Keluarga Semakin Terdampak Covid-19, Presiden Beri Arahan

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang sangat besar, terutama bagi perempuan dan anak, termasuk lanjut usia (Lansia). Pada September 2020, kasus positif Covid-19 juga menunjukkan tren meningkat terutama disebabkan meningkatnya kasus positif di kluster keluarga. Oleh karenanya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberikan beberapa arahan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga terkait langkah untuk menekan dampak Covid-19 pada perempuan, anak, dan keluarga di Istana Negara, Jakarta (24/09/2020).

“Arahan Presiden Joko Widodo diantaranya adalah melakukan kampanye dan sosialisasi secara massif terkait protokol kesehatan 3M (Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan) kepada keluarga, terutama perempuan dan anak. Dalam melakukan sosialisasi dan kampanye protokol kesehatan 3M, Kemen PPPA akan melibatkan lembaga atau pemerhati perempuan, termasuk Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) yang tersebar di 34 provinsi dan 451 kabupaten/kota,” ungkap Menteri Bintang pada Konferensi Pers terkait Covid-19 di Keluarga, Perempuan, dan Anak yang dilakukan secara virtual.

Menteri Bintang menyampaikan bahwa kunci disiplin mematuhi protokol kesehatan seharusnya tidak hanya kita lakukan pada saat keluar rumah, namun juga di dalam rumah.
“Saya mendorong kaum perempuan sebagai “manager” rumah tangga selalu mengingatkan keluarga agar tetap mematuhi protokol kesehatan, baik ketika di luar maupun di dalam rumah. Walaupun sedang berada di dalam rumah, saya sarankan untuk tetap memakai masker, apalagi jika di dalam rumah tersebut terdapat kelompok rentan, yakni balita dan Lansia,” tutur Menteri Bintang.

Menteri Bintang menambahkan, paparan Covid-19 pada kluster keluarga semakin meningkat karena kemungkinan paparan tersebut terjadi ketika Ayah atau Ibu bekerja di luar rumah. Ia mengimbau ketika Ayah atau Ibu baru masuk rumah segera membersihkan diri terlebih dahulu sebelum berinteraksi dengan keluarga.

Dalam waktu dekat Kemen PPPA juga akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 membuat protokol kesehatan keluarga untuk pencegahan terinfeksi Covid-19, baik di dalam dan di luar rumah, serta tindakan yang dilakukan bila ada anggota keluarga yang terpapar.

Menteri Bintang juga mengimbau agar masyarakat mengurangi intensitas pertemuan secara offline. “Kami mengimbau agar masyarakat dapat mengurangi pertemuan dengan keluarga besar secara offline. Jika seandainya terdapat acara keluarga, sebaiknya dilakukan secara daring atau online. Di sinilah kreativitas kita semua dituntut demi menekan penyebaran Covid-19,” imbau Menteri Bintang.

“Mari kita bersatu dan saling bekerja bersama. Saya yakin dengan kekuatan Perempuan Indonesia, kita akan bisa segera pulih dan bangkit kembali. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju,” tutup Menteri Bintang.

Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan Situasi Bencana

Samarinda — Setiap kejadian bencana, anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban dan paling menderita dibandingkan orang dewasa. Anak belum bisa menyelamatkan diri sendiri, sehingga peluang anak untuk menjadi korban lebih besar. Anak korban bencana dapat mengalami trauma fisik, psikis akibat kehilangan keluarga maupun situasi yang mengerikan. Selain itu, beresiko tidak terpenuhi hak-haknya seperti pelayanan kesehatan, makanan yang bergizi, air bersih, sekolah, dan sebagainya, serta beresiko mengalami tindak kekerasaan dan perdagangan manusia.

“Resiko terhadap anak yang sangat besar tersebut ditambah pula dengan sifat bencana yang datang kapan saja,” ujar Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, pada FGD Perlindungan Anak Dalam Penanggulangan (Situasi) Bencana, di Ruang Rapat Katini DKP3A Kaltim, Selasa (22/9/2020).

Berdasarkan kondisi itulah, maka banyak sekali pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah dan non pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat baik lokal maupun internasional, perusahaan, organisasi massa dan masyarakat selalu mengambil bagian dalam upaya penanggulangan bencana khususnya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang menjadi koban bencana.

Halda menambahkan, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejak 2015 ada 331 kejadian bencana di Kalimantan Timur. bencana tersebut meliputi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 152 kejadian, gelombang pasang/abrasi sebanyak 3 kejadian, banjir sebanyak 93 kejadian, tanah longsor sebanyak 59 kejadian, dan puting beliung sebanyak 24 kejadian.

Bencana di Kaltim paling banyak terjadi pada 2016, yaitu sebanyak 189 bencana terjadi dengan kebakaran hutan dan lahan mendominasi sebanyak 129 kejadian.

