Galakkan RAN P4GN

Samarinda — Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Kaltim menggelar Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba secara virtual google meet, Kamis (2/7/2020).

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi melalui Karo Kesra Elto menyampaikan, pemerintah daerah akan menyesuaikan Peraturan dengan Pemerintah Pusat melalui Peraturan Daerah tentang Bahaya dari Narkoba.
“Kita akan menyosialisasikan kepada masyarakat akan peran kita dalam memerangi narkoba dan OPD terkait bekerjasama dengan BNN sesuai tupoksi,” ungkapnya.

Dalam arahannya, Kepala BNNP Kaltim Brigjen Pol Iman Sumantri mengungkapkan langkah Indonesia menghadapi Darurat Narkoba melalui sosialisasi, rehabilitasi, meningkatkan upaya terapi dengan pencegahan yang terprogram, efektif, efisien, penegakkan hukum, waspadai dan ungkap modus baru dan kerjasama internasional.

“Langkah ini demi terwujudnya program pemerintah untuk menyelamatkan bangsa dari ancaman bahaya narkoba,” ungkapnya.

Lanjutnya, Inpres Nomor 2/2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Prekursor Narkotika (RAN P4GN) tahun 2020-2024 merupakan lanjutan dari Inpres 6 tahun 2018.

“Aturan ini menjadi landasan bertindak bagi seluruh lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan RAN P4GN dan harus dilaporkan realisasi capaian kinerjanya kepada Presiden,” terangnya.

Apresiasi Kinerja Pemprov Kaltim

Samarinda — Mewakili Gubernur Kalimantan Timur, Asisten III Administrasi Umum Fathul Halim mengikuti Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim yang diselenggarakan di Gedung D lantai 6 DPRD Kaltim, Rabu (1/7/2020).

Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap nota keuangan dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019.

Sebanyak 9 perwakilan fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umum kepada Pemprov Kaltim. Yaitu, Fitri Maisyaroh dari PKS, Muspandi dari PAN, Bagus Susetyo dari Gerindra, Yusuf Mustafa dari Golkar, Agiel Suwarno dari PDIP, Puji Setyowati dari Nasdem, Sutomo Jabir dari PKB, dan Mimi Meriami dari PPP.

Fraksi-fraksi DPRD Kaltim memberikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim atas kinerja dan upaya yang telah dilakukan. Termasuk dalam upaya penanggulangan Covid-19.

“Kami mendukung untuk percepatan penanggulangan Covid-19. Untuk itu, anggaran dalam penanggulangan Covid-19 sebisa mungkin segera dicairkan. Namun tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian,” tutur salah satu fraksi DPRD Kaltim saat menyampaikan pemandangan Umum.

WTP Ketujuh

Samarinda — Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor dan Hadi Mulyadi menghadiri Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kaltim di Ruang Rapat Lantai 6 Gedung D DPRD Kaltim Karang Paci Samarinda, Senin 29 Juni 2020.

Rapat Paripurna beragenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2019 dipimpin Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK didampingi Wakil Ketua M Samsun dan Sigit Wibowo serta dihadiri 27 anggota DPRD Kaltim.

Rapat diawali penandatanganan berita acara sekaligus penyerahan hasil laporan BPK-RI dari Anggota VI BPK-RI Profesor Harry Azhar Azis melalui Kepala BPK-RI Perwakilan Kaltim Dadek Nandemar kepada Gubernur Isran Noor dan Ketua DPRD Makmur HAPK.

Untuk kesekian kalinya atau tahun ke tujuh, Kaltim memperoleh penilaian dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK-RI) opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan pemerintah.

“Yang berbeda tahun ini, sidang paripurna dilaksanakan ditengah Covid-19. Dan perolehan hasil pemeriksaan tahun ini (2019) sama seperti enam tahun sebelumnya. Yakni, kita mendapat raihan WTP ketujuh kalinya,” kata Isran Noor.

