Fokus Pembangunan PPPA

Samarinda — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melaksanakan Pra Rapat Koordinasi Pembangunan PPPA, secara virtual, Selasa (30/6/2020).

Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan, Dengan penduduk sebesar 267 juta, sekitar 50%-nya adalah perempuan, dan sekitar 30,1%-nya adalah usia anak. Indonesia memiliki modal SDM yang sangat luar biasa.

“Modal SDM ini harus kita berdayakan dan harus kita lindungi, sehingga mereka benar-benar menjadi SDM yang berkualitas, yang mampu beperan aktif dalam pembangunan di berbagai bidang,” ujar Menteri Bintang.

Di tingkat global, Indonesia merupakan salah satu Negara anggota PBB yang berkomitmen dalam melaksanakan Sustainable Development Goals (SDGs), dan hampir semua Goals SDGs terkait dengan pembangunan perempuan dan anak.

Indonesia juga merupakan salah satu negara pathfinding countries yang berkomitmen untuk mengakhiri kekerasan dalam skema Global Partnership to End Violence.

“Bapak Presiden juga terpilih sebagai salah satu Kepala Negara yang berperan sebagai “He for She”. Tentunya ini semua, selain membanggakan kita, tetapi juga menyisakan banyak tantangan, karena berujung pada bagaimana kita dapat memberdayakan perempuan, dan melindungi anak-anak kita,” terangnya.

Menteri Bintang menambahkan, memberdayakan perempuan berarti kita harus dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan, dibarengi dengan meningkatkan added value (nilai tambah) perempuan, menjadikan mereka lebih berdaya, serta sekaligus melindungi mereka dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPA.

Sedangkan melindungi anak berarti kita harus memenuhi hak-hak anak, serta melindunginya dari berbagi bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.

Lebih lanjut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah disahkan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, telah ditetapkan Program Prioritas Pembangunan Presiden yang dituangkan ke dalam 7 agenda pembangunan. Pembangunan PPPA terintegrasi ke dalam Agenda yang ke-3, yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”.

Indikator keberhasilan di tingkat nasional yang akan diukur adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Perlindungan Anak (IPA).

Sedangkan program prioritas (PP) adalah Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dengan 5 indikator keberhasilan, yaitu Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%), Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%); dan Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%).

Selain itu, KPPPA juga memperoleh 5 Arahan Presiden RI untuk dilaksanakan dalam tahun 2020-2024, yaitu Meningkatkan perberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan. Mengefektifkan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak, Menurunkan tingkat kekerasan pada anak, Menekan angka pekerja anak, dan Mencegah perkawinan anak.

“5 Arahan Presiden tersebut saling terkait. Untuk itulah, menjadi semakin penting kita harus sama-sama bersinergi dan bergandengan tangan, agar 5 Arahan Presiden tersebut dapat kita wujudkan bersama. Sinergi menjadi kata kunci dalam proses pembangunan PPPA. Untuk itu, Saya juga meminta kepada seluruh Kepala Dinas PPPA baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus pula melakukan sinergi dengan semua stakeholders di wilayahnya masing-masing,” kataya.

Ia menjelaskan, tujuan dari pembangunan pemberdayaan perempuan adalah terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan, dan terlindunginya perempuan dari berbagai tindak kekerasan, baik yang terjadi di dalam rumah tangga, di tempat kerja, dan di ruang publik, termasuk TPPO, perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus dan lansia.

Sementara itu, tujuan dari pembangunan anak adalah terpenuhinya hak-anak, dan anak terlindungi dari berbagi bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.

RPJMN 2020-2024 menambahkannya dengan tujuan terwujudnya IDOLA (Indonesia Layak Anak) tahun 2030, bertepatan dengan kita hendak mencapai tujuan SDGs 2030.

Fokus pembangunan PPPA yang dikembangkan dalam 5 tahun ke depan, adalah, Untuk perempuan, meliputi pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan. Sementara untuk anak, hanya meliputi pencegahan dan pelayanan.