“Sementara itu, sepanjang 2019 telah terjadi 11 kejadian bencana yang terdiri atas 9 kebakaran hutan dan lahan, 1 kejadian gelombang pasang/abrasi, dan 1 kejadian banjir. Berdasarkan wilayahnya, di Kabupaten Paser tercatat 2 kejadian bencana, Kabupaten Kutai Barat 1 kejadian, Kabupaten Penajam Paser Utara 2 kejadian, dan Kota Bontang sebanyak 6 kejadian,” terang Halda.

BNPB sendiri mencatat terdapat beberapa daerah yang memiliki potensi bencana alam di Kaltim. Namun Kaltim masih dalam kategori sedang ataupun rendah.

FGD ini menghasilkan enam kesepakatan, yaitu perlu dibuat kurikulum terkait penanggulangan bencana untuk anak-anak. Perlu disiapkan protap maupun SOP penanganan pada saat terjadinya bencana maupun pasca bencana (siapa yang berhak menangani). Perlu adanya pemetaan daerah rawan bencana beserta data jumlah anak di daerah bencana tersebut. Sebaiknya untuk daerah rawan bencana rancangan atau pemilihan meuble di sekolah berdasarkan ketahanan bukan hanya keindahan (peralatan sekolah menggunakan standar keamanan). Peningkatan efektifitas penanggulangan bencana, pihak BPBD dan DKP3A Kaltim melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu. Melakukan langkah-langkah preventif agar meminimalisir anak sebagai korban bencana. Perlu disusun Juknis tentang penanganan anak dalam situasi bencana untuk mengatur siapa dan berbuat apa.

Kegiatan ini diikuti OPD terkait, Forkomda Kaltim dan Forum Anal Kaltim. Hadir pula menjadi narasumber Kepala BPDB Kaltim Yudha Pranoto. (dkp3akaltim/rdg)

Ditengan Pandemi, Puspaga Terus Berikan Layanan

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga dan Lingkungan, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Rohika Kurniadi Sari menyampaikan meskipun dalam kondisi di tengah pandemi Covid-19, PUSPAGA tidak pernah putus memberikan layanan.

“Pelaksanaan rangkaian bimtek bersertifikat ini merupakan pertama kalinya kami laksanakan sejak diinisiasi pada 2016, mengingat dalam kondisi pandemi ini, posisi orangtua menjadi lebih rapuh dan rentan. Tantangan yang dihadapi juga semakin berat dalam memberikan pengasuhan optimal bagi anak. Melalui bimtek ini, kami harap PUSPAGA sebagai garda terdepan pejuang keluarga dapat membantu para orangtua untuk memperkuat pengasuhan anak Indonesia,” ungkap Rohika.

Lebih lanjut Rohika berpesan kepada para konselor dan psikolog PUSPAGA yang telah mengikuti bimtek bagi para Psikolog dan Konselor PUSPAGA yang dilaksanakan secara daring dengan tema ‘Pendalaman Tumbuh Kembang Anak’, Jumat ((18/9/2020), untuk terus mempelajari materi-materi yang telah didapatkan, kemudian dipraktikkan dalam waktu sesegera mungkin.

“Mari lakukan yang terbaik demi pengasuhan keluarga untuk diterapkan di PUSPAGA masing masing. Lembaga ini akan terus berjalan dan terus dikembangkan sampai tingkat kecamatan. Kami menunggu kinerja terbaik teman-teman, mengingat dalam kondisi pandemi saat ini, banyak keluarga yang sangat membutuhkan penguatan pengasuhan demi kepentingan terbaik bagi anak Indonesia,” tutup Rohika.

Adapun hasil rekomendasi dari rangkaian kegiatan bimbingan teknis bagi para psikolog dan konselor PUSPAGA yang mengangkat lima fokus pembahasan, yaitu :
1. PUSPAGA sebagai layanan promotif dan preventif termasuk para psikolog dan konselor di dalamnya bertugas untuk memperkuat kualitas pengasuhan anak dengan target pelayanan orangtua dan calon orangtua;
2. Kedepan, masing-masing kabupaten/kota di Indonesia ditargetkan harus memiliki layanan PUSPAGA dan harus terstandarisasi sebagai bagian dari upaya percepatan Kabupaten/kota Layak Anak (KLA);
3. Standarisasi PUSPAGA harus segera disesuaikan dengan penetapan standar yang akan Kemen PPPA kirimkan kepada Gubernur, Bupati, Dinas PPPA, dan PUSPAGA;
4. Dari 360 tenaga PUSPAGA yang terdiri 69 psikolog dan 291 konselor, baru ada sebanyak 331 psikolog dan konselor dari 130 PUSPAGA yang mendapatkan sertifikat bimtek PUSPAGA.
5. Konseling, edukasi yang bergerak dalam penguatan kualitas pengasuhan, serta promosi juga harus terus dilaksanakan agar PUSPAGA mudah dikenal dan kemudahan aksesnya dapat dimanfaatkan seluruh keluarga di Indonesia.