Perolehan opini ini menurut pemimpin Benua Etam ini, tidak lain cerminan pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemprov Kaltim selama tahun anggaran 2019 semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain kerjasama yang baik serta dukungan jajaran legislatif (DPRD Kaltim), ungkap Isran, Pemprov telah mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan dalam tata kelola keuangan pemerintah.

“Semoga perolehan WTP ini menjadi perhatian penting dan memotivasi seluruh jajaran Pemprov Kaltim melakukan upaya-upaya dan kinerja yang lebih baik. Tidak boleh kita berpuas hati, tapi bekerja yang berkualitas demi kesejahteraan rakyat Kaltim,” ungkap Isran Noor.

Hadir Sekdaprov Kaltim HM Sa’bani, para asisten, kepala biro dan pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim, jajaran Forkopimda Kaltim dan instansi vertikal serta kementerian/lembaga di Kaltim.(humasprovkaltim)

Sa’bani : Perlu Sosialisasi Protokol Kesehatan Lebih Intensif

Samarinda — Penjabat (Pj) Sekprov Kaltim HM Sa”bani mengatakan kunci utama dalam memutus rantai penularan Covid-19 ada pada masyarakat. Bila masyarakat bisa menjalankan atau mematuhi protokol kesehatan dengan baik, maka aktivitas juga bisa dilakukan dengan aman.

“Perlu sosialisasi protokol kesehatan secara intensif kepada seluruh lapisan masyarakat,” tegas HM Sa’bani usai menghadiri Video Conference Pelaksanaan Kesiapan Wilayah Perkotaan Menyambut Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Ruang Heart Of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (19/6/2020).

Menurut Sa’bani sosialisasi protokol kesehatan juga sangat penting, sehingga seluruh lapisan masyarakat benar-benar memahami apa protokol kesehatan itu dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Dengan begitu masyarakat bisa melaksanakannya dengan baik, sehingga dapat mengurangi penularan Covid-19.

“Pada dasarnya protokol kesehatan itu ada tiga hal utama yang harus dipatuhi dan dilaksanakan masyarakat yaitu memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak (physical distancing),” tandasnya.

Menggunakan masker ketika keluar rumah sangat penting, lanjut Sa’bani, karena siapa saja sekarang punya potensi akan terjangkit terhadap virus corona. Dengan masker, masyarakat sudah melaksanakan antisipasi penularan, terutama dari percikan air liur atau ketika bersin. Pencegahan itulah yang diharapkan konsisten dilakukan masyarakat dalam mengurangi penyebaran Covid-19.
Kemudian sosislisasi mencuci tangan yang sebenarnya, tidak asal mencuci, tapi ada tata cara dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir minimal 20 detik sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas. Dimana tangan merupakan media yang paling cepat menerima semua virus atau bakteri. Karena, tangan ini media yang paling banyak mengandung micro organisme. Dan tangan adalah bagian yang paling aktif untuk memegang sesuatu maupun menyentuh sesuatu.

“Maka dari itu, bisa saja tangan kita sendiri maupun orang lain telah terkontaminasi dengan virus atau bakteri. Sehingga kita tidak mengetahuinya. Makanya, kita harapkan masyarakat diwajibkan untuk tidak malas mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir,” pesannya.

Ia juga minta masyarakat untuk selalu disiplin menjaga jarak (physical distansing). Karena salah satu kunci dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 adalah melaksanakan anjuran pemerintah yaitu perketat physical distancing dengan selalu menghindari tempat berkerumunnya orang di suatu tempat, termasuk masyarakat diminta untuk terus melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, rajin berolahraga dan menjaga imunitas tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi.

“Dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan dan melakukan pola hidup sehat, maka masyarakat akan terhindar dari penularan Covid-19,” yakin Sa’bani. (/humasprovkaltim)

Waspada, Potensi Penularan Covid-19 diKaltim Masih Besar

Samarinda — Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Virus Corona atau Covid-19 Provinsi Kaltim Andi Muhammad Ishak menegaskan, perkembangan kasus Covid-19 di Kaltim  masih menunjukan potensi  penularan yang cukup besar, walaupun  kasus sembuh juga sangat menggembirakan.

