3A Kaltim. Kedepan, Pemprov Kaltim siap jika Ojol Berlian direplikasi. Inovasi ini mudah diterapkan di seluruh Kabupaten/Kota di Kaltim bahkan secara Nasional,” (dkp3akaltim/rdg)

Pemprov Beri Reward Inovator

/0 Comments/in /by

Samarinda — Pemprov Kaltim berhasil meloloskan dua inovasi dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020 yang di inisiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Kedua inovasi yakni Ojek Online Bersama Lindungi Anak (Ojol Berlian) dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim dan Pangan Halal (Pahala) untuk Kaltim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim.

Kedua inovasi telah dipresentasikan secara virtual oleh Penjabat (Pj) Sekprov Kaltim HM Sa’bani dihadapan Tim Panelis Independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020.

Pj Sekprov Kaltim M Sa’bani mengungkapkan, setiap tahunnya perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltim dipacu untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat

“Kita memang tidak berhenti dengan inovasi yang ada. Setiap tahun hasilkan inovasi-inovasi, kedepan kita semakin mudah memberikan pelayanan bagi masyarakat. Murah, mudah, cepat dan tepat. Itu harapan kita. Dan masyarakat juga mau berpartisipasi dalam setiap inovasi yang kita hasilkan. Karena tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat sebaik-baiknya,” ungkap Sa’bani, Rabu (15/7/2020).

Sa’bani menjelaskan, pemerintah terus berupaya mencarikan jalan keluar berbagai kesulitan masyarakat dari inovasi baru maupun inovasi-inovasi yang bisa direplikasi.

“Kita berikan penghargaan kepada perangkat daerah yang berprestasi setiap tahun. Dan kedepan kita sudah siapkan bagi karyawan-karyawati ASN kita untuk meraih penghargaan secara khusus dengan prestasi dan kinerja mereka berupa materi. Itu salah satu cara untuk memotivasi mereka untuk berinovasi,” jelasnya.

Sa’bani berharap masyarakat ikut berpartisipasi dan termotivasi terhadap inovasi yang ada. “Disini pemerintah akan terus berusaha memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap inovasi yang ada agar masyarakat paham dan bisa merasakan dampak langsung dari inovasi yang dihasilkan pemerintah,” harapnya.

Dua Inovasi Dipresentasikan

/0 Comments/in /by

Samarinda — Penjabat (Pj) Sekdaprov Kaltim M Sa’bani mempresentasikan dua inovasi Pemprov Kaltim yang masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020, yakni Ojek Online Bersama Lindungi Anak (Ojol Berlian) dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim dan Pangan Halal (Pahala) untuk Kaltim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim.

Kedua inovasi dipresentasikan dihadapan Tim Panelis Independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 yang diketuai JB Kristiadi.  Pertama kalinya dilaksanakan secara virtual, di ruang Heart of Borneo (HoB) lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (15/7/2020).

Masing-masing inovasi diberi waktu tujuh menit untuk dipresentasikan dilanjutkan tanya jawab dari panelis dengan durasi 13 menit. Tepat pukul 10.00 Wita, M Sa’bani yang mewakili Gubernur Kaltim mempresentasikan inovasi Ojol Berlian pada kesempatan pertama. Dilanjutkan sesi mempresentasikan inovasi Pahala untuk Kaltim.

“Inovasi ini memang bagian dari motivasi karyawan kita dengan sarana prasarana yang ada dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Adanya kompetisi ini, kita didorong mereka menghasilkan inovasi-inovasi baru setiap waktu. Saya tentu apresiasi langkah ini, bagaimana pun pemerintah itu tujuannya bagaimana masyarakat mendapatkan akses berbagai aktifitas pelayanan yang mudah, murah dan membahagiakan,” jelas Sa’bani usai presentasi KIPP 2020.

Sa’bani berharap inovasi yang dihasilkan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Karena tujuan dari inovasi itu dibuat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Pelan-pelan inovasi ini memberikan pendidikan tersendiri kepada masyarakat untuk merubah mindset mereka dari sesuatu yang mereka tidak paham menjadi paham. Juga mengomparasi tingkat inovasi di negara-negara lain yang pada dasarnya memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan tertentu,” harapnya.