 

Pusidu Ojol Berlian Sudah Beroperasi

Samarinda — Pusat Informasi dan Edukasi Ojek Online Bersama Lindungi Anak (Pusidu  Ojol Berlian) resmi beroperasi per 29 Juni 2020, bertempat di komplek Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DKP3A)  Kaltim, jalan Dewi Sartika Nomor 13 Samarinda.

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, Pusidu Ojol Berlian merupakan layanan untuk memberikan informasi dan edukasi tentang hak-hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas, tentang kekerasan perempuan dan anak, termasuk pembinaan psikologi bagi rider dan driver ojol serta fungsi lainnya.

“Hal ini untuk memudahkan koordimasi dan komunikasi, dengan melibatkan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kaltim Ruhui Rahayu dan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kaltim. Sementara pembinaan psikologi rider dan driver ojol ditangani tenaga psikolog kami,” ujar Halda Arsyad saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (30/6/2020).

Melalui Puspaga Kaltim Ruhui Rahayu, tenaga psikolog memberikan pelayanan konseling untuk ojol terkait keluarga yang bermaslah, anak/remaja dan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus (ABK), dan berbagai keluhan yang dihadapi ojol.

Sementara, Reformer Inovasi Ojol Berlian Siti Mahmudah Indah Kurniawati mengatakan, perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap sistem transportasi dan kekerasan seksual. Hal ini terbukti dari data kecelakaan yang menelan korban jiwa 65% diantaranya adalah perempuan dan anak.

“Dengan dikembangkannya mekanisme ini diharapkan setiap unsur di sekolah dan masyarakat tadi memiliki 3 langkah, yaitu AKU TAHU (mengetahui informasi yang benar tentang kekerasan terhadap anak), AKU MAU (termotivasi untuk mengambil peran dalam mencegah dan merespon kekerasan terhadap anak), AKU MELAKUKAN (melakukan aksi nyata untuk mencegah dan merespon kekerasan terhadap anak),” terang Nia sapaan akrabnya.

Kemudian, DKP3A Kaltim telah menyiapkan call center Ojol Berlian disaluran 082154549622, yang tersambung dengan Satgas PPPA jika ada laporan terkait kasus kekerasan. Sehingga mempercepat tim satgas PPA untuk melakukan tindak lanjut. Akhirnya ojol yang sudah berkomitmen, maka otomatis menjadi agen pelopor dan pelapor kekerasan terhadap anak, perempuan dan disabilitas.

Harapannya, dengan adanya inovasi Ojol Berlian dapat meningkatkan pemahaman, kepedulian, dan kepekaan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak khususnya di Kota Samarinda. (dkp3akaltim/rdg)

 

 

Ojol Berlian Segera Miliki Pusat Informasi dan Edukasi

Samarinda — Setelah dilaunching  pada Bulan Mei 2019 lalu, Ojek Online  Bersama Lindungi Anak (Ojol Berlian) akan segera memiliki  Pusat Informasi dan Edukasi (Pusidu).

Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DKP3A)  Kaltim Halda Arsyad mengatakan, Pusidu Ojol Berlian akan dipusatkan  di Kantor DKP3A Kaltim Jalan Dewi Sartika, Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota.

“Pembentukan Pusidu Ojol Berlian sengaja kita pusatkan di kantor DKP3A  untuk memudahkan koordimasi dan komunikasi dengan melibatkan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kaltim. Kedua forum tersebut nantinya bisa membantu kita untuk mengatasi persoalan perempuan dan anak,” kata Halda Arsyad, Minggu (27/6/2020).

Pusidu Ojol Berlian akan berfungsi sebagai pusat informasi dan edukasi bagi rider dan driver Ojol  Berlian  terkait berbagai hal seperti hak-hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas, tentang kekerasan perempuan dan anak, termasuk pembinaan psikologi bagi ojol serta fungsi lainnya.

Sebelumnya, Puspaga Kaltim Ruhui Rahayu memberikan pelayanan konseling untuk calon orang tua, keluarga yang bermaslah, anak/remaja dan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus (ABK).

