Pertanggungjawaban Diterima

Samarinda — Sah, Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kaltim tahun 2019 diterima oleh DPRD Kaltim.

Dengan disahkan Raperda, maka secara otomatis menjadi Perda yang ditandai Penandatangan persetujuan bersama antara DPRD dengan Gubernur Kaltim yang dilakukan oleh Wagub Kaltim Hadi Mulyadi dan Ketua DPRD Kaltim Makmur Hapk serta unsur pimpinan DPRD Kaltim.

“Alhamdulillah, kami bersyukur Raperda menjadi Perda pertanggungjawaban Gubernur Kaltim terhadap pelaksanaan APBD 2019 telah disetujui dan disahkan DPRD. Semoga jadi motivasi bagi Pemprov untuk semakin baik mengelola anggaran,” kata Hadi Mulyadi ketika hadir dan menyampaikan pendapat akhir Gubernur Kaltim Isran Noor, pada Rapat Paripurna ke 17 DPRD Provinsi Kaltim, di lantai VI Gedung Pertemuan DPRD Kaltim, Selasa (14/7/2020).

Hadi mengakui ada catatan yang diberikan DPRD Kaltim. Tentu hal itu, lanjutnya, tetap akan dievaluasi. Karena itu, kerja sama dan sinergitas yang baik antara Pemprov dengan DPRD harus terus berlanjut dan ditingkatkan.

“Tak ada gading yang tak retak. Makanya, apa yang menjadi catatan DPRD akan kami evaluasi dan Pemprov terus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Hadir Pj Sekdaprov Kaltim HM Sa’bani, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr HM Jauhar Efendi, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Abu Helmi, Asisten Administrasi Umum H Fathul Halim dan pimpinan OPD di lingkup Pemprov Kaltim serta unsur pimpinan dan anggota DPRD Kaltim. (humasprov)

DKP3A Kaltim Sudah Terapkan Protokol Kesehatan

Samarinda — Satpol PP Kaltim melaksanakan patroli pengecekan penerapan Protokol Kesehatan di beberapa OPD di lingkungan Pemprov Kaltim untuk menghadapi Tatanan Normal Baru. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 440/3576/B.PPOD tentang Protokol Kesehatan dan Tes PCR Penumpang, pada poin ke 5 dalam surat edaran tersebut institusi berwenang TNI, Polri, dan Pemerintahan Daerah melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakkan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kesempatan pertama patroli Pengecekan Penerapan Protokol Kesehatan di Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Dinas Pertenakan Kaltim dan Badan Kesbangpol Kaltim, Selasa (16/6/2020).

Sekretaris DKP3A Kaltim Zaina Yurda mengatakan, DKP3A Kaltim sudah menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kerja, antara lain, wajib menggunakan masker untuk masuk ke OPD, sudah tersedia sarana untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun serta tersedia hand sanitizer. Pengecekan suhu tubuh. Jaga jarak saat melakukan interaksi sosial di dalam ruang kerja.

“Sejak diberlakukan work from home (WFH) kami sudah menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kantor dan mengimbau kepada seluruh pegawai untuk bersama jaga keluarga kita (#Berjarak). Sedangkan untuk menuju new normal, kami juga sudah mengimbau masyarakat melalui KIE seperti panduan new normal saat kembali bekerja,” ujarnya. (dkp3akaltim/rdg)

Perkuat Komitmen Lindungi Anak, Kemen PPPA Terbitkan Panduan PATBM dalam Pandemi Covid-19

Jakarta — Pandemi Covid-19 dapat menempatkan anak pada situasi sulit, salah satunya menghambat kegiatan belajar-mengajar anak di sekolah. Hal ini kemudian berpotensi untuk menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak termasuk perlindungan bagi anak itu sendiri. Untuk merespons hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menerbitkan panduan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Pandemi Covid-19.

“Sejak awal pandemi Covid-19 di Indonesia, PATBM telah bergerak dan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 salah satunya melalui 10 aksi gerakan #BERJARAK. Penerbitan panduan PATBM dalam pandemi Covid-19 ini sebagai bentuk penegasan dan memperjelas peran dan tugas dari PATBM. Tujuannya agar para aktivis, kader, dan relawan PATBM mampu memahami langkah-langkah yang perlu diambil secara bijaksana ketika kasus Covid-19 masuk dalam komunitas mereka dan mengancam pemenuhan hak serta perlindungan anak,” tutur Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA, Nahar saat membuka Webinar Peluncuran Panduan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Pandemi Covid-19, di Jakarta.

