Sekda Sri Apresiasi Pihak yang Berpartisipasi Pada PRK 2024

Samarinda — Ditandai dengan penekanan sirine oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timu, Sri Wahyuni didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Kaltim, M Syirajudin serta pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim, perhelatan Pesta Rakyat Kaltim (PRK) 2024 resmi ditutup, Sabtu (13/1/2024).

Perhelatan PRK 2024 sebagai rangkaian dari perayaan HUT ke-67 Provinsi Kalimantan Timur digelar selama lima hari (9-13 Januari) di Lapangan Gelora Kadrie Oening Sempaja Samarinda, dengan berbagai rangkaian acara, diantaranya Kaltim Got Talent dan OPD Got Talent, stan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim yang menampilkan informasi program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan pemerintah, hingga stan UMKM dan ekonomi kreatif (ekraf).

Sekda Sri Wahyuni mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim yang terlibat dan berkontribusi atas terlaksananya PRK 2024 dengan lancar dan sukses.

“Terima kasih dan apresiasi kepada semua perangkat daerah, BUMD, pelaku UMKM dan ekraf hingga masyarakat yang telah berkontribusi dan berpartisipasi pada pelaksanaan Pesta Rakyat Kaltim 2024 kali ini, yang telah menjadi kegiatan tetap dalam setiap rangkaian peringatan HUT Provinsi Kaltim setiap tahunnya,” kata Sri Wahyuni.

Pada kesempatan ini, Sekda Sri Wahyuni didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra M Syirajudin menyerahkan piagam penghargaan kepada para pemenang lomba-lomba dalam perhelatan PRK 2024, diantaranya pemenang Kaltim Got Talent, OPD Got Talent, stan (indoor) dan stan UMKM Ekraf binaan OPD (outdoor) dengan kategori terinformatif, terkreatif, dekor terbaik dan terfavorit pilihan pengunjung, serta stan UMKM ekraf kategori umum.

Usai resmi ditutup Sekda Sri Wahyuni, PRK 2024 diakhir dengan penampilan artis dari Kediri, Mr Jono & Joni, yang dikenal melantunkan lagu remix berbahasa Jawa.

“Kaltim daerah yang kondusif, berbagai event konser musik sudah banyak dilaksanakan di Kaltim. Silahkan bersuka ria merayakan HUT Kaltim tapi tetap jaga ketertiban dan keamanan kita. Nikmati suguhan konser musik ini dengan senyaman-nyamannya. Semoga menjadi kenangan terbaik,” pungkas Sri Wahyuni. (adpimprovkaltim).

DKP3A Raih Stand UMKM Binaan OPD Ter-Informatif Outdoor

Samarinda — Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur meraih Juara 1 Stand UMKM Binaan OPD Ter-Informatif (Outdoor) pada Penutupan Pesta Rakyat Kaltim (PRK) 2024 dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke 67 Provinsi Kalimantan Timur, berlangsung di Lapangan Stadion Gelora Kadrie Oening Sempaja Samarinda, Sabtu (13/1/2024).

Kepala Dinas KP3A Provinsi Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan stand DKP3A menampilkan Layanan Aktivasi Identitas Kependudukan (IKD), UMKM binaan dengan produk jahe bajakah, kopi robusta, teh solo, Kerajinan Khas Kaltim berupa kain dan aksesoris, dan kerajinan bunga dari kawat bulu.

“Selain itu, bagi masyarakat yang telah melakukan aktivasi IKD berhak mendapatkan kesempatan mengambil kupon doorprize. Kemudian DKP3A juga membagikan makanan ringan kepada anak-anak yang berkunjung ke PRK,” ujar Soraya saat ditemui.

Ia berharap, apa yang ditampilkan pada PRK 2024 dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, dan kedepan dapat menampilkan inovasi dan informasi yang lebih baik lagi. (dkp3akaltim/rdg)

Pemrpov Kaltim Serahkan Laptop dan PC All-in-One untuk Mendukung Implementasi Identitas Kependudukan Digital

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur menyerahkan Bantuan Laptop dan PC All-in-One untuk Meningkatkan Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.

Penyerahan simbolis dilakukan oleh Pj. Gubernur Kaltim, Akmal Malik, pada Malam Penganugrahan Kaltim Award dan Ramah Tamah HUT ke-67 Provinsi Kalimantan Timur di Gedung Plenary Convention Hall Samarinda, Selasa (9/1/2024).