Peran Keluarga dalam Perkembangan dan Pertumbuhan Anak

Dua hal penting yang harus diperhatikan dalam proses tumbuh kembang anak, yaitu perkembangan dan pertumbuhan.
perwakilan Ikatan Psikologi Klinis Anak, Laksmi Gamayanti mengatakan, kemampuan adaptasi yang baik pada anak, diantaranya kemampuan dalam mengatasi masalah, regulasi diri, menata pikiran, dan berperilaku dengan baik.

“Stimulasi yang orangtua berikan juga harus mengacu pada tahap perkembangan anak, tentunya dengan memerhatikan perbedaan individu dan berbasis interaksi pada lingkungan sekitar anak,” ujar Gamayanti dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para Psikolog dan Konselor PUSPAGA yang dilaksanakan secara daring dengan tema ‘Pendalaman Tumbuh Kembang Anak’, Jumat ((18/9/2020).

Gamayanti menambahkan rumah sebagai tempat berlindung dan belajar diharapkan bisa memberikan rasa aman, nyaman, penuh penerimaan, dan penghargaan bagi seluruh anggota keluarga, terutama bagi anak. Selain itu, pentingnya memanfaatkan lingkungan rumah menjadi tempat belajar dan bermain bagi anak, khususnya di masa pandemi ini. “Mari ciptakan lingkungan yang aman agar anak bisa berinteraksi,” ajak Gamayanti.

Peran orangtua dalam pengasuhan sangatlah penting. Beberapa prinsip pokok pengasuhan dalam proses perkembangan anak yang perlu orangtua lakukan, yaitu membangun komunikasi yang baik dengan anak. Berilah kesempatan pada anak untuk mengekspresikan harapannya agar merasa dihargai dan diterima. Perhatikan perbedaan kondisi dan potensi tiap-tiap anak, deteksi dini kemampuan anak, lakukan evaluasi perkembangan anak, tekankan pentingnya proses dengan meminimalkan pengalaman dan perasaan gagal pada anak, mendorong pengalaman dan perasaan berhasil pada anak.

Hasil dari proses perkembangan anak juga bersifat sangat individual, tidak semua karakter anak sama dan masing-masing memerlukan pendampingan khusus. Salah satu pesan dalam pengasuhan anak adalah jangan membandingkan anak dengan anak lain. Ini akan sangat menyakitkan bagi seorang anak.

“Pengalaman buruk di masa kecil yang terjadi berulangkali, bisa berdampak pada masa depan anak. Hal ini bisa terjadi karena anak merasa diabaikan, adanya kekerasan di lingkungan rumah, penyalahgunaan obat dan alkohol di rumah. Inilah pentingnya orangtua untuk terus belajar terkait proses pengasuhan dan pematangan diri. Menjadi orangtua adalah sebuah proses sepanjang hayat, kita harus terus belajar dan introspeksi diri, dalam setiap tahapan perkembangan anak,” ujar Gamayanti.

Lebih lanjut Gamayanti menjelaskan bahwa orangtua dapat memberikan stimulasi pada anak dengan berbagai cara, seperti melalui lingkungan di sekitar anak dengan bermain. Hal ini sangat penting, mengingat anak dapat lebih mudah menerima stimulasi menyenangkan melalui bermain karena dapat meningkatkan kemampuan komunikasi anak, menjadi bahagia, lebih terampil, bisa mengekspresikan dirinya, lebih percaya diri, mengatasi perasaan negatif, dan mengembangkan peran anak.

“Sayangnya, di situasi pandemi ini, ruang anak untuk bermain menjadi terbatas. Saya juga menyayangkan adanya metode belajar anak yang begitu kaku, menggunakan kekerasan, dan melupakan kebahagiaan anak. Bentuk pengajaran seperti itu sangat tidak disarankan. Mari hadirkan metode belajar yang menyenangkan dan melatih kemandirian anak dengan bermain, tentunya tetap dibutuhkan pendampingan dari orangtua atau orang dewasa lainnya. Ini menjadi tantangan bagi teman-teman PUSPAGA sebagai garda depan yang diharapkan dapat memberikan penyuluhan dan pemahaman terkait hal ini kepada para keluarga dan masyarakat luas,” tegas Gamayanti.

