Berencana Itu Keren

Samarinda — Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-27 tahun 2020 diperingati Senin, 29 Juni 2020, dengan pemecahan rekor MURI Pelayanan KB serentak 1.000.000 akseptor di seluruh Indonesia. Tidak terkecuali di Kaltim.

Khususnya di ibu kota Benua Etam, Samarinda, terdapat lima titik pelaksanaan, salah satunya di Klinik Kartika Jaya Jalan Merdeka 3, Sungai Pinang, yang dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi.

Wagub Hadi Mulyadi mengungkapkan peringatan Harganas ke-27 bukan hanya sekedar pemecahan rekor tetapi bagaimana menciptakan keluarga berencana yang kehidupannya itu benar-benar terencana.

Dirinya berharap momentum ini menjadi bagian penting bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki kesadaran agar hidup dan berkeluarga itu penuh perencanaan.

“Berencana itu keren sesuai tagline. Dalam kehidupan dan berbagai aktifitas, semua pekerjaan, bisnis dan sebagainya jika dilaksanakan dengan perencanaan maka hasilnya Insya Allah baik. Makanya keluarga pun harus direncanakan sehingga kita punya ukuran dan evaluasi apa yang sudah maupun belum dicapai. Bagi masyarakat agar merencanakan kehidupannya, khususnya dalam keluarga. Jangan nenikah dini, jangan juga menikah terlalu tua. Itu intinya perencanaan. Menikah lah pada jenjang usia 20-30 tahun,” pesan Hadi Mulyadi.

Sementara, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim Muhammad Edi Muin mengatakan, pada peringatan Harganas ke-27 2020 kali ini perayaan dilakukan dengan cara yang sederhana tetapi penuh hikmah ditengah pandemi Covid-19.

Sesuai dengan tema “BKKBN baru, dengan cara baru dan semangat baru hadir di dalam keluargamu” serta dengan tagline “Berencana itu keren.

“Pemecahan rekor MURI 1 juta akseptor ini secara serentak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Ini adalah wujud nyata pemerintah tetap hadir ditengah masyarakat bersama BKKBN,” ujar Edi Muin.

Tampak hadir, Sekda Kota Samarinda Sugeng Chairuddin, Kepala DPPKB Kota Samarinda Nurul Mu’minayati, Camat Sungai Pinang St Hasanah, Sekcam Sungai Pinang Didi Zulyani dan Ketua TP PKK Kecamatan Sungai Pinang Noor Azidah Azis. (humasprovkaltim).

Radalgram Bangga Kencana, Perlu Strategi Untuk Memenuhi Layanan Ber-KB Masyarakat

Samarinda — BKKBN Kaltim melakukan Rapat Pengendalian Program (Radalgram) Bangga Kencana Perwakilan Kaltim dan Kaltara secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (22/6/2020).

Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim M Edi Muin mengatakan, trend capaian kesertaan ber-KB dalam waktu 1-2 bulan terakhir ini mengalami penurunan, hal ini berkolerasi dengan tingkat kehamilan yang naik, sehingga perlu dilakukan strategi untuk tetap memenuhi layanan ber-KB bagi masyarakat dengan memenuhi alokon ke jejaring dan jaringan sebagai rantai pasok.

Sementara, penigkatan capaian CPR rata-rata Kaltim naik sebesar 1,2 point dari data bulan April 70,9% (454.745 peserta aktif dari 641.502 pasangan usia subur / PUS).

“Sedangkan dalam upaya penurunan unmet need (PUS yang tidak terlayani untuk ber-KB) dari Bulan April 2020 sebesar 15,6 menjadi 15,5 di bulan Mei 2020 (meningkat 0,1 point),” ujarnya