Setelah tahapan presentasi dan wawancara ini, Pemprov Kaltim menunggu penilaian dari Tim Panelis KIPP 2020 untuk Top 45 IPP 2020. Tampak hadir, Kepala DKP3A Halda Arsyad, Kepala DPKH Dadang Sudarya, Kepala Biro Hukum Rozani Erawadi.

Pertanggungjawaban Diterima

/0 Comments/in /by

Samarinda — Sah, Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kaltim tahun 2019 diterima oleh DPRD Kaltim.

Dengan disahkan Raperda, maka secara otomatis menjadi Perda yang ditandai Penandatangan persetujuan bersama antara DPRD dengan Gubernur Kaltim yang dilakukan oleh Wagub Kaltim Hadi Mulyadi dan Ketua DPRD Kaltim Makmur Hapk serta unsur pimpinan DPRD Kaltim.

“Alhamdulillah, kami bersyukur Raperda menjadi Perda pertanggungjawaban Gubernur Kaltim terhadap pelaksanaan APBD 2019 telah disetujui dan disahkan DPRD. Semoga jadi motivasi bagi Pemprov untuk semakin baik mengelola anggaran,” kata Hadi Mulyadi ketika hadir dan menyampaikan pendapat akhir Gubernur Kaltim Isran Noor, pada Rapat Paripurna ke 17 DPRD Provinsi Kaltim, di lantai VI Gedung Pertemuan DPRD Kaltim, Selasa (14/7/2020).

Hadi mengakui ada catatan yang diberikan DPRD Kaltim. Tentu hal itu, lanjutnya, tetap akan dievaluasi. Karena itu, kerja sama dan sinergitas yang baik antara Pemprov dengan DPRD harus terus berlanjut dan ditingkatkan.

“Tak ada gading yang tak retak. Makanya, apa yang menjadi catatan DPRD akan kami evaluasi dan Pemprov terus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Hadir Pj Sekdaprov Kaltim HM Sa’bani, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr HM Jauhar Efendi, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Abu Helmi, Asisten Administrasi Umum H Fathul Halim dan pimpinan OPD di lingkup Pemprov Kaltim serta unsur pimpinan dan anggota DPRD Kaltim. (humasprov)

Optimis Raih Top 45 IPP

/0 Comments/in /by

Samarinda — Dua inovasi Pemprov Kaltim berhasil masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020 (IPP2020) yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Kedua program tersebut, yakni Ojek Online Bersama Lindungi Anak (Ojol Berlian) yang digagas Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim dan Pangan Halal (Pahala) untuk Kaltim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi optimis kedua program inovasi ini masuk dalam Top 45 IPP atau tahapan selanjutnya setelah dilakukan penilaian oleh tim dari Kementerian PAN-RB.

“Semoga Kaltim melalui inovasi ini bisa masuk Top 45 IPP 2020,” ucap Wagub Hadi Mulyadi usai mengikuti uji coba teknis tahapan presentasi dan wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020, di ruang Heart Of Borneo lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (14/7/2020).

Mengingat, kondisi pandemi Covid-19, untuk tahapan presentasi dan wawancara Top 99 IPP 2020 akan dilaksanakan secara virtual oleh Kementerian PAN-RB. Pemprov Kaltim dijadwalkan presentasi dan wawancara Rabu, 15 Juli 2020.

Sebagai informasi, Ojol Berlian merupakan mekanisme yang dibangun untuk membantu menanggulangi permasalahan kekerasan terhadap anak, perempuan dan penyandang disabilitas di Kota Samarinda, khususnya layanan jasa transportasi online yang melibatkan rider dan driver.

Semua rider dan driver ojek online diharapkan menjadi agen pelopor dan pelapor terhadap segala tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas yang terjadi di sekitarnya.

Sedangkan Pahala untuk Kaltim, merupakan inovasi yang dilatarbelakangi jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 209,1 juta jiwa, termasuk Kaltim.

Sehingga pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, karena kehalalan merupakan syarat wajib bagi umat muslim. .

Bantuan Spesifik Perempuan dan Anak

/0 Comments/in /by

Samarinda — Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim M Jauhar Efendi melakukan Penyerahan Bantuan Kebutuhan Spesifik untuk Perempuan dan Anak.

