Pengasuhan dan Peningkatan Psikologis di Era New Normal Harus Memenuhi Hak Anak

Samarinda — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar webinar “Orang Tuaku Sahabat Terbaikku” dengan tema Pengasuhan dan Penguatan Psikologis di Masa Pandemi Covid-19, sebagai rangkaian acara menyambut peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2020.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin mengatakan rencana penerapan kebijakan tatanan normal baru (new normal) di tengah pandemi Covid-19, mengharuskan para orangtua dan keluarga di Indonesia untuk memberi pengasuhan bagi anak yang disesuaikan dengan perubahan kondisi saat ini. Mengingat anak adalah makhluk paling rentan, maka anak harus di lindungi dan peran pengasuhan sangatlah penting.

Hal tersebut bertujuan untuk melindungi 79,5 juta anak Indonesia (Profil Anak Indonesia, 2019) yang harus dilakukan orangtua, keluarga atau pengasuh pengganti. “Melindungi anak merupakan tugas kita bersama, tidak hanya orangtua dan keluarga, seluruh orang dewasa juga berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak,” jelasnya.

Berdasarkan data Covid.go.id, pada 2 Juni 2020 diketahui ada sebanyak 7,9% anak yang positif Covid-19. “Jika dibandingkan dengan angka pada 27 Mei lalu, dalam tempo 4 hari telah terjadi peningkatan jumlah anak yang terpapar Covid-19. Media hari ini, mengulas data provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai daerah dengan angka tertinggi kasus Covid-19 pada anak,” tutur Lenny.

Terkait kondisi pengasuhan anak di Indonesia saat ini, terdapat 95,3% anak yang diasuh oleh orangtua baik ibu kandung, ayah kandung ataupun keduanya. Sebanyak 4,7% anak lainnya, diasuh keluarga lain atau orangtua pengganti (Profil Anak Indonesia, 2018). Selain itu, sebanyak 3,73% balita diketahui mendapat pengasuhan yang tidak layak (Susenas MSBP, 2018).

“Angka tersebut tergolong cukup besar. Atas dasar inilah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberikan 5 (lima) arahan kepada Kemen PPPA, salah satu arahannya yaitu meningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak. Hal ini menekankan pentingnya aspek keluarga terutama ibu dalam pengasuhan anak,” terang Lenny.

Sedangkan untuk pola pengasuhan anak di era tatanan normal baru harus disesuaikan kembali dengan kondisi yang ada. Orangtua yang sebelumnya menjadi pengasuh sekaligus guru pendamping, dan teman bicara anak selama 24 jam, harus kembali menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Untuk itu, Kemen PPPA sedang menyiapkan panduan pengasuhan berbasis hak anak, baik di keluarga maupun di lembaga pengasuhan pengganti untuk dapat diterapkan di era new normal.

Panduan tersebut tentunya harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan protokol kesehatan dan poin-poin penting pengasuhan itu sendiri. “Orangtua harus mengingatkan anaknya terkait protokol kesehatan tersebut, harus ada substansi pengasuhan yang ditanamkan pada anak. Orangtua juga harus bisa menuntun anaknya jika mengalami gangguan psikologis,” tambah Lenny.

Kemen PPPA telah berupaya meningkatkan pengasuhan berbasis hak anak, yaitu dengan mengembangkan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang melibatkan psikolog dan konselor untuk memberikan bantuan konseling, edukasi dan informasi kepada keluarga secara gratis. Layanan PUSPAGA ini beroperasi di bawah koordinasi Dinas PPPA di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Di tengah pandemi ini, peran PUSPAGA sangatlah dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, setiap daerah harus meningkatkan pelayanan PUSPAGA sebagai garda penyedia layanan konseling, edukasi dan informasi bagi para keluarga di seluruh Indonesia.

Pada rangkaian webinar tersebut, hadir pula Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto. Kak Seto mengungkapkan pengasuhan anak di era new normal ini menjadi kesempatan bagi orangtua untuk mengenal segala potensi anak. Orangtua juga harus kreatif dalam mengasuh dengan mencarikan permainan menarik bagi anak.

“Dalam mengasuh anak di era new normal, orangtua harus tetap fokus pada pemenuhan hak anak dan membentuk karakter positif pada anak. Hal tersebut harus diterapkan dengan segala cara dan metode seperti menciptakan pengasuhan dengan penuh cinta melalui senyum, tanpa kekerasan sehingga anak tumbuh penuh dengan rasa cinta, kasih sayang kepada orang di lingkungannya,” ujar Kak Seto.

Di samping itu, Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), Seger Handoyo menuturkan dalam pengasuhan di era new normal saat ini, fokus orangtua sebaiknya lebih kepada membantu penguatan mental psikologis anak agar anak mampu menghadapi masalah dan bangkit ketika terjatuh, termotivasi untuk menggapai cita cita, lebih optimis, santai, dan tidak mudah cemas.

“Beberapa hal yang dapat orangtua lakukan untuk memperkuat sisi psikologis anak, yaitu dengan mempraktikkan agar anak mencontoh dalam hal mengendalikan diri dan emosi, meningkatkan rasa percaya diri saat berhadapan dengan orang lain, memperkuat komitmen, terus belajar dan mengembangkan kemampuan diri, dan pentingnya memperkuat regulasi diri,” tutup Seger.

Sementara Koordinator Divisi Pencegahan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Ruhui Rahayu Kaltim Siti Mahmudah I K, menyampaikan permasalahan keluarga selama masa pandemi Covid-19 meliputi konflik rumah tangga, pekerjaan, kekerasan pada anak, lansia, depresi akibat pengasuhan, stigmatisasi akibat Covid-19 dan pra nikah.