Nahar menambahkan pada situasi saat ini kehadiran PATBM sebagai bagian dari inisiatif masyarakat yang inovatif menjadi sangat strategis. “Peran para aktivis PATBM yang menguasai situasi di masyarakat diharapkan mampu mempermudah dalam menindaklanjuti hal apa saja yang diperlukan saat terjadi kasus COVID-19 di lingkungan mereka. Selain dapat membuka pandangan publik tentang pentingnya melindungi anak dalam krisis pademi COVID-19, panduan PATBM juga dapat menjadi salah satu acuan untuk bersiap menghadapi tatanan kehidupan normal baru (new normal) yang tengah disiapkan oleh Pemerintah. Aktivis PATBM dapat mengambil peran dalam mensosialisasikan dan menyiapkan kondisi New Normal pada tingkat masyarkat khususnya pada perempuan dan anak,” ujar Nahar.

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai salah satu gerakan perlindungan anak berbasis masyarakat yang telah diinisiasi oleh Kemen PPPA dan telah dikembangkan bersama Pemerintah provinsi/kabupaten/ kota. Selama ini PATBM berperan aktif dalam upaya perlindungan dan penghapusan kekerasan terhadap anak di Indonesia, terutama pada kelompok masyarakat di tingkat desa atau RT/RW. PATBM juga menjadi gerakan organik yang responsif ketika dihadapkan pada adanya bentuk ancaman atau kasus pelanggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk ancaman yang tengah kita hadapi bersama saat ini yaitu pandemi Covid-19. Saat ini terdapat 548 aktivis PATBM yang juga telah tergabung sebagai relawan pencegahan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan.

Fasilitator Nasional PATBM, Antik Bintari menuturkan dengan adanya panduan PATBM dalam pandemi Covid-19 ini akan lebih memperjelas dan mempermudah peran dan tugas para aktivis, kader, dan relawan PATBM. “Ada 4 urutan tatalaksana PATBM dalam panduan ini yakni; Persiapan dengan membuat perencanaan keiatan baik melalui online maupun offline; Pendampingan yang dilakukan setelah menerima laporan dan melakukan penjangkauan kasus baik kasus kekerasan maupun Covid-19; Rujukan yang dilakukan dalam kondisi khusus yang terlebih dahulu di diskusikan dengan tim Gugus Tugas Covid-1; dan Pelaporan yang dikumpulkan dari data harian terpilah anak dari unsur paling kecil yaitu desa atau kelurahan,” tambah Antik.

Sementara itu, Direktur Utama Wahana Visi Indonesia (WVI), Doseba Sinay mengatakan WVI pastinya akan memberikan dukungan dalam pelaksanaan panduan PATBM dalam pandemi Covid-19. “Panduan ini merupakan langkah yang sangat strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 khususnya pada anak. Panduan ini  juga telah diselaraskan dengan beberapa protokol penanganan Covid-19 pada anak yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Besar harapan agar ini menjadi semangat baru bagi kita semua dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan kondisi new normal dalam waktu dekat,” ujar Doseba Sinay.

“Kami juga berharap kolaborasi ini dapat memberi kontribusi nyata terhadap langkah penanganan Covid-19 di Indonesia. Anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan juga ikut terlindungi kesehatan dan hak-haknya sekalipun di tengah pandemi,” tambah Doseba.

Panduan PATBM dalam pandemi COVID-19 selaras dengan Keputusan Presiden No 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomer 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang secara umum adalah melaksanakan pencegah penularan COVID-19 pada anak dan menurunkan kekerasan pada anak dalam situasi pandemi COVID-19.

Webinar Tantangan Kependudukan di Tengah Pandemi Coovid-19

Samarinda — Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI menggelar Webinar secara virtual bertajuk Tantangan Kependudukan di Tengah Pandemi Covid-19: Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pulang Kampung, bekerjasama dengan LIPI, Kamis (28/5/2020).

Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo mengatakan, pandemi Covid-19 menempatkan banyak negara ke dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Selain karena jumlah korban yang masih terus menanjak grafiknya, ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir, dampak yang ditimbulkan oleh pandemi menyerang berbagai aspek kehidupan. Hal yang paling nyata dari imbas pandemi adalah ratusan juta orang di dunia berisiko jatuh ke garis kemiskinan seiring dengan anjloknya perekonomian.

“Pulangnya pekerja migran Indonesia (PMI) ke tanah air menjadi salah satu isu yang mewarnai kepanikan masyarakat di tengah pandemi yang belum tentu kapan berakhirnya. Sedangkan berdasarkan sumber data SISKOTLN terintegrasi Simkim dan sistem kepulangan online, jumlah kepulangan PMI selama Pandemi Covid-19 sebanyak 126.742 orang. Konsep “virus tidak bergerak, tetapi manusia yang memindahkan virus” memperlihatkan mobilitas penduduk sebagai faktor kunci tersebarnya Covid-19,” ujarnya.

