dkp3a.kaltim

Partisipasi Perempuan Penting Dalam Pembangunan Ekonomi

/0 Comments/in /by

Tenggarong — Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar) yang terdiri dari 18 Kecamatan dan 237 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 677.755 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 352.226 jiwa (52%) dan perempuan sebanyak 325.529 jiwa ( 48%). Jumlah kepala keluarga perempuan sebanyak 4.387 jiwa yang berusia antara 17 – 59 tahun, jumlah ini adalah yang paling banyak diantara Kabupaten/Kota se Kaltim.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan, Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, pada kegiatan Penyuluhan Bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan Dalam Membangun Keluarga di Bidang Ekonomi, mengatakan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan yang hampir seimbang tersebut maka peran perempuan dalam pembangunan di Kukar sangat besar dan merupakan aset daerah yang potensial dan kontributor yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi.

“Baik sebagai agen perubahan maupun subyek pembangunan. Partisipasi perempuan dalam pertumbuhan ekonomi yang sangat penting itu tidak hanya untuk menurunkan tingkat kemiskinan di kalangan perempuan, tetapi juga sebagai pondasi yang kokoh di sektor lain,” ujarnya.

Seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi, lanjut Halda, berdasarkan data Disperindagkop & UMKM Kaltim jumlah pelaku wirausaha baru sebanyak 8.089 orang, sehingga masih perlu di dorong untuk penumbuhan wirausaha baru.
“Yang menjadi permasalahan dalam program pemberdayaan UMKM adalah masih rendahnya minar masyarakat untuk berwirauaha, masih lemahnya daya saing produk UMKM, belum optimalnya akses pembiayaan, dan Pelaku UMKM belum terbiasa dengan IT,” katanya.

Untuk mengatasi masalah ini maka pemerintah daerah berupaya mencari solusinya yaitu dengan melakukan kegiatan penyuluhan bagi kepala rumah tangga perempuan dalam membangun kelarga di bidang ekonomi, peningkatan kewirausahaan perempuan, pembinaan dan evaluasi desa prima, bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha, dan pelatihan ICT bagi pelaku usaha perempuan.

Langkah penting dalam pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, melalui kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat mendukung ekonomi keluarga yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan.

Kegiatan ini berlangsung di Balai Pertemuan Umum Desa Rempanga Pal 7 Kecamatan Loa Kulu, Kamis (18/7/2019), diikuti sebanyak 50 peserta kepala rumah tangga perempuan. Kegiatan ini dirangkai dengan paparan dari Disperindagkop Kukar dan praktek pembuatan popia oleh PIK-P2D Kaltim Ani Juwairiyah dan Sapariah. (DKP3AKaltim/rdg)

dkp3a.kaltim

Puspaga Wadah Strategis Menuju Keluarga Sejahtera

/0 Comments/in /by

Samarinda — Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Pelatihan Pengasuhan Anak Melalui Penanaman Nilai-Nilai Luhur Bagi Pengurus Puspaga Provinsi dan Lembaga Masyarakat Pemerhati Perempuan dan Anak, berlangsung di Hotel Grand Victoria Samarinda, Rabu (17/7/2019).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, pengasuhan memegang peran yang sangat penting dalam sebuah keluarga dan akan menentukan baik buruknya karakter seorang anak kelak. Kegagalan keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab pengasuhan disertai lemahnya program pemerintah dalam membantu/memberdayakan keluarga tersebut untuk mengasuh dan melindungi anak, dikhawatirkan akan menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan dan beresiko mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) menjadi tempat pembelajaran yang efektif dan strategis bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesional seperti tenaga konselor, baik psikolog maupun sarjana profesi bidang psikologi. Bimbingan Konseling atau Pekerja Sosial yang telah memahami Konvensi Hak Anak, melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga yang bertanggung jawab terhadap anak dalam mengasuh dan melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

“Hal ini merupakan salah satu unsur prioritas dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA),” ujarnya.

Selain itu Puspaga merupakan bentuk layanan pencegahan di bawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai wujud kepedulian Negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga.