Kegiatan ini diinisiasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim sebagai Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita (#Berjarak) rangkaian Peringatan Hari Anak Nasional 2020, berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Sabtu (11/7/2020). Kegiatan ini di lakukan secara serentak se Indonesia.

Jauhar menyerahkan secara simbolis kepada 15 penerima bantuan dari 770 paket terdiri masker, sampo sabun, pasta gigi dan sikat gigi, vitamin, hand sanitazer, biskuit, pembalut perempuan, minyak kayu putih  dan keperluan lainnya.

Jauhar Efendi mengimbau seluruh pihak, tidak saja pemerintah tetapi masyarakat dan swasta untuk selalu memberikan perhatian kepada anak-anak terkait kebutuhan ekonomi, kesehatan dan pendidikan mereka.

“Anak adalah masa depan dan penerus pembangunan. Sangat penting kepedulian dan perhatian bagi anak-anak kita, agar terbentuk generasi berkualitas terlebih di saat pendemi ini,” kata Jauhar.

Ditambahkannya, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan dana dari APBD berupa Bantuan Sosial Masyarakat (BSM) Covid-19 senilai ratusan miliar rupiah guna membantu dan meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19. Didalamnya terdapat perempuan dan anak-anak.

Sementara Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengungkapkan, gerakan ini dilakukan secara komperhensif dan terintegrasi melalui koordinasi dengan Kementerian terkait dan Dinas PPPA se Indonesia.

“Program Gerakan Berjarak bertujuan untuk melindungi perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas yang merupakan kelompok rentan terdampak paparan Covid-19.

Halda menambahkan, Gerakan Berjarak memiliki sepuluh aksi yang mencakup aksi pencegahan dan penanganan. Melalui dana dekonsentrasi, Kemen PPPA menginstruksikan untuk melakukan Aksi 2 yaitu Hak Perempuan dan Anak Terpenuhi.

“Penyerahan bantuan hari ini adalah realisasi Aksi kedua yaitu Hak Perempuan dan Anak Terpenuhi. Jadi bantuan ini bersifat spesifik. Paket ini juga bersifat melengkapi Bansos lainnya seperti BLT, BSM dan sebagainya, yang selama ini sudah banyak dibagikan untuk masyarakat,” terang Halda.

Hadir jajaran DKP3A Kaltim dan para orangtua penerima bantuan spesifik. (dkp3akaltim/rdg)

Cegah Perkawinan Anak Melalui Keluarga dan Pendidikan

/0 Comments/in /by

Samarinda — Pemprov Kaltim terus berupaya membangun kesejahteraan rakyat melalui program dengan membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan, pelecehan, penelantaran dan eksploitasi.

Hal ini sejalan dengan tema yang diusung Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim “Cegah Perkawinan Anak” dalam Rapat Koordinasi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rakorda PPPA) se Kaltim 2020 melalui sistem daring atau virtual zoom meeting, Kamis (9/7/2020).

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, kasus perkawinan anak banyak tejadi di berbagai penjuru dunia dengan berbagai latar belakang. Resiko yang timbul akibat perkawinan yang dipaksakan, yaitu hubungan seksual pada usia anak, kehamilan pada usia muda, infeksi penyakit menular seksual dan komplikasi yang terjadi disaat kehamilan serta persalinan pada usia muda sehingga hal itu berperan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi serta stunting pada anak serta dampak ekonomi yaitu munculnya pekerja anak.

“Jadi, penting menata perencanaan kehidupan berumahtangga bagi anak-anak sejak dini. Karena, pendidikan dan kualitas pendidikan anak menjadi perhatian serius oleh setiap keluarga. Karena itu, Pemprov Kaltim menilai perlu adanya kesadaran masyarakat dalam merencanakan kehidupan berumahtangga,” kata Wagub Kaltim  Hadi Mulyadi ketika membuka Rakorda PPPA secara virtual.

Menurut Wagub Hadi, pernikahan usia anak menjadi suatu masalah. Karena itu, diperlukan langkah antisipasi, sehingga hal itu tidak terjadi.

Artinya, antisipasi itu dibangun melalui keluarga dan pendidikan yang terencana dengan baik. Sebab, anak-anak jangan sampai menjadi korban pendidikan yang kurang tepat oleh keluarga.