Kepala DKP3A Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita, menyatakan bahwa bantuan ini diberikan untuk mendukung Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, sebagai upaya memenuhi kebutuhan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Administrasi Kependudukan (Adminduk) lainnya

Target nasioanl aktivasi IKD adalah 25% dari jumlah wajib KTP-el. Saat ini, realisasi IKD mencapai 13,61%.

“Data dari Dirjen Dukcapil Kemendagri menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur memiliki hampir 2,7 juta jiwa yang wajib KTP-el, dimana 25% atau sekitar 670.000 jiwa diharapkan sudah mengaktivasi IKD,” ujar Soraya.

Soraya berharap bantuan ini dapat meningkatkan kinerja kabupaten/kota dalam mencapai target IKD, mendukung SIAK terpusat dan secara keseluruhan meningkatkan pelayanan public yaitu Adminduk yang membahagiakan masyarakat. (dkp3akaltim/rdg)

PHI Ke 95, Ziarah dan Tabur Bunga Ke TMP Kesuma Bangsa Samarinda

Samarinda — Dalam rangkaian PHI ke-95 Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Ziarah dan Tabur Bunga ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kesuma Bangsa Samarinda, Jumat pagi (22/12/2023).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menegaskan Peringatan Hari Ibu (PHI) tidak terlepas dari pergerakan dan perjuangan kaum perempuan pada masa sebelum kemerdekaan.

Karenanya, ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kesuma Bangsa Samarinda selalu menjadi bagian dari Peringatan Hari Ibu.

“Lewat ziarah ini, kita semua organisasi wanita berkumpul bersama memberikan penghormatan sebagai penghargaan kepada para pahlawan dan tokoh-tokoh di Kalimantan Timur yang telah gugur mendului kita,” kata Sekda Sri Wahyuni usai memimpin ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kesuma Bangsa Samarinda.

Di samping silaturahmi, lanjutnya, kegiatan ini membangkitkan semangat untuk meneruskan perjuangan para pendahulu bangsa.

“Untuk para ibu, jadilah ibu yang kuat secara fisik, mental dan spiritual. Karena ibu yang kuat akan melahirkan keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat akan melahirkan masyarakat yang kuat dan sejahtera,” ungkap Sri Wahyuni.

Kepala DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita menjelaskan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan merupakan rangkain terakhir dari Peringatan Hari Ibu ke-95 tahun 2023.

“Kegiatan PHI 2023 dimulai sejak Selasa 12 Desember 2023, acara seminar ketahanan keluarga,” terangnya.

Berlanjut, Rabu 13 Desember 2023, yakni Sosialisasi UU Nomor 23 tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada seluruh lurah dan camat se Kota Bontang.

Pada Senin 18 Desember 2023, telah diselenggarakan Pelayanan Terpadu Pembuatan KIA Bagi Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas (LPKA) dan Cetak KTP-el Bagi WPB Kelas II Tenggarong.

Dan pada tanggal 19 Desember 2023 telah diselenggarakan Pelayanan Terpadu Pemadanan Data dan NIK Perekaman dan Cetak KTP-el Bagi WBP Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Tenggarong.

Kemudian pada Rabu 20 Desember 2023, kegiatan Seminar Perempuan Kalimantan Timur, yang merupakan puncak kegiatan PHI ke-95, dengan tema Perempuan Berdaya dan Peduli Indonesia Maju.

“Kegiatan terakhir PHI 2023 adalah Ziarah dan Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan Kesuma Bangsa Samarinda, dipimpin Bu Sekda,” tutupnya. (dkp3akaltim/rdg)

Hari Ibu Momen Penting Terhadap Perempuan

Samarinda — Peringatan Hari Ibu (PHI) menjadi momen penting sebagai penghargaan dan penghormatan bagi kaum perempuan Indonesia, atas peran, dedikasi, serta kontribusinya bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni saat seminar perempuan Kalimantan Timur, dalam rangka PHI ke 95 tahun 2023, yang dilaksanakan Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Aston Samarinda, Rabu (20/12/2023).

Sekda Sri Wahyuni mengatakan diperingatinya Hari Ibu setiap tahun menjadi daya ungkit untuk mendorong pemangku kepentingan dan masyarakat agar memberikan perhatian dan pengakuan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.

“Bukankah keadilan, kesejahteraan dan perdamaian yang kita dambakan, tidak akan pernah tercapai tanpa peran serta perempuan,” ujarnya.

Sekda Sri menambahkan fakta menunjukkan bahwa perempuan telah terbukti menjadi motor penggerak keberhasilan pembangunan.