Kawal Pilkada Ramah Anak

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 akan segera digelar. Beberapa peraturan terkait Pilkada telah direvisi menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Namun menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar tidak menutup kemungkinan pada proses kampanye politik nanti terdapat kerentanan penyalahgunaan pelibatan anak. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen bersama untuk menyelenggarakan Pilkada yang ramah anak.
“Pemerintah mengajak dan mengingatkan agar seluruh peserta pemilu mengawal proses politik tetap ramah terhadap anak. Memastikan anak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan politik dan menempatkan kepentingan terbaik anak dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020,” ujar Nahar dalam kegiatan Sosialisasi Surat Edaran Bersama (SEB) Pilkada Ramah Anak Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 melalui daring (17/9/2020).
Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 15 Huruf A, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
“Ada dua hal yang menjadi titik berat dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Pertama adalah memastikan proses Pilkada tidak menjadi kluster baru tak terkendali dari penyebaran Covid-19. Kedua, komitmen bersama untuk selalu menjaga setiap tahapan pemilu benar-benar dirancang agar ramah anak dan yang paling kita hindari adalah kejadian-kejadian yang dapat mengancam jiwa, bahkan mempengaruhi tumbuh kembang anak,” jelas Nahar.
Terkait SEB tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 yang Ramah Anak, Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA, Valentina Gintings menjelaskan ada tiga hal utama yang diatur. Pertama, upaya pencegahan pelibatan anak dalam kegiatan politik dan kampanye. Kedua, penyediaan layanan yang cepat dan terintegrasi. Ketiga, pengawasan terhadap bentuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik.
“Harapan kami, mudah-mudahan bisa dilakukan tindakan atau upaya pencegahan pelibatan anak dalam kampanye melalui SEB ini. Memastikan perlindungan anak agar benar-benar tidak ada anak yang tereksploitasi, mengalami kekerasan, atau disalahgunakan dalam penyelenggaraan Pilkada nantinya,” tutur Valentina.
Sementara itu, menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, isu perlindungan anak dalam politik kerap kali dipandang sebelah mata dan diabaikan, baik oleh penyelenggara maupun peserta pemilu sehingga melahirkan berbagai problematika dan pelanggaran terhadap hak-hak anak.
“Perlu dorongan kuat semua stakeholder agar memperhatikan isu perlindungan anak dalam setiap tahapan kegiatan politik karena isu perlindungan anak ini tidak kalah penting dibanding isu-isu lainnya. Berkaca pada pengalaman Pilkada dan Pilpres beberapa tahun sebelumnya, catatan Posko Pengaduan KPAI menemukan banyak pelanggaran pelibatan anak dalam kegiatan politik. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita bersama untuk mencegah hal serupa dalam Pilkada 2020,” ujar Jasra Putra.
Elemen kunci suksesnya Pilkada 2020 tidak hanya ada pada penyelenggara tetapi juga pada peserta dan masyarakat. Menurut Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan untuk mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, demokratis dan sehat maka butuh kepatuhan peserta dan masyarakat atas ketentuan regulasi yang ada.
Saat ini media kampanye banyak dialihkan menjadi online. Abhan juga mengingatkan, dalam melakukan kampanye di dunia maya tetap memperhatikan konten agar ramah terhadap anak. Konten tidak memberikan efek buruk pada anak ataupun bertentangan dengan isu anak, sebab anak dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut.

Rakornas PPPA Soroti Masalah Percepatan Pembangunan Perempuan dan Anak pada 2021

Bali — Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rakornas Pembangunan PPPA) Tahap III Tahun 2020 yang dilaksanakan di Bali membahas sejumlah isu, diantaranya upaya yang dilakukan bagi perempuan dan anak dalam masa pandemi Covid-19 hingga upaya percepatan pembangunan perempuan dan anak pada 2021 mendatang.

Provinsi Bali sebagai tuan rumah acara Rakornas PPPA Tahap III, dalam beberapa hari ini menjadi daerah dengan angka kasus Covid-19 yang tinggi. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) terus berupaya memberikan perlindungan maksimal khususnya bagi perempuan dan anak dalam menghadapi ancaman Covid-19.

Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan, dalam upaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang saat ini marak terjadi, sekaligus untuk memperkuat layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, Kemen PPPA akan menjalankan kebijakan penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik perlindungan perempuan dan anak (DAK NF PPPA) Tahun 2021.

“Diberikan kepada daerah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan perlindungan perempuan dan anak, melaksanakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Urusan Pemerintahan Bidang PPPA dalam memudahkan daerah melaksanakan kewenangan terkait PPPA. Selain itu, mendorong pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA), serta meningkatkan kapasitas pelayanan penanganan korban kekerasan, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penguatan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan,” ungkap Pribudiarta Nur Sitepu.