“Sehingga kehadiran Puspaga Kaltim Ruhui Rahayu di Pusidu Ojol Berlian diharapkan akan memberikan efek positif bagi peningkatan kualitas kehidupan keluarga dengan edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” terangya.

Halda  menambahkan, Kaltim berhasil masuk Top 99 dengan urutan ke-38 dari 99 peserta yang terpilih dan diurutan ke-14 dari 17 provinsi yang terpilih.

“Dengan masuknya Ojol Berlian, kita harapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh ojek online untuk peduli terhadap pentingnya perlindungan terhadap perempuan  dan  pencegahan kekerasan  terhadap anak di Samarinda khususnya dan  Kaltim umumnya,” sambungnya.

Ojol Berlian merupakan mekanisme yang dibangun untuk membantu menanggulangi permasalahan kekerasan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas.

Para rider dan driver ojek online diharapkan mampu menjadi agen pelopor dan pelapor terhadap segala tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekitarnya.

“Kita merasa bersyukur karena inovasi Pemprov Kaltim melalui DKP3A telah masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020, yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB,” katanya.

Dukungan seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan agar Ojol Berlian masuk dalam Top 45  Inovasi pelayanan publik Tahun 2020.

“Dukungan masyarakat sangat mudah caranya dengan vote Ojol Berlian, kemudian isi dukungan dan dapat dikirim ke email info.sinovik@menpan.go.id,” ajak Halda. (dkp3akaltim/rdg

Hari Anti Narkotika Internasional: Peran Keluarga Penting Jauhkan Anak dari Lingkaran Hitam Narkotika

Jakarta — 26 Juni 2020 diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional (HANI). Narkotika dan obat-obat terlarang lain tidak hanya mengancam orang dewasa, tapi juga anak-anak. Sudah banyak pula modus yang digunakan untuk menjerat anak pada lingkaran hitam narkotika. Faktanya, prevalensi penggunaan narkoba di kalangan pelajar atau mahasiswa sebesar 3,2 persen atau setara dengan 2,3 juta dari populasi kelompok tersebut (Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, 2018). Oleh sebab itu, kewaspadaan orangtua harus ditingkatkan dalam mengawasi anak-anak agar terhindar dari bahaya narkotika.

“Anak seringkali dinilai sebagai target pasar yang sangat menjanjikan dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini karena pada usianya, anak masih mencari identitas diri dan rentan terpengaruh bujuk rayu, baik dari teman sebaya atau lingkungan sekitar. Anak yang telah terpapar narkoba lebih rentan sebagai pengguna jangka panjang, sebab anak memiliki rentang waktu atau usia yang cukup panjang dibandingkan orang dewasa. Hal ini menjadi ancaman serius bagi anak sebagai generasi penerus bangsa, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” ujar Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Lenny N Rosalin, Jumat (26/06/2020).

Kemen PPPA telah bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba pada anak. Upaya ini diwujudkan melalui Kesepakatan Bersama dan penyampaian bahan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Hal ini terus dilakukan dengan menyasar anak dan keluarga untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kepada anak dilakukan melalui edukasi kepada anak-anak seluruh Indonesia melalui wadah partisipasi anak yaitu Forum Anak yang tersebar dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Sementara itu, edukasi kepada keluarga dilakukan melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 persen dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, berdasarkan data BNN selaku focal point di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), penyalahgunaan narkoba pada 2017 sebanyak 3,4 juta pada rentang usia 10-59 tahun.

BNN menyatakan pada 2019 penyalahgunaan narkotika pada anak dan remaja meningkat sebesar 24-28 persen. Hubungan pertemanan menjadi sumber utama perolehan narkoba. Sebesar 92,6 persen pengguna memperoleh narkoba pertama kali dari teman, dan hampir 80 persen diberikan secara gratis. Selain itu, alasan penyalahgunaan narkoba pertama kali antara lain sebesar 40,5 persen karena ingin coba-coba dan 35,2 persen karena bujukan teman (Survei Penyalahgunaan Narkoba, 2019).