“Selama Maret 2020 terdapat 3 kasus, April terdapat 10 kasusu dan Mei terdapat 8 kasus yang telah kami tangani. Sedangkan berdasarkan Data Simfoni PPA per 27 Mei 2020 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltim sebnayak 202 kasus. Sementara Psikoedukasi Layanan Puspaga Ruhui Rahayu bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kertanegara, Universita Mulawarman, Himpsi Wilayah Kaltim, IPK Kaltim, dan Forum Anak Kaltim,” ujarnya. (dkp3akaltim/rdg)

Protokol Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas dalam Pandemi COVID-19 Resmi Diluncurkan

Jakarta — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga, dan perwakilan dari organisasi penyandang disabilitas telah menyusun protokol atau pedoman Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemi COVID-19. Protokol tersebut telah disetujui Gugus Tugas COVID-19 dan secara resmi telah diupload pada portal covid19.go.id: https://covid19.go.id/p/protokol.

“Protokol Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas ini disusun untuk melengkapi berbagai protokol yang telah tersedia, demi mempercepat penanganan COVID-19 khususnya pada anak penyandang disabilitas dalam lingkup ruang interaksi, yaitu di rumah, panti, maupun rumah sakit, dalam upaya menjaga agar mereka tetap aman. Hal ini, tentunya disusun dengan memperhatikan dan mencegah risiko, serta menangani berbagai dampak kekerasan, perlakukan salah, eksploitasi dan penelantaran yang mereka alami,” ungkap Deputi Bidang Perlindungan Anak, Nahar.

Nahar menuturkan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini, berdampak sangat luas, baik secara sosial, ekonomi dan hak asasi manusia terutama bagi kelompok rentan. Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan yang termasuk dalam kategori anak membutuhkan perlindungan khusus.

Untuk menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, Kemen PPPA selaku koordinator terus berupaya memastikan pemenuhan layanan kebutuhan khusus bagi anak penyandang disabilitas yang disediakan Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dapat terhubung dalam berbagai protokol penanganan COVID-19.

Di samping itu, Kemen PPPA juga terus memastikan agar hak dan kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas terpenuhi, utamanya hak atas layanan Kesehatan. “Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terpapar COVID-19. Sebagian besar dari mereka sangat bergantung terhadap orangtua maupun pendampingnya untuk membantu memenuhi kebutuhan khususnya, termasuk mobilitas, gerak atau komunikasi. Mengingat ragamnya disabilitas dan karakter berbeda yang melekat, setiap anak memerlukan cara penanganan dan pencegahan yang berbeda pula,” jelas Nahar.

Lebih lanjut Nahar menambahkan, selain keragaman disabilitas, pendampingan terhadap anak disabilitas tidak terlepas dari level atau tingkat disabilitas yang dialaminya. “Oleh karena itu, proses pendampingan, dukungan, serta pengasuhan terhadap mereka akan mempengaruhi proses untuk meminimalisir dampak dari COVID-19 itu sendiri” ujar Nahar.

Adapun proses penyusunan protokol tersebut, melibatkan berbagai pihak pihak termasuk Organisasi Orangtua yang memiliki anak penyandang disabilitas. Proses penyusunan dimulai dari tahap analisis terhadap data kondisi anak penyandang disabilitas dalam masa pandemi Covid-19, terutama yang telah berstatus anak dalam pemantauan, pasien anak dalam pengawasan dan anak telah terkonfirmasi positif COVID-19.

Selanjutnya, melakukan proses diskusi dengan berbagai pihak yang bekerja untuk anak penyandang disabilitas dan dilanjutkan bersama Yayasan SAPDA mengenai isu penting terkait kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas dalam masa pandemi untuk melengkapi protokol atau panduannya. “Protokol ini telah mendapatkan persetujuan dari Gugus Tugas COVID-19 dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan menerbitkan pedoman pelaksanaan oleh kementerian/Lembaga sebagai rujukan teknis berdasarkan kewenangan masing-masing agar dapat terlaksana dengan optimal,” tutup Nahar. (publikasidanmediakemenpppa)

New Normal Di Satuan Pendidikan Harus Utamakan Hak Anak

Jakarta — Terkait rencana kebijakan pelaksanaan tatanan baru di satuan pendidikan, Kemen PPPA menggelar rapat koordinasi “Strategi Pelaksanaan Kebijakan Pembukaan Satuan Pendidikan dalam Sistem Tatanan Normal Baru” dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait melalui virtual (02/06). Tujuannya, untuk memperoleh masukan bagi penyusunan protokol penyelenggaraan pendidikan dalam tatanan normal baru, dengan mempertimbangkan aspek pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Tatanan normal baru atau banyak dikenal sebagai new normal adalah keniscayaan dan harus dihadapi oleh semua negara sampai ditemukannya vaksin virus corona virus novel 19. Dalam beberapa hari terakhir, pelaksanaan kebijakan tatanan normal baru ini menimbulkan perdebatan publik dikaitkan dengan berbagai kekhawatiran lapisan masyarakat, utamanya kesiapan negara menjamin keamanan penduduk dari penularan Covid-19, termasuk pada anak jika satuan Pendidikan dibuka kembali pada kalender tahun ajaran baru 2020/2021 yang jatuh pada tanggal 13 Juli 2020. Para orang tua peserta didik resah, karena data terakhir menunjukkan masih tingginya angka penambahan kasus baru pasien Covid-19.