“PHI tahun ini harus mampu menginspirasi perempuan untuk terus mencintai dirinya dan mengembangkan daya cipta serta kreativitas tanpa batas, untuk membangun negeri, sekaligus menggelorakan semangat dan daya juang membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045,” pesannya.

Ia melanjutkan, PHI ke 95 ini akan menjadi tonggak sejarah baru bagi perjalanan perempuan Indonesia dalam berkontribusi memajukan kehidupan bangsa.

“Kehadiran perempuan dalam memajukan kehidupan bangsa adalah keniscayaan,” tegasnya.

Selain itu, PHI tahun ini merupakan kesempatan yang ideal untuk menghargai peran dan pencapaian perempuan Indonesia dalam berbagai bidang, mempromosikan kesetaraan gender dan peningkatan pelindungan terhadap perempuan.

“Mendorong partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan, memotivasi perempuan untuk mengambil peran aktif dalam memajukan negara,” ungkapnya.

Sekretaris DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Hj Eka Wahyuni melaporkan seminar perempuan dihadiri 170 peserta dari perangkat daerah, akademisi, anggota DPRD Kaltim dan organisasi perempuan se Kaltim bertujuan untuk mendorong perempuan agar lebih aktif terlibat dalam tindakan kemanusiaan dan kepedulian terhadap lingkungan.

“Memperkuat solidaritas di antara perempuan dan mendorong kerja sama dalam mendukung isu-isu kemanusiaan,” ujarnya.

Tampak hadir pimpinan perangkat daerah Provinsi Kaltim, Pj Ketua TP-PKK Kaltim Yulia Zubir Akmal, anggota DPRD Kaltim Puji Setyowati, Ketua BKOW Hj Suryani Astuti, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kaltim, Ketua Persit Chandra Kirana, Ketua Bhayangkari, pimpinan dan ketua organisasi dan lembaga lainya. (adpimprovkaltim/dkp3akaltim)

.

Soraya : Kinerja Suatu Instansi Bukan Hanya Serapan Anggaran Yang Telah Dilaksanakan Tetapi Output Dan Outcome Yang Dihasilkan

Malang — Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Kerja Evaluasi Capaian Kinerja Dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Tahun 2023 Serta Penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK) dan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Tahun 2024 di lingkup DKP3A Provinsi Kalimantan Timur, berlangsung di Hotel Aria Gajayana Malang, Kamis (30/12/2023).

Kepala Dinas KP3A Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita mengatakan kinerja suatu instansi bukan hanya dilihat dari seberapa besar serapan anggaran yang telah dilaksanakan, tetapi juga dilihat pada output dan outcome yang dihasilkan.

Rapat Kerja Evaluasi Capaian Kinerja Dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Tahun 2023 Serta Penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK) dan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Tahun 2024 di lingkup DKP3A Provinsi Kalimantan Timur merupakan hal yang sangat penting untuk mengidentifikasi dan menilai apakah program kerja yang di laksanakan selama triwulan I-IV tahun anggaran 2023 ini berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Rapat ini juga bertujuan untuk memonitoring realisasi anggaran dan mengevaluasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan target kinerja serta mengevaluasi sistem penatausahaan keuangan yang ada. Selain itu, sebagai upaya menyamakan persepsi antar pengelola keuangan dalam mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, sebagai evaluasi dari pelaksanaan anggaran serta meminimalisir kesalahan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.

“Saat ini Realisasi Anggaran DKP3A Tahun 2023 per 28 November 2023 adalah sebesar Rp. 22.822.312.626 dari pagu anggaran sebesar Rp. 31.566.835.247 atau masih sebesar 72.30 %,” ujar Soraya.

Melihat capaian realisasi ini, lanjut Soraya, diharapkan setiap bidang dapat mengevaluasi program dan kegiatan yang belum dilaksanakan.
“Selain itu dalam kesempatan ini juga digunakan untuk menyusun anggaran kas tahun 2024, dimana tahun 2024 telah dilaksanakan asistensi anggaran oleh Tim TAPD. DKP3A memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 38.267.474.996,” imbuhnya.

Untuk itu diharapkan kepada setiap bidang untuk memastikan kebutuhan anggaran sesuai dengan peruntukannya. Sehingga mulai tahun depan tidak ada lagi anggaran kas yang kurang yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses belanja dan pencairan.