Selanjutnya, Pencapaian Peserta Baru (PB) Total terhadap PPM sampai dengan Bulan Mei di Kaltim sebesar 19,18 dan Kaltara 25,33. Pencapaian PB IUD terhadap PPM sampai dengan Bulan Mei di Kaltim sebesar 29,89 dan Kaltara 10,37. Pencapaian PB MOW terhadap PPM sampai dengan Bulan Mei di Kaltim sebesar 38.15 dan Kaltara 108,03. Pencapaian PB Implant terhadap PPM sampai dengan Bulan Mei di Kaltim sebesar 30,03. dan Kaltara 10,02. Pencapaian PB Suntikan terhadap PPM sampai dengan Bulan Mei di Kaltim sebesar 28,57. dan Kaltara 65,66. Pencapaian PB PIL terhadap PPM sampai dengan Bulan Mei di Kaltim sebesar 8,35. dan Kaltara 6,36. Pencapaian PB Kondom terhadap PPM sampai dengan Bulan Mei di Kaltim sebesar 11,97. dan Kaltara 35, 00.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 68 sambungan terdiri dari Pejabatan Administrator dan Pengawas, Koordinator Lapangan (Korlap) Kaltara, OPD KB Provinsi (Kaltim dan Kaltara, 10 Kabupaten./Kota OPD KB se Kaltim, 5 Kabupaten./Kota OPD KB se Kaltara. (dkp3akaltim/rdg)

 

Radalgram BKKBN Kaltim

Samarinda — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim menggelar Rapat Pengendalian Program dan Evaluasi Anggaran Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim dan Kaltara bersama OPD Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kaltim dan Kaltara melalui Zoom Meeting, Senin (20/4/2020).

Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim M Edi Muin mengatakan, pencapaian peserta KB baru untuk 3 (tiga) kabupaten/kota yakni, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Bontang dan Kota Balikpapan masih berada dibawah 10%.

“Sehingga diharapkan koordinator wilayah dapat melakukan pembinaan dan memberi dukungan serta melibatkan peran IPeKB dalam rangka meningkatkan capaian target peserta KB baru. Sedangkan untuk capaian MKJP (IUD, Implant, MOW dan MOP) sudah cukup baik,” ujarnya.

Dalam masa pandemi Covid-19, untuk mengupayakan agar angka drop out dapat di minimalisir ditengah masa pandemi Covid-19 dengan bersinergi antara faskes, bidan, kader dan PKB/PLKB agar terus memantau penggunakan alat kontrasepsi (alkon) oleh akseptor, terutama akseptor yang akan habis masa KB nya;

Distribusi alkon (PIL dan Kondom) untuk peserta KB ulangan selama masa pandemi Covid19 dapat dibantu oleh PKB/PLKB diwilayah masing-masing dibawah supervisi puskesmas/dokter/bidan;

“Selain itu, pelayanan KB MKJP khususnya MOW yang memerlukan tindakan besar dan harus dilakukan di rumah sakit, untuk sementara ditunda, solusi yang diberikan adalah dengan menggunakan kondom/pil,” imbuh Edi.

Masih ada Kabupaten/Kota yang angka Unmet Neednya diatas rata-rata, dan dengan pemetaan pus hamil dapat menjadi salah satu strategi peningkatan capaian pelayanan pasca persalinan;

Di masa pandemi Covid-19 pemberian konseling kepada akseptor dilakukan dengan tata cara pencegahan Covid-19.

Program Banggakencana Harus Dirasakan Secara Langsung Oleh Masyarakat

Samarinda —  Plt Sekretaris Daerah Prov Kaltim M Sa’bani melalui Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad mengatakan seluruh stakeholder di lingkup pemerintah harus saling bersinergi dalam melaksanakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) yang didukung oleh mitra kerja diluar pemerintah dalam mensukseskan program tersebut. Tugas birokrasi memastikan agar manfaat program dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Tujuannya untuk mengoptimalkan peran serta pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam operasionalisasi Program Banggakencana pada umumnya, khususnya di daerah yang memiliki capaian rendah termasuk Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Kampung KB yang dirasakan belum optimal.

“Kita harus mengambil langkah-langkah konkrit melalui program yang aplikatif sesuai dengan kewenangan, fungsi dan tugas masing-masing seraya memperhatikan kondisi objektif di lapangan,” ujarya pada kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Kemitraan Program Banggakencana, di Hotel Selyca Mulia Samarinda. Kamis (27/2/2020).

Ia mengajak semua pihak untuk mengisi dan mengoptimalkan keberadaaan Kampung KB yang telah ada di setiap kabupaten/kota. Melalui kegiatan-kegiatan yang saling bersinergi antar lintas sektor dan mitra kerja di Kampung KB.

“Begitu juga dengan pemberdayaan ekonomi keluarga serta ketahanan keluarga di Kampung KB harus ditingkatkan sehingga keluarga-keluarga yang kurang mampu dapat menjadi keluarga-keluarga yang mandiri dan berketahanan,” imbuh Halda.