“Faktanya, anak-anak kita saat ini dihadapkan pada situasi khusus, karena berada dalam situasi pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari GTPP Covid-19 bahwa persentase anak usia 0-5 tahun dan 6-17 tahun yang terdampak masing-masing sebesar 2,3% dan 5,6% dari keseluruhan orang yang terindikasi positif Covid-19 (Data Gugus Tugas Covid-19 per tanggal 2 Juni 2020). Ini menjadi bukti bahwa anak-anak juga terancam dalam situasi pandemi ini, sehingga perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar.

Nahar menambahkan, Kementerian PPPA berkewajiban melakukan penyelenggaraan koordinasi perlindungan anak dalam hal pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus, termasuk dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini. “Selain itu, salah satu alasan koordinasi ini dilakukan karena muncul pertanyaan-pertanyaan di masyarakat akan kepastian wacana pembukaan kembali sekolah, madrasah dan pesantren. Protokol-protokol teknis perlu disiapkan dan dikomunikasikan pada semua pihak agar Bersama-sama dapat melakukan mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul” tambah Nahar.

Sejalan dengan hal ini, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA Lenny N Rosalin yang juga menjadi narasumber dalam webinar menegaskan, jika strategi kebijakan new normal ini harus disertai berbagai protokol tatanan normal baru yang dapat dilaksanakan secara tepat dan konsisten dengan memperhatikan aspek kepentingan terbaik bagi anak.

“Perlindungan anak harus dilakukan di mana pun anak-anak berada, termasuk pada saat di satuan pendidikan. Sangat penting bagi pemerintah terutama untuk membicarakan aspek pencegahannya, sehingga di era new normal nanti harapannya tidak ada satu pun anak kita yang mengalami masalah dengan diterapkannya new normal di satuan pendidikan,” jelas Lenny.

Sementara, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) DR. Yogi Prawira berpandangan, bahwa anak memiliki hak untuk hidup, hak sehat juga hak pendidikan, namun yang harus menjadi fokus utama saat ini adalah hak anak untuk hidup.

“Berbicara tentang anak adalah bicara tentang manusia. Sebagai manusia mereka punya hak, yang pertama adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kesehatan baru kemudian hak untuk memperoleh pendidikan. Jadi jangan terbalik, kita pastikan mereka bisa survive (bertahan), bisa sehat dulu baru kita memikirkan tentang pendidikannya,” tegas Yogi yang mengaku mendapat pandangan tersebut dari diskusi bersama Perhimpunan Guru Indonesia terkait wacana new normal di satuan pendidikan.

Dalam masa transisi menuju new normal, IDAI juga menyatakan kesiapan Perwakilan IDAI di 34 provinsi mendampingi Pemda melakukan asesmen teknis.

Mengamini masukan-masukan Kementerian/Lembaga, para pakar kesehatan anak, dan masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama menyampaikan bahwa sudah dapat dipastikan tahun pelajaran baru tetap akan dimulai awal Juli 2020, namun demikian metode pembelajaran masih dilakukan secara jarak jauh, baik daring maupun luring.

“Dalam masa transisi menuju new normal, setiap Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Satuan Pendidikan di daerah bersama-sama Gugus Tugas Daerah wajib melakukan pemetaan kesiapan daerah sesuai kriteria dan daftar periksa yang sedang disiapkan,” tegas Plt Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud, Khamim.

Direktur Kurikulum, Sarana Prasarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Kementerian Agama Ahmad Umar, menegaskan bahwa madrasah tidak akan dibuka sebelum ada jaminan keamanan dan Kesehatan bagi anak dan tenaga pendidik. “Kami sudah menyiapkan kurikulum darurat sebagai rujukan untuk para guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, baik daring maupun luring,” katanya.

Bansos Parekraf

Samarinda — Wakil Gubernur H Hadi Mulyadi secara simbolis menyerahkan penyaluran untuk Bantuan Sosial (Bansos) Masyarakat Dampak Pandemi Covid-19 Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Kaltim.

Bantuan diserahkan senilai Rp750 ribu (tiga bulan) oleh Pemprov Kaltim melalui Bank BRI kepada perwakilan anggota ASTI PHRI, HPI, ASITA, PPJI, APJI, ASPI, PUTRI, ASPPI tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kaltim di Teras Kantor Gubernur Kaltim, Selasa, 02 Juni 2020.

Hadir Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sa’bani, Asisten Administrasi Umum HS Fathul Halim, Kepala Dinas Kominfo Didi Rusdiansyah, Kepala BPKAD HM Sa’aduddin, Kepala Dinas Sosial HM Agus Hari Kesuma, Plt BPBD Kaltim Nazrin, kepala biro dan pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim.

Wagub Hadi Mulyadi mengakui bantuan yang diberikan Pemprov Kaltim melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait masih sangat terbatas baik nominal (nilai), waktu bantuan (hanya tiga bulan) maupun jumlah penerima bantuan.

“Bantuan ini sangat terbatas. Tapi ini bagian dari cara kita bergotong royong membangun Kaltim, membangun Indonesia. Terutama bersama-sama dalam menghadapi wabah virus Corona,” kata Hadi Mulyadi.

Wagub mengungkapkan dampak wabah Covid-19 ini telah merambah ke berbagai lini kehidupan. Terutama, pada sektor ekonomi telah terjadi pelemahan tidak terkecuali bagi pelaku disektor pariwisata.

“Semoga dengan kerjasama dan gotong royong ini kita mampu menghadapi bahkan melewati Covid-19. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan berkah dan rahmat Allah SWT,” harap Hadi.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Sri Wahyuni menyebutkan Bansos terdampak pandemi Covid-19 tahap pertama untuk 3.495 penerima, tahap berikutya 3.100 (sinkronisasi data) dan menyusul tahap ketiga kisaran ratusan penerima (sedang dibuka verifikasi).