Hadir menjadi narasumber pada kegiatan ini Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Rahmat Ramadhan, dan Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3) Provinsi Kalimantan Timur Abdullah Karim.(dkp3akaltim/rdg)

Gubernur dan Wagub Berpamitan

Samarinda — Di apel pagi Senin 25 September 2023, di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur Jalan Gajah Mada Samarinda, tampak berbeda dari apel pagi biasanya.

Hari ini, secara khusus dua pemimpin Benua Etam hadir dan Gubernur Isran Noor bertindak langsung selaku pembina upacara.

Wakil Gubernur Hadi Mulyadi tampak bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni beserta para asisten, staf ahli/staf khusus gubernur, seluruh pimpinan perangkat daerah, kepala biro serta pejabat eselon lainnya ikut apel.

Dihadapan pejabat eselon dan ratusan pegawai di lingkup Sekretariat  Daerah Provinsi Kaltim, Gubernur pun menyampaikan beberapa hal.

“Pertama-tama saya mohon maaf karena apel ini memakai kaca mata hitam. Tidak apa-apa, hanya silau mata hari,” ucap Gubernur Isran Noor, seolah tidak ingin membuka maksud sebenarnya, kenapa dirinya memakai kaca mata hitam.

Dia pun menyampaikan terimakasih atas dukungan dan kerjasama selama ini, sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik

Di kesempatan ini pula, orang nomor satu Benua Etam itu menyampaikan permohonan maaf jika selama memimpin ada hal-hal yang kurang berkenan.

“Apel hari ini merupakan apel terakhir saya ikuti bersama wakil gubernur, karena tanggal 30 September ini, kami akan mengakhiri tugas sebagai gubernur dan wakil gubernur,” ungkapnya.

Berarti setelah dirinya dan Wagub berakhir di periode ini, akan ada penjabat atau Pj Gubernur hingga berakhir sampai pelantikan gubernur dan wakil gubernur definitif pada awal 2025.

“Saya berharap para pimpinan dan staf bekerja dengan baik, tunaikan tugas-tugas penuh semangat dan jalin hubungan yang baik, sehingga mampu melayani masyarakat secara maksimal,” harapnya.

Dalam bekerja pinta Ketua Umum APPSI itu, agar tetap mengedepankan etika dan taat aturan, sehingga tidak melanggar aturan.

Diakhir apel pagi Senin ini menjadi momen spesial, sebab Gubernur Isran Noor bersama Wagub Hadi Mulyadi mendatangi dan menyalami pegawai yang ikut apel, satu per satu, dari pejabat eselon, ASN hingga non ASN dan cleaning service.

“Tetap semangat, tetap berkarya dan berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, bangsa dan negara,” pesannya. (adpimprovkaltim)

.

Manajemen Kasus Agar Korban Kekerasan Mendapat Pelayanan Yang Dibutuhkan

Balikpapan — Permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu menjadi perbincangan serius dan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan. Dalam penanganannya, pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Salah satunya melalui manajemen kasus yang merupakan suatu pendekatan yang dapat mengkoordinasikan dan mengintegrasikan layanan agar penerima manfaat dapat memeperoleh pelayanan yang dibutuhkan secara komperhensif, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Manajemen kasus ini bertujuan memastikan perempuan, anak dan keluarga terpenuhi kebutuhan dasar-dasarnya sesuai dengan hak-hak mereka Memfasilitasi pelayanan terpadu untuk anak dan keluarga. Dan meningkatkan keterampilan dan kemampuan klien menggunakan pelayanan dan dukungan sosial.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita mengatakan manajemen kasus dibutuhkan jika keselamatan/kesejahteraan perempuan dan anak terancam dan butuh perhatian individual serta intervensi khusus. Sehingga Dibutuhkan dukungan multi pihak, komprehensif untuk jangka waktu tertentu dengan tindakan jangka pendek dan panjang

“Fokus intervensi ini pada individual perempuan dan anak atau keluarga, bukan masyarakat,” ujar Soraya pada kegiatan Pelatihan Manajemen Kasus Bagi UPTD PPA Dan Dinas Pengampu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Se-Kalimantan Timur Tahun 2023, berlangsung di Hotel Blue Sky Balikpapan, Rabu (5/7/2023).

Soraya juga menyebutkan berdasarkan laporan dari UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur selama bulan Januari – Desember 2022 tercatat 69 kasus yang ditangani.