Meningkatnya kasus anak-anak dan remaja yang menggunakan narkotika seharusnya menjadi alarm bagi para orangtua. Selain merusak kesehatan, seperti menurunnya imun tubuh, narkoba juga menyerang sisi emosional, dan akan membawa anak di lingkungan pergaulan tidak sehat. Peran keluarga, terutama orangtua menjadi penting dalam mengedukasi bahaya narkotika kepada anak sebelum mereka mengetahui informasi melalui teman yang bisa jadi tidak akurat.

“Kewaspadaan orangtua dan keluarga harus ditingkatkan dalam mengawasi anak-anak agar terhindar dari bahaya narkotika. Hal ini perlu dilakukan mengingat korban narkotika banyak yang dipengaruhi karena kurang dibangunnya pengasuhan sesuai hak anak di keluarga, sehingga anak mempunyai resiliensi rendah dan mudah terpengaruh lingkungan yang tidak kondusif dalam tumbuh kembangnya. Keluarga adalah pengasuh pertama dan utama untuk mewujudkan pengembangan baik fisik, psikis, moral, mental dan sosial bagi anak. Untuk itulah keluarga yang kuat tanpa narkoba akan menjadi dasar dari ketahanan bangsa menuju Indonesia Layak Anak 2030,” tutup Lenny.

Ojol Berlian Hadir Ciptakan Transportasi Ramah Anak

Samarinda — Menciptakan sistem transportasi yang ramah bagi masyarakat khususnya perempuan, anak dan disabilitas memang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah. Namun, bukan berarti masyarakat tidak dapat berperan dalam upaya ini. Sebaliknya, peran masyarakat justru sangat diperlukan.

Faktor utama dari keberhasilan pembangunan sistem transportasi ramah anak adalah sinergi dari beberapa penerapan strategi yang dilakukan untuk membangun jaringan jalan yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad mengatakan, Kebutuhan terhadap keberadaan sistem transportasi yang ramah bagi anak-anak merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu kebutuhan akan ruang terbuka untuk melakukan berbagai aktifitas.

“Pemprov Kaltim melalui DKP3A Kaltim telah menginisiasi pembentukan Ojek Online Bersama Lindungi Anak (OJOL BERLIAN) pada bulan Mei 2019, menggandeng 8 komunitas. Hal ini sebagai upaya menciptakan layanan jasa transportasi yang ramah terhadap anak, perempuan dan disabilitas,” ujarnya saat ditemui, Jumat (26/6/2020).

Selain untuk menciptakan transportasi kota ramah anak, inisiasi ini berdasarkan adanya korban kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami perempuan dan anak dari beberapa kejadian yang melibatkan rider dan driver angkutan jalan.

“Menciptakan ruang terbuka yang cukup aman dan nyaman bagi anak-anak saat ini lebih mirip seperti kebutuhan akan barang mewah. Sangat mahal dan sulit diperoleh, terlebih di kota-kota besar,” ujarnya.

Namun, Halda optimis dengan dukungan semua pihak dapat menciptakan transportasi ramah anak.

Selain itu, DKP3A Katim terus melakukan pembekalan untuk meningkatkan kapasitas SDM bagi rider dan driver ojol. Bahkan kedepan, dijadwalkan akan membentuk Pusat Informasi dan Edukasi (Pusidu) Ojol Berlian. (dkp3akaltim/rdg).

Menteri PPPA : Berdayakan Lansia di Era New Normal melalui Gerakan Sayang Lansia

Pandemi Covid-19 ini menjadi ‘blessing’ bagi para lanjut usia (lansia). Jika selama ini isu lansia tidak pernah muncul ke permukaan dan kurang mendapatkan perhatian, baik dari lingkungan sekitarnya, masyarakat maupun negara, maka momentum pandemi ini bisa dijadikan sebagai momen yang tepat untuk mengangkat isu lansia. Dengan begitu, isu lansia akan mendapatkan perhatian dari banyak pihak.