“Bansos bagi pekerja Parekraf terdiri usaha akomodasi, jasa makan minum, tata boga, perjalanan wisata, usaha spa dan usaha terkait ekonomi kreatif dan pariwisata,” jelas Sri Wahyuni.(humasprovkaltim)

Hari Lahir Pancasila, Gotong-Royong dan Persatuan

Samarinda  — Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menghadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020  dipimpin Presiden RI Joko Widodo dari Istana Bogor, secara virtual melalui video conference.

Hadi Mulyadi  mengatakan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia dan ini menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pesan penting dari peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, lanjut Hadi,  adalah pentingnya persatuan dan kesatuan di antara segenap komponen bangsa.

Sebagaimana termaktub dalam sila-sila Pancasila, harus bergotong-royong menuju Indonesia maju.

“Peringatan Hari Pancasila dalam kondisi pandemi Covid-19 ini menjadi momen bagi kita untuk selalu bergotong-royong membangun Indonesia,” kata Hadi di Ruang Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Senin (1/6/2020).

Dengan bergotong-royong, Hadi optimis persoalan ekonomi dan pandemi virus corona bisa diatasi.

“Indonesia akan maju walaupun kita sedang dalam keadaan sulit seperti sekarang, kalau kita gotong-royong,” sambungnya.

Hadi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan segenap elemen masyarakat bersama-sama menjaga eksistensi  Pancasila dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan  bangsa.

“Kewaspadaan  terhadap paham-paham yang ingin memecah belah bangsa Indonesia  harus dikedepankan dengan selalu menjaga tegak kokohnya Pancasila. Bentuk nyatanya dengan menjaga dan memelihara  kedamian, kerukunan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Hadi Mulyadi.

Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo dalam amanatnya mengatakan peringatan Hari  Pancasila tahun ini dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 menguji daya juang sebagai bangsa, menguji pengorbanan, menguji kedisiplinan, menguji kepatuhan, menguji ketenangan dalam mengambil kebijakan yang  cepat dan tepat.

“Dalam menghadapi ujian tersebut kita bersyukur bahwa Pancasila tetap menjadi falsafah untuk menggerakkan kita semuanya, menggerakan persatuan kita dalam mengatasi semua tantangan, menggerakkan kepedulian kita untuk saling berbagi, memperkokoh  persaudaraan dan kegotong-royongan kita, serta meringankan beban seluruh anak negeri,” papar Jokowi.

Nilai-nilai luhur  Pancasila, lanjut Jokowi, harus bisa dihadirkan secara nyata dalam kehidupan.  Pancasila harus terus menjadi nilai yang hidup dan bekerja dalam kehidupan serta keputusan pemerintah serta nilai yang harus hidup bergelora dalam semangat rakyat Indonesia.

“Tidak henti-hentinya saya mengajak seluruh penyelenggara negara, dari pusat sampai ke daerah untuk terus meneguhkan keberpihakan kita kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, untuk melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok, ras dan agama serta untuk memenuhi kewajiban kita melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” tegas Jokowi.

Peringatan Hari Pancasila, diawali lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan teks Pancasila oleh Ketua MPR RI, pembacaan teks UUD 1945 oleh Ketua DPR RI, amanat Presiden, pembacaan doa oleh Menko PMK  dan diakhiri lagu Garuda Pencasila.

Tampak hadir para  Menteri Kabinet Indonesia Maju dan   Para Gubernur se-Indonesia. (humasprov)

Pemprov Kaltim Tak Mau Gegabah, Wajib Evaluasi Sebelum New Normal

Samarinda — Sejumlah daerah di Indonesia bersiap menerapkan era normal baru atau “New Normal” pasca serangan masif pandemi virus corona atau Covid-19. Menerapkan cara hidup baru di tengah pandemi Covid-19.

Terkait hal ini, Pemprov Kaltim akan mengevaluasi lebih dulu penanganan yang selama ini dilakukan.

“Apa itu New Normal?. Begini ya. Yang jelas, Pemprov Kaltim tetap akan mengevaluasi terlebih dulu apa yang selama ini dilakukan terhadap penanganan Covid-19. Jadi, tidak langsung memutuskan atau menetapkan daerah melaksanakan New Normal,” kata Pj Sekprov Kaltim HM Sa’bani melalui WhastApp, Ahad (31/5/2020).

Sa’bani menjelaskan, apapun keputusan yang akan ditetapkan Pemprov Kaltim, baik ditetapkan New Normal atau tidak, itu semua berdasarkan evaluasi. Mulai dari aspek kesehatan, ekonomi dan sosial masyarakat.

Karena itu, diminta masing-masing OPD lingkup Pemprov Kaltim maupun pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan evaluasi terlebih dulu.

“Kita tidak ingin salah mengambil keputusan. Karena itu, harapan kita masyarakat tetap mengacu pada anjuran pemerintah maupun pemerintah provinsi melalui Surat Edaran Gubernur Kaltim,” jelasnya.