“Terdiri dari kasus hak asuh anak, KDRT fisik, psikis, penelantaraan rumah tangga, penganiayaan, pengancamanan penyebaran foto vulgar, penelantaraan hak anak, kekerasaan seksual terhadap anak, penganiayaan ringan, penyalahgunaan napza, perselingkuhan, dikeluarkandari sekolah, kekerasaan terhadap perempuan, pelecahan seksual terhadap anak, bully terhadap anak, TPPO, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH),” imbuh Soraya.

Sementara kasus kekerasan tahun 2023 sampai dengan akhir Juni 2023 terdapat 25 kasus kekerasan yang ditangani oleh UPTD PPA Kalimantan Timur.

Ia berharap, klien/korban kekerasan mendapat pelayanan yang dibutuhkannya dan adanya tren penurunan kekerasan di Provinsi Kalimantan Timur. (dkp3akaltim/rdg)

Perempuan Harus Meningkatkan Kapasitasnya

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita, mengatakan, penduduk Kalimantan Timur saat ini berjumlah 3.941.766 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 2.042.833 jiwa (51,83%) dan perempuan sebanyak 1.898.933 jiwa (48,17).

“Selisih antara laki-laki dan perempuan hanya sebesar 3,66 persen. Seharusnya perempuan bisa berperan serta dalam pembangunan, dan melahirkan generasi penerus bangsa yang handal, melalui keluarga yang berkualitas,” ujar Soraya pada kegiatan Women’s Day, berlangsung di Atrium Mall City Centrum Samarinda, Sabtu (11/3/2023).

Bahkan sejumlah lembaga internasional menyatakan pada tahun 2035-2045, Indonesia diprediksi menjadi kekuatan Lima Besar Dunia, yang mencakup kekuatan ekonomi, militer dan sumber daya manusia (SDM). Tentunya hal ini akan menjadi peluang, sekaligus tantangan untuk mewujudkannya dari seluruh komponen bangsa, tidak terkecuali peran dari kaum perempuan dan keluarga.

Hal ini dikarenakan tahun 2030-2040 atau 12 tahun mendatang, Indonesia akan menikmati Bonus Demografi, yakni jumlah penduduk produktif jauh lebih besar dari penduduk tidak produktif. Selain itu, Indonesia memiliki Modal Geografis, karena letak Indonesia yang strategis, menjadi lalu litas perdagangan, sumber daya alam melimpah dan beragam.

“Serta pada tahun 2024 Kalimantan Timur akan kedatangan banyak sumber daya manusia akibat multiplayer effect perpindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur,” imbuh Soraya.

Sehingga dengan peringatan Women’s Day ini kaum perempuan harus bergerak cepat meraih kesempatan, meningkatkan kapasitasnya, agar dapat berkiprah lebih luas, dan mampu menempatkan diri pada posisi strategis, baik pada sektor publik maupun politik.

“Sehingga kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur sudah bukan masalah lagi,” ujarnya. (dkp3akaltim/rdg)

 

Forum Perangkat Daerah DKP3A Kaltim Wadah Jaring Aspirasi Pemangku Kepentingan

Balikpapan — Sebagaimana diketahui Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim memiliki tiga mandat urusan yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini menjadikan DKP3A memilki target capaian indikator yang beragam. Sehingga menuntut proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta pelaporan  dilaksanakan secara cemat, tepat dan bertanggung jawab.

Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, Cristianius Benny mengatakan, Forum Perangkat daerah DKP3A Kaltim dapat menjadi wadah dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan, masyarakat, dan dunia usaha, untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

”Kita harapkan kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi kerjasama dan perangkat daerah kabupaten/kota guna melaksanakan percepatan capaian indikator kinerja dalam Renja 2023, Renstra dan RPJMD 2019-2023 terutama pada capaian Program Prioritas RPJMD,” ujar Benny pada Rapat Forum Perangkat Daerah, Jumat (17/2/2023).

Oleh karena itu, ia meminta jajaran DKP3A baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat bersinergi dan bekerjasama dengan seluruh stakeholders terkait sehingga seluruh urusan DKP3A dapat diwujudkan dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan timur.

“Akhirnya melalui forum ini saya berharap kepada seluruh pemangku kepentingan, baik di provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan, pelecehan, penelantaran dan eksploitasi,” tutup Benny.

Kegiatan ini diikuti OPD terkait, Dinas PPPA se Kaltim, Dinas Dukcapil se Kaltim dan Perwakilan BKKBN Kaltim. Hadir mnejadi narasumber Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3) Abdulah Karim dan Bappeda Kaltim Asfiandi Zulfikar. (dkp3akaltim/rdg)