“Saat ini, Indonesia tengah bersiap menuju era tatanan kehidupan normal baru (new normal) yang juga akan dihadapi oleh para lansia. Mereka perlu mendapatkan perhatian khusus agar tetap sehat menghadapi era new normal yang akan dijalani. Lansia merupakan aset berharga bagi kemajuan bangsa jika kita terus mengasah potensi dan menempatkan mereka pada posisi yang mulia. Kami akan mengkaji lebih dalam lagi terkait implementasi program/kebijakan seperti apa yang harus dilakukan demi kepentingan terbaik dan kesejahteraan lansia,” tutur Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga dalam Webinar Hari Lanjut Usia Nasional ke-24 dengan Tema “Sayangi Lansia Menuju Lansia Bermartabat di Era New Normal”, Senin (22/06/2020).

Saat masa pandemi Covid-19, Kemen PPPA bekerjasama dengan lebih dari 20 perusahaan, asosiasi profesi, organisasi kewanitaan, jaringan relawan maupun donatur lainnya telah memberikan paket-paket pemenuhan kebutuhan spesifik kepada lansia, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan terdampak Covid-19 untuk membantu kebutuhan mereka. 

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 pada website https://covid19.go.id/peta-sebaran, sampai dengan 20 Juni 2020 persentase lansia yang terdampak Covid-19 yakni sebesar 13,8 persen lansia positif, 11,7 persen dirawat/diisolasi, 12,5 persen sembuh, dan sebesar 43,7 persen meninggal. Meskipun dari jumlah pasien positif dan dirawat/diisolasi persentasenya tidak terlalu tinggi untuk kelompok lansia, namun jumlah kematiannya merupakan yang tertinggi dibandingkan kelompok usia lainnya, yaitu mencapai 43,7%. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus untuk menjaga lansia tetap sehat dalam tatanan new normal yang akan dijalani. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, terutama keluarga, untuk memastikan perlindungan terhadap lansia, apalagi dalam masa pandemi dan tatanan new normal.

Menteri PPPA periode 2009-2014, Linda Amalia Sari Gumelar  mengatakan selain dari sisi kesehatan, dalam menghadapi era new normal, hal-hal yang perlu diperhatikan atau diantisipasi adalah masalah sosial ekonomi. “Lansia harus mendapatkan akses dalam hal edukasi dan pendampingan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan new normal ini. Saat masa pandemi begitupun di era new normal, mereka harus tetap berada di rumah karena termasuk kelompok yang sangat rentan terpapar Covid-19. Oleh karena itu, Kemen PPPA dapat menjadikan ini sebagai momentum untuk menyosialisasikan Gerakan Sayangi Lansia (GSL) secara lebih masif,” ujar Linda Amalia Sari Gumelar.

Linda menambahkan hal yang tidak kalah penting adalah mengubah cara pandang masyarakat bahwa lansia bukanlah beban keluarga, tetapi potensi pembangunan bila mereka dipenuhi hak-haknya dan mengoptimalisasi potensi yang dimiliki lansia. Untuk mewujudkannya dibutuhkan peran dari lansia itu sendiri, keluarga, dan lingkungannya. “Saya berpesan kepada seluruh lansia di Indonesia agar tetap optimis dengan perubahan pola hidup di era new normal ini dengan tetap melakukan aktivitas positif yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPPA periode 2004-2009, Meutia Hatta Swasono mengatakan lansia termasuk dalam kelompok rentan di masa pandemi Covid-19 dan era new normal. Untuk itu, penerapan peraturan mengenai new normal yang berlaku di Indonesia, khususnya bagi lansia harus diimbangi dengan pengetahuan budaya yang bermanfaat. “Khusus untuk era new normal ini, hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana mengutamakan pandangan budaya tradisional dalam penerapannya kepada lansia. Kemudian bagaimana menjalankan prinsip umum dan prinsip budaya masyarakat yang positif untuk melindungi lansia di era new normal,” ujar Meutia Hatta.

