PHI Ke 92 Tingkatkan Kualitas Keluarga

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim  menggelar Seminar Peningkatan Kualitas Keluarga Tahun 2020 dengan tema Perjuangan Perempuan di Era Tatanan Baru (New Normal), di Ruang Rapat Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (15/12/2020).

Plt Kepala DKP3A Kaltim Zaina Yurda mengatakan, pembangunan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, kuat dan tangguh dalam menghadapi segala tantangan dinamika kehidupan. Sebagai negara yang besar dan dengan jumlah penduduk yang besar pula, titik berat pembangunan tidak hanya pada satu sektor saja, tetapi pada berbagai segi kehidupan serta harus memperhatikan pula kualitas penduduknya.

“Pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, beban keluarga menjadi lebih besar dan kompleks, di satu pihak pengeluaran bertambah sedangkan banyak kepala keluarga tidak bekerja lagi terkena di PHK, anak sekolah harus belajar di rumah, sehingga rumah menjadi tempat berkumpul seluruh keluarga. Dengan demikian di perlukan peran perempuan atau ibu untuk membantu mencari jalan keluar dari masalah tersebut terutama untuk mengatasi kebutuhan sehari-hari,” ujar Zaina Yurda.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online (Simfoni PPA) Tahun 2020, terjadi kasus kekerasan di Kaltim sampai dengan bulan Agustus sebanyak 291 kasus, Angka perceraian pun meningkat, menurut data dari Pengadilan Agama Kaltim kasus cerai gugat sebanyak 1.058 kasus dan kasus cerai talak 358 kasus.

“Artinya bahwa perempuan lebih banyak yang menuntut cerai dari pada laki-laki dengan berbagai alasan, namun yang paling banyak alasannya adalah karena faktor ekonomi. Sehingga peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dalam kondisi pandemi seperti ini di tuntut untuk memiliki peran yang lebih besar dan mampu beradaptasi di berbagai situasi,” imbuh Yurda.

Selain itu, lanjut Yurda, perempuan sebagai istri juga sebagai guru dan sebagai konselor bagi anak anak agar selalu memenuhi protokol kesehatan, ibu juga di tuntut mempunyai kemampuan IT yang tinggi untuk mendampingi anak anak belajar secara daring di rumah. Menyadari besarnya beban keluarga di masa pendemi ini, sehingga pentingnya memberikan wawasan kepada kelurga menjalani peran dan fungsinya masing-masing serta tetap menjaga kesehatan.

Kegiatan ini diikuti 40 peserta. Hadir menjad narasumber Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh dan Ketua LPK Atiqna Sm@rt Samarinda Silvi Vidiarti. (dkp3akaltim/rdg)

 

Wagub Terima Kunker Komisi II

Balikpapan — Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi secara khusus menerima Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI dalam rangka reses masa persidangan Tahun Sidang 2020-2021 di Kaltim, berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Walikota Balikpapan, Senin (14/12/2020).

Rombongan Komisi II DPR-RI dipimpin Djarot Syaiful Hidayat (FPDIP) bersama Hanan A Rozak (FPG), Elnino M Husein Mohi (F-Gerindra), M Syamsul Luthfi (F-Nasdem), Edward Tannur (FPKB) dan Teddy Setiadi (FPKS). Hadir pula pejabat BKN, LAN dan Ombusdman.

Hadir Walikota Balikpapan HM Rizal Effendi dan jajaran Forkopimda Kota Balikpapan, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim Yusuf Mustofa, Kepala Dinkes Hj Padilah Mante Runa, Kepala BKD Diddy Rusdiansyah, Kepala Dinas Pariwisata Sri Wahyuni, Ketua KPU Rudiansyah, Ketua Bawaslu Saiful, Ketua KPU/Bawaslu Balikpapan, Kadinkes Balikpapan Hj Sri Suliastri, Kepala Kesbangpol Ketut Rasna, Kepala Puslitbabg KDOD Mariman Darto, serta pimpinan OPD lingkup Pemprov Kaltim.

Berbagai hal disampaikan Wagub Hadi Mulyadi sesuai tujuan kunker Komisi II untuk mendapatkan informasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan di daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim.

Diantaranya, rekruitmen CPNS, netralitas ASN, pelayanan publik, Pilkada serentak, refocusing dan realokasi anggaran Covid-19, rekam dan cetak KTP elektronik, penanganan Covid-19 dan vaksin.

Khusus rekruit PNS, lanjut Hadi Mulyadi, sering terjadi ketidakcocokan antara kebutuhan daerah dengan rekruit oleh pemerintah pusat (BKN) maupun Kemenpan RB.

“Kami sudah mengusulkan formasi bagi tenaga pengajar (guru), kenyataannya dari pusat seringkali bahkan berkali-kali tidak sesuai kebutuhan,” jelas Hadi.

