November 8, 2019 – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, menyebutkan jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berdasarkan klasifikasi dan jenis kelamin tahun 2018 sebanyak 3230 orang.

“Selanjutnya, berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Kemendagri semester I tahun 2019, jumlah penduduk Kaltim usia 0-18 tahun berkebutuhan khusus berjenis kelamin perempuan sebanyak 1284 orang,” ujarnya, Jumat (8/11/2019).

Ia melanjutkan, hal ini dengan klasifikasi cacat fisik 441, cacat netra 110, cacat rungu 270, cacat mental jiwa 163, cacat fisik mental 75 dan cacat lainnya 225.

Sementara itu, jumlah penduduk Kaltim usia 0-18 tahun berkebutuhan khusus berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1805 orang, dengan klasifikasi cacat fisik 632, cacat netra 182, cacat rungu 337, cacat mental jiwa 238, cacat fisik mental 120 dan cacat lainnya 296.

“Dari data tersebut, terlihat bahwa ABK di Kaltim paling banyak adalah laki-laki. Sebagai upaya penanganan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyediakan layanan untuk ABK antara lain, layanan medis (terapi) di RSUD AW Sjahranie Samarinda, RSJD Atma Husada Samarinda. Terbaru, RS Hermina Samarinda juga telah menyediakan layanan medis ABK,” ungkap Halda.

Selanjutnya, pemerintah juga telah menyediakan SLB Negeri dan sekolah inklusi. Ditambah layanan fisik berupa sarana/prasarana ABK – Autis Center, dan sarpras ramah disabilitas.

Halda berharap, keluarga sebagai lingkungan terdekat bagi ABK, oleh karena itu perlu kerja sama dengan berbagai pihak untuk penanganan ABK. Masyarakat harus responsif dan menerima kehadiran ABK disamping sebagai pendamping dalam penanganan ABK.

“Kami juga mendorong Pemerintah Kabuaten/Kota untuk mengalokasikan anggarannya untuk menyediakan sarana/prasarana yang responsif terhadap ABK. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan mengadakan pelatihan peningkatan SDM yang responsif ABK. Selain itu, mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan rumah sakit dan puskesmas agar memberikan layanan khusus ABK yang mudah dijangkau,” imbuh Halda. (DKP3AKaltim/rdg)

Samarinda — Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, melakukan pelantikan sumpah jabatan kepada Dwi Hartini sebagai Pejabat Administrator dalam jabatan Kepala Bidang Kesetaraan Gender DKP3A Kaltim, berlangsung di Aula DKP3A Kaltim, Jumat (8/11/2019).

Seperti diketahui, meskipun kaum perempuan di Kaltim sudah banyak yang berprestasi dan berperan dalam berbagasi bidang pembangunan, namun perlu terus mendapat perhatian. Terutama peningkatan SDM, kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

“Kaum perempuan di Kaltim harus maju dengan pendidikan yang tinggi untuk menduduki posisi penting di pemerintahan, swasta, politik dan lain sebagainya,” ujarnya.

Pemprov Kaltim, lanjut Halda, hingga saat ini terus berupaya memperjuangkan setiap bidang pembangunan, harus berperspektif gender, semua aspirasi kaum perempuan harus dapat diakomodir dalam anggaran pembangunan yang sama dirasakan oleh kaum laki-laki.

“Selain itu, semua program kegiatan, berperspektif gender itu hendaknya akan bermuara pada pencapaian Visi Misi RPJMD Kaltim 2019-2023 yaitu Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat,” imbuhnya.

Disamping itu, ditetapkan Kaltim sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru Republik Indonesia, maka pembangunan IKN sudah mulai dipersiapkan dan sedikit-banyaknya juga akan menyita perhatian, memerlukan dukungan dan kerja keras bagi Pemprov Kaltim dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk Itu, Gubernur berharap, setiap ASN dituntut lebih produktif, tanggap dan responsif terhadap tugas, serta memberikan pelayanan terbaik untuk amsyarakat. (DKP3AKaltim/rdg)