Halda berharap, kegiatan ini menghasilkan rencana tindak lanjut bersama dalam implementasi Program Banggakencana di lapangan. Hal ini demi tercapainya sasaran Program Banggakencana Tahun 2020 lebih baik lagi, sehingga akan mempercepat  pencapaian sasaran program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana  dalam RPJMN 2020-2024.

Rakerda Banggakencana Ciptakan Kesehatan Keluarga dan Sarana Pendidikan Anak

Samarinda — Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) Tingkat Provinsi Kaltim tahun 2020 yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim, di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Rabu (26/2/2020).

“Saya tidak mempermasalahkan program dua anak cukup. Tetapi, perhatian kita adalah bagaimana membangun keluarga maupun anak yang sehat,” kata Wagub.

Hadi mengatakan, yang terpenting dalam program tersebut adalah bagaimana menciptakan kualitas kesehatan keluarga juga membangun sarana pendidikan bagi anak.

Karena itu, BKKBN diminta untuk terus menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai perangkat daerah dan lintas sektor. Sehingga dapat mendukung program tersebut.

“Yang jelas Pemprov Kaltim siap mendukung program BKKBN dalam mewujudkan masyarakat sejahtera,” ujarnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Eli Kusnaeni berharap program Banggakencana didukung pemangku kepentingan di semua dinas maupun instansi di kabupaten dan kota untuk memasukan wawasan kependudukan di setiap acara ataupun kegiatan.

Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pexmbangunan Keluarga (KKBPK) milik BKKBN RI, kini dikemas dalam istilah baru, Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau disingkat Banggakencana.

Rakerda diikuti 175 peserta dari kabupaten dan kota serta instansi terkait di lingkup Pemprov Kaltim. Hadir Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara BKKBN RI Achmad Taufik. Ketua TP PKK Kaltim Norbaiti Isran Noor dan Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad.

Rakerda dirangkai dengan pengukuhan Perkumpulan Juang Kencana Kaltim dan penandatanganan kerja sama BKKBN Kaltim dengan OPD Kependudukan Kabupaten/Kota tentang integritas penegakan tindak korupsi dan gratifikasi

Wapres RI : Pastikan Bahwa Pertumbuhan Penduduk Seimbang Menyongsong Indonesia Maju 2045.

Jakarta — Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BKKBN di Auditorium BKKBN Republik Indonesia (12/02/2020).

“Tidak ada seorang pun yang boleh tertinggal dari akses layanan dasar dan perlindungan sosial. Sumber daya manusia akan menjadi kekuatan kita menyongsong Indonesia Negara Maju 2045. Indonesia yang telah keluar dari jebakan pendapatan menengah sehingga siap menuju negara maju, mandiri, adil dan makmur. Kita harus berperang melawan stunting dengan meningkatkan asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak. Melalui inisiatif ini kita harapkan masyarakat Indonesia menjadi bermartabat tanpa ada kesenjangan. Hal besar ini bisa kita lakukan kalau BKKBN dapat memastikan bahwa pertumbuhan penduduk kita akan terus seimbang. Dengan pertumbuhan yang seimbang maka pintu bonus demografi semakin terbuka lebar dan kita bisa memanfaatkannya untuk tujuan pembangunan”, tegas Wapres.

Sebagai informasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia telah masuk dalam kategori tinggi sejak tahun 2016 dan terus merangkak naik. Pada tahun 2018, IPM Indonesia mencapai 71,39. Angka ini meningkat sebesar 0,58 poin atau tumbuh sebesar 0,82 persen dibandingkan 2017. Artinya, pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Bayi yang lahir di tahun 2018 memiliki harapan hidup lebih lama, anak bangsa dapat mengenyam pendidikan lebih lama serta masyarakat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara lebih baik yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata pengeluaran per kapita.

“Saya pastikan bahwa pertumbuhan penduduk seimbang menyongsong Indonesia Maju 2045.” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo, dalam laporannya memaparkan bahwa sebagai langkah awal dalam periode pembangunan nasional 2020-2024, berbagai percepatan dilakukan BKKBN melalui 5 Kerja Utama (Quick Wins) BKKBN Tahun 2020, yaitu mengatasi kekosongan alat dan obat kontrasepsi, membangun Rantai Pasok Alat dan Obat Kontrasepsi, Restrukturisasi Kelembagaan dan Penyederhanaan Jabatan Struktural sampai Level Dua,  membangun Zona Integritas, serta Re-Branding Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) berupa Logo, Tagline dan Jingle yang sesuai dengan Generasi Milenial.