Perubahan pola hidup memang sudah dirasakan oleh masyarakat, khususnya lansia sejak masa awal pandemi. Meskipun begitu, tetap perlu ada penyesuaian kembali cara hidup di era new normal yang akan membawa corak baru pada kehidupan lansia. “Ada tiga faktor yang dapat menjaga keseimbangan lansia dalam keluarga di era new normal ini, yakni faktor biologi dengan memenuhi kebutuhan fisik lansia dengan meningkatkan daya tahan tubuh, faktor psikologis dengan memenuhi kebutuhan mental lansia untuk disayangi dan dilindungi, serta faktor sosial budaya dengan memberikan sikap dan perilaku yang membuat lansia dihormati dalam keluarga,” tambah Meutia Hatta. 

Lebih lanjut, Menteri PPPA Periode 2014-2019, Yohana Susana Yembise menuturkan pencanangan Gerakan Sayangi Lansia (GSL) pada 2018 menjadi sebuah momentum komitmen bersama untuk melindungi dan memenuhi hak lansia. “Ini harus terus dilanjutkan dengan memperkuat komitmen untuk memberikan edukasi dan pemahaman pada seluruh keluarga Indonesia bahwa lansia harus dilindungi, dimuliakan, dan ditempatkan pada posisi yang sesuai. Optimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh lansia dan memandang mereka aset yang berharga bagi kemajuan bangsa. Janganlah kita memandang lansia sebagai objek, melainkan sebagai subjek pembangunan. Lansia juga harus bisa bangkit menghadapi era new normal ini dan tidak boleh menyerah dengan keadaan yang ada. Dalam hal ini peran pendamping terutama keluarga menjadi sangat penting untuk dilakukan dengan baik,” tutur Yohana Yembise. 

Berdasarkan Proyeksi Penduduk hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015 (Badan Pusat Statistik) pada 2020, jumlah lansia di Indonesia sebesar 10,65 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 28 juta orang. Adapun persentase lansia perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, yaitu perempuan sebesar 52,34 persen dan laki-laki sebesar 47,66 persen. Proyeksi BPS ini juga menggambarkan persentase penduduk lansia terus meningkat sampai dengan tahun 2045, yaitu dari 9% pada tahun 2015 menjadi hampir 20% pada tahun 2045. Berdasarkan data-data tersebut, sudah sepantasnya kita memberikan perhatian khusus terhadap lansia dalam program pembangunan kita, apalagi melihat data lansia yang akan terus bertambah secara signifikan dari tahun ke tahun. 

DKP3A Kaltim – KIP Siap Kolaborasi

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menerima kunjungan audiensi Komunitas Insan Peduli- Sedekah Seribu Sehari (KIP-S3) Kota Samarinda, didampingi oleh Sekretaris DKP3A Kaltim Zaina Yurda, Kabid KG Dwi Hartini. Senin (22/6/2020).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, pihaknya siap mendukung program kegiatan yang dilakukan KIP yang menyasar perempuan dan anak.

Komunitas inilah yang menggalakkan Sedekah Seribu Sehari (S3). Dari uang seribu yang terkumpul kemudian diberikan pada warga yang membutuhkan.

“Untuk kegiatan seperti itu kami sangat mendukung sekali karena bisa membantu masyarakat yang kurang mampu dalam perekonomiannya. Kegiatan ini sangat  menginspirasikan semua kalangan masyarakat dengan mengumpulkan uang koin,” ujarnya.

Halda menambahkan, perempuan juga harus dibekali dengan pengetahuan untuk meningkatkan perekonomian dan kualitas keluarga. Kedepan, ia siap berkolaborasi dengan KIP Samarinda.

“Perempuan harus diberi peluang dan kesempatan, maka mereka akan mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri. Perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara juga mampu menjadi motor penggerak dan motor perubahan,” imbuhnya.

Audiensi ini dihadiri oleh anggota KIP yaitu Mahdalena, Sabinah, Wiwi Widaningsih, dan Siti Nurul Chotimah. (dkp3akaltim/rdg)

Wagub Angkat Semangat Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi

Samarinda  — Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi didaulat menjadi keynote speaker dalam webinar bertema “Membangun jiwa wirausaha masyarakat penyandang disabilitas di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur dalam situasi pandemi Covid-19 (Corona)”, diinisiasi media online www.warnakaltim.com melalui aplikasi zoom meeting, Minggu (21/6/2020), pukul 08.30-12.00 Wita.