Menurut Sa’bani, hingga saat ini perilaku hidup bersih dan sehat menjadi faktor utama dalam mencegah penyebaran virus corona. Selain itu, berdoa juga menjadi hal utama menghadapi Covid 19. (humasprovkaltim)

Cegah Anak Indonesia dari Bujukan Rokok, Menteri Bintang Dorong Larang Segala Bentuk Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok

Jakarta — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA RI), Bintang Puspayoga sangat khawatir dengan jumlah perokok pemula yang terus meningkat setiap tahunnya. Perokok pemula dengan kategori usia 10-18 tahun inilah yang menjadi target utama industri rokok. Beredarnya video viral di media sosial yang memperlihatkan sekelompok anak sedang merokok adalah salah satu contohnya. Ironisnya, beberapa orang dewasa di sekitar mereka justru melakukan pembiaran.
“Rokok menghambat hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal ini berlaku baik pada anak yang menjadi perokok aktif maupun anak yang terpapar asap rokok atau pasif. Kami sangat khawatir karena berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar pada 2018, tercatat sebanyak 2,1% anak usia 10-14 tahun sudah merokok dan 2% di antaranya bahkan merupakan mantan perokok. Selain itu, prevalensi merokok penduduk usia anak 10-18 tahun sebanyak 9,1% pada 2018. Hal ini menjadi perhatian serius kami,” jelas Menteri Bintang dalam acara Webinar Perlindungan Anak dari Paparan Asap Rokok dan Target Industri sebagai Perokok Pemula yang dilaksanakan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia Tahun 2020, Minggu (31/5/2020).
“Kemudahan akses bagi anak terpapar informasi pemakaian rokok dan akses mendapatkan rokok dengan harga murah menjadi salah satu penyebabnya. Sebanyak 28% remaja merokok saat berkumpul dengan teman sebayanya (Penelitian Komasari dan Helmi, 2000 dalam Profil Anak Indonesia, 2019). Hal Ini menunjukkan bahwa kebiasaan merokok pada perokok pemula dapat terus menyebar antar teman sebaya jika tidak dilakukan intervensi dengan serius. Namun selain teman sebaya, orangtua yang merokok merupakan salah satu contoh buruk bagi anak,” ujar Menteri Bintang.
Lebih lanjut Menteri Bintang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara status merokok anak dengan paparan iklan rokok, pemberian sampel rokok gratis, sponsor rokok di acara olahraga, logo rokok pada merchandise, sponsor rokok di acara musik, dan harga diskon (Tobacco Control Support Center IAKMI).
“Kami mendorong agar segala bentuk iklan, promosi dan sponsor rokok dilarang secara tegas karena mempengaruhi anak-anak kita. Jika tidak ada upaya serius, maka pada 2030 jumlah perokok anak akan mencapai 15,8 juta atau 15,91% (Proyeksi Bappenas, 2018). Selama ini, berbagai upaya telah dilakukan Kemen PPPA untuk mencegah terpaparnya anak-anak dari rokok. Salah satunya yaitu dengan mengeluarkan kebijakan yang menyentuh ke sistem perlindungan anak di tingkat daerah. Kemen PPPA telah menetapkan upaya pengendalian tembakau atau rokok sebagai salah satu dari 24 indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Hal ini diterapkan melalui tersedianya kawasan tanpa rokok (KTR) dan tidak adanya iklan, promosi serta sponsor rokok di daerah” jelas Menteri Bintang.
Kemen PPPA juga mendukung upaya pengendalian rokok utamanya bagi anak, yaitu melalui Sosialisasi Bahaya Rokok dan Kesehatan Reproduksi bagi Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P), Kampanye Anak Indonesia Hebat Tanpa Rokok secara terus menerus, penguatan kapasitas dan peran Forum Anak sebagai 2P mengenai Bahaya Rokok, serta beberapa program lainnya yang intinya untuk mencegah dan menghindarkan anak dari rokok.
“Selain itu, Kemen PPPA juga terlibat dalam penyusunan rekomendasi Policy Round Table bersama mitra K/L dan lembaga non pemerintah, yang hasilnya digunakan sebagai masukan bagi Bappenas dalam menyusun RPJMN 2020-2024”, tambah Bintang.
Kemen PPPA telah membuat wadah bagi anak-anak Indonesia untuk menyuarakan pendapatnya melalui Forum Anak yang telah terbentuk secara nasional, hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota, bahkan hingga di desa/kelurahan.
“Peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor menjadi sangat penting dalam menyuarakan perlindungan anak dari bahaya rokok. Tidak hanya itu, anak juga memiliki potensi yang besar untuk memberikan pengaruh pada lingkungan sekitar, termasuk masyarakat secara luas,” tambah Menteri Bintang.
Pada 2020 ini, Kemen PPPA akan menginisiasi Smoke-Free Family (Keluarga Bebas Rokok) sebagai salah satu upaya pengendalian tembakau/rokok melalui lingkup keluarga. Kemen PPPA juga terus berupaya membangun jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor dalam melindungi anak-anak dari bahaya rokok.
“Kami percaya bahwa perlindungan anak dan tumbuh kembang anak yang optimal dapat terwujud dengan adanya kerjasama kuat dari berbagai pihak, termasuk LPAI sebagai organisasi masyarakat penggiat perlindungan anak. Indonesia bisa menjadi negara maju, apabila anak-anak dapat tumbuh dengan sehat, cerdas, berakhlak, dan berkarakter,” ujar Menteri Bintang.
Pada kesempatan acara webinar tersebut, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat menegaskan bahwa Kementerian Sosial akan mengevaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memastikan para keluarga pra sejahtera penerima, betul-betul memanfaatkan bantuan demi meningkatkan kualitas anak, baik dari aspek kesehatan dasar, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial, bukan disalahgunakan untuk membeli rokok. “Kami melarang keras jika bantuan ini digunakan untuk membeli rokok. Jika perlu kami akan membuat daftar negatif penerima bantuan yang diketahui telah melakukan penyimpangan,” tegas Harry Hikmat.
Sementara itu, Technical Consultan International Union Againts Tubercolosis and Lung Disease (The Union) Indonesia, Fauzi Ahmad Noors pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa momentum Hari Tanpa Sembakau Sedunia bisa dijadikan sebuah gerakan anak-anak dan pelajar dari seluruh Indonesia untuk mengetuk nurani pemerintah agar melakukan kebijakan nyata dan tegas untuk melarang semua bentuk iklan rokok khususnya di internet pada masa pandemi COVID-19. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan jutaan anak Indonesia dari paparan iklan rokok selama belajar melalui media daring atau online di rumah.
Ketua LPAI, Seto Mulyadi yang akrab disapa Kak Seto mengungkapkan bahwa sudah berpuluh tahun pandemi rokok mengancam anak-anak di Indonesia. “Dahsyatnya bahaya rokok untuk kesehatan jiwa yang dapat membunuh, dikemas begitu indah dengan model, artis, slogan yang terkesan membanggakan dan penuh kreatifitas. Dipandu berbagai promosi, sponsor acara olahraga dan konser musik. Hal inilah yang membuat masyarakat bingung, karena penggandengan sesuatu yang buruk menjadi baik. Oleh karena itu, kita harus mendesak pemerintah untuk melarang keras promosi rokok tersebut dan perlu langkah tegas dari semua pihak. Keluarga juga harus melakukan perlindungan terhadap anak, baik melalui dongeng, lagu, cerita bergambar atau film untuk melawan manipulasi bahaya rokok yang mengancam,” jelas Kak Seto.
Sebelum acara berakhir, Menteri Bintang menyatakan bahwa sumber daya masa depan Indonesia yang berdaya saing dan unggul berada di tangan 30,1% atau 79,55 juta anak Indonesia (BPS, 2019). “Dari angka tersebut, dapat kita bayangkan betapa pentingnya berinvestasi terhadap kualitas anak-anak Indonesia dengan memenuhi hak-hak dan melindungi mereka seoptimal mungkin. Mari kita semua bersinergi dan bergandengan tangan untuk melindungi anak bangsa dari pengaruh buruk asap rokok, demi mewujudkan cita-cita Indonesia Layak Anak (IDOLA) Tahun 2030 dan Indonesia Emas Tahun 2045.
Pada akhir rangkaian webinar, perwakilan dari Forum Anak Tanpa Tembakau menyampaikan Deklarasi Anak Bebas Asap Rokok, yang ditayangkan melalui rekaman video. Adapun isi deklarasi tersebut yaitu:
“Kami anak Indonesia menyatakan ingin bebas dari asap rokok, untuk itu kami:
1. Mendorong pemerintah untuk melindungi hak anak secara total dari dampak buruk zat adiktif seperti rokok dan narkoba;
2. Memohon kepada pemerintah untuk mengadakan sosialisasi dan edukasi tentang dampak buruk asap rokok;
3. Memohon kepada pemerintah agar segera mengeluarkan UU atau peraturan terkait pelarangan total iklan, promosi, dan sponsor rokok;
4. Melakukan perubahan UU Perlindungan Anak terkait pasal 59 ayat 2 huruf E dan pasal 67 yang menyatakan zat adiktif lainnya dengan memasukkan secara tegas kata tembakau atau rokok;
5. Menandatangani Framework Convention on 0Tobacco Control (FCTC);
6. Menaikkan harga rokok sekurang-kurangnya Rp. 100.000,- perbungkus;
7. Menaikkan pajak rokok setiap tahun sebesar 100% disertai dengan pelarangan penjualan secara batangan;
8. Mendesak pemerintah untuk melaksanakan penegasan hukum terkait peraturan kawasan tanpa rokok.
Hadir dalam webinar tersebut Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA, Lenny Rosalin, juga menjelaskan tentang 5 (lima) strategi yang ditargetkan bagi anak, keluarga, satuan pendidikan, lingkungan, dan wilayah, dalam upaya mewujudkan #AnakIndonesiaHebatTanpaRokok