 

Hadi menjelaskan pelaksanaan cetak rekam KTP elektronik di Kaltim mencapai  99,71 persen melampaui target nasional 98 persen.

“Kami memberikan mobil pelayanan rekam cetak KTP elektronik keliling, khususnya melayani masyarakat di daerah terpencil dan pedalaman,” jelasnya.

Demikian halnya, pelaksanaan Pilkada berjalan aman dan lancar. Bahkan, sudah beberapa daerah menyelsaikan perhitungan suara.

“Pilkada kami ada sembilan daerah meliputi kabupaten dan kota, tanpa Penajam Paser Utara. Dan ada dua daerah calon tunggal. Tapi, secara umum berjalan sukses dan damai,” ujarnya.

Khusus alokasi anggaran Pilkada senilai Rp595 miliar, tambahnya, sudah diberikan penuh Pemprov Kaltim dan realisasikan dalam penyelenggaraan.

“Kami sangat apresiasi dukungan TNI dan Polri, sehingga penyelenggaraan Pilkada berjalan sukses. Angka partisipasi meningkat di atas 65 persen,” ucapnya.

Sementara upaya penanganan Covid-19, ungkap Hadi, Pemprov Kaltim telah melakukan upaya-upaya penanggulangan didukung alokasi anggaran refocusing, sekaligus upaya pemulihan ekonomi.

“Kami telah mengalokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sejak merebak wabah. Termasuk, pemulihan kondisi sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui bantuan langsung tunai,” ungkap Hadi.

Termasuk penegakan disiplin oleh pemerintah kabupaten dan kota didukung TNI/Polri bagi masyarakat sebagai upaya penanggulangan dan  mencegah penyebaran serta penularan Covid-19 di Kaltim.

Sementara Djarot Syaiful Hidayat mengapresiasi atas upaya Pemprov Kaltim bersama pemangku kepentingan terkait dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada, penanganan Covid-19 dan penanggulangannya, serta pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan kepemilikan KTP elektronik.(humasprovkaltim)

Sah, APBD Rp11,61 Triliun

Samarinda — Wakil Gubernur Kaltim Hadi MUlayadi mengatakan Pemprov Kaltim bersyukur, DPRD Provinsi Kaltim melalui Badan Anggaran  telah menyampaikan  hasil kerjanya, dalam rangka memberikan  persetujuan terhadap Rancangan APBD Provinsi Kaltim tahun 2021 sebesar Rp11,61 triliun.

“Kami memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Kaltim yang telah menyukseskan pengesahan dan penandatanganan APBD Kaltim tahun 2021, semoga anggaran yang disahkan ini bisa memberikan manfaat untuk membangun Kaltim dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kaltim,” kata Hadi Mulyadi usai menghadari rapat Paripurna ke-39 DPRD Kaltim.

Dari enam agenda, salah satunya adalah persetujuan DPRD Kaltim  terhadap Raperda  menjadi Perda  APBD tahun anggaran 2021 dan Penandatanganan persetujuan ABPD tahun 2021, antara DPRD Kaltim dengan Gubernur Kaltim, yang digelar di Gedung D Lantai 6 DPRD Kaltim, Senin (14/12/2020).

Hadi Mulyadi menambahkan rangkaian penyusunan pembahasan hingga persetujuan rancangan APBD Tahun Anggaran 2001 telah di lalui

“Untuk itu, saya memberikan apresiasi kepada pimpinan dewan dan segenap anggota dewan Provinsi Kaltim yang bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah dapat menyetujui bersama rancangan APBD Tahun Anggaran 2021,” tandasnya.

Hadi Mulyadi  menambahkan, APBD tahun 2021 tersebut nantinya akan dikhususkan untuk dunia kesehatan dan pendidikan, dimana kedua hal tersebut menjadi faktor serius yang harus ditangani.

“Termasuk pembangunan infrastruktur maupun sektor lainnya,” ujarnya.

APBD Kaltim tahun 2021 sebesar Rp11,61 triliun, dengan rincian pendapatan direncanakan sebesar Rp9,58 triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp5,39 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp4,18 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp12,27 miliar,

Kemudian belanja daerah sebesar Rp11,61 triliun yang direncanakan untuk belanja yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Serta pembiayaan daerah Provinsi Kaltim mengalokasikan penerimaan pembiayaan (Silva) sebesar Rp2.02 triliun dan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal  sebesar Rp3,65 miliar.

Tampak hadir dalam rapat paripurna ke-39 DPRD Kaltim secara daring dan luring Ketua dan Anggota DPRD Kaltim, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Administrasi Umum, kepala BPKAD serta kepala OPD terkait serta undangan lainnya. (humasprovKaltim)