Terkait perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, yaitu dengan merumuskan kebijakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Penanggulangan Bencana, menyusun NSPK bidang perlindungan hak perempuan sebagai pedoman di daerah, penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban KDRT, kekerasan di ruang publik, tempat kerja, situasi darurat dan kondisi khusus (SDKK), dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), peningkatan kapasitas aparat penegak hukum (APH), penguatan Forum Koordinasi dan Gugus Tugas, pendataan (Survey Pengalaman Hidup Perempuan Nasional), dan dalam hal pemberdayaan ekonomi perempuan yaitu dengan meningkatkan kewirausahaan perempuan.

Untuk kebijakan yang mengatur pemenuhan hak anak, yaitu dengan meningkatkan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak, pencegahan kekerasan terhadap anak, pencegahan perkawinan anak. Sedangkan terkait perlindungan khusus anak, yaitu melalui penurunan angka kekerasan terhadap anak, penurunan angka pekerja anak, meningkatkan implementasi pencegahan, penyediaan sekaligus melakukan penguatan dan pengembangan lembaga layanan bagi anak korban kekerasan, seperti sistem pelaporan dan pengaduan, serta mereformasi manajemen kasus.

Adapun hal-hal yang disepakati para peserta dan bersifat mengikat dalam Rakornas Pembangunan PPPA Tahap III untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan PPPA, yaitu seluruh peserta berkomitmen mendukung percepatan capaian lima tema prioritas pembangunan PPPA Tahun 2020-2024 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, Meningkatkan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan/pendidikan anak, Menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Menurunkan pekerja anak, dan Menurunkan perkawinan anak.

Upaya untuk mncapai itu semua, dilakukan dengan menguatkan edukasi, literasi, dan afirmasi dalam pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki), keluarga, komunitas, aparatur pemerintah, dan lembaga masyarakat, termasuk media massa dan dunia usaha tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak.

Menguatkan regulasi, lembaga dan anggaran untuk mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak.

Memastikan ketersediaan pedoman yang memudahkan daerah untuk menjalankan kewenangan urusan PPPA sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang PEMDA.

Menguatkan kebijakan dan program sebagai inisiatif model pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi perempuan, termasuk perempuan korban kekerasan dan TPPO, perempuan penyintas bencana, serta perempuan keluarga miskin yang mempunyai anak korban kekerasan dan eksploitasi ekonomi / seksual.

Meningkatkan akses dan mutu layanan perlindungan perempuan dan anak melalui rancangan program dan kegiatan untuk optimalisasi pemanfataan Dana Alokasi Khusus Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK PPA) Tahun 2021, termasuk kegiatan pembentukan/penguatan UPTD PPA.

Memastikan standar mutu layanan perlindungan perempuan dan anak yang efektif dan sejalan dengan perubahan kebiasaan baru sebagai dampak Covid-19.

Memastikan perempuan dan anak tercakup dalam program-program perlindungan sosial sebagai respon pemerintah dalam mengurangi dampak Covid-19 terhadap kelompok rentan.

Memperkuat koordinasi, sinergi dan jejaring dengan seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah serta mobilisasi potensi masyarakat untuk akselerasi capaian 5 (lima) prioritas.

Memastikan sistem data gender dan anak terintegrasi dalam Sistem Satu Data Indonesia, dan memastikan indikator kinerja RPJMN 2020-2024 terintegrasi dan terjabarkan ke dalam dokumen perencanaan pusat dan daerah, khususnya Sembilan Provinsi dan 261 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tahun 2020.

PUSPAGA Berikan Layanan Konseling Pengasuhan Berbasis Hak Anak

Jakarta — “Konseling merupakan salah satu layanan prioritas yang diberikan PUSPAGA kepada masyarakat, utamanya untuk meningkatkan para orangtua agar mampu memberikan pengasuhan sesuai dengan hak anak. Selama ini, masih ada orangtua yang membutuhkan bantuan para psikolog atau konselor untuk mengatasi persoalan keluarga atau pengasuhan anak. Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait teknik konseling menjadi penting dilakukan untuk meningkatkan kapasitas para psikolog dan konselor PUSPAGA dalam meningkatkan layanan konseling yang diberikan,” tutur Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Rohika Kurniadi Sari pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Psikolog/Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Sesi 5 (lima) dengan tema “Teknik Konseling” secara virtual yang diikuti oleh perwakilan dari 146 PUSPAGA di seluruh Indonesia (15/09/2020).

Psikolog Klinis, Gisella Tani Pratiwi mengatakan, layanan konseling yang diberikan oleh PUSPAGA berbeda dengan sesi “curhat”, dan konselor bukanlah motivator atau pemberi nasihat.