NEW NORMAL: TAK PERLU TERGESA-GESA KEMBALI KE SEKOLAH

(Optimalisasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak Selama Pandemi Covid-19)

*) Siti Mahmudah Indah Kurniawati, S.Psi. Psikolog

 

Hampir 3 bulan kita berada dalam kondisi pandemi covid-19 dimana seluruh aspek kehidupan mengalami perubahan secara tiba- tiba dan seluruh aktivitas yang biasa dilakukan diluar rumah kemudian berubah seiring adanya kebijakan pemerintah untuk melakukannya dirumah. Kondisi ini tentunya akan berimbas pada munculnya permasalahan sosial dan otomatis muncul kelompok rentan terdampak dimana didalamnya ada anak, perempuan dan disabilitas yang mengalami dampak dari kondisi ini. Dan ini merupakan hari ketiga dimana saya menerima puluhan pesan singkat melalui E-mail, Whatsapp maupun DM Instagram terkait kegelisahan para orang tua terkait wacana kembalinya anak-anak ke sekolah. Beberapa mengalami kecemasan bagaimana nantinya anak-anak memiliki kesiapan selama di sekolah, kemudian berapa lama mereka di sekolah dan bagaimana resiko yang akan diterima anak, apakah bisa saling bekerjasama antar siswa dengan temannya atau bahkan sampai pada mekanisme seperti apa yang akan diterapkan di sekolah, dan apakah protokol kesehatan bisa berjalan.