Data per Selasa (16/6) menunjukkan kasus positif bertambah 10 sehingga berjumlah 392 kasus. Sembuh tambah 14 kasus’ sehingga total 276 kasus.

“Tren ini sangat menggembirakan  karena angka sembuh juga banyak. Namun demikian harus waspada. Kita tidak boleh lalai dengan selalu mematuhi protokol kesehatan,” kata Andi Muhammad Ishak saat jumpa pers melalui virtual zoom cloud di Samarinda, Selasa (16/6).

Dia menambahkan langkah menuju kehidupan normal diawali relaksasi pra kehidupan normal. Untuk itu diperlukan adanya kedisiplinan dan kepatuhan dari masyarakat dengan selalu mengikuti anjuran pemerintah maupun protokol kesehatan. Contohnya, selalu menggunakan masker ketika keluar rumah.  Melaksanakan prilaku hidup bersih dan sehat. Rutin mencuci tangan dengan sabun serta menjaga jarak dengan siapa pun ketika beraktifitas. “Kita tidak ingin tertular. Maka, secara pribadi kita mengkarantina diri sendiri.

Diingatkan, setiap hari ada saja penambahan kasus positif. Karena itu hindari kerumunan massa seperti  di pasar-pasar tradisional, pusat-pusat perbelanjaan modern, tempat-tempat wisata, kafe, restoran dan rumah makan. Termasuk di  tempat-tempat ibadah.

“Oleh karena itu, kami Imbauan seluruh lapisan masyarakat  jangan pernah lengah. Di mana pun kita beraktivitas, selalu terapkan protokol kesehatan dengan benar. Marilah kita  lindungi diri kita dan keluarga dengan selalu mematuhi protokol kesehatan,” pinta Andi.(humasprovkaltim)

DKP3A Kaltim Lakukan Simulasi APAR

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim bekerjasama dengan Damkar Kota Samarinda melakukan sosialisasi simulasi APAR (Alat Pemadam Api Ringan) diikuti seluruh pegawai, Senin (15/6/2020).

Peristiwa kebakaran dapat terjadi dimana saja yang terdapat resiko timbulnya kebakaran. Tidak ada ruang ataupun lingkungan yang terbebas dari resiko kebakaran, peristiwa tersebut dapat mengakibatkan korban materi, adanya korban jiwa maupun kerugian lain secara tidak langsung.

“Simulasi ini untuk memahami fungsi alat pemadam kebakaran (APAR), semua pegawai dapat menggunakan APAR yang benar dan tepat, dan mampu menganalisa faktor-faktor kebakaran,” ujar Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad.

Sehingga seluruh pegawai diimbau selalu siaga dengan menyiapkan alat pemadam kebakaran. Karenanya cara penggunaan APAR, pemahaman terhadap fungsi-fungsi, dan bagaimana management penggunaan APAR serta tata letak APAR penting diketahui oleh setiap pegawai karena fungsinya untuk penanganan dini dalam menangani kebakaran bisa dihindari semaksimal mungkin.

Manfaat yang didapat dari pelatihan APAR tentu akan sangat berguna bagi para pegawai. Namun, yang paling penting adalah menyiapkan individu yang siap melakukan pemadaman api pada tahap awal kebakaran (3 menit pertama) menggunakan APAR, agar kebakaran bisa ditangani lebih dini dan tidak meluas. Dengan begitu, kerugian jiwa dan materi-pun bisa diminimalisir. (dkp3akaltim/rdg)

Waspada, Kasus Positif Covid-19 Terus Meningkat

Samarinda — Perkembangan kasus Covid-19 di Kaltim dalam tiga hari terakhir menunjukkan tren yang kurang baik. Bahkan mencemaskan. Jumlah kasus positif selalu lebih tinggi dibanding kasus yang sembuh.