Pada kesempatan ini, Wagub Hadi Mulyadi mengungkapkan penyandang disabilitas menjadi salah satu program prioritas pembangunan sumber daya manusia Kaltim yang tertuang dalam misi pertama Kalimantan Timur Berdaulat, yakni berdaulat dalam pembangunan SDM yang berakhlak mulia dan berdaya saing terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

“Ini merupakan tekad dan komitmen Pemprov Kaltim untuk tidak membeda-bedakan, tetapi semuanya sama,” ungkap Hadi.

Mantan legislator Senayan dan Karang Paci ini menyebut di tengah masa pandemi Covid-19 ini, seluruh masyarakat yang terdampak mendapatkan perhatian dari pemerintah, tidak terkecuali penyandang disabilitas.

Menurutnya, untuk mengembangkan jiwa wirausaha masyarakat penyandang disabilitas, sangat penting diberikan pemahaman kewirausahaan kepada mereka  terutama dari sisi peningkatan capacity building dan networking untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonominya.

“Untuk mendukung kelancaran proses tersebut, tidak hanya melalui program pemerintah, tetapi harus dibantu dorongan positif dari seluruh masyarakat, termasuk dunia usaha,” jelas Hadi.

Webinar ini menghadirkan dua narasumber, yakni tokoh masyarakat Kota Samarinda Sarwono dan Ketua Yayasan Bina Cita Ardiansyah dipandu moderator, Zainal Abidin, dosen ekonomi dari salah satu perguruan tinggi di Samarinda.

Kemen PPPA : Didik Anak Peduli Lingkungan Sejak Dini

Dalam situasi pandemi Covid-19, isu kesehatan dan ekonomi menjadi fokus utama perhatian masyarakat padahal saat ini muncul isu yang tidak kalah pentingnya yang memberi dampak pada kelanjutan ekologi yaitu isu lingkungan hidup. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Lenny N Rosalin menuturkan jika Kemen PPPA menerima laporan dari anak-anak di daerah terkait sampah berlebih saat pandemi Covid-19.

“Saat pandemi Covid-19 ini misalnya, kami memperoleh informasi dari anak-anak di berbagai daerah kalau banyak sekali konsumsi penggunaan plastik, sementara sampah plastik sangat membahayakan lingkungan. Hal inilah yang perlu dibahas setidaknya agar anak di rumah masing-masing tidak melakukan hal tersebut,” ujar Lenny dalam Webinar Suara Anak Indonesia Sesi II yang digelar Kemen PPPA melalui daring Minggu (19/06/2020).

Dalam beberapa tahun belakang, isu lingkungan global mulai mencuat dan ramai digerakkan oleh kelompok anak tak terkecuali di Indonesia. Meski demikian, tindakan ini bukan berarti tanpa hambatan.

Salah seorang Fasilitator Forum Anak, Alris menceritakan jika dalam upaya untuk melestarikan lingkungan ia mendapat hambatan yang berasal dari masyarakat di sekitar. Alris mengaku ada persepsi negatif masyarakat yang meremehkan keterlibatannya karena dinilai masih usia anak dan hanya untuk memenuhi tugas sekolah semata. Di sisi lain, salah seorang anggota Forum Anak, Nebiel juga mengeluhkan jika sering kali masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya, padahal edukasi telah dilakukan.

“Melestarikan lingkungan merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk anak tanpa terkecuali harus ikut berperan dalam melestarikan lingkungan. Kontribusi positif anak sebagai pelopor dan pelapor dapat memicu anak menjadi penggerak dalam melestarikan lingkungan setidaknya bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya,” ujar Lenny.

Ketua Umum Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Indonesia Maju Erni Guntarti Tjahjo Kumolo yang menjadi narasumber webinar mengingatkan, agar anak tetap semangat dan tidak berputus asa dalam menyuarakan pandangannya terutama untuk melestarikan lingkungan sebab dampaknya bermanfaat bagi masa depan mereka.