Jika kita mengacu pada definisi new normal merupakan  skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional, artinya untuk dunia pendidikan tentunya diperlukan kajian mendalam terkait kesiapannya karena menyangkut hak hidup anak-anak usia sekolah maupun pra sekolah. Indikator New Normal sebagaimana disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, beberapa indikator dari WHO dalam rangka skenario new normal di tengah pandemi corona adalah 1). Tidak menambah penularan atau memperluas penularan atau semaksimalnya mengurangi penularan, 2). Menggunakan indikator sistem kesehatan yakni seberapa tinggi adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan bisa merespons untuk pelayanan COVID-19, 3). Surveilans yakni cara menguji seseorang atau sekelompok kerumunan apakah dia berpotensi memiliki COVID-19 atau tidak sehingga dilakukan tes masif. Tentunya menjadi pertimbangan tim gugus tugas percepatan penanganan covid-19 di daerah khususnya untuk membuka kembali aktivitas pembelajaran di sekolah.

Pertimbangan lainnya adalah bahwa anak-anak tidak kebal dengan Covid-19 dimana trend penyebarannya mulai menyisir pada anak-anak, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), DR. dr. Aman Bhakti Pulungan, SpA(K), FAAP, FRCPI bahwa hampir 3.400 anak berstatus pasien dalam pengawasan (PDP), kematian PDP sebanyak 129 anak, positif Covid-19 pada anak sebanyak 584 kasus, dan 14 kematian anak dari kasus positif Covid-19. Temuan ini menunjukkan bahwa angka kesakitan dan kematian anak akibat COVID-19 di Indonesia tinggi dan membuktikan bahwa tidak benar kelompok usia anak tidak rentan terhadap COVID-19 atau hanya akan menderita sakit ringan saja. Hal ini tentunya menjadi bahan pertimbangan mendasar dan utama jika akan membuka kembali pembelajaran di sekolah pada pertengahan bulan juli nanti.

Meskipun dalam kondisi wabah namun pemenuhan dan perlindungan hak anak harus dilakukan untuk menjamin anak tetap mendapatkan hak-haknya., diantaranya adalah hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam menghadapi pandemi Covid-19, orang tua atau orang dewasa di sekitar harus memastikan anak-anak tetap terlindungi. Anak-anak rentan mengalami perlakuan salah, eksploitasi atau bahkan kekerasan selama pandemi berlangsung.

Prinsip-prinsip Pengurangan Resiko Bencana (Alam/ Non Alam) yaitu  “DO NO HARM ” dan “BUILD BACK BETTER- membangun kembali dengan lebih baik” adalah pilar penting dari upaya pengurangan risiko bencana yang efektif dan tidak membuat anak menjadi terpapar atau semakin terpapar pada resiko. Dari perspektif perlindungan anak, upaya pengurangan resiko bencana yang mengedepankan prinsip “DO NO HARM”  saat berinteraksi dengan anak, baik itu saat melibatkan anak secara aktif untuk melakukan kajian resiko, membuat perencanan kesiapsiagaan di tingkat sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya, dan memberikan pengetahuan dasar untuk mengenali ancaman, menghindari ancaman dan menyelamatkan diri secara mandiri saat kondisi bencana (Alam/ Non Alam) menjadi hal mendesak untuk dilakukan. Karena pengkondisian anak di sekolah tak semudah yang dibayangkan.

Sehingga membangun partipasi masyarakat dari seluruh lapisan menjadi prioritas bersama, pihak sekolah dengan orang tua terkait mengawal pelaksanaan pendisiplinan protokol kesehatan yang telah diterapkan selama pandemi baik dilingkungan rumah dan kelak di sekolah jika kondisi kondusif untuk kembali ke sekolah. Dimana fokus kita selama periode lockdown ini adalah bagaimana menjaga diri kita dan orang yang kita cintai tetap sehat, kita juga harus mengingat jutaan anak yang berisiko menjadi korban yang terlupakan dari pandemi ini. Seperti apa dunia mereka besok, dan seperti apa masa depan mereka nantinya, juga menjadi tanggung jawab kita hari ini. Harapan bersama semoga bumi segera pulih dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Aamiin Yaa Rabbal’ alamiin.#gembiradirumah #belajardirumah #bersamajagakeluargakita #salamberlian

 

*) Founder Biro Psikologi Inka Alzena

Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak, DKP3A Prov.Kaltim

Koordinator Divisi Pencegahan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Ruhui Rahayu Provinsi Kalimantan Timur

 

Perkuat Komitmen Lindungi Anak, Kemen PPPA Terbitkan Panduan PATBM dalam Pandemi Covid-19

Jakarta — Pandemi Covid-19 dapat menempatkan anak pada situasi sulit, salah satunya menghambat kegiatan belajar-mengajar anak di sekolah. Hal ini kemudian berpotensi untuk menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak termasuk perlindungan bagi anak itu sendiri. Untuk merespons hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menerbitkan panduan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Pandemi Covid-19.

“Sejak awal pandemi Covid-19 di Indonesia, PATBM telah bergerak dan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 salah satunya melalui 10 aksi gerakan #BERJARAK. Penerbitan panduan PATBM dalam pandemi Covid-19 ini sebagai bentuk penegasan dan memperjelas peran dan tugas dari PATBM. Tujuannya agar para aktivis, kader, dan relawan PATBM mampu memahami langkah-langkah yang perlu diambil secara bijaksana ketika kasus Covid-19 masuk dalam komunitas mereka dan mengancam pemenuhan hak serta perlindungan anak,” tutur Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA, Nahar saat membuka Webinar Peluncuran Panduan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Pandemi Covid-19, di Jakarta.