“Saya berharap banyak, agar Program Banggakencana mampu dijalankan dengan baik di seluruh tingkatan wilayah, sehingga Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dapat kita raih bersama guna mendukung Indonesia Maju 2045”, katanya.

BKKBN Dukung Dua Agenda Pembangunan Prioritas Nasional

Jakarta — BKKBN melaksanakan Rapat Kerja Nasional dan Rakornis Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (BANGGAKENCANA) Tahun 2020, Auditorium Kantor BKKBN Pusat, Jakarta Timur (11/02/2020)

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo melalui Sekretaris Utama BKKBN H Nofrijal mengatakan kegiatan Rakernas diawali dengan Pra Rakernas, yang akan dilakukan pembahasan hasil-hasil penelitian tahun 2019, evaluasi pencapaian program tahun 2019, serta isu-isu strategis tahun 2020.

“Berbagai pencapaian atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) III Tahun 2015-2019 hendaknya menjadikan kita mawas diri dalam menghadapi RPJMN dan Renstra IV Tahun 2020-2024,” ujar Nofrijal.

Ia menyampaikan, pencapaian kinerja BKKBN Tahun 2019 yaitu pertama, angka total fertilitas 2,45 dari target 2,28. Kedua, penggunaan kontrasepsi modern 54,97 persen dari target 61,3 persen. Ketiga, kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 12,1 persen dari target 9,9 persen. Keempat, tingkat putus pakai kontrasepsi 29 persen dari target 24,6 persen. Kelima, peningkatan pengguna KB MKJP 24.6 persen dari target 23.5 persen da keenam,  ASFR 33 dari target 38 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun.

Sementara itu, RPJMN Tahun 2020-2024 telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Arah kebijakan nasional adalah “Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan” yang diharapkan akan dapat dicapai melalui strategi prioritas pembangunan nasional.

“BKKBN mendukung 2 agenda pembangunan/Prioritas Nasional yaitu ‘Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing’ serta ‘Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter’,” imbuhnya.

Dalam prioritas nasional meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, BKKBN memiliki peran pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, dengan penekanan pada penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar-kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta pemangku kepentingan. BKKBN masuk pada kegiatan prioritas pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.

Selanjutnya, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Kemudian BKKBN masuk di dalam kegiatan prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi.

Sedangkan, dalam prioritas nasional Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan penekanan pada upaya memperkukuh ketahanan budaya bangsa untuk membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter. BKKBN masuk dalam kegiatan proritas revolusi mental dalam sistem sosial yang fokus pada penguatan ketahanan keluarga.

Saat ini, BKKBN juga telah menetapkan Quick Wins BKKBN melalui Keputusan Kepala Nomor 14/KEP/B1/2020 tentang Quick Win BKKBN Tahun 2020. Quick win adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit.

Keluaran dari Quick Win adalah perbaikan sistem dan mekanisme kerja atau produk utama yang sesuai dengan peran dan tugas fungsi masing-masing.  Quick Win BKKBN Tahun 2020 adalah penguatan rantai pasok alat dan obat kontrasepsi, penguatan sistem pelaporan, pencatatan dan data restukturisasi birokrasi, rebranding (sosialisasi), menciptakan zona integritas dan wilayah bebas korupsi.

Nofrijal berharap, melalui Quick Win, pelaksanaan reformasi birokrasi akan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Kasus Narkoba Dominasi Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda

Tenggarong — Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Samarinda Sri Astiani, mengungkapkan warga binaan dengan kasus narkoba cenderung mendominasi.  Tercatat sebanyak 293 orang merupakan kasus narkoba dari 315 orang total warga binaan.

“Narkoba paling banyak. Hanya 22 orang di luar narkoba. Itu terdiri dari 2 orang kasus Tipikor, dan selebihnya tindak pidana umum dan trafficking atau perdagangan orang,” ujarnya saat menerima Anjangsana atau kunjungan organisasi wanita Kaltim ke Lapas Perempuan Kelas II Samarinda, di Tenggarong, Kamis (26/12/2019).

Itu sebabnya ia lebih meningkatkan kemandirian dengan program pelatihan dan pembinaan bidang agama kepada warga binaannya. Tindaklanjutnya berupa rencana kerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda.