“Mengubah kebiasaan itu tidak mudah, susah memang. Kalau kami (OASE) membina sebuah desa, justru dari anak kecil kita ajak mereka membuang sampah pada tempatnya dan mengambil sampah-sampah yang ada dijalan. Jangan bosan-bosan, ajak temannya terus-menerus. Mulai dari diri sendiri dan lingkungan tedekat dulu, tapi jangan patah semangat karena sesuatu yang baik pasti akan ada hasilnya. Anak juga bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah atau perangkat desa di daerahnya,” jelas Erni.

Erni juga menambahkan jika anak sebaiknya dilibatkan untuk dapat berkontribusi sejak dini dalam upaya pelestarian lingkungan.

“Anak perlu dididik sejak dini untuk lebih peduli pada pelestarian lingkungan. Sebetulnya mungkin banyak anak yang sudah berbuat tapi belum merata, belum seluruh anak-anak menyadari pentingnya pelestarian lingkungan itu. Saya harapkan melalui webinar ini, anak-anak terutama yang tergabung dalam Forum Anak dapat mengajak teman-temannya untuk ikut bergerak,” ujar Ketua Umum OASE sebagai narasumber utama dalam webinar.

Webinar Suara Anak Indonesia dilaksanakan dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN) sebagai sumber inspirasi bagi anak-anak untuk bisa menemukenali dan berperan sebagai pelopor dan pelapor isu-isu yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah isu pelestarian lingkungan yang akan dituangkan dalam Suara Anak Indonesia Tahun 2020. Setiap tahunnya Suara Anak Indonesia selalu dibacakan pada saat puncak peringatan HAN.

Inovasi Ojol Berlian, Kaltim Masuk Top 99

Samarinda  — Pemprov Kaltim melalui proyek perubahan yang digagas Pegawai Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, yaitu Ojek Online Bersama Lindungi Anak (Ojol Berlian) mampu menjadi salah satu inovasi yang terpilih menjadi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020 yang dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasin (PAN-RB).

“Alhamdulillah ini berkat dukungan semua pihak tak terkecuali saudari Siti Mahmudah Indah Kurniawati yang merupakan refomer inovasi tersebut. Diharapkan ini dapat membantu dalam program perlindungan anak khususnya dengan memanfaatkan ojol,” kata Kepala KP3A Kaltim Halda Arsyad di Samarinda, Jumat (19/6).

Halda mengatakan, Provinsi Kaltim berhasil masuk Top 99 dengan urutan ke 38 dari 99 peserta yang terpilih dan di urutan ke 14 dari 17 provinsi yang terpilih.

Menurut Halda, dengan perolehan ini diharapkan memberikan motivasi kepada seluruh ojol untuk peduli terhadap pentingnya perlindungan anak. “Semoga ini terus terlaksana dengan baik dan lancar,” jelasnya.

Ojol Berlian, lanjut Halda, merupakan mekanisme yang dibangun untuk membantu menanggulangi permasalahan kekerasan terhadap anak, perempuan dan penyandang disabilitas yang terjadi di Kota Samarinda khususnya pada layanan jasa transportasi online yang melibatkan rider maupun driver, sehingga para rider dan driver ojek online diharapkan mampu menjadi agen pelopor dan pelapor terhadap segala tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekitarnya.

Dengan dikembangkannya mekanisme ini diharapkan setiap unsur di sekolah dan masyarakat tadi memiliki 3 langkah, yaitu AKU TAHU (mengetahui informasi yang benar tentang kekerasan terhadap anak), AKU MAU (termotivasi untuk mengambil peran dalam mencegah dan merespon kekerasan terhadap anak), AKU MELAKUKAN (melakukan aksi nyata untuk mencegah dan merespon kekerasan terhadap anak).

Halda menuturkan, inovasi ini didukung oleh 24 stakeholder dan sampai dengan saat ini komunitas Ojol Berlian beranggotakan 250 rider/driver dari 8 komunitas (Grab, Gojek, Go SMT, Kirim Kanai, Pesan Bungkus, Maxim, Oke Jack dan Move). (dkp3akaltim/rdg)