“Ingat, konseling berbeda dengan “curhat”. Layanan konseling merupakan pemberian bantuan atau fasilitasi yang membutuhkan keahlian dan prinsip tertentu dari seorang konselor. Hasil dari konseling adalah perkembangan kemampuan dan potensi klien yang akan terlihat dari fungsi sehari-hari dan kemampuan klien dalam memecahkan masalahnya. Hal lain yang juga harus kita ingat konselor bukanlah motivator atau pemberi nasihat. Fungsi konselor adalah sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan dan bantuan dengan keahlian tertentu dengan memperhatikan prinsip-prinsip, diantaranya menghargai nilai-nilai, aspirasi, karakteristik klien, dan mengembangkan relasi yang mendukung perkembangan klien,” jelas Gisella.

Gisella menambahkan kriteria konselor PUSPAGA sebaiknya berlatar belakang profesi seperti psikolog, pekerja sosial, atau bimbingan konseling profesi. Walaupun tidak memiliki latar belakang profesi, konselor PUSPAGA dapat berasal dari lulusan strata 1 (S1) di bidang yang berkaitan dengan pengasuhan atau pendidikan keluarga, serta mendapatkan pembekalan dan pelatihan terkait Konvensi Hak Anak dan mengikuti pelatihan layanan konseling PUSPAGA.

Dijelaskan juga langkah-langkah yang dilakukan konselor dalam memberikan layanan konseling PUSPAGA. Pertama, proses menerima klien. Sebelum menerima klien sebaiknya konselor juga mempelajari dahulu berkas atau informasi terkait klien.

Kedua, proses konseling. Sebelum memulai proses konseling, konselor meminta persetujuan klien (informed consent) dan selanjutnya konselor akan menggali dan menyimpulkan masalah yang dialami klien. Dalam tahap ini konselor dapat menggunakan kemampuannya untuk menganalisis masalah. Lalu, konselor dan klien mendiskusikan rencana intervensi masalah karena proses konseling bersifat dua arah.

Ketiga, konselor memberikan arahan sesuai kebutuhan, seperti pertemuan konseling selanjutnya, dan layanan di dalam lembaga atau di luar lembaga. Keempat, konselor melengkapi catatan proses konseling.

Selain itu, penting untuk menerapkan teknik konseling dalam memberikan layanan,  yaitu menjalin rapport (hubungan baik/rasa percaya), mendengar aktif, serta teknik bertanya dengan pertanyaan terbuka dan melakukan observasi. Selama proses konseling, konselor juga  harus berempati untuk membangun kepercayaan klien dan membuat klien lebih nyaman dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapinya.

Selama masa pandemi PUSPAGA di beberapa daerah, khususnya yang berada dalam zona merah Covid-19 juga dianjurkan untuk melakukan konseling secara online.

“Jika konseling dilakukan secara online, para konselor harus memastikan beberapa hal, diantaranya pemilihan platform atau aplikasi yang sesuai dengan konselor dan klien, kuota dan sinyal yang stabil, gawai yang mendukung, situasi ruang konselor yang tenang (baik bagi konselor dan klien), menjaga kerahasiaan klien, tetap berpegang pada kode etik profesi, dan tetap menjalankan alur layanan,” tutup Gisella.

Sinergi Kunci Wujudkan Pembangunan PPPA

Bali — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahap III  (Pendalaman Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi) Tahun 2020, Selasa (15/09/2020)

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga menekankan pentingnya peran dan sinergi seluruh pihak lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia.

“Pembangunan pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan, dan melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Sementara itu, pembangunan perlindungan anak bertujuan untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, kuncinya adalah sinergi seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, akademisi, dan lainnya,” ungkap Menteri Bintang.

Menteri Bintang menambahkan, beberapa fokus prioritas pembangunan PPPA lima tahun ke depan (2020-2024) mengacu pada lima arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yaitu untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, meningkatkan peran ibu/keluarga dalam pengasuhan/pendidikan anak,  menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurunkan pekerja anak, dan mencegah perkawinan anak.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang berkomitmen dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs), yakni hampir seluruh tujuan (Goals) SDGs terkait dengan pembangunan perempuan dan anak. Indonesia juga merupakan salah satu negara pathfinding countries yang berkomitmen mengakhiri kekerasan dalam skema Global Partnership to End Violence.

“Hal ini menjadi tantangan tersendiri, bagaimana kita dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup perempuan, dibarengi meningkatkan nilai tambah perempuan, sekaligus melindunginya dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya. Selain itu, bagaimana kita melindungi anak-anak yaitu dengan memenuhi hak-hak anak, serta melindunginya dari berbagi bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya,” tegas Menteri Bintang.

Adapun isu strategis yang dibahas dalam Rakornas PPPA ini yaitu terkait fungsi baru Kemen PPPA, Rencana Strategis (Renstra) Kemen PPPA 2020 – 2024, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Tata Kerja PPPA dalam adaptasi kebiasaan baru (New Normal), dan terkait kesetaraan gender, partisipasi masyarakat, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak.