“Programnya yaitu pendidikan/pengasuhan, ketrampilan menjadi orangtua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga,” katanya.

Halda menginformasikan sampai dengan akhir pertengahan tahun 2019, Puspaga sudah  terbentuk di Tingkat Provinsi, dan untuk Tingkat Kabupaten/ Kota sudah dimiliki oleh Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau.

“Harapan kami setelah ada Pelatihan ini akan menambah wawasan para peserta dan membantu menginformasikan kepada masyarakat terkait pusat pembelajaran keluarga agar dapat termanfaatkan dengan baik. Sehingga bisa ikut andil dalam pembentukan ketahanan keluarga di masayarakat,” imbuhnya.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 45 peserta terdiri dari pengurus Puspaga Kaltim dan unsur organisasi/ yayasan/ Lembaga Masyarakat Pemerhati Perempuan dan Anak. Sedangkan narasumbernya yaitu Asdep Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan KPPPA Rohika Kurniadi Sari, ketua puspaga kota Balikpapan Syafaah dan Fasilitator KLA Kaltim Sumadi. (DKP3AKaltim/rdg)

dkp3a.kaltim

Orang Tua Kunci Utama Keberhasilan Anak

/0 Comments/in /by

Samarinda — Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Pelatihan Pengasuhan Anak Melalui Penanaman Nilai-Nilai Luhur Bagi Anggota Gugus Tugas KLA Provinsi Kaltim, berlangsung di Hotel Grand Victoria Samarinda, Selasa (16/7/2019).

Kabid PPPA Noer Adenany dalam laporannya mengatakan, masalah sosial seputar kenakalan remaja, perdagangan orang, eksploitasi maupun kekerasan anak seakan menjadi santapan utama berbagai media komunikasi, baik media cetak maupun media daring (dalam jaringan. Hal ini disebabkan kerena melemahnya pendidikan dan penanaman biai luhur pada anak sejak usia dini.

“Wadah pertama dan utama yang bertanggung jawab dalam proses ini sebenarnya adalah keluarga yang yang merupakan sebuah institusi pendidikan awal,” ujarnya.

Dalam keluarga terjadi transformasi nilai-nilai dasar yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, keluarga menjadi ajang yang paling sempurna untuk menanamkan ketiga nilai karakter manusia, yaitu integritas, etos kerja dan gotong royong, yang dibangun sejak dini, sejak kehamilan, kelahiran dann masa tumbuh kembang anak.

“Aktor utama yang mengaktifkan proses transformasi nilai ini adalah orang tua,” imbuh Dany.

Dalam proses itu, lanjut Dany, harus menerapkan pembelajaran melalui teladan hidup. Keleladanan itu harus bersifat konstruktif. Jika tidak, anak akan terpeleset dari koridor moral dan perilaku moril. Sehingga orang tua menjadi kunci utama keberhasilan anak. Orang tua lah yang pertama kali dipahami anak sebagai orang yang memiliki kemampuan luar biasa diluar dirinya dan dari orang tua anak pertama kali mengenal dunia.

“Pentingnya pengasuhan anak sedini mungkin, maka kegiatan ini sebagai upaya yang turut membantu mengedukasi para orang tua, aktivis, pemerhati anak bagi pembentukan karakter anak sendini mungkin sehingga kelak menjadi manusia yang berkualitas, sehat dan berkahlak mulia,” tutup Dany. (DKP3AKaltim/rdg)

dkp3a.kaltim

Puspaga Adalah One Stop Service

/0 Comments/in /by

Samarinda — Indonesia sebagai negara telah meletakkan pembangunan di bidang anak sebagai satu hal yang sangat penting dan strategis. Dalam kerangka hak anak, keluarga adalah tempat pengasuhan yang pertama dan utama sebagai wahana untuk mencurahkan kasih sayang, bimbingan, arahan dan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Peran orang tua besar pengaruhnya bagi perkembangan psikologi anak dalam proses pendewasaan anak.