Kerja sama peningkatan kemandirian tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara Lapas Perempuan Kelas II A Samarinda, TP PKK Kaltim dan BLK Samarinda pada awal 2020.

“Kerja sama fasilitasi pemasaran produk hasil warga binaan dan fasilitasi pembinaan kemandirian dengan pelatihan serta fasilitasi pembinaan bidang agama,” sebutnya.

Asti berharap program kerja sama tersebut dapat menghindarkan yang bersangkutan kembali kepada kehidupan sebelumnya yang bergelut dalam penyalahgunaan dan peredaraan gelap narkoba.

Terkait kunjungan organisasi wanita yang dipimpin Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK Kaltim, Ia mengaku bangga dikunjungi istri orang nomor satu dan nomor dua di Kaltim dalam rangkaian Peringatan Hari Ibu ke 91 dan silaturahmi langsung dengan warga binaan.

“Ibu Gubernur dan Ibu Waki Gubernur bersedia datang. Ini tentu membawa kebahagian bagi kami dan 315 warga binaan Lapas Perempuan Kelas II A Samarinda,” katanya

Sebagai informasi, lapas ini memiliki 9 kamar dengan kapasitas 40 orang perkamar. Dari total 315 warga binaan, 309 berstatus narapidana, 6 orang tahanan dan 1 anak bawaan warga binaan berusia 2 bulan. (DKP3AKaltim/rdg)

PHI Ke 91, Anjangsana Ke Lapas Perempuan

Tenggarong — Momentum Peringatan Hari Ibu (PHI) ke 91 tahun 2019 dimanfaatkan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) beserta gabungan organisasi wanita Kaltim melaksanakan Anjangsana ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Samarinda, di Tenggarong, Kamis (26/12/2019)

Ketua TP-PKK Kaltim Norbaiti Isran Noor mengatakan, kegiatan ini merupakan silaturahmi dalam rangkaian Peringatan Hari ibu ke 91. “Alhamdullilah kunjungan disini mendapat sambutan yang hangat dari kepala Lapas dan warga binaan,” ujarnya

Dengan Peringatan Hari Ibu ini, warga binaan mendapat semangat dan support dari semua ibu-ibu Kaltim, sehingga perempuan di Lapas perempuan bisa membuat kegiatan yang dapat bermanfaat bagi dirinya maupun masyarakat.

Terkait kunjungan, Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda, Sri Astiani merasa senang dan bangga karena gabungan organisasi wanita peduli terhadap warga binaan perempuan..

Asti sapaan akrabnya menjelaskan, terdapat 315 warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda yang terdiri dari 309 narapidana, 6 orang tahanan dan 1 anak bawaan warga binaan berusia 2 bulan.

Dengan adanya kegiatan ini, dirinya juga berharap dapat menjalin kerjasama dalam rangka pemasaran hasil karya warga binaan dan menfasilitasi pembinaan kemandirian serta kepribadian.

Kegiatan ini  juga dirangkai dengan penandatanganan Memorandum Of Undrestanding (MOU) antara Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Dian Family. Selain itu, digelar pula penampilan fashion show, pembacaan puisi dan hasil kerajinan warga binaan. (DKP3AKaltim/rdg)

Menteri Bintang : Semua Perempuan Adalah Pejuang

Semarang — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga pada puncak peringatan Hari Ibu ke – 91 yang dipusatkan di Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, menegaskan permasalahan dan kondisi yang dihadapi perempuan dari tahun ke tahun, dan dari generasi ke generasi bisa saja berbeda-beda. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah, dari dulu hingga sekarang, semua perempuan adalah pejuang. Pejuang baik di dalam keluarga, ekonomi, dan pendidikan.

Menteri Bintang menambahkan jika dibandingkan dengan dahulu, perempuan tidak memiliki kontrol atas dirinya dan menerima manfaat dari pembangunan. Kondisi saat ini sudah jauh berbeda, meski demikian diakui sampai saat ini masih banyak ditemui ketidakadilan terhadap perempuan di Indonesia.

“Kita akui sampai saat ini masih ditemui ketidakadilan pada perempuan seperti pelabelan, beban ganda, subordinasi, dan marginalisasi baik di masyarakat maupun di dalam keluarga. Hal-hal ini menjadi tugas bersama untuk melawan ketidakadilan bagi perempuan agar nantinya kita bisa membukakan jalan bagi generasi selanjutnya,” ujarnya.