Update Covid-19 per Rabu (10/6/2020) misalnya. Jumlah pasien positif bertambah 11 orang, sementara pasien sembuh hanya 5 orang. Terdapat penambahan pasien dirawat sebanyak 6 orang.

Total kasus terkonfirmasi positif menjadi 362 orang, pasien sembuh 221 orang, pasien masih dalam perawatan 138 orang dan 3 meninggal dunia.

“Tren ini tentu kurang bagus. Sekali lagi, kita tidak boleh lalai dan harus tetap waspada,” kata Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltim H Nazrin, Kamis (11/6/2020).

Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim ini juga menyampaikan pesan Gubernur Kaltim H Isran Noor saat video conference bersama Presiden RI Joko Widodo, Rabu kemarin.

Inti pesan orang nomor satu Kaltim itu adalah kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, rajin mencuci tangan dengan sabun dan protokol kesehatan lainnya yang juga harus dipatuhi.

Akan sulit menuju masa tatanan normal baru (New Normal) jika kedisiplinan masih kerap dilalaikan.

“Intinya kalau ingin Covid-19 cepat lenyap dari Benua Etam, maka  seluruh masyarakat harus disiplin dan patuh menjalankan protokol kesehatan,” tegas Nazrin meneruskan pesan Gubernur Isran Noor.

Kaltim Belum New Normal

Samarinda — Penjabat (Pj) Sekprov Kaltim Muhammad Sa’bani mengatakan kalau dilihat dari indeks reproduksi efektif (Rt) Covid-19  pada bulan Juni  masih di atas 1,1 maka Kaltim belum saatnya menerapkan New Normal.

“Tentu saja kita belum bisa secara menyeluruh melakukan New Normal dan kita masih harus intensif melakukan sosiasasi kepada masyarakat terkait proteksi diri dengan tiga hal sebelum masuk New Normal. Gunakan masker, rajin cuci tangan serta social distancing dan physical distancing,” kata Muhammad Sa’bani, usai memimpin rapat membahas kesiapan  Kaltim menghadapi New Normal bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kaltim melalui video conference (vicon) yang berlangsung dari Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (9/6/2020).

Sosialisasi sebelum pelaksanaan New Normal lanjut Sa’bani, pertama kebiasaan memakai masker harus menjadi kebiasaan, bukan keterpaksaan. Memakai masker akan mencegah penularan Covid-19. Sesuai semboyan “maskerku melindungimu dan maskermu melindungku”. Penggunaan masker sangat penting apalagi bepergian ke luar rumah untuk beraktivitas.

Kedua, rajin mencuci tangan harus dibudayakan. Masyarakat  harus rajin mencuci  tangan sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas. Tangan merupakan media yang paling cepat menerima semua virus atau bakteri. Karena, tangan ini media yang paling banyak mengandung micro organisme. Dan tangan adalah bagian yang paling aktif untuk memegang sesuatu maupun menyentuh sesuatu.

“Bisa saja tangan kita atau tangan orang lain terkontaminasi virus. Kita tidak mengetahuinya. Dengan begitu bisa saja kita terkontaminasi virus tersebut. Makanya, diwajibkan untuk tidak malas mencuci tangan dengan sabun,” pesan Sa’bani.

Dan yang ketiga kata Sa’bani,  tentu saja menjaga  jarak dalam interaksi sosial maupun dalam interaksi individu yang dinamakan physical distancing maupun social distancing.

“Tiga hal itu  menjadi pokok penting yang harus diketahui dan dipahami  masyarakat sebelum pelaksanaan New Normal,” papar  Sa’bani.

Selain itu, pemerintah juga menyarankan masyarakat yang akan melakukan perjalanan sudah melakukan rapid test maupun swab  (PCR), sehingga  bisa diketahui, mereka yang baru datang  dari luar Kaltim  dokumen perjalanannya memang tidak terkontaminasi Covid-19.