“Makanya, kehidupan berumahtangga wajib direncanakan. Kami menyambut baik dan mengapresiasi rapat koordinasi ini. Semoga menghasilkan keputusan yang baik sesuai visi dan misi Pemprov Kaltim Berani untuk Kaltim Berdaulat,” jelasnya.

Kepala DKP3A Kaltim Halda Arsyad mengakui hingga saat ini angka perkawinan usia anak di Kaltim masih tergolong tinggi. Diharapkan melalui Rakor tersebut mampu menghasilkan rumusan bagaimana langkah tepat mengantisipasi perkawinan anak di Benua Etam.

“Provinsi Kaltim Tahun 2017 berada diatas angka rata-rata Nasional untuk perkawinan anak bersama dengan 22 Provinsi lainnya, angka rata-rata Nasional 11,54 persen sedangkan Kaltim 13,90 persen dibawah Jawa Timur dan tertinggi Kalsel 23,12 persen, terendah DIY 2,21 persen,” jelasnya.

Melalui sinergi dan kerjasama semua pihak untuk bersama-sama melakukan Kampanye dan Gerakan  Bersama (GeBer) yang mengedukasi masyarakat terkait pentingnya mencegah perkawinan anak. Hal ini akan melindungi anak dari pelanggaran HAM serta terwujudnya program wajib belajar 12 tahun sesuai dengan Instruksi Gubernur Kaltim kepada Bupati/Walikota Se Kaltim. (dkp3akaltim/rdg)

Gubernur Promosikan Ojol Berlian dan Pahala

/0 Comments/in /by

Samarinda — Pemprov Kaltim mendapat dua nominasi pada Top 99 Inovasi Pelayanan Publik (IPP) 2020 yang dinilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Dua nominasi itu yaitu Ojek Online Bersama Lindungi Anak (Ojol Berlian) dari Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kaltim dan Produk Pangan Halal (Pahala) Untuk Kaltim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim.

Selanjutnya, Ojol Berlian dan Pahala Untuk Kaltim akan mempresentasikan inovasi ini kepada tim penilai Kementerian PANRB yang rencananya digelar pada 15 Juli 2020, di Ruang HoB Kantor Gubernur Kaltim..

Terlebih dahulu, Penjabat Sekdaprov Kaltim M Sa’bani, didampingi Kepala DKP3A Kaltim Halda Arsyad dan Kadis PKH Dadang Sudarya, memaparkan materi Ojol Berlian dan Pahala Untuk Kaltim kepada Gubernur Kaltim Isran Noor di Ruang Rapat Gubernur Kaltim, Rabu (8/7/2020).

Isran Noor berharap agar waktu yang tersisa, benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki materi-materi, termasuk data-data, gambar maupun memperbaharui video, sehingga lebih maksimal pada saat presentasi nanti.

“Ojol Berlian dan Pahala Untuk Kaltim dapat terus dipromosikan melalui baliho, spanduk maupun videotron, sehingga masyarakat mengetahui dan mendukung inovasi baru ini agar lolos masuk Top 45,” pesan Isran Noor.

Gubernur juga memberikan testimoninya pada kedua inovasi tersebut. Khusus untuk Ojol Berlian, Isran mengatakan Pemprov Kaltim berkomitmen kuat mewujudkan Provinsi Layak Anak dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman bagi anak-anak salah satunya melalui layanan jasa trasportasi ramah anak.

Sa’bani mengharapkan Ojol Berlian dan Pahala Untuk Kaltim menjadi motivasi bagi perangkat daerah lainnya untuk melakukan inovasi-inovasi yang menghasilkan gagasan baru guna berkontribusi dalam pelayanan maupun program masyarakat.

“Intinya, kedua inovasi ini memotivasi pegawai dan karyawan untuk bisa menciptakan gagasan baru untuk optimalisasi pelayanan masyarakat,” tandasnya.

Diharapkan kedua inovasi yang telah masuk Top 99 IPP bisa naik ke Top 45 bahkan tembus ke Top 5. Tampak hadir Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltim Fathul Halim, Kadis Kominnfo Kaltim dan Karo Organisasi Setdaprov kaltim.