“Berbicara tentang fungsi baru Kemen PPPA yaitu penyediaan layanan rujukan akhir komprehensif bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), seluruhnya memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional. Layanan penanganan perempuan korban kekerasan dan setiap anak yang tergolong AMPK harus berjalan secara komprehensif dan tuntas dari hulu ke hilir. Peran berbagai pemangku kepentingan untuk berjejaring dalam penyediaan layanan ini juga sangat dibutuhkan,” ujar Menteri Bintang.

Menindaklanjuti tambahan fungsi layanan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut mendukung dan mendorong agar semua provinsi dan kabupaten/kota membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA). Namun hingga saat ini, baru ada 28 provinsi dan 93 kabupaten/kota yang sudah membentuk UPTD-PPA.

Pada tahun 2021, Pemerintah akan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, sebesar Rp. 101,7 Miliar bagi 34 Provinsi dan 216 Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan tindak lanjut atas  Rapat Kabinet terbatas pada 9 Januari 2020 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan kewenangan daerah dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatkan cakupan kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagai prioritas pembangunan nasional.

Beberapa tahapan rangkaian acara Rakornas Penguatan PPPA Tahun 2020 dimulai dari Pra Rakornas yang dilakukan secara virtual pada akhir Juni 2020, dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi yang dilaksanakan masing-masing provinsi pada Juli – Agustus 2020. Selanjutnya pendalaman Rakor tingkat provinsi yang digelar secara offline dan online di Bali hari ini dan dihadiri sekitar 70 peserta dari perwakilan Dinas PPPA Wilayah Timur, yaitu Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Papua Barat. Sedangkan untuk Rakornas PPPA wilayah Sumatera dan Jawa akan dilaksanakan pada Oktober 2020 di Sumatera Utara.

 

Kukar Launching Puspaga Odah Bekesah

Tenggarong — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten I Pemkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat meresmikan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) “Odah Bekesah” di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar, Selasa (15/9/2020).

Kepala Dinas P3A Kukar, Aji Lina Rodiah mengungkapkan, Puspaga merupakan tempat pembelajaran untuk peningkatkan kualitas dan kemampuan keluarga dalam mengasuh anak.

“Khususnya mendukung tumbuh kembang anak, menjadi pasangan yang harmonis,” ujarnya.

Puspaga merupakan tempat pembelajaran untuk peningkatkan kualitas dan kemampuan keluarga dalam mengasuh anak. Khususnya mendukung tumbuh kembang anak, menjadi pasangan yang harmonis, mencegah terjadinya permasalahan dalam keluarga yang dapat diwujudkan secara mudah dan cepat dijangkau oleh anak, keluarga dan masyarakat dengan aman, menyenangkan dan gratis.

Ia juga menerangkan, pelayanan yang diberikan berupa psikoedukasi ke komunitas keluarga, dan jemput bola untuk kelompok keluarga rentan.

“Masyarakat juga dapat datang langsung ke Puspaga di DP3A Kukar yang pelayanannya bersifat satu pintu, holistik, dan integratif berbasis hak anak,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pelayanan tersebut dilakukan oleh psikolog klinis dan konselor dengan sistem membuat perjanjian terlebih dahulu untuk layanan dengan layanan utamanya melayani curhatan anak, keluarga, ataupun calon keluarga.

Program Puspaga tersebut lebih mengutamakan layanan pencegahan risiko dan layanan penanganan kasus atau rujukan dari UPTD PPA.

“Kemudian juga melayani sekolah-sekolah maupun lembaga penyedia layanan anak dan keluarga,” tuturnya.

PUSPAGA Hadir Berikan Layanan Rujukan Dengan Pengasuhan Bagi Anak Korban Kekerasan

Jakarta — Kasus kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun seksual dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga kini masih terus terjadi. Ironinya, pelaku kekerasan berasal dari keluarga anak itu sendiri. Di sinilah peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai layanan preventif, promotif, dan rujukan bagi para korban kekerasan yang membutuhkan perlindungan cepat dan optimal.

Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Rohika Kuniadi Sari menjelaskan kehadiran PUSPAGA tidak hanya sebagai layanan preventif dan promotif, memberikan pendampingan dalam pengasuhan, tetapi juga diharapkan memberikan layanan rujukan bagi para korban kekerasan yang membutuhkan perlindungan dengan cepat dan optimal.