Pengasuhan memegang peran sangat penting dalam sebuah keluarga dan akan menentukan baik buruknya karakter seorang anak kelak. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, dalam Pelatihan Pengasuhan Anak Melalui Penanaman Nilai-Nilai Luhur Bagi Anggota Gugus Tugas KLA Provinsi Kaltim, berlangsung di Hotel Grand Victoria Samarinda, Selasa (16/7/2019).

Halda mengatakan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) merupakan one stop service atau layanan satu pintu keluarga berbasis hak anak untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi orang tua, anak dan keluarga dalam menghadapi permasalahan.

“Kementerian PPPA mulai meginisiasi Puspaga pada tahun 2016, sampai dengan tahun 2017 sudah di 23 pemerintah daerah terbagi dalam 3 provinsi dan 20 kabupaten/kota. Untuk Kaltim telah mulai menginisiasi Puspaga yaitu provinsi, Kabupaten Berau dan Kota Balikpapan,” ujarnya.

Konsep Puspaga sendiri di buat seperti ruang keluarga yang nyaman dan dilengkapi ruang bermain anak sehingga seluruh keluarga seluruh keluarga tertarik untuk berkunjung ke Puspaga. Untuk bersama-sama melakukan pembelajaran terbaik terkait bagaimana mengasah- asih- asuh anak dengan tepat sehingga mampu menjaga ketahanan keluarga.

“Manfaat keberadaan Puspaga agar masyarakat memiliki pilihan terbaik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan keluarga dan anak,” katanya.

Halda berharap,  sebagai langkah pertama pencegahan, Puspaga juga sebagai bentuk kehadiran negara dalam mewujudkan sembilan butir Nawacita yang merupakan visi pemerintah yaitu menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara dan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. “Kedua butir Nawacita tersebut menuntun dan memberikan acuan dan kewajiban negara untuk membantu meningkatkan kehidupan keluarga yang berkualitas,” ujarnya.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 45 peserta dengan narasumber Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad, LM Rifka Annisa Jogjakarta Nurmawati, dan Fasilitator KLA Kaltim Sumadi. (DKP3AKaltim/rdg)

dkp3a.kaltim

Perkuat Kelembagaan PPPA dengan Pembentukan UPTD PPA

/0 Comments/in /by

Samarinda — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerjasama dengan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Workshop yang mengangkat tema; “Membangun Opini Publik untuk Penguatan Isu dan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Daerah” berlangsung di Hotel Aston Samarinda, Senin (15/7/2019).

Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah Setda Prov Kaltim H M Yadi Robianur, berharap kegiatan ini dapat  menghimpun berbagai pandangan, masukan dan informasi terkini terkaitisu PP dan PA serta kesetaraan gender sebagai penguat implementasi, baik di tingkat Pemerintah maupun masyarakat.

“Hal ini juga sejalan dengan salah satu prioritas dalam kerangka pembangunan Nasional, bahkan menjadi komitmen global, termasuk agenda Sustainable Development Goal’s /SDG’s 2030,” ujarnya.

Robi menyampaikan, pemerintah menyadari hingga saat ini masih kurangnya partisipasi perempuan dan anak dalam berbagai aspek pembangunan. Untuk itu, Pemerintah bersama institusi terkait berupaya mengintegrasikan dimensi kesetaraan dan keadilan gender kedalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan kebijakan yang diambil.

Salah satunya adalah dengan memperkuat kelembagaan PPPA yang ada di daerah, dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

“Kelembagaan tersebut harus dapat diperkuat dengan mendapat dukungan penuh dari seluruh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) agar pelayanan dan keberpihakan kita pada PPPA semakin optimal,” katanya.

Dengan adanya komitmen yang kuat tersebut, lanjut Robi, maka perempuan dan laki-laki serta anak-anak di Kaltim dapat memperoleh akses yang sama dalam sumber daya pembangunan, berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan, dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 80 peserta terdiri dari OPD Pemprov Kaltim, LM pemerhari perempuan dan anak, Perguruan Tinggi, Persit Provinsi Kaltim, Bhayangkari Provinsi Kaltim, Forkomda Kaltim dan Forum Anak Kaltim. Narasumber pada kegiatan ini yaitu Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi Pembangunan KPPPA Ratna Susianawati, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga KPPPA Rini Handayani, Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad dan Kasubbid Kesejahteraan Sosial Bappeda Kaltim Andre Asdi. (DKP3Kaltim/rdg)

dkp3a.kaltim

Verifikasi Evaluasi KLA Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

/0 Comments/in /by

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Verifikasi Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) se Kaltim di Ruang Tepian I Kantor Gubernur, Senin (15/7/2019).

Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kaltim Khairul Saleh, mengatakan pada tahun 2010, Kaltim ditunjuk Kementerian PPPA RI sebagai salah satu dari sepuluh Provinsi yang mengembangkan KLA.

“Sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) provinsi pengembang Kabupaten/Kota Layak Anak, hal ini kemudian ditindaklanjuti dan sampai dengan sekarang sudah mencapai 80% Kabupaten/Kota yang sudah menuju layak anak,” katanya.

Sampai dengan saat ini, lanjut Khairul, sudah delapan Kabupaten/Kota berhasil mendapatkan penghargaan KLA dari Kementerian PPPA.Untuk kategori Pratama diperoleh Kabupaten Kutai Kartanegara, Berau, Paser dan Penajam Paser Utara.

“Sedangkan untuk kategori Madya diperoleh Kota Samarinda, Bontang dan Balikpapan. Sementara untuk Kaltim sebagai Provinsi Penggerak Kabupaten/Kota Layak Anak,” ujarnya.

Hasil Verifikasi di Kaltim untuk tahun 2019 antara lain Sekolah Ramah Anak (SRA): SLB Negeri Balikpapan dan SD Negeri 003 Balikpapan, Puspaga Kota Balikpapan, pembentukan UPTD PPA di Kota Balikpapan dan Kutai Kartanegara, serta KLA yaitu Balikpapan, Berau dan Kutai Timur.

Selanjutnya, Tahun 2019, di Palembang Sumatera Selatan pada acara Harmoni Suara Anak Penyandang Disabilitas, Kaltim  memperoleh penghargaan, yaitu Terbaik 2 untuk Karya Tulis Kategori Disabilitas Tuna Netra Low Vision yang diberikan kepada Viqhli Alif Nur Restu dari SLB Negeri Balikpapan dan Terbaik 6 untuk Karya Tulis Kategori Disabilitas Mental Intelektual yang diberikan kepada Aryo Panembahan Notowijoyo dari Pelita Bunda Samarinda.

Ia berharap pada tahun 2019, Kabupaten/Kota di Kaltim berhasil mendapatkan penghargaan KLA, Sekolah Ramah Anak (SRA), PUSPAGA, UPTD dan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP).  “Semoga bisa memotivasi Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Timur untuk terus berinovasi dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak,” ujarnya.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 80 peserta, dihadiri Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga KPPPA Rini Handayani, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi Pembangunan KPPPA Ratna Susianawati dan Tim Independen KLA Nanang Abdul Chanan dan DP3A dari lima kabupaten/kota antara lain Kukar, PPU, Paser, Bontang dan Samarinda. (DKPA3AKaltim/rdg)

dkp3a.kaltim

Sunggono : Dukcapil Siapkan Layanan Pengaduan Masyarakat

/0 Comments/in /by

Tenggarong — Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) Edi Darmansyah melalui Sekda Kukar Sunggono mengatakan untuk memudahkan pelayanan administrasi kependudukan, Kukar dibagi kedalam 18 kecamatan dan 227 desa dan kelurahan. Dari sisi demografi, Kukar merupakkan daerah dengan jumlah penduduk kedua terbanyak di provinsi Kaltim setelah Samarinda. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kukar tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 647.759 jiwa.

“Hal ini tentunya memberikan gambaran bahwa membangun Kukar bukanlah pekerjaan yang mudah, namun membutuhkan perjuangan dan kerja yang tiada henti, terlebih saat ini kondisi perekonomian nasional dan global mengalami kontraksi yang cukup signifikan,” ujarnya

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir kegiatan pembangunan baik sektoral maupun lintas sektor terarah dan terkait dengan prenduduk.