Sementara dari aspek kependudukan, pandemi Covid-19 berimplikasi luas terhadap pencapaian dan pemanfaatan bonus demografi. Usaha pencapaian dan pemanfaatan bonus demografi yang mengandalkan kelompok usia produktif terbentur pada kenyataan meningkatnya jumlah pengangguran, baik dari dalam maupun luar negeri. Bahkan, kelompok ini berisiko menjadi penyumbang angka kemiskinan.

“Kualitas penduduk menjadi syarat untuk memaksimalkan Bonus Demografi di Indonesia dalam situasi pandemi Covid 19,” imbuhnya.

Pembangunan yang berpusat pada manusia harus diterapkan dengan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas, pengendalian urbanisasi dan pengelolaan migrasi, perlidungan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan, serta terjaganya nilai-nilai keluarga dan lingkungan intergenerasi

.
Keluarga menjadi unit terkecil dalam penduduk. Penduduk disamping untuk tumbuh seimbang juga tujuan utamanya agar bonus demografi bisa dipetik sehingga penduduk menjadi sumber daya pembangunan bukan beban pembangunan.

Evaluasi PUG secara Virtual

Samarinda — Dinas Kependudukan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melakukan rapat virtual sebagai upaya menindaklanjuti Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (Monev PUG) melalui aplikasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE), Sabtu (16/05/2020).

Kabid KG Dwi Hartini mengatakan, evaluasi dilaksanakan terhadap Indokator A (Kelembagaan PUG) dan laporan jaring laba-laba Kabupaten/Kota yang sudah diterima pada pengisian aplikasi APE.

“Hari ini telah dilaksanakan evaluasi terhadap indikator A (Kelembagaan PUG) bersama dengan Tim Operator Aplikasi APE Provinsi Kalimantan Timur melalui Video Conference dan  juga dibahas mengenai laporan jaring laba-laba kabupaten/kota yang sudah diterima,” ujarnya.

Dwi menambahkan, hasil dari pertemuan kali ini disepakati bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara akan menjadi sumber pembelajaran (best practice) bagi kabupaten/kota lain yang masih dalam proses input data. Hal ini mengingat Kukar telah meraih peringkat Utama.

“Untuk itu DKP3A akan memfasilitasi video conference Monev PUG yang kedua dengan harapan dapat menjadi ajang diskusi dan pembelajaran dalam penginputan data PUG. Video conference yang selanjutnya direncanakan juga mengikutsertakan Kementerian PPPA sebagai narasumber pusat,” imbuh Dwi.

Kaltim juga sedang berupaya untuk mendapatkan peringkat Utama dengan pemenuhan 7 prasyarat PUG dalam rangka pencapaian kesejahteraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. (dkp3akaltim/rdg)

Perencanaan Pembangunan Terbaik

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memberikan apresiasi berupa penghargaan bagi kabupaten/kota yang memiliki sistem perencanaan pembangunan daerah terbaik tingkat Provinsi Kaltim.

Tahun ini yang dinilai memiliki sistem perencanaan pembangunan daerah terbaik dan berhak mendapatkan penghargaan untuk kategori kabupaten yakni peringkat pertama Kabupaten Kutai Kartanegara dan peringkat kedua Kabupaten Berau.

Sedangkan kategori kota, peringkat pertama diraih Kota Balikpapan dan peringkat kedua Kota Samarinda

Apresiasi dan penghargaan disampaikan Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor secara khusus saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kaltim Tahun 2020 di Ruang Heart Of Borneo Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Selasa (28/4/2020).

“Dalam kesempatan berbahagia ini, saya menyampaikan Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah Terbaik dari hasil penilaian Tim Provinsi dengan kategori kabupaten dan kota,” kata Isran Noor

Ia menegaskan apresiasi Pemprov Kaltim sebagai pemacu komitmen pemerintah daerah agar penyusunan perencanaan pembangunan daerah lebih terarah dan berdampak sangat positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Isran Noor sangat berharap kabupaten dan kota secara sistematis menyusun perencanaan pembangunan daerah yang mengarah pada penumbuhan ekonomi kerakyatan dan kawasan

Tentu ujar Gubernur, perencanaan disesuaikan keunggulan dan potensi kewilayahan yang dimiliki masing-masing daerah sehingga benar-benar mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah

“Saya menyadari masing-masing daerah kita memiliki perbedaan. Baik itu keunggulan wilayah maupun potensinya. Karenanya, perencanaan harus benar-benar dibuat agar potensi dan keunggulan itu berimbas baik bagi kesejahteraan rakyat dan ekonomi daerah,” ungkapnya. Noor.(humasprovkaltim)

Konpres Covid 19 Menggunakan Juru Bicara Bahasa Isyarat

Samarinda — Tampilan berbeda kali ini terlihat dalam konferensi pers secara daring yang rutin dilakukan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Kaltim setiap harinya pada pukul 17.30 Wita. Hari ini, Jumat (03/04), Plt Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak selaku Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Kaltim, saat memberikan keterangan pers kepada media didampingi seorang juru bicara bahasa isyarat.