“Para psikolog dan konselor harus bisa memberikan pelayanan optimal dan menyiapkan hal-hal yang harus dilakukan saat memberikan layanan terjadap korban kekerasan yang melapor. Saat ada korban maupun pelaku kekerasan yang masih berusia anak, mereka adalah korban dari kualitas pengasuhan keluarga yang tidak berjalan optimal. Saat korban ini datang melapor, PUSPAGA harus menindaklanjutinya dengan merujuk dan memindahkan penanganan kasus kepada pihak yang berwenang, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai pemberi layanan pendampingan bagi para korban kekerasan,” ungkap Rohika dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) PUSPAGA dengan tema Perlindungan Saksi dan Korban bagi para psikolog dan konselor secara daring, Sabtu (12/9/2020).

Menurut Rohika, layanan PUSPAGA, P2TP2A, UPTD PPA, dan LPSK memiliki tugas dan fungsi yang saling beririsan, namun PUSPAGA tetap memprioritaskan kewenangan pengasuhan sesuai amanat peraturan yang ada. Para psikolog dan konselor juga harus terus mengembangkan kompetensi dalam koridor pengasuhan agar keluarga mampu mengasuh, memelihara, mendidik, dan membangun karakter anak sebagai generasi emas bangsa di masa depan.

“Meskipun PUSPAGA hanya memberikan layanan rujukan, namun para psikolog dan konselor diharapkan mendapat pengetahuan terkait prosedur dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dengan baik, terutama untuk meningkatkan kualitas pengasuhan bagi anak.” ujar Rohika.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Livia Istania mengungkapkan berdasarkan hasil laporan kasus yang diterima LPSK, kasus kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun seksual dan KDRT menjadi kasus yang mendominasi.

“Mirisnya, banyak pelaku kekerasan seksual yang merupakan anggota keluarga anak itu sendiri, seperti ayah kandung, ayah tiri, paman, kakek, kakak, dan lain-lain. Bahkan guru dan teman sebaya di sekolah juga ikut menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. Hal ini menunjukkan banyak orangtua dan guru yang masih belum mengasuh anak dengan baik, bahkan tega melakukan kekerasan di lingkungan keluarga dan sekolah,” terang Livia.

Livia menegaskan pentingnya peran para psikolog dan konselor PUSPAGA untuk menjangkau dan melakukan psikoedukasi di lingkungan keluarga dan sekolah, serta memperkuat koordinasi dengan P2TP2A atau UPTD PPA dalam memberikan pelayanan.

“Saat ini, sudah ada 143 PUSPAGA yang memberikan pelayanan dengan 58 tenaga psikolog dan 276 sarjana psikolog juga sarjana lainnya. Hal ini merupakan langkah luar biasa untuk meningkatkan kualitas keluarga di seluruh Indonesia. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu melaporkan saat melihat kekerasan terjadi terhadap anak. Jangan takut untuk memberikan kesaksian. Kami siap memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Jika PUSPAGA ingin merujuk proses perlindungan saksi dan korban ke LPSK, permohonan perlindungan dapat diakses pada hotline 148, dengan pelayanan gratis,” ungkap Livia.

Lebih lanjut Livia menyampaikan pentingnya peran psikolog untuk memberikan rehabilitasi atau pemulihan psikologis bagi para korban kekerasan seksual, mengingat peluang korban akan menjadi pelaku kekerasan seksual nantinya cukup tinggi. Untuk hal-hal terkait hukum, sangat dibutuhkan psikolog yang memiliki surat izin praktik dan persyaratan lainnya. Hal ini berdampak luar biasa karena jika psikolog yang memberi assesment belum berkompetensi, maka penyidikan bisa dihentikan.

“Saat ini kita memerlukan kebijakan publik terkait pemulihan yang ramah korban. Kami fokus pada pemulihan hak korban serta terus memastikan perlindungan korban dapat dilakukan setelah proses hukum berjalan. Untuk menjalankan hal ini diperlukan dukungan, sinergitas dan peran serta dari para stakeholder, masyarakat, komunitas termasuk psikolog dan konselor di seluruh wilayah sampai di tingkat daerah terpencil terkait penanganan awal sampai dengan proses pemulihan yang dapat dilakukan terhadap anak dan/atau perempuan yang menjadi korban tindak pidana, salah satunya bekerjasama dengan PUSPAGA,” jelas Livia.

Livia menambahkan pada prinsipnya ada beberapa hal yang perlu dikuasai psikolog pemeriksa dan pendamping, yaitu mampu meminimalisasi bias gender dan bias pandangan lain terhadap kasus yang diperiksa, memahami berbagai dampak kekerasan berbasis gender, memiliki kompetensi dan keterampilan yang baik untuk menggali data dengan cara terapetis dan melakukan intervensi psikologis pada saksi korban, menjadi pendengar yang baik, menggali fakta-fakta hukum dengan menunjukkan kepercayaan pada korban, berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait inkonsistensi atau ketidakjelasan cerita korban.