Untuk memasuki tatanan New Normal juga ada beberapa kriteria  dan fasilitas yang harus dipersiapkan daerah,  misalnya sarana dan prasarana  kesehatan, fasilitas publik lainnya supaya masyarakat bisa beraktivitas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Kita tetap monitor tingkat penularan Covid-19, sehingga tidak menimbulkan lonjakan baru. Saat ini perkembangan Covid-19 di Kaltim kasusnya masih fluktuatif, sehingga kita harus tetap hati-hati dan waspada,” tegas Sa’bani.

Dia belum melihat kemungkinan dalam waktu dekat ini provinsi melakukan New Normal, meski beberapa kabupaten/kota sudah ada yang mengarah kepada relaksasi dan pelonggaran dengan memperbolehkan aktivitas masyarakat, namun tetap dengan penerapan protokol  kesehatan yang ketat.

Tampak hadir mendampingi Pj Sekprov Kaltim, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra HM Jauhar Effendi,  Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltim H Fathul Halim, Plt Kepala BPBD Kaltim H Nazrin, Kepala Satpl PP Kaltim Gede Yusa serta kepala dinas, badan  dan biro yang masuk dalam Gugus Tugas Percepatan Pengendalian Covid-19 Kaltim. (humasprov)

Kaltim Urutan 16 Kasus Covid-19, Masyarakat Diimbau Tetap Taati Anjuran Pemerintah

Samarinda — Memasuki bulan ketiga sejak merebaknya virus corona (Covid-19) pada pertengahan Maret lalu di Kaltim, tampaknya penularan virus yang mengguncang negara-negara di belahan dunia ini belum mereda.

Diakui Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, walaupun akhir-akhir ini terjadi pelandaian kasus, khususnya terkonfirmasi positif Covid-19, namun sejak muncul Maret lalu hingga saat ini masih ada kasus positif setiap harinya di Benua Etam.

Wagub Hadi menyebutkan saat ini orang yang positif terpapar Covid-19 di Kaltim tercatat ada 329 orang yang tersebar di 9 kabupaten dan kota (tanpa Kabupaten Mahakam Ulu). Dengan angka kesembuhan sebanyak 210 orang atau mencapai 63,8 persen.

“Besaran jumlah terpapar positif dari 34 provinsi se-Indonesia, Kaltim berada di urutan ke 16. Padahal, sebelumnya di Maret dan April sempat masuk 10 besar atau posisi kelima,” sebut Hadi Mulyadi di Kantor Gubernur, Senin (8/6/2020).

Perubahan kondisi yang cukup signifikan ini menurut Hadi, selain upaya dan kerja keras serta strategi pemerintah dalam melawan sekaligus memutus rantai penyebaran penularan Covid-19, juga dukungan dan kepedulian berbagai pihak, terutama kesadaran dan kepatuhan masyarakat mengikuti anjuran pemerintah serta disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

“Pasien masih ada, berarti penularan masih terjadi. Kondisi ini harus dipahami dan disadari masyarakat. Betapa Covid masih mengancam di sekitar kita,” jelasnya.

Namun Hadi, sangat menyayangkan masih banyak warga yang tidak peduli dengan masalah virus ini. Terbukti dalam kegiatan di sentra perekonomian (pasar), termasuk tempat ibadah (masjid/musola) serta fasilitas umum dan di jalan-jalan, tidak menggunakan masker dan masih berdekatan/berkerumun.

“Padahal sudah jelas bahwa jaga jarak dan penggunaan masker bagian upaya bersama memutus penyebaran dan penularan Covid-19. Perilaku ini menunjukkan warga tidak peduli serta masih belum taat protokol kesehatan dan tidak patuh anjuran pemerintah,” ungkap Hadi.