Lebih lanjut Menteri Bintang menyatakan Kongres Perempuan Indonesia Pertama tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta sebagai tonggak awal perjuangan kaum perempuan telah membukakan segala jalan bagi perempuan Indonesia ke arah kemajuan. Kongres Perempuan memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk membukakan segala jalan bagi perempuan Indonesia kearah kemajuan untuk menjalankan kewajibannya sebagai Ibu Bangsa.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) , Muhajir Effendi dalam sambutannya menyatakan kaum perempuan memiliki keistimewaan karena sebagai penentu generasi Indonesia masa depan.

“Seribu hari awal kehidupan seseorang ditentukan oleh seorang ibu. Itu sebabnya saat ini pemerintah fokus pada masalah stunting yang menjadi tanggung jawab bersama terutama kaum ibu, karena stunting terjadi sejak sebelum anak dilahirkan. Di Indonesia dari setiap 10 balita terdapat 3 balita yang mengalami stunting,” ungkap Muhajir.

Sementara itu, Kemen PPPA tahun ini memperingati Hari Ibu (PHI) ke-91 dengan mengambil tema “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju”.  Tema ini didasari oleh pengertian dan harapan bahwa perempuan memiliki daya ungkit yang besar dalam peningkatan kualitas hidup perempuan, sehingga harapan terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing dapat segera terealisasi. Hal-hal tersebut menjadi fokus Pembangunan PPPA, sesuai dengan visi Presiden dalam mewujudkan pembangunan SDM yang unggul.

Serangkaian kegiatan PHI Tahun 2019 didasarkan pada semangat perjuangan perempuan yang diharapkan dapat menginspirasi dan memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan, baik pemerintah, elemen masyarakat, dan juga dunia usaha, dan kelompok masyarakat, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Rangkaian kegiatan tersebut meliputi Bincang Bintang (dialog Menteri Bintang untuk meningkatkan ketrampilan wirausaha di perwakilan Indonesia barat, Tengah dan Timur), SHEnergy Kreasi (dukungan bagi pemanfaatan platform digital marketing dengan mengundang narasumber dari pengusaha startup), Kompetisi Vlog Festival Perempuan Berdaya ( cerita keberhasilan mereka yang didukung oleh keluarga dan lingkungan), Jalan Sehat Keluarga, Ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Edu Aksi Anak (kampanye pelestarian permainan tradisional dan literasi baca anak), dan  Edu Aksi pada Anak-Anak dan Keluarga yang dilakukan di RPTRA Kalijodo, Nonton Bareng dan Ngobrol Penuh Inspirasi di  Kawasan RPTRA Rawa Badak Jakarta yang dilakukan dengan menyaksikan film “Surga Kecil di Bondowoso” yang bercerita tentang edukasi kepada ibu-ibu di daerah pinggiran dimana dalam keluarga semua, baik ayah, ibu dan anak harus berbagai peran.

Tahun ini Kemen PPPA memberikan penghargaan khusus kepada tiga kepala desa yang memiliki anggaran desa yang responsif gender. Ketiga kepala desa tersebut adalah:

  1. Muhammad Yamani, Kades Swarga Bara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
  2. Pipit Haryanti, Kades Lambangsari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
  3. Muhammad Safi Blesia, Kepala Kampung Kwade, Kecamatan Moraid, kabupaten Tambrauw, Propinsi Papua Barat.

Penghargaan diberikan oleh Ibu Wakil Presiden, Wury Ma’ruf Amin yang hadir dalam PHI. Ketiga kepala desa tersebut akan diikutkan dalam sidang tahunan CEDAW (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang akan berlangsung bulan Maret mendatang.

Menteri Bintang berharap, akan lebih banyak lagi kepala desa yang memiliki anggaran desa yang responsif gender sehingga makin banyak perempuan mendapatkan hak-haknya hingga di tingkat desa.

PHI Ke – 91 ini selain dihadiri oleh Ibu Wakil Presiden, dan Menko PMK, juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan Dr.Terawan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki, Gabungan Ibu OASE – Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Jawa Tengah Ganjar, Pranowo dan Walikota se – Jawa Tengah. (publikasidanmediaKemenPPPA/DKP3AKaltim)