Dengan kata lain, penduduk harus menjadi subyek sekaligus obyek pembangunan. Kualitas penduduk yang baik akan melahirkan sumber daya manusia yang baik pula. Jumlah penduduk yang besar tetap kan berarti bila sebagian besar dari mereka mampu berkarya dan berpartisipasi dalam pembangunan.

“Sebaliknya jumlah penduduk yang besar akan menambah beban ekonomi dan pembangunan, bila tidak dapat diberdayakan secara baik,” katanya.

Sekda berharap, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah agar dapat berkomunikasi secara berkala tentang kebijakan layanan dukcapil.

“Termasuk penilaian kinerja pejabat dukcapil sehingga nantinya pejabat yang duduk di jajaran Disdukcapil benar-benar pejabat yang mumpuni baik dari sisi knowledge maupun attitudenya sebagai pelayan masyarakat sehingga amanat UU Dasar 1945 benar-benar dirasakan, bahwa negara hadir pada setiap warga negara,” imbuh Sunggono.

Ia berharap seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, sudah semestinya pelayanan adminduk dapat menyesuaikan dan menyiapkan pendukung pelayanan, salah satunya layanan pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan media sosial. (DKP3AKaltim/rdg)

dkp3a.kaltim

Berikan Rasa Aman Melalui Pelayanan Dukcapil

/0 Comments/in /by

Tenggarong — Dinamika pelayanan publik yang semakin berkembang mengharuskan aparaturnya senantiasa berupaya meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan termasuk pelayanan bidang administrasi kependudukan menuju pelayanan Dukcapil Go Digital.

Penerapan pelayanan Dukcapil Go Digital sudah dimulai melalui Pelayanan Online Akta Kelahiran dan Penandatanganan Dokumen Kependudukan yaitu Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan Sipil menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang telah dilaunching oleh Menteri Dalam Negeri pada saat Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 7 s.d 9 Februari 2019 di Makassar. Dengan demikian, perubahan pola pikir adalah faktor jarak bukan penghalang untuk berkomunikasi dan melaksanakan tugas pekerjaannya dan kantor bukan satu-satunya tempat bekerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga Kepala Dinas Dukcapil melalui TTE dapat melakukan pekerjaan dimanapun berada.

Kabid Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Iwan Setiawan, dalam laporannya mengatakan Rapat Koordinasi Forum Penyelenggaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kaltim Tahun 2019, dengan tema “Layanan Dukcapil Go Digital dan Tanda Tangan Elektronik Wujud Komitmen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik” menjadi wadah untuk menciptakan persamaan persepsi aparatur penyelenggara administrasi kependudukan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

TTE ini memudahkan masyarakat untuk bisa cepat mendapatkan dokumen kependudukan. Kedepan iwan menargetkan semua kabupaten/kota dapat menerapkan TTE agar masyarakat mendapat pelayanan lebih cepat mengingat beberapa prosedur dalam pelayanan dokumen kependudukan menjadi terpangkas.

Selain itu, terwujudnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim dalam memberikan rasa aman kepada setiap warga negara melalui peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

“juga terwujudnya sinergi dan optimalisasi antara pemprov dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil serta berkaitan dengan target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2019,” ujarnya.

Iwan menambahkan demi mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, keberhasilan, prestasi dan kinerja provinsi bergantung dari kinerja kabupaten/kota. Semoga kerjasama yang telah terjalin dengan baik ini akan tetap berjalan semakin kuat dan harmonis. (DKP3AKaltim/rdg)

 

 

dkp3a.kaltim

Wagub Berharap Digitalisasi Semua Pekerjaan Dukcapil

/0 Comments/in /by

Tenggarong — Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi membuka Rapat Koordinasi Daerah Forum Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kaltim yang diinisiasi Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutai Kartanegara, Rabu (10/7/2019).

Wagub mengatakan tujuan diselenggarakannya rakorda agar tercipta persamaan presepsi dalam pencatatan kependudukan dan terwujudnya sinergitas antara Pemprov dengan kabupaten/kota se Kaltim.