Kembali Wagub mengingatkan euforia new normal harus disikapi masyarakat dengan kewaspadaan dan kehati-hatian, sebab Kaltim belum menerapkannya. Selayaknya, tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan dan taat mematuhi anjuran pemerintah. (humasprov)

RDP New Normal

Samarinda — Penerapan kebijakan pemerintah pusat terkait new normal atau tatanan hidup baru normal yang produktif dan aman Covid-19 harus diikuti kesiapan di daerah.

Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltim Jauhar Efendi menyebutkan jika pada saatnya Kaltim melaksanakan new normal, maka harus memenuhi lima aspek yang menjadi standar protokol baru.

“Ada lima persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengarah kesana (new normal). Ada kewajiban yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat sebelum penerapannya,” katanya ketika menjawab pertanyaan komisi-komisi DPRD Kaltim saat rapat dengar pendapat virtual eksekutif dan legislatif mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor, Senin (8/6/2020).

Aspek yang dilakukan pemerintah diantaranya memastikan angka reproduksi penyebaran harus di bawah 1. Kondisinya angka reproduksi penyebaran Kaltim masih pada posisi 1,1 sampai 1,2.

“Sebenarnya ini sudah cukup bagus. Tapi kalau melihat persyaratannya kita masih belum termasuk yang melaksanakan new normal. Apalagi jika melihat sebaran per kabupaten yang cuma ada 1 kabupaten bersih kasus Covid-19,” katanya.

Selanjutnya, sistem yang ada harus mampu mengedepankan identifikasi, isolasi, pengujian pasca kontak, hingga melakukan karantina orang terinfeksi, hingga menekan resiko wabah Covid-19.

“Semuanya harus dipersiapkan secara matang. Utamanya aspek kesehatan,”katanya.

Sedangkan terkait pertanyaan tiga aspek penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemprov Kaltim, yakni kesehatan, pemulihan ekonomi, dan bantuan sosial masyarakat, usemua telah diupayakan dilakukan secara optimal.

Diantaranya sektor Dikbud yang terkendala data yang mau diajukan provinsi juga diajukan ke pusat sehingga diputuskan menggunakan konfirmasi pusat kepastian dapat atau tidak.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad mengatakan untuk Usaha Perempuan Ultra Mikro yang ada di Desa Prima, DKP3A Kaltim mengajukan 284, kemudian diverifikasi oleh Diskominfo ternyata dari data tersebut ada 41 yang tumpang tindih dengan OPD lain termasuk dengan Dinas Pariwisata.

“Kemudian SK Gubernur telah menyetujui pada tanggal 27 Mei untuk bantuan tahap pertama adalah 165. Kami telah berkoordinasi dengan Bank BRI dan Bank Kaltimtara untuk membuka rekening bendahara di OPD. Bank BRI menangani 5 kabupaten/kota yaitu Samarinda, Kubar, Kutim, Mahulu dan Berau. Sementara Bank Kaltimtara melayani Balikpapan, Bontang, Paser, PPU dan Kutai Kertanegara.,” ujarnya.

Halda mengharapkan pada tahap kedua sebanyak 78 dapat segera diusulkan untuk SK gubernurnya. Selanjutnya DKP3A Kaltim juga mengsusulkan untuk korban kekerasan yang datanya sedang dihimpun dari seluruh kabupaten/kota.

“Data-data yang kami minta harus memiliki NIK, karena itu persyaratan untuk menyandingkan si pemohon itu memang ada ditempat. Karena banyak pemohon yang menggunakan NIK yang ganda. Kemudian kami juga melalui dana Dekon untuk  pemenuhan kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak dimana ada kriteria penerima dan harus berdasaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” imbuhnya.

Selain itu, untuk menghadapi new normal, selain sosialisasi protokol kesehatan DKP3A Kaltim juga membuat panduan Cegah KDRT Ditengah Pandem Covid-19, Webinar tentang pelayanan Konseling Sejiwa, Lindungi Lansia dari Covid-19, Kawin Usia Anak Bukan Pilihan dan Panduan New Normal Saat Kembali Bekerja. (dkp3akaltim/rdg)