“Hal ini dalam upaya memberikan informasi yang mudah diakses yang setara dengan orang dengar kepada warga tuna rungu/tuli di wilayah Kalimantan Timur,” kata Andi Ishak.

Hal ini juga sesuai dengan implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang ratifikasi CRPD (Convention on the Right of Persons with Disabilities) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Jadi informasi ini tersampaikan kepada seluruh masyarakat, tanpa terkecuali. Apalagi, keterangan pers terkait kondisi terkini perkembangan Covid-19 ini juga disiarkan secara langsung melalui akun media sosial instagram Pemprov Kaltim. Semoga seluruh informasi yang disampaikan ini berguna bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi virus corona ini. Dan semoga wabah ini segera berakhir,” ujar Andi.

Juru bicara bahasa isyarat akan hadir dalam setiap konferensi pers Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Kaltim. Juru bicara bahasa isyarat ini berasal dari komunitas bahasa isyarat Kota Samarinda. (humasprovkaltim)

Di Rakortekrenbang, Mendagri Ingatkan 5 Program Prioritas Presiden

Surabaya — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam arahannya kepada sejumlah kepala daerah dan pejabat daerah mengingatkan kembali lima program prioritas Presiden. Pertama, Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul. Kedua, Melanjutkan pembangunan infrastruktur. Ketiga, Deregulasi atau Penyederhanaan Regulasi. Keempat, Reformasi atau penyederhanaan Birokrasi. Kelima, Transformasi Ekonomi dari yang Berbasis Sumber Daya Alam ke Manufaktur dan Jasa Modern.

“Tapi ini juga diterjemahkan sedikit lebih detail oleh Bappenas ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan di tahun ini pun ada,” ujarnya

Lebih lanjut ia menjelaskan lima visi Presiden Jokowi, bahwa Kepala Negara sebagai kepala Pemerintahan dan otomatis merupakan strategi nasional untuk membangun Indonesia.

Dan meskipun ada desentralisasi otonomi daerah, sambung Mendagri, namun Undang-Undang menyatakan bahwa Presiden adalah Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap pembangunan nasional. Jadi pembangunan daerah merupakan sub dari sistem pembangunan nasional.

“Kalau kita mendalami betul lima visi Presiden itu, sebetulnya apa yang saya tangkap dalam berbagai kesempatan bersama beliau: akar masalah utamanya adalah adanya bonus demografi. Adanya tingkat pertumbuhan yang tinggi,” ujarnya.

Mendagri menambahkan, saat ini jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 267 juta. “Dan itu apakah akan menjadi problem? Yes. Itu akan menjadi potensi yang akan menguntungkan bangsa kita. Tapi juga kalau salah kelola bisa menjadi masalah bagi bangsa ini,” papar Mendagri.

Diketahui, Rakortekrenbang merupakan bagian dari rangkaian aktivitas perencanaan tahunan baik di Pusat maupun di daerah.

Tujuan dari diselenggarakannya Rakortekrenbang Tahun 2020 adalah terbangunnya sinkronisasi rencana program dan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

 

Terus Tingkatkan Pelayanan SP4N LAPOR

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus meningkatkan aplikasi pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduam Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Hal ini untuk memaksimalkan upaya pemerintah dalam meningkatkan sektor pelayanan publik dengan melibatkan masyarakat melalui peningkatan sistem pelayanan.

Kepala Diskominfo Kaltim Diddy Rusdiansyah, mengungkapkan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mendukung dan menyiapkan admin untuk merespons terkait pengaduan yang ditujukan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR. Menerutnya, hingga saat ini pelayanan kepada masyarakat melalui SP4N-LAPOR belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh OPD yang bersangkutan. Hanya beberapa OPD yang aktif merespon keluhan masyarakat.