Nahar menambahkan pada situasi saat ini kehadiran PATBM sebagai bagian dari inisiatif masyarakat yang inovatif menjadi sangat strategis. “Peran para aktivis PATBM yang menguasai situasi di masyarakat diharapkan mampu mempermudah dalam menindaklanjuti hal apa saja yang diperlukan saat terjadi kasus COVID-19 di lingkungan mereka. Selain dapat membuka pandangan publik tentang pentingnya melindungi anak dalam krisis pademi COVID-19, panduan PATBM juga dapat menjadi salah satu acuan untuk bersiap menghadapi tatanan kehidupan normal baru (new normal) yang tengah disiapkan oleh Pemerintah. Aktivis PATBM dapat mengambil peran dalam mensosialisasikan dan menyiapkan kondisi New Normal pada tingkat masyarkat khususnya pada perempuan dan anak,” ujar Nahar.

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai salah satu gerakan perlindungan anak berbasis masyarakat yang telah diinisiasi oleh Kemen PPPA dan telah dikembangkan bersama Pemerintah provinsi/kabupaten/ kota. Selama ini PATBM berperan aktif dalam upaya perlindungan dan penghapusan kekerasan terhadap anak di Indonesia, terutama pada kelompok masyarakat di tingkat desa atau RT/RW. PATBM juga menjadi gerakan organik yang responsif ketika dihadapkan pada adanya bentuk ancaman atau kasus pelanggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk ancaman yang tengah kita hadapi bersama saat ini yaitu pandemi Covid-19. Saat ini terdapat 548 aktivis PATBM yang juga telah tergabung sebagai relawan pencegahan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan.

Fasilitator Nasional PATBM, Antik Bintari menuturkan dengan adanya panduan PATBM dalam pandemi Covid-19 ini akan lebih memperjelas dan mempermudah peran dan tugas para aktivis, kader, dan relawan PATBM. “Ada 4 urutan tatalaksana PATBM dalam panduan ini yakni; Persiapan dengan membuat perencanaan keiatan baik melalui online maupun offline; Pendampingan yang dilakukan setelah menerima laporan dan melakukan penjangkauan kasus baik kasus kekerasan maupun Covid-19; Rujukan yang dilakukan dalam kondisi khusus yang terlebih dahulu di diskusikan dengan tim Gugus Tugas Covid-1; dan Pelaporan yang dikumpulkan dari data harian terpilah anak dari unsur paling kecil yaitu desa atau kelurahan,” tambah Antik.

Sementara itu, Direktur Utama Wahana Visi Indonesia (WVI), Doseba Sinay mengatakan WVI pastinya akan memberikan dukungan dalam pelaksanaan panduan PATBM dalam pandemi Covid-19. “Panduan ini merupakan langkah yang sangat strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 khususnya pada anak. Panduan ini  juga telah diselaraskan dengan beberapa protokol penanganan Covid-19 pada anak yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Besar harapan agar ini menjadi semangat baru bagi kita semua dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan kondisi new normal dalam waktu dekat,” ujar Doseba Sinay.

“Kami juga berharap kolaborasi ini dapat memberi kontribusi nyata terhadap langkah penanganan Covid-19 di Indonesia. Anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan juga ikut terlindungi kesehatan dan hak-haknya sekalipun di tengah pandemi,” tambah Doseba.

Panduan PATBM dalam pandemi COVID-19 selaras dengan Keputusan Presiden No 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomer 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang secara umum adalah melaksanakan pencegah penularan COVID-19 pada anak dan menurunkan kekerasan pada anak dalam situasi pandemi COVID-19.

Webinar Tantangan Kependudukan di Tengah Pandemi Coovid-19

Samarinda — Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI menggelar Webinar secara virtual bertajuk Tantangan Kependudukan di Tengah Pandemi Covid-19: Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pulang Kampung, bekerjasama dengan LIPI, Kamis (28/5/2020).

Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo mengatakan, pandemi Covid-19 menempatkan banyak negara ke dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Selain karena jumlah korban yang masih terus menanjak grafiknya, ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir, dampak yang ditimbulkan oleh pandemi menyerang berbagai aspek kehidupan. Hal yang paling nyata dari imbas pandemi adalah ratusan juta orang di dunia berisiko jatuh ke garis kemiskinan seiring dengan anjloknya perekonomian.

“Pulangnya pekerja migran Indonesia (PMI) ke tanah air menjadi salah satu isu yang mewarnai kepanikan masyarakat di tengah pandemi yang belum tentu kapan berakhirnya. Sedangkan berdasarkan sumber data SISKOTLN terintegrasi Simkim dan sistem kepulangan online, jumlah kepulangan PMI selama Pandemi Covid-19 sebanyak 126.742 orang. Konsep “virus tidak bergerak, tetapi manusia yang memindahkan virus” memperlihatkan mobilitas penduduk sebagai faktor kunci tersebarnya Covid-19,” ujarnya.

Sementara dari aspek kependudukan, pandemi Covid-19 berimplikasi luas terhadap pencapaian dan pemanfaatan bonus demografi. Usaha pencapaian dan pemanfaatan bonus demografi yang mengandalkan kelompok usia produktif terbentur pada kenyataan meningkatnya jumlah pengangguran, baik dari dalam maupun luar negeri. Bahkan, kelompok ini berisiko menjadi penyumbang angka kemiskinan.

“Kualitas penduduk menjadi syarat untuk memaksimalkan Bonus Demografi di Indonesia dalam situasi pandemi Covid 19,” imbuhnya.

Pembangunan yang berpusat pada manusia harus diterapkan dengan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas, pengendalian urbanisasi dan pengelolaan migrasi, perlidungan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan, serta terjaganya nilai-nilai keluarga dan lingkungan intergenerasi

.
Keluarga menjadi unit terkecil dalam penduduk. Penduduk disamping untuk tumbuh seimbang juga tujuan utamanya agar bonus demografi bisa dipetik sehingga penduduk menjadi sumber daya pembangunan bukan beban pembangunan.