“Sesuai dengan langkah Disdukcapil yaitu Go Digital. Diharapkan bisa memulai secara perlahan melakukan digitalisasi semua pekerjaan dukcapil. Walaupun dalam implementasinya masih ada beberapa kendala tapi saya percaya semua bisa teratasi,” ujarnya.

Pembukaan rakorda sekaligus malam silaturahmi tersebut dirangkai dengan dengan penyerahan secara simbolis Kartu Indentitas Anak (KIA) oleh Wagub Hadi Mulyadi didampingi Kepala Dinas KP3A Halda Arsyad dan Sekda Kukar Sunggono.

Sebagai Informasi, berdasarkan laporan Kabupaten/Kota se Kaltim pada periode Mei 2019 (Data Semester II Tahun 2018) bahwa anak usia 0 -18 tahun berjumlah 1.181.370 jiwa dan yang memiliki akta lahir sebesar 1.152.532 jiwa atau 103.38%. Sisanya sebanyak 28.838 jiwa masih belum memiliki akta lahir, ini yang harus menjadi target dalam penerapan pelayanan secara online Akta Kelahiran.

Saat ini Kalimantan Timur menduduki peringkat 1 Nasional tertinggi kepemilikan akta kelahiran anak tingkat Provinsi se Indonesia melebihi target nasional 92%.

Kemudian sesuai Data Semester II Tahun 2018 jumlah penduduk sebesar 3.552.191 jiwa, wajib KTP-el sebesar 2.495.606 jiwa dan berdasarkan laporan dari kabupaten/kota periode bulan Mei 2019, penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el berjumlah 2.554.528 jiwa atau mencapai 102,36 %. Perekaman KTP-el di Kaltim telah di atas rata-rata nasional sebesar 95 % dan Kaltim telah menyelesaikan perekaman diatas 100 %.

Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari mulai 10-12 Juli 2019, diikuti sebanyak 80 peserta. Narasumber pada Rakorda ini yaitu Subdit SIAK Direktorat PIAK Utik Ananingsih dan Kasi Wilayah IIIB Direktorat Bina Aparatur Dukcapil Armansyah. (DKP3AKaltim/rdg)

dkp3a.kaltim

Gubernur : Wujudkan Generasi Berkualitas Melalui Keluarga

/0 Comments/in /by

Samarinda — Tujuan utama pemerintah menggalakkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) untuk mewujudkan keluarga berkualitas, sehingga ketahanan keluarga, bangsa dan negara terwujud. Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) menjadi pengingat seluruh masyarakat Indonesia pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara.

Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor mengatakan Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat menjadi benteng utama dalam ketahanan keluarga bahkan bangsa dan negara. Hal itu diungkapkan saat menjadi keynote speaker pada Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Jumat (28/6/2019).

Ia melanjutkan terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dimulai dari lingkup keluarga.

“Di Hari Keluarga Nasional (Harganas) ini,kembali mengingatkan kita semua betapa keluarga menjadi benteng utama ketahanan bangsa. Kita semua berperan mewujudkannya,” kata Isran Noor.

Gubernur berharap seluruh komponen masyarakat dan elemen bangsa benar-benar mendukung program nasional ini (pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga/KKBPK). Tidak terkecuali di Kaltim.

Oleh karena itu, Isran mengingatkan setiap 29 Juni selalu dilaksanakan peringatan Harganas. Dimana tahun ini menjadi peringatan ke XXXVI yang digagas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Kita tidak bicara sektor. Tapi bagaimana seluruh pemangku kepentingan terlibat mewujudkan generasi berkualitas melalui keluarga. Sehingga ketahanan bangsa dan negara ini benar-benar terwujud pula,” ujarnya.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad menyampaikan peringatan Harganas XXVI Tahun 2019 yang dipelopori BKKBN mengangkat tema Hari Keluarga, Hari Kita Semua yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan, menjadi momen penting bahwa ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peran, fungsi tugas-tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya.

Pembangunan Ketahanan Keluarga merupakan upaya koperhensif, berkesinambungan, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah, pemangu kepentingan terkait dan masyarakat dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan lahir batin. (DKP3AKaltim/rdg)