“Kedepan kita akan terus tingkatkan pelayanan SP4N-LAPOR. Selama ini permasalahan lingkungan menjadi perihal terbanyak yang dilaporkan. Aduan seperti ini jangan kita anggap sepele, harus kita tanggapi serius. Ini akan menjadi evaluasi kinerja kita oleh Kemenpan,” ungkap Diddy saat rapat evaluasi SP4N LAPOR di Ruang Kudungga Diskominfo Kaltim, Selasa (18/2/2020).

Senada, Perwakilan Ombudsman Kaltim Kus Herianto, menuturkan upaya meningkatkan pelayanan publik menjadi acuan untuk menyelesaikan keluhan dari masyarakat. Karenanya masing-masing OPD menanggapi setiap aduan yang disampaikan melalui operator dan admin.

“Tujuan SP4N LAPOR memudahkan masyarakat untuk melapor. Prinsip penyelesaian laporan dengan cepat, tepat, tertib, tuntas dan dapat dipertanggung jawabkan. Bukan hanya diaplikasi namun juga di lapangan,” tuturnya.

Menurut Kus, melalui aplikasi ini pemerintah bisa mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat. Harapannya, operator dan admin yang ditunjuk dapat memaksimalkan peran dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kaltim dapat jelas terlihat arahnya.

 

“Ombudsman hanya membimbing dan mendorong tugas mengenai SP4N LAPOR agar tak ada kesalahan dikemudian hari. Kewenangan utama tetap ada di masing-masing instansi yang melaksanakan dan merespon aduan masyarakat,” imbuhnya.

Juara Lomba HUT Ke 63 Kaltim

Samarinda — Peringatan HUT ke-63 Provinsi Kaltim dirangkai dengan berbagai perlombaan. Diantaranya, lomba prestasi, lomba tradisional, lomba masak masakan khas Kaltim, lomba puisi dan Rangking 1.

Juara Lomba HUT ke 63 Provinsi Kaltim Tahun 2020 pada gelaran Pesta Rakyat Kaltim (PRK), sebagai berikut :

  1. Lomba Enggrang

Putri

  1. Dispora
  2. Dispora
  3. Dis tanaman pangan

Putra

  1. Dispora
  2. Dispora
  3. Dis tanaman pangan

 

  1. Lomba Bakiak

Putri

  1. Dispora
  2. Dis tanaman pangan
  3. DKP3A

Putra

  1. Dis tanaman pangan
  2. Dis tanaman pangan
  3. Dispora

 

  1. Lomba tarik tambang

Putri

  1. Dispora
  2. DKP3A
  3. DKP3A

Putra

  1. Pol PP
  2. Atma Husada
  3. AWS

 

  1. Makan Kerupuk

Putri

  1. Dispora
  2. Dis tanaman pangan
  3. DKP3A

Putra

  1. DKP3A
  2. Atma Husada
  3. Bapenda

 

Hasil Pertandingan Tenis Meja HUT Provinsi Kaltim 2020

Tunggal :

  1. M. Nurdin (inspektorat)
  2. Januar (PUPR)
  3. Andi S (Dinsos)

Ganda :

  1. Andi S / La mara (Dinsos)
  2. M.Saleh / M. Wahyudi (Setda)
  3. Carta / Asliansyah (RSU AWS).

 

Lomba Memasak Menu Keluarga Berbahan Baku Ikan Tawar Tingkat PKK Kabupaten/Kota:

Juara 1 Kutai Barat

Juara 2 Kutai Kartanegara

Juara 3 Kota Samarinda

 

Lomba Memasak Menu Kudupan Berbahan Baku Ikan Tawar Tingkat Chef Hotel se Kaltim :

Juara 1 Hotel Senyiur

Juara 2 Hotel Harris

Juara 3 Hotel Aston

 

Lomba Memasak Nasi Goreng tingkat OPD dan Dharma Wanita Pemprov Kaltim :

Juara 1 Biro Humas Setprov Kaltim

Juara 2 Dharma Wanita BPBD

Juara 3 Dharma Wanita DPRD

 

Lomba Memasak Menu Keluarga Bahan Baku Ikan Tawar tingkat Kecamatan se Samarinda :

Juara 1 Sungai Pinang

Juara 2 Samarinda Ulu

Juara 3 Palaran.

 

Lomba Ranking #1

Ranking #1 Samarinda Ulu (Dewari Apta SMAN 1 Samarinda)

Ranking #1 Samarinda Utara (Sayid Thoriq Ibnu Ridho SMK Negeri 16)

 

Lomba Baca Puisi tingkat SMA se Samarinda :

Juara 1 Helmawan Aditya Saputra SMAN 1

Juara 2 Ashar Anas SMAN 17

Juara 3 Siswi Yekti Abdillah Murni SMAN 16.

 

(humasprovkaltim/sumberdatakoordinatorperlombaan)